Dalam rangka penyamaan persepsi dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi disparitas dalam pemutusan sengketanya serta untuk memperdalam pengetahuan para Hakim terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pengesahan Badan Hukum maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer …
Read More


