Pengumuman

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 678/BP/PW1.1.1/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Wajib Lapor LHKPN yang Belum Lapor di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan ini disampaikan kepada masing-masing …

Dalam rangka Pembinaan para Pimpinan, Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 …

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta aplikasi E-LAP yang masih dalam tahap pengembangan, dengan ini disampaikan bahwa pengiriman Laporan …

Dengan hormat, bahwa BPHPI melalui Surat Nomor 04/BPHPI-IKAHI/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 BPHPI tentang Peminatan Mengikuti Konferensi IAWJ 2025 di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 9-12 April 2025, telah menginformasikan bahwa BPHPI membuka kesempatan bagi seluruh Hakim Perempuan Indonesia …

Menindaklanjuti Surat Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia No. 03/BPHPI-IKAHI/I/2025, tanggal 30 Januari 2025, Hal: Peminatan Mengikuti Konferensi IAWJ 2025 Secara Mandiri (surat terlampir), bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membuka kesempatan bagi seluruh …

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan profesionalitas di dalam penanganan perkara bagi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata …

Dalam rangka Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa administrasi pemerintahan diperluas, yakni termasuk mengadili tindakan pemerintah atau tindakan faktual sebagaimana dimuat dalam Pasal 87 UU AP. …

Dalam rangka Pembinaan para Pimpinan, Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 …

SURVEI PENILAIAN KEBUTUHAN PROGRAM MENTORING BPHPI BAGI HAKIM PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Berdasarkan Surat Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) No: 01/BPHPI-IKAHI/I/2025, Hal: Survey Penilaian Kebutuhan Program Mentoring BPHPI, tertanggal 15 Januari 2025, …