UNDANGAN PEMANGGILAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS APLIKASI PENDUKUNG SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dalam rangka memastikan tingkat kepatuhan para petugas yang bertanggungjawab dalam pengisiàn data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP melalui aplikasi Monitoring Aplikasi SIPP (MIS) dan Register Elektronik (e-Register) maka Direktorat Pembina Tenaga Teknis dan …
Read More

Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Penjatuhan Putusan Pidana Mati dan Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan profesionalitas para Hakim Militer di dalam penanganan perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi Penjatuhan Putusan Pidana Mati dan Kerja Sosial dalam Undang Undang …
Read More

Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik bagi Hakim Pratama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka memperkuat kemampuan profesional, integritas, dan pemahaman hukumyang mendalam guna mewujudkan putusan yang adil, berkeadilan, serta meningkatkankepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, diperlukan peningkatan kompetensi teknis yudisial khususnya bagi Hakim Pratama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara secara berkelanjutan. Sehubungan …
Read More

Pelaksanaan Uji Publik pada Satuan Kerja yang Diusulkan Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2026

Sehubungan dengan surat Badan Pengawasan Nomor : 3914/BP/PW.1.1.1/VII/2026 terkait dengan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2026 Nomor 3901/BP/PW.1.1.1/VII/2026 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1057/SEK/PW1.1.1/VI/2026 tentang Revisi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi ZI …
Read More

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 593 Tahun 2026 Tentang Pedoman Standardisasi Website Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Standardisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran SK NOMOR: 593/DJMT/SK.TI2.1.1/VII/2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar memedomani tata letak …
Read More

Permohonan Peserta Focus Group Discission (FGD) Penyusun Naskah Urgensi dengan judul “Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”

Sehubungan dengan Surat Nomor 952/BSDK/HM2.1.1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Permohonan Peserta Aktif dalam kegiatan Focus Group Discission (FGD) Penyusun Naskah Urgensi dengan judul “Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan …
Read More