Published: 08 November 2019

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Ditjen Badilmiltun MA RI Tahun 2019

Bandung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyerahkan Sertifikat Akreditasi dan Surveillance Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung pada hari rabu, 6 November 2019 di Bandung. Sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Hatta Ali S.H, M.H disaksikan oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial,TUAKA Agama MA RI, TUAKA  Pembinaan MA RI, TUAKA MIL , TUAKA TUN, Sekretaris MA RI , Dirjen Badilmiltun MA RI, Kepala Dilmilti, Kepala Dilmil, Ketua Pengadilan Tinggi TUN, dan Ketua Pengadilan TUN dari Pengadilan yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Dalam sambutannya, Ketua MA RI menyampaikan bahwa Inovasi yang telah dilaksanakan oleh aparatur peradilan merupakan kunci untuk membangkitkan semangat dalam memberikan pelayanan yang prima. “Jika bukan karna upaya-upaya seperti Akreditasi, mungkin lembaga peradilan akan lebih terpuruk di mata public dibandingkan sebelum era reformasi. Layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan mungkin tidak memuaskan semua orang, namun setidaknya aparatur peradilan telah menunjukan bahwa perubahan juga telah terjadi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya yang telah berkonstribusi secara signifikan dalam perubahan.” Ucapnya.

Adapun berikut, daftar nama satker penerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil III-17 Manado dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil III-18 Ambon dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-15 Kupang dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil III-14 Denpasar dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil III-19 Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

6. Dilmil I-07 Balikpapan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. Dilmil I-01 Banda Aceh dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Palembang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Pekanbaru dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Ambon dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

11. PTUN Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

12. PT.TUN Makassar dengan nilai akreditasi : B (Good)

13. PTUN Kendari dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

14. PTUN Samarinda dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

15. PT.TUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

16. PTUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

17.  PTUN Pontianak dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

18. PTUN Pangkal Pinang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

19. PTUN Gorontalo dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

20. PT.TUN Surabaya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

21. PTUN Kupang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

Daftar nama satker penerima Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil II-08 Jakarta dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil I-05 Pontianak dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-12 Surabaya dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil II-10 Semarang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil II-09 Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

6. PTUN Jakarta dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. PTUN Palangkaraya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Bandar Lampung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Yogyakarta  dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

(hr).

Published: 01 November 2019

Luar Biasa! Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung 

Bandung-ditjenmiltun.net. Sebuah kehormatan bagi Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung guna melakukan Studi Banding Pemanfaatan Teknologi Informatika di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan studi banding ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019 yang dihelat di Bandung. Kegiatan studi banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan disela-sela penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si (mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat yang berhalangan hadir) menerima dan menyambut baik kedatangan Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Tanpa membuang banyak waktu Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk menunjukkan Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diterapkan di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dimulai dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat Setiaji, S.T., M.Si memaparkan Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya destinasi Studi Banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih Juara dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk kategori Provinsi dengan nilai indeks 3,22 (Predikat Baik) untuk Provinsi Jawa Barat dan 2,27 (Predikat Cukup) untuk Tingkat Kota/Kabupaten. 

Sebagaimana diketahui Jawa Barat merupakan Provinsi yang cakupan wilayahnya cukup luas (sekitar 3,7 juta ha) dengan total penduduk lebih dari 48 juta jiwa yang tersebar di 9 Kota, 18 Kabupaten, 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5312 desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pemerintah (e-Goverment) Pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Gubernur No. 86 tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Peraturan Gubernur tersebut sekaligus membentuk kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan maksud untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi Teknologi Informasi dan Komunukasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan dengan tujuan, yaitu : 

1. Mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE
   
2. Mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas Kominfo dan Perangkat Daerah 
   
3. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE

Setelah paparan mengenai Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menunjukkan Profil Aplikasi SIMPATIK (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik) kemudian dilanjutkan dengan Paparan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah itu Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan diskusi. Seusai diskusi hangat, Tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersilahkan dan menemani Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menikmati pesona dan keindahan museum yang terletak di dalam Gedung Sate Bandung seraya mempelajari sejarah Pemerintah di Masa Kolonial. Tak terasa hari sudah petang, untuk menghilangkan rasa penat segenap Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berkeliling Kota Bandung dengan menaiki Bandros (Bandung Tour on The Bus) sembari menikmati indahnya pemandangan dan hiruk pikuk Kota Lautan Api. 

Materi Studi Banding dapat diunduh melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/materi_studi_banding.zip

(@x_cisadane)