Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan TUN T.A. 2020
Sehubungan dengan pelaksanaan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan sebagaimana tertuang dalam SUrat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata UsahaNegara No. 1812/DJMT/KEP/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, tentang Pemindahan dan Pengangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka berkaitan dengan pembayaran perjalanan dinas tersebut, yang bersangkutan diminta segera mengirimkan persyaratan sebagaimana tertulis pada surat berikut.
Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh link di bawah ini :
Rapat Evaluasi Program Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020
Jakarta- ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Kamis, 9 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rapat Koordinasi Evaluasi Program kerja Tahun Anggaran 2020. Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Dalam sambutanya menyatakan bahwa setiap kegiatan harus ada dokumen dan evidence untuk bahan evaluasi, dalam program kerja harus jelas, terukur dalam pelaksanaan, ada komunikasi dan koordinasi. Rapat Koordinasi Evaluasi Program Kerja ini dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hasil rapat koordinasi Evaluasi Program Kerja, antara lain:
- Mengevaluasi program kerja sebelumnya pada Tahun 2019;
- Merumuskan Program kerja Badilmiltun pada Taahun 2020;
- Dibekali ilmu untuk tim yang akan berangkat ke Satker di setiap kegiatan, contohnya: Monitoring dan evaluasi, Surveillance dan Reformasi Birokrasi;
- Membuat Jadwal Kegiatan (Time Line) sehingga tidak berbenturan;
- Merubah pola pikir kerja untuk bisa mengarahkan SDM yang ada
Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsilidasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.05 Semester II tahun 2019
Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.05 Semester II Tahun 2019 Ditjen Badilmiltun dan untuk mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangandi Lingkungan Mahkamah Agung RI, bersama ini dengan hormat diminta untuk menugaskan 2 (dua) orang Pegawai terdiri dari 1 (satu) orang operator SAIBA-W dan 1 (satu) orang SIMAKBMN-W untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut :
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang