1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23 Februari 2017

Sekretaris MA Melantik Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III 


Kamis, 23 Februari 2017 Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,  MH. Melantik 1 orang Eselon II dan 8 orang Eselon III di ruang rapat lantai 2 Gedung Mahkamah Agung RI. 

Berikut adalah daftar nama Pejabat yang dilantik : 


  • Pejabat Eselon II 
  1. Supandi, SH., MH sebagai Kepala Biro Umum pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
  • Pejabat Eselon III
  1. H. Sugondo, SH., MH., sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekrtariat, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. 
  2. Drs. Mukhlisin., sebagai Kepala Sub Direktorat Syariah, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama, Direktorat Jenderal Peradilan Agama. 
  3. Eriza Sotiva, SH., M.Si., sebagai Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Grasi, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 
  4. Dismartini, SH., M.Hum., sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Peradilan Umum. 
  5. Sadik Rafi’I SH., MM., sebagai Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi. 
  6. Abd. Hamid Fatahullah., SH., MH., sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Umum, Direktorat Pranta dan Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 
  7. Jelli Rita Sinaga, SH., MH., sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 
  8. Sodikin., SE., MH., sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Badan Pengawasan.


Dalam sumpahnya para pejabat yang baru dilantik menyatakan bahwa mereka berjanji untuk setia dan taat pada negara, memegang rahasia, tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa yang dikira memiliki kepentingan terkait jabatan, mereka juga berjanji mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan, akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, mereka juga berjanji akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat serta semangat untuk kepentingan negara. (@x_cisadane)

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


23 Februari 2017

Rapat Koordinasi Akreditasi Penjamin Mutu 

Jakarta - ditjenbadilmiltun. Pada Hari Kamis Tanggal 23 Pebruari 2017 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan Rapat Koordinasi perihal Akreditasi Penjamin Mutu untuk Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat Koordinasi Akreditasi Penjamin Mutu dibuka oleh Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan dilanjutkan penyampaian materi oleh Narasumber yaitu Bapak Drs. Wahyudin, M.Si (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Rapat Koordinasi Akreditasi Penjamin Mutu dihadiri oleh Pejabat Eselon beserta Staff di Lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Eselon berserta Staff Perwakilan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bapak Dr. Istiwibowo, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Bapak H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. 

Adapun yang melatarbelakangi pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu adalah tuntutan terhadap kepekaan akan setiap perubahan kebutuhan dan harapan seluruh elemen lingkungan di luar organisasi. Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan ataupun hari, melainkan terjadi setiap detik, sehingga organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan yang terjadi melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berlandaskan latar belakang tersebut maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dinilai perlu membentuk sebuah tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia sesuai Standar Sertifikasi ISO 9001:2015, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Pembangunan Zona Integritas. 

Dengan adanya pelaksanaan Program Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan jawaban atas perubahan tersebut di atas dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam artian program ini adalah program orisinil Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh lembaga lain. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, di Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan di Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesia Court Performance-Ecxellent (ICPE)”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan. (@x_cisadane)


22 Februari 2017

Ditjen Badilmiltun Mengikuti Kegiatan FGD "Strategi Integrasi SIPP-SIAP-Direktori Putusan"

Bekasi - Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Integrasi SIPP-SIAP-Direktori Putusan, bertempat di Hotel Aston Bekasi Jl. KH Noer Ali No. 177 Bekasi Barat Pada Hari Senin sampai dengan Selasa 21 - 22 Pebruari 2017 atas dukungan Projek Sustain EU-UNDP. Tepat pukul 10.00 WIB Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. membuka acara secara resmi. 

Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. menyampaikan beberapa pokok bahasan perihal Integrasi Data pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Menurutnya, integrasi akan sangat bermanfaat dalam rangka efisiensi, sehingga dapat menekan biaya dan juga memberikan pelayanan yang lebih luas. Disamping itu manajemen dan tata kelola juga patut dipertimbangkan. Kemudian saat implementasinya harus memperhatikan Administrasi Negara dan sisi akuntabilitas. Setelah suatu Sistem dapat terintegrasi diperlukanlah dukungan Sumber Daya Manusia terkait pelaksanaannya. 

Selain membahas dampak positif perlu juga melakukan analisa terhadap segala kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Sisi resiko mutlak diperhitungkan, apa saja resiko yang mungkin timbul apabila terjadi kerusakan-kerusakan (error) dan apa saja tindakan preventif dan penanganan yang wajib dilaksanakan. Kemudian perlu dipikirkan juga kemungkinan resiko akan kehilangan data dan bagaimana cara mengamankan data tersebut. 

Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan sehubungan Implementasi Program Prioritas Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung tahun 2017-2018, khususnya pada sektor manajemen perkara. Upaya integrasi dan komunikasi data pada Sistem Informasi Administrasi Perkara di lingkungan Mahkamah Agung (SIAP & Direktori Putusan) dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding (SIPP). 

Adapun tujuan kegiatan Forum Group Discussion ini untuk membahas strategi pengintegrasian SIPP-SIAP-Direktori Putusan dalam masa transisi dan rencana ke depan melalui :

  1. Penguraian fungsi dan fitur SIPP, SIAP, dan Direktori Putusan; 
  2. Presentasi prospek pengembangan sistem ke depan; 
  3. Penguraian Proses Bisinis/Alur Kerja penanganan perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Mahkamah Agung; 
  4. Identifikasi komunikasi data, disain aplikasi dan antar muka program, masukan dan keluaran, keamanan dan integrasi data; 
  5. Manajemen basis data dan informasi, termasuk pendanaan di masa mendatang; 
  6. Mendapatkan masukkan dari masyarakat sipil, terutama pengguna sistem informasi peradilan.

Peserta antara lain meliputi Para Panitera Muda, Direktur Pembinaan Administrasi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Tim Pengembang TI Mahkamah Agung, beberapa Staff Mahkamah Agung,  Tim Pembaharuan, Badan Perencanaan Nasional, LSM dan Sustain. Turut hadir Kol. Agung Iswanto, S.H., M.H. (Dir. Binganismin Mil), Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Dir. Binganismin TUN), Nita Setyaningrum, ST. M.Si, Stefanus Dwi Putra, S.Kom dari Ditjen Badimiltun. (ymw/@x_cisadane)


22 Februari 2017

Pembinaan dan Pengarahan Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun

Jakarta - ditjenbadilmiltun, Pada Hari Rabu Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Lantai 9 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Jakarta Pusat dilaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut salah satu Program Reformasi Birokrasi pada Area Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Mayor Jenderal TNI Mulyono, S.H., S.Ip., M.H dan dilanjutkan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Kemudian Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Mayor Jenderal TNI Mulyono, S.H., S.Ip., M.H memberikan pengarahan kepada 13 (tiga belas) Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rencana ke depan, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan membuat Sistem Penilaian seperti DP3 yang berlaku bagi Para Tenaga Honorer yang diantaranya menilai beberapa point-point penting, seperti : 

  1. Kedisiplinan 
  2. Etika 
  3. Komunikasi dan Koordinasi 
  4. Kemampuan 
  5. Tanggung Jawab
  6. Loyalitas

Setelah pengarahan disampaikan kepada 13 (tiga belas) Tenaga Honorer, kegiatan dilanjutkan dengan penilaian kompetensi (assesment) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam bidang administrasi. (@x_cisadane)


21 Februari 2017

Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam) Pada Mahkamah Agung RI tahun 2017 

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 154/Bua.2/Kp.04.1/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Xam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017. Yang ditujukan kepada YTH. Para Sekretaris Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro dilingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tk Banding dan Pengadilan Tk Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut, dimohon untuk mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pelaksanaan_ujian_dinas.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


21 Februari 2017

Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 63/SEK/OT.01.2/02/2017 tanggal 20 Februari 2017. Tentang Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Mahkamah Agung RI.  

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia RI Nomor : B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 17/SEK/OT.01.2/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sehubungan dengan tenggat waktu penyampaian hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada akhir bulan April 2017. 

Maka dengan ini diminta Kepada Yth : Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Plt. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut, dimohon untuk mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_surat_sekma_pmprb.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22358
mod_vvisit_counterYesterday78615
mod_vvisit_counterThis week233230
mod_vvisit_counterAll days4129904

We have: 58 guests, 2 bots online
Your IP: 54.166.3.44
 , 
Today: Feb 24, 2017

peraturan-button