1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Jumat, 17 Nopember 2017

PENGUMUMAN KELULUSAN TES PSIKOLOGI DAN AKADEMIK SELEKSI CALON HAKIM PERADILAN MILITER TA. 2017

Setelah dilaksanakan Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Dirjen Badilmiltun, Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. pada tanggal 17 Nopember 2017, berdasarkan hasil Test Tahap II Seleksi Calon Hakim Peradilan Militer yang meliputi Test Psikologi dan Test Akademik yang telah dilaksanakan dari tanggal 14 - 16 Nopember 2017 di Dispsiau Halim Perdanakusuma Jakarta, dari 117 peserta ditetapkan 80 orang peserta BERHASIL melanjutkan pada tahap selanjutnya. Kemudian 80 peserta yang dinyatakan LULUS tersebut wajib melakukan Registrasi pada hari Senin, 20 Nopember 2017 mulai pukul 07.00 s.d. 07.30 Wib dan berhak untuk mengikuti test wawancara pada tanggal 20-21 Nopember 2017 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I. Lantai 11, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Demikian Pemberitahuan ini untuk diperhatikan sebagai Pemanggilan Resmi bagi peserta yang telah dinyatakan LULUS Test Psikologi dan Akademik. Untuk lebih jelasnya daftar nama-nama peserta yang LULUS Test Tahap II dapat diunduh pada tautan dibawah ini. (drm1075)

DAFTAR NAMA PESERTA LULUS TEST TAHAP II


Selasa, 14 November 2017

PEMBUKAAN KEGIATAN SELEKSI CALON HAKIM MILITER TA. 2017

 

 

Dirjen Badilmiltun, Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. secara resmi membuka kegiatan Seleksi Calon Hakim Militer pada hari selasa pagi tanggal 14 November 2017. Acara yang dilaksanakan di gedung indoor training Dispsiau Halim Perdanakusuma ini dihadiri oleh Hakim Agung Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Kadilmiltama Marsda TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny HV. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. serta beberapa tamu undangan lain seperti Kababinkum, Kadispsiau, Aspers TNI dan Ka Bawas MA-RI atau yang mewakilinya. Dalam laporan kegiatan, Dirbin Ganisminmil Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti seleksi Calon Hakim Militer sebanyak 117 peserta yang dinyatakan telah lulus tahap seleksi administrasi pada waktu sebelumnya dari total jumlah pendaftar sebanyak 123 orang. Dengan demikian yang dinyatakan tidak lulus tahap seleksi awal berjumlah 6 orang. Kemudian para peserta yang dinyatakan lulus seleksi tersebut berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berupa seleksi psikotest yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2017 berupa psikotest menggunakan paper/pensil dan Rabu, 15 November 2017 psikotest dengan computerized dilanjutkan dengan test akademik computerized. Terakhir pada hari Kamis, 16 November 2017 test akademik berupa essai, uraian dan pembuatan makalah. Pengumuman para peserta yang lulus seleksi ini akan diberitahukan lewat website www.ditjenmiltun.net pada hari Jumat, 17 November 2017. Kemudian para peserta yang telah dinyatakan telah lulus tahapan seleksi tersebut akan melanjutkan pada tahapan seleksi wawancara yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 20 November 2017 dan Selasa, 21 November 2017 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I. lantai 11, Jl. Jend. A.Yani Kav. 58 bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Dalam pidato pembukaan sekaligus pengarahan, Dirjen Badilmiltun Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. mengingatkan para peserta untuk serius, berkonsentrasi penuh dan jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri ataupun institusi sehingga nantinya akan didapat para calon Hakim Militer yang berintegritas tinggi, intelektual, berkapasitas dan berkemampuan baik serta konsisten dalam menjalankan amanah untuk meningkatkan kinerja dan performa Pengadilan Militer guna mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. (drm1075)


14 November 2017

Kegiatan RDJK Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 13 November 2017 pukul 16.30 WIB diselenggarakan Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuka oleh kata sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Koordinator Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Dalam Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia diawali dengan recount Materi Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi memiliki 5 pondasi yang bilamana disingkat menjadi TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness). Adanya Reformasi Birokrasi dilatarbelakangi atas issue yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan (governance), diantaranya praktik KKN, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta buruknya pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya Reformasi Birokrasi dapat mendorong pemerintahan kearah yang lebih baik (Good Government) sehingga bersih dari praktik KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelas dunia. 

Reformasi Birokrasi memiliki 2 kerangka logis, yaitu pengungkit dengan bobot 60% dan hasil dengan bobot 40%. Pengungkit terdiri dari manajemen perubahan dengan bobot 5%, penataan peraturan perundang-undangan dengan bobot 5%, penataan dan penguatan organisasi dengan bobot 6%, penataan sistem dan manajemen SDM dengan bobot 15%, penguatan akuntabilitas kinerja dengan bobot 6%, penguatan pengawasan dengan bobot 12%, penataan tata laksana dengan bobot 5% serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 6%. Sedangkan hasil terdiri dari kapasitas dan akuntablitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan bobot 10% serta peningkatan pelayanan publik yang dievaluasi oleh pihak eksternal dengan bobot 10%. 

Kemudian pada Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membahas kelanjutan evaluasi dan progress/capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung khususnya pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ditutup pukul 19.30 WIB oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Koordinator Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Mengingat keterbatasan waktu, maka pembahasan akan dilanjutkan pada Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap III.

(@x_cisadane)


13 November 2017

Pemberitahuan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan di bawahnya

Meliputi Wilayah Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Kep Riau, Lampung, Banten dan Jawa Barat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2017 dan Badan Peradilan di bawahnya yang meliputi wilayah Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung dan Banten dan Juga Jawa Barat. Maka, dengan ini diberitahukan untuk menyiapkan Sarana/Prasarana, Serta dokumen sumber yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/968-1_sek_ku_01_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 November 2017

Hasil Rapat TPM Hakim Tahun 2017

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 03 November 2017 agar memperhatikan beberapa informasi penting yang terdapat pada link surat dibawah ini :

*Suratnya


Pemanggilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan TUN

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan tata Usaha Negara. Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh link dibawah ini :

*suratnya


10 November 2017

Kegiatan RDJK Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap I 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Jumat 10 November 2017 pukul 17.00 WIB diselenggarakan Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap I di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap I di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuka oleh kata sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Koordinator Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian progress dan capaian dari 8 (delapan) area Sasaran Reformasi Birokrasi yang dipaparkan oleh Mahjum, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pelaksanaan 8 (delapan) area dalam Reformasi Birokrasi didorong oleh evaluasi pada Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Akuntabilitas Kinerja. Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung menetapkan nilai pengungkit sebesar (60%) dan nilai hasil yang ingin diperoleh sebesar (40%). Selain itu disampaikan juga mengenai pelaksanaan uji petik dimana dalam kegiatan uji petik pelaksanaanya ditunjuk oleh Direktur Jenderal, namun tidak ada salahnya apabila ingin melakukan kegiatan uji petik Reformasi Birokrasi secara mandiri, disamping itu sebelum melaksanakan kegiatan uji petik satuan kerja yang ditunjuk harus dalam keadaan siap secara administratif sehingga proses kegiatan uji petik Reformasi Birokrasi pada satuan kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar. 

Penting juga untuk diketahui, sebelum kegiatan uji petik dilaksanakan, tidak ada kegiatan pendampingan! Pendampingan hanya dilakukan pada saat uji petik berlangsung. Pada hakikatnya, pendamping akan memaparkan apa-apa saja hal yang menjadi kekurangan pada setiap area dari 8 (delapan) area yang ada pada saat setelah dilakukan kegiatan uji petik. Pelaksanaan kegiatan uji petik Reformasi Birokrasi juga erat kaitannya dengan kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi ISO, karena kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.  Sebelum kegiatan uji petik dilaksanakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai koordinator Pengadilan di bawahnya melakukan sosialisasi dan bimbingan (ToT), kedepannya Pengadilan Tingkat Banding akan dilakukan uji petik terlebih dahulu dan barulah Pengadilan yang berada di bawahnya. 

Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap I di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dihadari oleh Pejabat Eselon II, beberapa Pejabat Eselon III, beberapa Pejabat Eselon IV beserta Staff. Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap I di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia ditutup pukul 20.00 WIB oleh ekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Koordinator Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

(@x_cisadane)



10 November 2017

Perbaikan Format Surat Pernyataan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor : 11/Pansel/MA/11/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Pengumuman Akhir Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Bersama ini kami sampaikan Perbaikan Format Surat Pernyataan 5 Point (Lampiran IV), dan di sampaikan Lampirannya Sebagai Berikut : 

  1. Pengumuman : http://www.ditjenmiltun.net/12_pansel_ma_11_2017.pdf
  2. Surat Pernyataan : http://www.ditjenmiltun.net/surat_pernyataan.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 November 2017

Ketua MA Memerintahkan Badan Pengawasan untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pungli Seleksi Calon Hakim

Seleksi penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung melalui jalur Pegawai Negeri Sipil masih ada yang meragukan. Mahkamah Agung tetap konsekuen dan konsisten serta menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dalam hal ini Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) yaitu Kementerian PAN & RB dan melakukan seleksi menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) pada Badan Kepegawaian Negara. 

Pada saat menyampaikan pengumuman penerimaan Calon Hakim melalui jalur Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Mahkamah Agung AS. Pudjoharsoyo, menyampaikan apabila ada informasi yang bisa menjanjikan kelulusan seleksi Calon Hakim dengan membayar sejumlah uang silahkan melapor kepada Polisi. Informasi tersebut pasti tindak pidana penipuan. Sekretaris Mahkamah Agung juga menghimbau agar masyarakat tidak mempercayai janji-janji tersebut. Sistem seleksi Calon Hakim tidak mungkin ada pungli maupun suap, karena sistem seleksi tersebut menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT).

Menurut Ketua Mahkamah Agung RI dalam Pembinaan Hakim Agung dan Para Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, menyampaikan bahwa adanya dugaan pungli atau suap adalah suatu hal yang mustahil terjadi atau sengaja dilakukan oleh oknum yang ingin mencederai proses seleksi Calon Hakim yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).


Baca Selengkapnya


09 November 2017

Rapat Penyusunan Laporan Tahunan T.A. 2017 di Lingkungan Ditjen Badilmiltun


Jakarta - ditjenmiltun.net, Pada Hari Kamis 09 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 (sembilan) Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur telah dilaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. kemudian dilanjutkan dengan mukadimah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 dihadiri 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Pejabat Eselon I, Seluruh Pejabat Eselon II, Seluruh Pejabat Eselon III, Beberapa Pejabat Eselon IV beserta Staff di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Turut hadir pula Mangaraja Hutagaol, A.K., M.M., C.A dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku narasumber dalam kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017. Adapun beberapa pembahasan pokok-pokok penting dalam Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain : 


  1. Juknis dalam penyusunan laporan tahunan 
  2. Modifikasi dan pengembangan isi laporan tahunan 
  3. Capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
  4. Disain laporan tahunan agar lebih menarik


Di samping itu Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga menekankan beberapa hal yang dapat dimuat dalam Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya : 


  1. Memuat kegiatan ISO dan Akreditasi yang telah dilaksanakan
  2. Menampilkan manfaat SIPP mengenai kinerja penyelesaian perkara
  3. Menampilkan keadaan perkembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari tahun ke tahun 
  4. Menampilkan keadaan perkembangan peningkatan mutu hakim 
  5. Memuat kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan  


Dalam penghujung kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disepakati beberapa point-point penting, seperti : 


  1. Memuat review SoP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
  2. Memuat matrik-matrik kegiatan TPM tenaga teknis 
  3. Memuat narasi general mengenai sarana dan prasarana 
  4. Memuat capaian-capaian, kemajuan dan prestasi yang telah diraih Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
  5. Menyediakan review sheet laporan tahunan


kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. pada pukul 20.00 WIB. 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2768
mod_vvisit_counterYesterday2907
mod_vvisit_counterThis week2768
mod_vvisit_counterAll days5710110

We have: 73 guests online
Your IP: 54.146.50.80
 , 
Today: Nov 19, 2017

peraturan-button