1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh Nita Setyaningrum 17 Desember 2014

Sosialisasi UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

uuapuntukwebYogyakarta - Pada Minggu-Selasa, 14-16 Desember 2014 Ditjen Badan Peradilan Militer mengundang para Hakim Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris serta Hakim-Hakim TUN di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di selenggarakan di Yogyakarta. 

Sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan ini perlu dilakukan karena mempengaruhi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, yaitu memperluas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan ini, selain membahas dan menyamakan persepsi diantara para hakim terhadap UU AP, juga didiskusikan mengenai RUU Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai perubahan dari UU no. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Dr. H. Supandi, SH, MH, Hakim Agung, Dr. Santer Sitorus, SH, MH, Dr. Arifin Marpaung, SH, MHum, Dr. H. Dani Elpah, SH, MH yang juga merupakan bagian dari Tim Penyusun RUU Peratun yang baru. Para peserta yang berjumlah lebih dari 100 orang Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara tampak antusias mendengarkan paparan dari para narasumber, terlihat pula dari banyaknya pertanyaan, saran, dan masukan yang muncul dari para peserta. Namun karena keterbatasan waktu, banyak peserta yang belum kebagian giliran menyampaikan pertanyaan atau opininya.

Selain itu kegiatan ini diselingi dengan evaluasi pelaksanaan SIADPTUN di satker-satker pengadilan tinggi dan pengadilan tata usaha negara. Materi tentang evaluasi SIADPTUN ini dibawakan oleh Ervan Wiravan, SE, MH sebagai konsultan IT Ditjen Badilmiltun. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH memberikan pengarahan mengenai E-Leadership, bahwa pimpinan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam organisasi, karena pengaruh teknologi informasi tidak dapat dihindari lagi. Sedang Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum dalam pengarahannya kembali mengingatkan pentingnya kebersamaan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia. (ns)(ns)


09 Desember 2014

Hasil TPM Pejabat Kepaniteraan PTUN 2014

Berdasarkan hasil Rapat TPM yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2014, diumumkan Pejabat Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Pejabat Kepaniteraan Peradilan TUN 2014

Diberitahukan kepada para Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi dan mutasi agar segera menyerahkan kelengkapan KP4 sebagai berikut : Download ,dikirimkan ke email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan  Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  paling lambat tanggal 15 Desember 2014.

05 Desember 2014

Kunjungan Dirjen Badilmiltun ke PTUN Pekanbaru

kunjungan pekanbaruDirektur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Sulistyo, SH. M.Hum didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara H. Yodi Martono Wahyunadi, SH. MH. dan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Setditjen Badilmiltun Sadiman, SH. MM. pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 melakukan kunjungan kerja di PTUN Pekanbaru. Kunjungan kerja ini tidak lain adalah melakukan pembinaan sekaligus pengecekan tatakelola peradilan pada Pengadilan TUN mulai dari sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Posbakum, Pelayanan Publik (aplikasi SIAD-PTUN, Info Perkara TUN, papan informasi dan juga pembinaan administrasi pegawai).

Dalam pengarahannya yang disampaikan pada hari Selasa 2 Desember 2014 Dirjen Badilmiltun menegaskan kembali bahwa sekarang ini aparatur Pengadilan sudah mendapatkan penghasilan yang demikian fabntastik dibanding dengan intansi lain, untuk itu setiap aparatur Pengadilan dituntut untuk 3 tertib yaitu :

1. Tertib keluarga, terutama para Hakim yang rata-rata terpisah dengan keluarganya, ini menjadi persoalan tersendiri untuk bisa tertib keluarga. kalau memungkinkan keluarga bisa dibawa dimana dia bertugas hendaknya bisa dibawa, namun jika tidak supaya selalu bisa menjaga untuk tertib keluarganya, karena godaannya jauh dari keluarga itu besar sekali.

2. Tertib perkantoran, sebagai aparatur Pengadilan yang notabene sekarang ini sudah mendapatkan imbalan penghasilan yang demikian besar, supaya kita bisa tunjukkan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menunjukkan kinerja kita dengan baik. Bukan hanya tertib absen datang jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore saja tetapi juga tertib kerjanya, ditengah-tengah antara jam 8 sampai jam 5 sore tidak boleh bolong, sebab masih ada dijumpai disalah satu tempat itu ada pegawai absen pagi tertib jam 8 tetapi siang pegawai tersebut tidak ada ditempat, kemudian muncul lagi absen pulang pada jam 21.00. ini namanya tidak tertib. Kaihan rakyat yang sudah memberi kepercayaankepada kita dengan diberi imbalan penghasilan yang demikian besar malah disalahgunakan bukan untuk melayani masyarakat.

3. Tertib bermasyarakat, kita sebagai aparatur peradilan hendaknya menjadi teladan pada masyarakat, bisa memberi nilai yang positif terhadap masyarakat, memiliki ilmu/kompetensi seperti emas. Emas itu meskipun sembunyi didalam gunung yang sangat dalam, karena masyarakat itu tau bahwa emas itu nilainya tinggi, tetap akan dicari.

Berlanjut ke masalah kinerja yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dinilai sudah cukup baik, meskipun hanya mengandalkan sarana prasarana yang dimiliki masih sangat kurang, bahkan sebagian besar sudah mulai usang. Dalam pengarahan tersebut Dirjen menyarankan agar sarana prasarana yang sudah usang tersebut segera dihapuskan dan mengajukan usulan untuk pengadaan sarana prasarana yang baru, seperti ruangan dan Rak/Lemari arsip perkara jangan sampai arsip perkara hanya ditumpuk dilantai, karena arsip perkara itu dokumen negara yang harus terpelihara sampai kapanpun, untuk itu pengarsipannya supaya yang baik.

Mengenai aplikasi yang terkait dengan tugas pokok fungsi Pengadilan dan pelayanan publik yaitu aplikasi SIAD-PTUN. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dirancang untuk bekerja secara bersama-sama (collegial system)/tidak bisa dikerjakan hanya seorang atau satu bagian unit tertentu saja, melainkan secara keseluruhan komponen berperan secara bersama-sama, mulai dari petugas meja 1 pencatatan dan pendaftaran perkara sampai ke Panitera Pengganti, Majelis Hakim, Ketua Pengadilan semuanya harus terlibat dan bekerja menggunakan aplikasi SIAD-PTUN. Kalau masih ada kendala dan kekurangan supaya segera melaporkan ke Ditjen Badilmiltun agar segera ditindak lanjuti seperti langsung memanggil konsultan untuk segera memperbaikinya.

Untuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) juga supaya diisi selengkap mungkin mulai dari data pribadi, pangkat dan golongan, keluarga, promosi/mutasi, pendidikan formal, diklat, seminar/simposium, DP3, KGB dan lain-lain, supaya nanti pengusulan kenaikan pangkat atau promosi mutasi tidak terhambat/terlambat karena semua data sudah ada di dalam aplikasi SIMPEG. Termasuk dokumen pegawai yang harus di scan dan diunggah melalui aplikasiedoc.ditjenmiltun.net dan aplikasi validasi.ditjenmiltun.net yang menjadi kewenangan tugas Kasub Kepegawaian memvalidasi data pegawai. (sdm)

04 Desember 2014

Rapat Penyusunan Renstra 2015-2019 Ditjen Badilmiltun

renstra2014Sekretaris Ditjen Badilmiltun H. Sugiyoto, SH. CN. MN. hari rabu tanggal 26 Nopember 2014 membuka rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Badilmiltun 2015 - 2019 di Hotel Grand Amaroosa Bekasi diikuti 30 peserta dari pejabat eselon II, III, IV dan staf dengan narasumber dari Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi. Renstra 2015 - 2019 Ditjen Badilmiltun yang disusun ini masih berupa draf dan bentuk detailnya menunggu Renstra Mahkamah Agung jadi setelah dikonsultasikan dengan Kementrian Bappenas. Cara penyusunannya pun harus mengikuti aturan Kementrian Bappenas No.5 Tahun 2014. 
Penyusunan renstra tahun ini jelas berbeda dengan renstra yang sebelumnya karena renstra yang sekarang terdiri dari 5 bab yang sebelumnya hanya 4 bab. Bab I A. memaparkan/menjelaskan bagaimana pelaksanaan renstra yang sebelumnyadengan mengevaluasi tingkat capaian renstra, mana-mana kegiatan yang sudah terlaksana dan berhasil, mana kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum final, mana kegiatan yang belum berjalan dengan metode analisis SWOT. Bab IB. memaparkan potensi dan permasalahan, Bab II membahas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Bab III menguraikan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Bab IV memaparkan target kinerja dan kerangka pendanaan, Bab V Penutup intinya renstra ini harus menjadi ruh untuk di breack down menjadi Rencana Kerja Kegiatan, bila sudah tergambar kerangka kerja kegiatan baru diusulkan pendanaannya.(sdm)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

Ucapan dan Berita Keluarga

  • ucapan belasungkawa 2014.jpg
  • ucapan dukacita nurshinta.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22
mod_vvisit_counterYesterday552
mod_vvisit_counterThis week903
mod_vvisit_counterAll days1407077

We have: 7 guests online
Your IP: 54.80.140.26
 , 
Today: Des 22, 2014

peraturan-button