Selasa, 6 Desember 2022 - Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih berdampak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah membuat sejumlah terobosan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antara upaya tersebut adalah pencanangan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi birokrasi, dan akselerasi prioritas program Presiden. Pada aspek pelayanan publik, upaya inovatif berupa pemangkasan proses bisnis melalui percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di seluruh Indonesia juga sudah mulai dilakukan. Inovasi- inovasi pelayanan publik dikompetisikan untuk melahirkan budaya inovasi di semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Atas dasar tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan acara pemberian Anugerah Pelayanan Publik, Penyerahan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Penganugerahan Zona Integritas 2022, yang akan dilaksanakan melalui live streaming pada Youtube Kementerian PANRB pada pukul 08.00 - 12.00 WIB.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada urutan 67 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mililter dan Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan mengikuti acara Penganugerahan tersebut secara daring melalui live youtube pada akun Kementerian PANRB. Diharapkan setelah mendapat predikat WBK ini, Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., menyampaikan rasa bangga, selamat dan sukses atas predikat WBK yang diperoleh Ditjen Badilmiltun dan berterima kasih kepada semua instansi terkait dan seluruh pegawai Ditjen Badilmiltun karena telah bekerja keras untuk perjuangan yang tidak sedikit ini baik dari tenaga, pikiran maupun materi. Ini merupakan langkah awal dalam perjuangan dan masih ada tahap selanjutnya yang harus diraih. Beliau menekankan untuk dapat mempertahankan predikat ini dan harus ditingkatkan tahun depan untuk meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
