Jakarta, 13 Juli 2026 — Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Pengadilan Militer Baru di Command Center Ditjen Badilmiltun, Mahkamah Agung RI, pada Senin, 13 Juli 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sodikin, S.E., S.H., M.H., serta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Marsma TNI EDI WURYANTO, S.I.P., C.Fr.A.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan satuan kerja Pengadilan Militer dari seluruh Indonesia, serta perwakilan dari Oditurat Militer. Kehadiran kedua unsur ini menjadi penting mengingat kelancaran proses pembentukan pengadilan militer baru tidak hanya bergantung pada kesiapan internal pengadilan, tetapi juga memerlukan sinergi yang erat dengan Oditurat Militer selaku penuntut umum dalam perkara militer.
Agenda utama rapat berfokus pada pembahasan prosedur pelimpahan berkas persidangan dari pengadilan militer lama kepada pengadilan militer yang baru dibentuk. Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses pelimpahan berkas, sehingga tidak terdapat kekosongan atau hambatan dalam penanganan perkara yang sedang berjalan. Seluruh mekanisme pelimpahan harus dilaksanakan secara cermat, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berbagai isu teknis turut dibahas secara mendalam dalam rapat tersebut, mulai dari klasifikasi berkas perkara yang perlu dilimpahkan, batas waktu pelimpahan, tata cara serah terima secara administratif, hingga koordinasi antara pengadilan lama, pengadilan baru, dan Oditurat Militer dalam memastikan kesinambungan proses persidangan tanpa merugikan hak-hak para pihak yang berperkara.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari rangkaian langkah konkret Ditjen Badilmiltun dalam memastikan transisi pembentukan pengadilan militer baru berjalan tertib, lancar, dan akuntabel, demi terwujudnya peradilan militer yang profesional dan terpercaya di seluruh wilayah Indonesia.
