Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Peradilan Militer di wilayah Medan pada tanggal 27 s.d 29 Juli 2026 yang dihadiri oleh jajaran Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer I-02 Medan, serta tim dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun)
Tim Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan menilai capaian kinerja program, tetapi juga menghimpun berbagai masukan dari satuan kerja sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, penyusunan rencana kerja, dan pengalokasian anggaran pada tahun-tahun mendatang. Hasil evaluasi diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang hukum, khususnya dalam mewujudkan layanan peradilan yang semakin berkualitas
Pada kesempatan tersebut, Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan memaparkan capaian kinerja, pelaksanaan program prioritas nasional, kondisi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu, dipaparkan pula pelaksanaan sidang di luar gedung sebagai salah satu bentuk peningkatan akses terhadap layanan peradilan, sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi, baik dari aspek anggaran, sarana dan prasarana, maupun cakupan wilayah kerja
Tim monitoring juga melakukan diskusi dan pendalaman terhadap sejumlah aspek strategis, di antaranya penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta kebutuhan dukungan sumber daya dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan militer
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kementerian PPN/Bappenas, Mahkamah Agung RI, dan seluruh satuan kerja peradilan militer dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan peradilan militer yang modern, profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
