MATARAM – Dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun), Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., melaksanakan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, M.Hub.Int., guna membahas rencana hibah tanah untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Mataram.
Dalam kegiatan audiensi tersebut, Direktur Jenderal Badilmiltun didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum., Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Sodikin, S.E., S.H., M.H., serta Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, R. Indra Saputra, S.H., M.H.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya koordinasi dan sinergi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ditjen Badilmiltun dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan, khususnya terkait penyediaan lahan bagi PTTUN Mataram.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada rencana hibah tanah yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas gedung PTTUN Mataram. Ketersediaan lahan yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan tingkat banding, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara Ditjen Badilmiltun dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga rencana hibah tanah dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah menjadi wujud dukungan bersama dalam memperkuat kelembagaan peradilan serta mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, modern, transparan, dan berintegritas.
Ditjen Badilmiltun – Peradilan Bermartabat, Pelayanan Berkualitas.
