1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25 Februari 2015

Sosialisasi Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Dihimbau kepada seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya pemberian layanan hukum berupa layanan pembebasan biaya perkara dan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.

Keterangan lebih lengkap silakan unduh surat dibawah ini:

* Suratnya


18 Februari 2015

SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Berikut dilampirkan SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sulistyo, SH, MHum pada tanggal 10 Februari 2015.

*Lembar SOP-nya


16 Februari 2015

Surat Dirjen Badilmiltun tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Hakim Peradilan TUN

Berdasarkan Surat Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 145a/Djmt/B/2/2015 tertanggal 10 Februari 2015 , Perihal: Penilaian Prestasi Kerja dan Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada YTH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia.

Keterangan lebih lengkap silakan unduh surat dibawah ini

*Suratnya


13 Februari 2015

Rapat Revisi Buku-Buku Register Peradilan TUN

revisi reg1Jakarta - Kamis 12 Februari 2015, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha mengadakan Rapat Revisi Buku Register Peradilan TUN dengan melibatkan satker Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN yang terdekat, yaitu PTTUN Jakarta, PTUN Jakarta, PTUN Bandung dan PTUN Serang. Rapat dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum dan dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa saat melakukan pembinaan masih ditemui kesalahan-kesalahan dalam pengisian buku register dan diharapkan hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi oleh tim yang sedang merevisi buku register. 

Setelah itu Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH memberikan pengarahan dan membagi tim menjadi kelompok-kelompok yang akan bekerja di tiga ruangan yang terpisah. Dalam rapat tersebut juga diusulkan adanya peringkasan buku-buku register untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan serta usulan diadakannya formulir pelaporan baru. Rapat revisi buku-buku register ini belum selesai, tim masih akan melakukan pertemuan beberapa kali lagi hingga penyusunan selesai. Seluruh Satker Peradilan Tata Usah Negara Seluruh Indonesia juga telah dihimbau untuk mengirimkan masukkan mengenai revisi buku register ini melalui email sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan tim perevisi. Adapun anggota tim perevisi tersebut terdiri dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Tinggi Bawas, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Hakim Tk. Pertama, dan Panmud Perkara. (ns)


Permintaan Nama Juru SIta/ Juru Sita Pengganti Peradilan TUN

Diberitahukan kepada seluruh Satker PT.TUN dan PTUN seluruh Indonesia bahwa sehubungan untuk pemutakhiran dan kelengkapan data tenaga teknis Juru SIta/ Juru Sita Pengganti maka dimohon agar segera menyampaikan nama nama Juru SIta/ Juru Sita Pengganti pada PT.TUN dan PTUN paling lambat tanggal 27 Pebruari 2015

Data Dikirimkan ke  Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  dan di cc ke  Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

Download Surat


30 Januari 2015

Permintaan Pengembalian Kuesioner Implementasi SIADPTUN

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara No. 14/Djmt.3/B/1/2015 tertanggal 6 Januari 2015 Perihal: Pemintaan Pengembalian Kuesioner Implementasi SIADPTUN, yang ditujukan kepada YTH Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

Untuk keterangan lebih lengkapnya silakan unduh surat dibawah ini:

* Suratnya

* Lembar Kuesioner 

* Pengadilan yang sudah mengembalikan kuesioner


29 Januari 2015

Permintaan Salinan Putusan Perkara Untuk Buku Himpunan Putusan Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara No. 92/Djmt.3/B/1/2015 tertanggal 27 Januari 2015 Perihal Permintaan 2 (dua) salinan putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

Keterangan lebih lengkap silakan unduh surat dibawah ini.

* Suratnya


29 Januari 2015

Permintaan Masukan Untuk Revisi Buku Register Peradilan TUN

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha Negara No. 93/Djmt.3/B/1/2015 tertanggal 27 Januari 2015 Perihal:  Revisi Buku Register, Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan TUN dan Formulir Perkara/Keuangan Perkara yang ditujukan kepada YTH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia. 

Keterangan lebih lengkap silakan unduh surat dibawah ini.

* Suratnya 


28 Januari 2015

Inspeksi virtual Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Jakarta, 26 Januari 2015, ditengah kesibukan kerja Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Yang Mulia Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. masih menyempatkan diri menerima Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Sulistyo, SH., M.Hum menghadap dan melaporkan draft rencana kegiatan fit and proper test calon pimpinan Pengadilan Tinggi dan Hakim Tinggi TUN serta perkembangan aplikasi SIAD-PTUN di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Dirjen Badilmiltun didampingi Direktur Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN H. Yodi Martono Wahyunadi, SH. MH., Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan TUN Kartono, SH. MH, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Sadiman, SH. MM. dan Staf Subbag Peningkatan Mutu Hakim R. Junida Hasta Kusumah, SH. MH. selaku tim IT. Ditjen Badilmiltun. Dalam laporannya secara lisan sambil mempersentasikan aplikasi SIAD-PTUN Dirjen Badilmiltun menyampaikan bahwa aplikasi SIAD-PTUN telah digunakan oleh seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia. Fitur-fitur yang ditampilkan juga sama seperti yang ada pada aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS) pada Peradilan Umum maupun SIADPA pada Peradilan Agama, bahkan bisa dikatakan aplikasi SIAD-PTUN lebih maju dibandingkan CTS, karena SIAD-PTUN digunakan bukan sekedar untuk informasi perkara saja, tetapi business proses penanganan perkara dikerjakan secara berkolaborasi antara staf bagian pencatatan dan pendaftaran perkara, Panitera, Panitera Pengganti, Hakim, Ketua Pengadilan bekerja secara bersama menggunakan satu aplikasi SIAD-PTUN, sehingga data yang tampil pada info perkara dan monitoring perkara adalah data real dan valid. Selain itu dengan adanya aplikasi ini dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan para pelaku Pengadilan mulai dari pencatatan perkara pada buku register perkara, pencetakan penetapan dengan cepat dan mudah karena telah tersedia ribuan formulir/template, pembuatan laporan, dan sebagainya.

Setelah Dirjen Badilmiltun selesai menyampaikan laporan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara meminta untuk bisa dilakukan inspeksi dan monitoring secara virtual ke beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan memanfaatkan fasilitas hangout atau video call dari google, Yang Mulia Dr, H. Imam Soebechi, SH. MH. langsung mengadakan teleconverence dengan Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta dan Pansek PT. TUN Surabaya. Kegiatan Inspeksi dan monitoring secara virtual ini akan dilakukan oleh Ketua Kamar TUN di waktu berikutnya dan sesering mungkin, minimal dalam satu hari ke 2 Pengadilan TUN atau per wilayah Pengadilan Tinggi TUN.   


23 Januari 2015

Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. SE/64/Djmt/1/2015 Tentang Disiplin Kerja Bagi Tenaga Teknis peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Surat Edaran Dari Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. SE/64/Djmt/1/2015 Tentang Disiplin Kerja Bagi Tenaga Teknis peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 20 Januari 2015, yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. 

Untuk lebih jelasnya berikut dilampirkankan Surat Edaran perihal tersebut diatas.

*Suratnya



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday417
mod_vvisit_counterYesterday2015
mod_vvisit_counterThis week3856
mod_vvisit_counterAll days6927373

We have: 6 guests, 1 bots online
Your IP: 54.80.188.87
 , 
Today: Okt 22, 2018

peraturan-button