1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06 Oktober 2016

Laporan Administrasi Kepaniteraan Perkara

Berdasarkan hasil rapat Penyusunan bahan Laporan Tahunan (Laptah) 2016 yang telah dilaksanakan tanggal 3 s/d 4 Oktober 2016, maka Kepala Badan Urusan Kepegawaian MA RI(Plt. Sekretaris MA RI), menginstruksikan kepada seluruh pengadilingan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk membuat laporan yang berkaitan dengan :

1. Laporan Perkara dari menu Laporan pada aplikasi SIPP

2. Laporan Keuangan Perkara

3. Laporan Penyerapan Pelayanan Posbakum

4. Laporan Perkara Prodeo

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh surat berikut :

*Surat 


Ditulis oleh @x_cisadane 06 Oktober 2016

Surat Teguran Tentang Peringatan Atas Satuan Kerja Yang Tidak Tepat Waktu Dalam Melaksanakan Kewajiban Rekonsiliasi Eksternal Bulan Agustus 2016 dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Negara Semester I tahun 2016 Revisi


Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 256/SEK/KU.00/9/2016 tanggal 27 September 2016 tentang peringatan atas satuan kerja yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban Rekonsiliasi Eksternal bulan Agustus 2016 dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I tahun 2016 Revisi, maka perlu kami tegaskan kembali sebagai berikut :

  1. Para Pejabat yang berwenang pada satuan kerja (sebagaimana dalam tabel 1), bersama ini diberikan peringatan atas tidak berjalannya sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagaimana mestinya dan diminta untuk mengawal penyelesaian permasalahan pada satuan kerjanya;
  2. Sedangkan satuan kerja (sebagaimana dalam tabel 2) diminta untuk melakukan verifikasi atas selisih data antara SIMAK-BMN dengan Aplikasi e-Rekon-LK, apabila data telah sama, kirimkan Back Up ADK SIMAK-BMN pada Aplikasi Komdanas dan lakukan upload data pada Aplikasi e-Rekon-LK bulan September 2016.
  3. Penurunan Kinerja atas pelaporan keuangan dapat mengakibatkan turunnya kualitas dan mengancam pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016, sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut akan dilakukan penundaan pembayaran tunjangan khusus kinerja bulan Oktober tahun 2016 pada satuan kerja (sebagaimana dalam tabel 1).

Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh Surat Teguran melalui tautan berikut : http://ditjenmiltun.net/surat_teguran.pdf


Ditulis oleh @x_cisadane 06 Oktober 2016

Surat Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2016 Komprehensif DIPA 005.05


Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian LKKL menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA. Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga Triwulan Ill Tahun 2016 Komprehensif melalui surat yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-7628/PB/2016 tanggal 27 September 2016 dan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 262/SEK/OT.01.2/9/2016 tanggal 28 September 2016 Hal Penyusunan LKKL Triwulan Ill Tahun 2016, diberitahukan kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk menginformasikan dan mengkoordinir Satuan Kerja di wilayah Saudara untuk mengirimkan :

  1. Back-up SAIBA satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT Koordinator Wilayah;
  2. Back-up SIMAK BMN dan Persediaan Korwil dan satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT koordinator Wilayah;
  3. Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan Ill tahun 2016 (softcopy dalam bentuk Excel, Word dan Pdf);
  4. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (softcopy dalam bentuk Excel, Word dan Pdf yang sudah ditandatangani);
  5. Memo Penyesuaian per Satuan Kerja (softcopy dalam bentuk Excel dan Pdf yang sudah ditandatangani);
  6. Rekapitulasi Daftar Rekening Bank (Bendahara Pengeluaran, dan Rekening Lainnya/Biaya Proses Perkara) dalam bentuk softcopy berupa Excel dan Pdf yang sudah ditandatangani beserta Fotocopy Rekening Koran per 30 September 2016;
  7. Rekapitulasi Monitoring Penutupan Rekening Bank per 30 September Tahun 2016 dalam bentuk softcopy berupa Excel dan Pdf yang sudah ditandatangani;
  8. Rekapitulasi Rencana Tindak terhadap Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2015 dalam bentuk softcopy berupa Excel dan Pdf yang sudah ditandatangani;
  9. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per satker (softcopy);
  10. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN (softcopy);
  11. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per satker (softcopy);
  12. Contact person operator SAIBA dan SIMAK BMN dari masing-masing satuan kerja (format terlampir).

Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara per 30 September Tahun 2016 yang dimaksud pada nomor 1 s/d 12 di atas, paling lambat dapat diterima pada tanggal 11 Oktober 2016 dapat dikirim melalui : Email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya (softcopy)

Alamat : Sub Bagian Akuntansi Direktorat Jenderal Sadan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By pass Jakarta Pusat 10510 (hardcopy).

Untuk memudahkan dalam memonitor dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin teadi, maka diminta Koordinator Wilayah mengirimkan ADK Back-up SAIBA satuan kerja dibawahnya yang telah direkonsiliasi melalui e-rekon setiap bulan ke email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mendownload Surat pada tautan berikut ini : http://ditjenmiltun.net/lk_komprehensif.pdf


03 Oktober 2016

Himbauan Update Data Sikep di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hasil monitoring Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring terhadap data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara maka untuk menjamin validasi dan akurasi data, bersama ini kami himbau agar setiap satker yang berada di bawah Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperbaharui/mengupdate data pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Berikut kami lampirkan Surat Pemberitahuan untuk informasi selengkapnya :

Surat   




21 September 2016

Hasil Rapat TPM Hakim Peratun September 2016

Berdasarkan Hasil Rapat TPM Hakim Peratun yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016, diumumkan nama-nama Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi/mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Hakim Peradilan TUN 2016


Diberitahukan kepada para Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi/mutasi agar segera menyerahkan kelengkapan KP4 sebagai berikut :Download , dikirimkan ke email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat tanggal 03 Oktober 2016.



Ditulis oleh administrator 21 September 2016

Hasil Rapat TPM Hakim Peradilan Militer September 2016

Berdasarkan Hasil Rapat TPM Hakim Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016, diumumkan nama-nama Hakim Peradilan Militer yang mendapatkan promosi/mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Hakim Peradilan Militer 2016



20 September 2016

Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Yustisial/Panitera Pengganti

Berdasarkan Surat Keputusan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Yustisial/ Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 305/Djmt/Kep/9/2016 tentang kelulusan para peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Yustisial/ Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 September 2016. Berikut diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus:

1. Michael Renaldy Zein, SH., MH.

2. M. Usahawan, SH.

3 Andi Nur Insaniyah, SH.

4. Adi Irawan, SH., MH.

5. Dewi Eliza Kusumaningrum, SH.

6. M. Aly Rusmin, SH.

7. Teguh Satya Bhakti, SH., MH.

Kami ucapkan selamat kepada peserta yang telah dinyatakan lulus.


16 September 2016

Uji Kelayakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta - Kamis, 15 September 2016, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. dan dihadiri oleh para penguji dan peserta. Dalam sambutan acara pembukaan Dirjen berpesan kepada para peserta agar berusaha sebaik-baiknya karena para calon hakim yustisial ini merupakan hasil seleksi pimpinan diantara ratusan hakim lainnya dan siapapun yang terpilih akan beruntung karena selain bekerja juga dapat mendulang ilmu langsung dari Hakim Agung, dan Dirjen juga berpesan agar para peserta terutama yang terpilih nantinya agar dapat menjaga integritas diri, karena hal ini sangat penting.

Adapun para peserta terdiri dari 7 orang hakim, yaitu Michael Renaldy Zein S.H., M.H. (Hakim PTUN Makassar), M. Usahawan S.H. (Hakim PTUN Makassar), Andi Nur Insaniyah, S.H. (Hakim PTUN Makassar), Adi Irawan, S.H. (Hakim PTUN Palembang), Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H. (Hakim PTUN Medan), M. Aly Rusmin, S.H. (Hakim PTUN Medan), dan Teguh Satya Bakti, S.H., M.H. (Hakim PTUN Jakarta). Dan para penguji terdiri dari Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.I.P., M.H (Dirjen Badilmiltun), Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.(Diretur Binganismin TUN), Dr. Istiwibowo, S.H., M.H. (Ketua PTTUN Jakarta), H. Iswan Herwin, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan), dan Ashadi, S.H. (Panitera Muda TUN). Adapun materi yang diujikan adalah Visi dan Misi Mahkamah Agung, Tupoksi Panitera Pengganti di Mahkamah Agung, Hukum Formil dan Materiil Peradilan Tata Usaha Negara, Teknologi Informasi dan Integritas. (ns)


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SIPP Lingkungan Peradilan Militer Di Dilmil II-09 Bandung

  

  

Tim Monev SIPP Ditbin Ganisminmil kembali melanjutkan program untuk mendukung pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP terintegrasi 4 lingkungan Peradilan dengan melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi ke satker Dilmil II-09 Bandung dipimpin langsung oleh Dirbin Ganisminmil, Kolonel Chk Agung Iswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim dengan anggota sebanyak 3 orang masing-masing Arif Zainuri, S.H., M.H., Hari A. Darmawan, S.H. dan Arianie Amanda, S.E. berlangsung sejak tanggal 07 sampai dengan 09 September 2016. Misi yang dibawa tidak berubah seperti kegiatan Monev SIPP sebelumnya, yaitu melihat sampai sejauh mana pelaksanaan penerapan aplikasi SIPP di satker tujuan, check infrastruktur yang tersedia, pendampingan terhadap user aplikasi SIPP, inventarisasi masukan dan pemetaan masalah sekaligus pemberian solusinya, sosialisasi kebijakan pimpinan Mahkamah Agung R.I. mengenai pedoman pelaksanaan aplikasi SIPP terintegrasi 4 (empat) lingkungan Peradilan serta penandatanganan Surat Pernyataan Berkomitmen oleh Kadilmil II-09 Bandung yang isinya mendukung penuh pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP di satkernya masing-masing secara maksimal.

Kegiatan Monev SIPP di Dilmil II-09 Bandung ini terasa khusus karena bapak Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.IP., M.H. berkesempatan pula untuk memberikan pembinaan dan pembekalan kepada seluruh personel satker Dilmil II-09 Bandung dilanjutkan pula dengan session penjabaran tentang pelaksanaan reformasi birokrasi oleh ibu Widiyanti, S.H., M.H. yang juga merupakan Kasubdit Ortala Setditjen Badilmiltun. Dalam pidato pembinaannya, bapak Dirjen Badilmiltun mengingatkan bahwa seluruh jajaran lingkungan peradilan militer harus siap berjibaku meningkatkan kinerja yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan harapan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan baik tenaga, waktu maupun materil demi mewujudkan itu semua. Pada sesi terakhir diadakan simulasi proses input data perkara melalui aplikasi SIPP sampai dengan selesai (tahapan minutasi) oleh user yang berwenang termasuk Kadilmil II-09 Bandung, Kol. Chk Marwan Suliandi, S.H., M.H. juga ikut serta menjadi user yang berwenang membuat Penetapan Majelis Hakim (Tapkim).

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar, semangat seluruh personil Dilmil II-09 Bandung sangat tinggi untuk dapat melaksanakan aplikasi SIPP sesuai dengan keinginan pimpinan Mahkamah Agung R.I. walaupun masih banyak kendala-kendala baik teknis maupun non teknis. Semoga kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik dan pihak pimpinan di lingkungan Peradilan Militer serta pimpinan Mahkamah Agung R.I. dapat melahirkan kebijakan yang sungguh-sungguh dapat membantu satker untuk meningkatkan kinerja yang berbasis informasi teknologi sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. (drm)

Dokumentasi Foto

Dokumentasi Video


10 September 2016

Monitoring Evaluasi Ditjen Badilmiltun di PTUN Bandung

Jakarta - Pada Kamis, 8 September 2016, Tim Ditjen Badilmiltun yang terdiri dari Tim Monitoring Evaluasi Ditjen Badilmiltun yang terdiri dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.) selaku ketua Tim, dan angota-anggotanya Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis (Kartono, S.H., M.H.), Kasubdit Pembinaan Administrasi (Ambar Sri Susilawati, S.H., M.H.), Kasubdit Perkara Kasasi TUN/Plt. Direktur Pratalak TUN (Endng Murdiningsih, S.H., M.M.), Kasi Bimbingan Monitoring (Sudiyono, S.H.), Kasi Tata Kelola (Djoko Puromo, S.H., M.H.), Staf Statistik Dokumentasi (Nita Setyaningrum, S.T., M.Si.), Staf Bimbingan Monitoring (Hilda Riandini, AMd.) melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Monitoring Evaluasi dilaksanakan melalui metode pengisian kuesioner dan wawancara dan dilakukan pada 8 area monitoring, yaitu Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana Pengadilan, Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, Peningakatan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan SOP, Restra dan Teknologi Informasi.

Hasil monitoring tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Ujang Abdullah, S.H., M.H. oleh ketua Tim Monitoring Ditjen pada saat penutupan kegiatan monitoring di hadapan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dalam pemaparan hasil monitoring tersebut, Direktur kembali mengingatkan kepada pengadilan agar memperhatikan kelengkapan pengisian register, standar pengisian register, dan pemeliharaan/perawatan buku-buku register karena buku-buku register adalah harta kekayaan setiap pengadilan. Direktur menambahkan bahwa pengisian register juga harus dimengerti oleh orang lain karena si penulis buku bisa saja pensiun sedangkan buku register itu tetap akan dibutuhkan informasinya oleh petugas/pejabat yang baru. Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.I.P., M.H., menambahkan bahwa hasil monitoring yang sudah baik agar dapat dipertahankan dan dibina terus menerus. Dirjen juga berpesan bahwa dalam bekerja hendaknya tetap berpedoman pada tertib administrasi, tertib hukum dan tertib dilapangan, serta mengutip pesan Ketua Kamar; "Anggaplah bekerja itu sebagai ibadah". (ns)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday86
mod_vvisit_counterYesterday1985
mod_vvisit_counterThis week86
mod_vvisit_counterAll days7363120

We have: 66 guests, 4 bots online
Your IP: 54.82.99.169
 , 
Today: Mar 24, 2019

peraturan-button