1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10 April 2018

Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung tahun 2018 

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018 sampai 6 April 2018, dengan ini diumumkan bahwa nama pelamar yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan Assessment Test. Jadwal dan tempat Assasment akan diumumkan melalui Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia http://www.mahkamahagung.go.id paling lambat tanggal 16 April 2018. Daftar Nama Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan Lulus Seleksi Adminitrasi terlampir pada pengumuman ini. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Pengumuman dan Lampiran Daftar Nama Peserta Seleksi yang lulus seleksi administrasi melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/02_pansel_japati_04_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 April 2018

Permintaan Koreksi Data/Transaksi pada Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2017 Audited 

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-2624/PB/2018 tanggal 20 maret 2018 perihal penyampaian dan koreksi Data/Transaksi pada LKKL T.A 2017 dan Berkaitan dengan temuan pemeriksaan koreksi atas laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017 Unaudited serta telah dituangkan Dalam Nota Kesepakatan Tiga pihak (MA, BPK, Kementerian Keuangan) atas angka Asersi Final Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017 Audited bagi satuan kerja, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan dan Lampirannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 April 2018

Permintaan Data Pinjam Pakai Kendaraan Dinas dan Data Dukungnya

Sehubungan dengan Rapat Koordinasi pada tanggal 9 April 2018 tentang progress pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA RI tahun 2017 terkait Penatausahaan dan Pengolaan BMN, Tim Pemeriksa BPK RI meminta daftar Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan Status Pinjam Pakai yang ada dan digunakan oleh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Terkait hal tersebut, Plt. Kepala Biro Perlengkapan Jamaluddin S.H., M.H., meminta kepada Sekretaris Mahkamah Agung, para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah, untuk : 

  1. Meneruskan surat permintaan data dukung kendaraan dinas pinjam pakai ini kepada satuan kerja di wilayahnya. 
  2. Satuan kerja yang memiliki dan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) untuk mengirimkan data dukung berupa surat perjanjian pinjam pakai dengan pihak yang meminjamkan serta mengirimkan daftar listing data BMN jika kendaraan dinas tersebut dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN sebagai asset tetap/BMN.

Dengan ini disampaikan Surat Lengkap dan Form daftar kendaraan dinas. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 April 2018

Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1630/PB/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan Kepada Kepala Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia bahwa : 

  1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara telah melaksnakan sertifikasi bendahara melalui mekanisme pengakuan dan ujian sertifikasi bendahara diperoleh sebanyak 71 Bendahara Negara dengan Nomor Registrasi (BNT) pada lingkup Mahkamah Agung RI sebanyak 71 (data terlampir); 
  2. Perlu dilakukan inventarisasi para pegawai di lingkungan satuan kerja saudara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau BPPK dan LSP; 
  3. Dalam rangka memenuhi target penyelesaian sertifikasi bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2016 pasal 8 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, Anggota Tentara Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara maka perlu diperlukan langkah-langkah strategis Satker untuk berperan aktif dalam program sertifikasi bendahara.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran seritifikasi bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon : 021-3846822 atau email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya atau UPS setempat. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_159_sek03_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


06 April 2018

Inovasi Mahkamah Agung : Peraturan Mahkamah Agung Administrasi Perkara secara Online 

Memasuki bulan April di tahun politik ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan inovasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang "Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik". "Perma ini bentuk keseriusan MA merespon aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan", kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah, S.H., M.S. Lanjut, Kepala Biro Hukum dan Humas MA menyatakan bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan reformasi di bidang hukum acara yang memanfaatkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perma tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sulit dijangkau dengan waktu yang cepat. Hadirnya Perma tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan maupun advokat dalam mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Pembayaran biaya perkara juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening pengadilan. Dan yang tak kalah penting, panggilan pihak berperkara juga bisa disampaikan secara elektronik.

Adapun norma-norma yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 


  1. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. 
  2. Pengguna terdaftar adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. 
  3. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. 
  4. Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.
  5. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar. 
  6. Calon pengguna terdaftar melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan. 
  7. Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. 
  8. Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. 
  9. Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. 
  10. Pengadilan menerbitkan salunan putusan/penetapan secara elektronik. 
  11. Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan/penetapan diucapkan. 
  12. Khusus dalam perkara kepailitan/PKPU salinan putusan/penetapan pengadilan dikirim kepada para pihak paling lambat 7 hari sejak putusan/penetapan diucapkan. 
  13. Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan tidak perlu lagi mencatatkan informasi meregister perkara secara manual.


Dengan diberlakukannya inovasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentunya sangat menguntungkan bagi para pencari keadilan sehingga dapat mempercepat waktu proses perkara, dapat mengurangi biaya proses perkara, serta dapat merubah mindset bagi aparatur peradilan dan juga para pencari keadilan. Administrasi perkara secara online juga dapat merubah etos kerja menjadi paperless, disamping itu dengan adanya Perma ini maka akan mempersempit dan meniadakan kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku dan pelanggaran kode etik serta Pedoman Perilaku seluruh aparatur pengadilan. 

Unduh dokumen Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 melalui tautan berikut : https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=6275

Artikel ini dikutip dari Situs Resmi Portal Berita Gatra, dengan penambahan/perubahan seperlunya

(@x_cisadane)


06 April 2018

Pemanggilan Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN Tahun 2018

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang DIklat Hukum dan Peradilan MA RI akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Bagi Hakim Peradilan TUN seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April s.d 1 Mei 2018.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :

* Suratnya 1

* Suratnya 2

(hr)


04 April 2018

Permintaan Keterangan dan Pengisian Checklist atas Pelaksanaan Revaluasi tahun 2017 

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 07/LK-MA/04/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Permintaan Keterangan dan Pengisian Checklist atas Pelaksanaan Revaluasi tahun 2017 untuk Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang Telah Melaksanakan Revaluasi BMN Pada tahun 2017. Terkait hal tersebut, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana terlampir. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 April 2018

Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Hakim AD-Hoc Tipikor Tahap X tahun 2018 

Berdasarkan data yang masuk ke Panitia Pusat Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap X tahun 2018, dari 30 (tiga puluh) Pengadilan Tinggi yang ditunjuk sebagai tempat seleksi, diketahui pelamar yang telah menyerahkan berkas lamarannya masih sangat minim, untuk itu sesuai dengan hasil kesepakatan Panitia Pelaksana seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018, bahwa batas waktu lamaran yang berakhir 5 April 2018 diperpanjang sampai dengan 25 April 2018. Dimohon kepada Panitia Daerah untuk mengumumkan kembali kepada masyarakat dalam Wilayah Hukum masing-masing tentang perpanjangan waktu pendaftaran penerimaan Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/10_pansel_adhoctpk_iv_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


02 April 2018

Rapat Pengisian Formulir Analisis Jabatan


Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi pengisian formulir analisis jabatan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada Hari Senin tanggal 02 April 2018, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Rapat dalam rangka Pengisian Formulir Analisis Jabatan. Perlu diketahui, Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Analisis Jabatan juga merupakan proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan baik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas. 

Adapun dasar hukum dari kegiatan Analisis Jabatan adalah :

  1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999. 
  2. PerKa BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. 
  3. PerMenPAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. 

Tahapan pelaksanaan Analisis Jabatan sebagai berikut : 

  • Persiapan 
  1. Pembentukan Tim Analisis. 
  2. Pemberitahuan Kepada Pimpinan Unit. 
  • Pelaksanaan Lapangan 
  1. Pengumpulan Data. 
  2. Pengolahan Data. 
  3. Verifikasi Data.  
  4. Penyempurnaan Hasil Olahan.
  • Penetapan Hasil 
  1. Presentasi Hasil 
  2. Pengesahan Hasil

Setelah kegiatan Analisis Jabatan dilakukan, maka seluruh data/informasi jabatan dapat dimanfaatkan untuk melakukan Analisis Beban Kinerja (ABK) sehingga kemudian dapat digunakan untuk menyusun Peta Jabatan yang merupakan gambaran nama dan jenjang seluruh jabatan yang tersusun berdasarkan struktur organisasi. Adapun hasil dari Analisis Jabatan adalah : 

  1. Rumusan jabatan untuk setiap unit kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. 
  2. Uraian jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
  3. Peta jabatan yang berupa bentangan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional, sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam unit organisasi atau dalam instansi.

Dalam Evaluasi Analisis Jabatan menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor / Factor Evaluation System (FES) yang terdiri dari : 

  1. Ruang lingkup dan dampak program. 
  2. Pengaturan organisasi. 
  3. Wewenang penyeliaan dan manajerial. 
  4. Hubungan personal.  
  5.  Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan kondisi lain.

Adapun Sistem Evaluasi Faktor / Factor Evaluation System (EFS) itu sendiri terdiri dari : 

  1. Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan. 
  2. Pengawasan penyelia. 
  3. Pedoman. 
  4. Kompleksitas. 
  5. Ruang lingkup dan dampak. 
  6. Hubungan personal. 
  7. Tujuan hubungan. 
  8. Persyaratan fisik, dan 
  9. Lingkungan pekerjaan.

Berikut ini disampaikan beberapa file yang terkait dengan Kegiatan Analisis Jabatan, yang dapat diunduh melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/formulir_dan_materi_anjab_LENGKAP.zip 

Dengan ini disampaikan juga kepada Seluruh Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengisi Form Analisis Jabatan dan mengirimkannya kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana paling lambat tanggal 04 April 2018 jam 09.00 WIB.

(@x_cisadane)


02 April 2018

BIMBINGAN TEKNIS SIPP (SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA) DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER T.A 2018

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT dan Panitera di Lingkungan Peradilan Militer” pada tanggal 21 sd 23 Maret 2018. Bintek yang diadakan di Hotel Ibis Gading Serpong  ini diikuti oleh 44 peserta yang terdiri dari para Admin IT dan Panitera di Lingkungan Peradilan Militer se-Indonesia.

Bintek ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan bahwa Pembinaan teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang sering disebut CTS (Case Tracking System) merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di lingkungan peradilan. Maksud dan tujuan dari bimtek  ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada para peserta tentang perkembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan khususnya mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat begitu juga dengan seluruh aparatur pengadilan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Militer dewasa ini sudah dapat mengikuti perkembangan sistem yang baru dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Hal tersebut patut kita syukuri tentunya dengan tidak berbangga hati dan terus berusaha untuk menjadi pengadilan yang bermutu dan berintegritas. Pengadilan Militer harus terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi baik dalam hal administrasi maupun dalam teknis peradilan. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Agung RI sedang giat-giatnya memberlakukan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) baik pada Mahkamah Agung sendiri maupun empat lingkungan peradilan di bawahnya hal tersebut tidak lain  agar tujuan one day publis dan one day minut dapat terlaksana di tahun 2018 serta dapat menjadi  peradilan yang bermutu dan berkualitas. 
Materi-materi serta narasumber dalam kegiatan bimtek sipp tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1.      Integrasi SIPP – direktori putusan (dan SIAP), dengan narasumber Helmi Indra Mahyudin, S.Fil.;
2.      Business process dan troubleshoot SIPP TK I, dengan narasumber Didik Irfan Setiawan, S.Kom.; 
3.      Business process dan troubleshoot SIPP Tk Banding, dengan narasumber Zullvan Sugiantoro, S.T..; dan
4.      Penjelasan dan Troubleshooting Sinkronisasi dengan narasumber Adityo Nugroho, S.T.
Penyajian materi secara menarik dan adanya diskusi yang komunikatif antara Pemateri dengan Peserta menjadikan Bintek ini berlangsung dengan sangat baik, yang terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Bintek ini dan disepakatinya beberapa point rumusan hasil Bintek.
Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan Militer dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Selanjutnya Penutupan Bintek dilakukan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer. (Amanda)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2864
mod_vvisit_counterYesterday4408
mod_vvisit_counterThis week10416
mod_vvisit_counterAll days6573751

We have: 47 guests, 1 bots online
Your IP: 54.81.232.54
 , 
Today: Mei 23, 2018

peraturan-button