1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15 Agustus 2018

Penutupan Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 


Serang - ditjenmiltun.net. Rabu, 15 Agustus 2018, Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang digelar Penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Perwakilan Team Development Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. Penyampaian Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dihelat selama 3 (tiga) hari oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. 

Dengan dibacakannya Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi baik bagi intern Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maupun bagi Team Development, sehingga kedepannya permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat teratasi. Sebagai catatan, yang membuat Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi sempurna bukanlah Team Development, melainkan Para Aparatur Peradilan (Hakim, Panitera/Panitera Pengganti). Untuk itu, Team Development sangat mengharapkan kontribusi segenap Aparatur Peradilan untuk menyampaikan kendala-kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai alat bantu untuk mempercepat proses penanganan perkara.

Kendala-kendala maupun permasalahan-permasalahan akan diinventarisir oleh Team Development dan diperbaiki pada setiap kegiatan pengembangan versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dihadiri oleh Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan Personel Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Setelah Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersebut disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Laporan Hasil Temuan. Penutupan Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diakhiri dengan foto bersama. 

(@x_cisadane)


14 Agustus 2018

Sambangi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Court 


Serang - ditjenmiltun.net. Sejak diresmikannya Aplikasi e-Court pada Jumat, 13 Juli 2018 di Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. segera menargetkan penerapan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia akan rampung dalam kurun waktu satu tahun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ikut berkomitmen untuk mewujudkan rencana Ketua Mahkamah Agung dalam penerapan Aplikasi e-Court, khususnya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada Selasa, 14 Agustus 2018, Team Development Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada saat itu juga diberikan amanat untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menggelar Sosialisasi dan Demonstrasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. 

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh segenap Hakim, Panitera Pengganti dan Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara Serang, tanpa membuang waktu dan kesempatan mereka-pun ikut mencoba mencicipi Aplikasi e-Court sambil mengikuti instruksi/arahan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. Mulai dari pembuatan account/user Advokat, verifikasi data dan berkas Advokat oleh Pengadilan Tinggi, melakukan pendaftaran perkara gugatan secara daring (online), mencetak e-SKUM, membayar panjar biaya perkara ke rekening Virtual Account (e-Payment) sampai dengan verifikasi pembayaran dan pendaftaran Perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama diuji coba oleh para Hakim, Panitera Pengganti beserta Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara Serang yang hadir dalam kegiatan ini. 

Tak lupa juga, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang akrab disapa dengan panggilan "Om Steeve", mendemonstrasikan integrasi Aplikasi e-Court dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Perkara yang didaftarkan oleh Avokat secara daring melalui Aplikasi e-Court akan terhubung dengan database Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama, artinya secara otomatis Perkara yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court akan tampil pada fitur e-Court yang berada di dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Saat kasir melakukan login ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ketika ada Advokat yang mendaftarkan Perkara melalui e-Court dan sudah divalidasi, maka akan tampil notifikasi pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Untuk meregister Perkara yang didaftarkan dari Aplikasi e-Court caranya cukup mudah, tinggal klik fitur e-Court pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kemudian pilih Nomor Register Onlinenya (bukan Nomor Perkara) dan klik tombol register. Saat tombol register diklik, maka seperti biasanya akan menampilkan halaman untuk me-register perkara, dalam hal ini kasir hanya tinggal memilih klasifikasi perkaranya saja. Tidak hanya sampai di situ, Om Steevee (sapaan untuk Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) juga mendemonstrasikan cara penambahan kuasa hukum, persetujuan pihak untuk menggunakan saluran elektronik, pemanggilan ataupun pemberitahuan secara elektronik (e-Summons) dan mengupload dokumen persidangan. Sebagai catatan, apabila dikemudian hari para pihak ingin menambah ataupun mengganti kuasa hukum, maka user Pengadilan Tingkat Pertama dapat menambah maupun mengganti kuasa hukum melalui Aplikasi e-Court dengan syarat : kuasa hukum yang ingin ditambahkan sudah terdaftar serta tervalidasi pada Aplikasi e-Court.

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


14 Agustus 2018

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi yang pertama mencicipi Fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi Teranyar


Serang - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, pada Hari Kedua, Selasa 14 Agustus 2018, Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diwakili oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom mendemonstrasikan fitur teranyar pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk versi yang akan datang. YA! Fitur tersebut ialah e-Payment. Nyatanya, tak hanya pada Aplikasi e-Court saja diterapkan, tetapi fitur e-Payment juga hadir dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Eksistensi fitur e-Payment menjadikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin kaya akan fitur sehingga lebih powerfull, khususnya dalam mengolah transaksi panjar biaya perkara. Kalau biasanya kasir meregister perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui fitur Jurnal Induk Perkara TUN, namun pada versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mendatang bisa juga dilakukan melalui fitur e-Payment. Perlu diketahui juga, seluruh transaksi pembayaran panjar biaya perkara dan juga penambahan panjar perkara akan menggunakan Virtual Account, sehingga pihak berperkara dapat melakukan transaksi dari luar gedung Pengadilan. Adanya fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Pengadilan yang belum memiliki bank internal ataupun belum memiliki mesin EDC maupun mesin ATM. Tak hanya Pengadilan saja yang diuntungkan, pun demikian dengan pihak yang berperkara, apalagi jika pihak tersebut memiliki mobilitas yang tinggi (red : businessman/pengusaha), maka akan mempermudah dalam proses transaksi (pembayaran) biaya perkaranya. 

Cara menggunakan fitur ini pun sangat mudah, hanya tinggal mengakses menu e-Payment dan kemudian mengklik tombol Tambah Virtual Account. Setelah itu akan tampil pop-up dimana kasir harus memilih jenis biaya/jenis transaksinya, tinggal pilih saja 2 (dua) opsi yang disediakan : Panjar Perkara atau Penambahan Panjar Perkara. Apabila dalam hal ini kasir ingin mendaftarkan perkara, berarti opsi yang dipilih adalah Panjar Perkara. Selanjutnya kasir juga harus memilih jenis permohonannya, misalnya saja Gugatan dan kasir harus melengkapi data pihak, seperti : nama, email, telepon/hp dan tidak lupa juga mengisi nilai nominal jumlah panjarnya. Selang beberapa saat, nomor Virtual Account akan tercipta (digenerate oleh system) dan kasir juga dapat mencetak kuitansi untuk diberikan kepada pihak berperkara.

Pada saat yang sama, notifikasi tagihan panjar biaya perkara juga akan dikirimkan ke email pihak berperkara. Setelah pihak berperkara melakukan pembayaran, maka kasir dapat melakukan pengecekan status pembayaran dengan mengklik tombol cek status pembayaran (catatan : tombol cek status pembayaran running secara otomatis ketika halaman e-Payment dimuat/diload oleh browser). Perlu digarisbawahi, karena fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini menggunakan Virtual Account, maka apabila lewat dari 1x24 jam pihak berperkara belum melakukan pembayaran, dengan demikian secara otomatis nomor Virtual Account yang tercetak pada kuitansi maupun tertera pada email akan kadaluwarsa (invalid/expired). Jika nomor Virtual Account sudah kadaluwarsa (invalid/expired), maka pihak berperkara harus mendatangi kasir dan kemudian kasir melakukan input ulang (re-entry). 

Pembayaran panjar biaya perkara maupun penambahan panjar dapat dilakukan melalui SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Mesin EDC, Transfer via ATM, membayar melalui Indomaret (untuk Pengadilan yang menggunakan Bank BNI) dan juga transfer melalui Bank (konvensional). Ketika pihak berperkara sudah membayar dan status pembayarannya sudah dicek oleh kasir, maka nomor Virtual Account tersebut akan tampil pada bagian List Panjar Yang Sudah Dibayar. Selanjutnya kasir dapat mendaftarkan perkara dengan mengklik tombol tambah perkara, saat tombol tersebut diklik, maka akan menampilkan halaman untuk meregister perkara (seperti biasanya) dan kasir harus memilih klasifikasi perkaranya. 

Selanjutnya petugas meja II harus melengkapi data para pihak dan kuasa hukumnya, dan perlu diingat bahwa fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tidak merekam/menyimpan nama pihak, artinya nama pihak harus tetap dipilih di bagian referensi pihak (jika sudah ada), dan jika nama pihak belum ada maka ditambah/diisi manual seperti biasanya. Apabila dikemudian hari ingin menambahkan panjar, lakukan langkah yang sama seperti ketika mendaftarkan perkara, tentunya dengan klik tombol tambah virtual account, kemudian pilihlah opsi tambah panjar perkara. Syarat penambahan panjar perkara ialah perkaranya sudah ter-register dan data umumnya harus sudah diisi lengkap. Saat melakukan pembayaran panjar biaya perkara maupun penambahan panjar perkara juga akan terekam/tersimpan secara otomatis ke dalam Jurnal Induk Perkara. Bagaimana untuk penambahan biaya perkara misalnya seperti panggilan, materai, ATK, dan lain sebagainya? Hal tersebut dapat dilakukan seperti biasanya melalui Jurnal Induk Perkara. 

Nampaknya dewi fortuna sedang berpihak pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pasalnya Pengadilan ini menjadi yang pertama untuk mencicipi Fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi Teranyar. Luar biasa bukan? Saat Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom mendemonstrasikan penggunaan fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), nampak jelas animo yang sangat tinggi terpancar dari segenap Aparatur Peradilan yang hadir di ruang sidang pada saat itu. Tanpa membuang waktu dan kesempatan, mereka pun segera bergegas ikut mencicipi fitur e-Payment untuk menguji coba melakukan pendaftaran perkara. Ke depannya fitur e-Payment akan diterapkan pada semua Pengadilan, bahkan Pengadilan yang bukan merupakan Pilot Project Aplikasi e-Court pun juga mendapat kesempatan untuk mencicipinya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. 

(@x_cisadane)


13 Agustus 2018

Yuk Intip Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


Serang - ditjenmiltun.net. Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kembali menyatroni Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, kali ini yang menjadi sasarannya ialah Pengadilan yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KM 5, No. 03, Banjarsari, Kota Serang, Ya! Pengadilan tersebut ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selain Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga menjadi destinasi dalam visitasi Team Development berkenaan dengan kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada kesempatan kali ini, Team Development yang terdiri dari Jefri Ardianto, S.T. (Staf Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) didampingi oleh Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Djoko Purnomo, S.H., M.H. Kegiatan yang bertujuan untuk meninjau langsung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga sebagai wadah sharing knowledge ini digelar dalam 3 (hari) mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018. 

Saat menginjakan kaki di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, team mendapat sambutan hangat dari Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Moris Fernando Hendranata, S.H., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dhonni Adhita Saputra, S.H., dan Andreas Ases S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, kemudian dilanjutkan dengan prakata dari Djoko Purnomo, S.H., M.H. selaku perwakilan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pada hari pertama, Team Development yang dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom bersama dengan Jefri Ardianto, S.T. melakukan pemaparan seputar overview implementasi dan perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang saat ini sudah menginjak versi 3.2.0-4 (untuk beberapa Pengadilan). Sebelum pemaparan materi disampaikan, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja sekaligus sharing knowledge (berbagi ilmu) dan bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan.  

Dalam paparan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, dijelaskan bahwa hadirnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berfungsi sebagai sebuah sistem yang mendukung penerapan Business Proccess di Pengadilan dan juga sebagai wadah untuk pencatatan kinerja bagi Para Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti, serta sebagai fasilitas pelaporan dan statistik perkara, di samping itu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga merupakan wadah informasi publik yang diwujudkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi web. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


Ditulis oleh firman 13 Agustus 2018

Monev Pidmil Padang 2018

MONITORING DAN EVALUASI
DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PIDANA MILITER
PADANG, 9 s.d 10 AGUSTUS 2018

8

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Pengadilan Militer I-03 Padang beralamat di Jalan raya By Pass KM.16, Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 799/Djmt/Ratgas/7/2018 tanggal 27 Juli 2018 


Direktur Jenderal Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. Mulyono, SH., SIP., MH., memantau secara langsung kebersihan, keindahan, tata letak dan kenyamanan kerja di lPengadilan Militer I-03 Padang.


Pada kesempatan lain Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Bapak Halomoan, SH., MM., mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat dan personil Pengadilan Militer I-03 Padang yang menangani pemberkasan perkara khususnya perkara yang diajukan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. 


Pengarahan Bapak Mulyono, SH., SIP., MH., selaku Diretur Jenderal badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan meihat langsung kebersihan, keindahan, tata letak dan kenyamanan kerja Pengadilan Militer I-03 Padang sangat baik, harus dipertahankan kalau perlu ditingkatkan.






10 Agustus 2018

Bencana Alam Bukanlah Sebuah Hambatan Bagi Excellent Court


Jakarta - ditjenmiltun.net. Saat ini Ibu Pertiwi sedang berduka, kala itu pada 29 Juli 2018 bagian tengah Indonesia diguncang gempa dahsyat berkali-kali bahkan hingga tanggal 06 Agustus 2018 masih terjadi gempa susulan. Bencana ini meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia, pasalnya tidak hanya merengut korban jiwa tetapi juga banyak bangunan yang mengalami kerusakan bahkan parahnya lagi sampai rata dengan tanah. Bencana ini juga menyisakan luka bagi Dunia Peradilan Indonesia khususnya pada Pengadilan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang salah satunya ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Pengadilan yang berlokasi di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak luput dari goncangan dahsyat sehingga menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian gedung, seperti tembok yang retak bahkan berlubang, plafon gedung kantor berjatuhan, beberapa granit yang menempel di dinding pun ikut berjatuhan, namun saat bencana gempa bumi tersebut berlangsung tidak merengut korban jiwa. 

Kendati demikian, dengan kondisi tersebut sama sekali tidak mengendurkan semangat Para Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjalankan pelayanan peradilan yang prima (Excellent Court Services). Dalam Dunia Peradilan terdapat sebuah kiasan : "Keadilan Harus Ditegakkan Meskipun Langit Runtuh", kiasan tersebut sesungguhnya memiliki makna : "pelayanan bagi para pencari keadilan harus terus berjalan meski dalam keadaan darurat sekalipun". Tidaklah heran bagi Pengadilan yang menyabet predikat Akreditasi Nomor 1 (Excellent) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini selalu berkomitmen dalam menjalankan pelayanan peradilan yang prima (Excellent Court Servicesmeski dilanda bencana dan mengakibatkan rusaknya gedung kantor. Dengan kerjasama yang solid, seluruh Pejabat dan para Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melakukan gotong-royong untuk membuat tempat sidang darurat (sementara) dengan memanfaatkan lahan parkir, karena ruang sidang yang berada di dalam gedung mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan di luar gedung untuk sementara waktu.

Merespons bencana gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum segera mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar secepatnya mengambil langkah-langkah penanganan. Adapun langkah-langkah tersebut seperti dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni : 

  1. Seluruh Kepala Biro, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, segera melakukan koordinasi dengan satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali untuk mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi dan apabila terdapat korban warga peradilan di wilayah tersebut. 
  2. Mempersiapkan anggaran untuk melakukan perbaikan atau renovasi gedung dan rumah dinas yang terdampak gempa bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Eselon I lainnya. 
  3. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama segera melakukan inventarisasi dengan mengirimkan foto-foto kondisi gedung kantor dan rumah dinas, terutama yang mengalami rusak berat.

Mari kita bersama-sama mendoa'kan agar segala dampak dari bencana ini dapat segera teratasi dan juga memberikan apresiasi kepada Para Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam mengemban amanat negara untuk menjalankan pelayanan peradilan yang prima meski dalam kondisi darurat seperti saat ini. 

(@x_cisadane)


10 Agustus 2018

Pemberitahuan Terkait Kegiatan PTWP

Disampaikan dengan hormat bahwa, sehubungan akan diselenggarakan Turnamen Tenis Nasional  perebutan piala Ketua Mahkamah Agung RI dan Munas PTWP  di Denpasar bulan September 2018, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para Pembina PTWP Daerah dan Cabang empat lingkungan Peradilan terkait kegiatan tersebut.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh surat pada link dibawah ini :

*Suratnya

(hr)


10 Agustus 2018

Upacara Bendera Memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-73 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung RI yang ke-73 pada tanggal 19 Agustus 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo mengintruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018. 

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 

  1. Pertama, Pelaksanaan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung yang ke-73 pada 4 (empat) lingkungan peradilan tingkat provinsi dipusatkan di kantor pengadilan tingkat banding dan bagi pengadilan tingkat pertama yang terletak jauh dari Ibu Kota Provinsi ataupun dari kantor Pengadilan Tingkat Banding atau karena kesulitan transportasi, Upacara dilaksanakan pada salah satu kantor Pengadilan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota, sesuai dengan situasi dan kondisi; 
  2. Kedua, Tema Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-73 tahun 2018 adalah "Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi"
  3. Ketiga, Waktu pelaksanaan upacara pada pukul 07.30 waktu setempat dengan Inspektur upacara, untuk Pengadilan Tingkat Banding adalah ketua Pengadilan Tinggi dan untuk Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan Negeri; 
  4. Keempat, membacakan amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung (terlampir); 
  5. Kelima, Pelaksanaan upacara bendera mengikuti tata tertib upacara bendera (terlampir); 
  6. Keenam, pakaian upacara adalah pakaian olah raga; 
  7. Ketujuh, setelah pelaksaan upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-73, dilanjutkan dengan kegiatan olah raga atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti bakti sosial, sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Khusus untuk Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di wilayah Jabodetabek, pelaksanaan upacaranya bergabung dengan Mahkamah Agung RI di halaman Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 09-13 Jakarta  Pusat. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh file-file berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Agustus 2018

Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas (e-Exam) Mahkamah Agung RI tahap III dan tahap IV tahun 2018 

Dengan ini disampaikan Surat Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahap III dan Tahap IV tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 75/Bua.2/Kp.04.I/7/2018 tanggal 31 Juni 2018 yang ditujukan Kepada Para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/75_bua2_kp04_1_7_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Agustus 2018

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Bersama ini diberitahukan perihal Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 462/DJMT/Kep/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta surat perihal pelaksanaan lomba PTSP di lingkungan peradilan Tata Usaha negara Tahun 2018.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduk surat pada link di bawah ini :

*SK PTSP REVISI 8 2018.pdf

*Surat Lomba PTSP 2018.pdf

(hr)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2389
mod_vvisit_counterYesterday3596
mod_vvisit_counterThis week15091
mod_vvisit_counterAll days6871710

We have: 246 guests, 3 bots online
Your IP: 54.196.13.210
 , 
Today: Sep 26, 2018

peraturan-button