1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12 Februari 2019

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 11 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf. Adapun penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan berkenaan dengan Bilateral Meeting antara Mahkamah Agung RI dengan Bappenas RI yang akan dilaksanakan pada Rabu 13 Februari 2019. Diharapkan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seluruh usulan dan perencanaan yang terkait dengan kebutuhan anggaran maupun sarana prasarana di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Pengadilan (satker) di bawahnya dapat diakomodir oleh Bappenas RI melalui Mahkamah Agung RI. 

Adapun point-point usulan penambahan anggaran yang telah disepakati dalam rapat ialah sebagai berikut :

  1. Pengadaan Toga dan Kalung Jabatan untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  2. e-Court, dalam rangka mendukung target Pemerintah terkait Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendukung. 
  3. Target Zona Integritas harus tercapai lebih dari 50%. Penilaian Kinerja dengan SAPM/Akreditasi memadukan temuan kinerja SAPM/Akreditasi. Akreditasi Pengadilan masih ada yang bernilai B dan C, hal tersebut belum memenuhi syarat Zona Integritas (ZI) oleh karenanya diperlukan pelaksanaan kegiatan surveilance
  4. Consulting UKPBJ pada level koordinator wilayah pada akhir tahun menyisakan tagihan perkerjaan. 
  5. Sidang Keliling di Lingkungan Militer (Hakim di datangkan ke lokasi sidang). 
  6. Posbakum pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
  7. Prodeo Peradilan Tata Usaha Negara terserap 6 (enam) dari Target 28 (dua puluh delapan) Perkara. 
  8. Sarana Prasarana di daerah untuk Hakim. Masih terdapat Rumah Dinas Hakim yang tidak layak. 
  9. Masih terdapat Pengadilan Militer yang belum memiliki gedung sendiri. 
  10. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer berencana membuat Aplikasi Pelaporan Monitoring. 
  11. Pengajuan Proposal pembentukan Satuan Kerja baru, 3 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan 4 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 
  12. Pembentukan 2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
  13. Fasilitas untuk difabel pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  14. Perbaikan pada Gedung Pengadilan yang rusak karena terkena bencana. 
  15. Rekrutmen Calon Hakim Militer untuk tahun 2020. 
  16. Penambahan kegiatan Bimbingan Teknis. 
  17. Sewa kendaraan. 
  18. SBK di Lingkungan Peradilan Militer.

(@x_cisadane)


11 Februari 2019

Petunjuk Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 212/SEK/KU.01/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya yang ditujukan kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_93_bua3_1_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Februari 2019

MA Buka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XI tahun 2019 

Berdasarkan Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tahap XI tahun 2019 Nomor : 06/Pansel/Ad Hoc TPK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, maka dengan ini disampaikan Bahwa Mahkamah Agung RI membuka Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahap XI tahun 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Pengumuman_Rekruitment_Cakim_Ad_Hoc_Tipikor2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Februari 2019

Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur 

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 198/SEK/KP.04.6/2/2018 tanggal 08 Februari 2019 perihal Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Wilayah Jabodetabek. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/198_SEK_KP04_6_2_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Februari 2019

Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2019 

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) tahun anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan daftar nama peserta yang lulus, dan bagi peserta yang lulus, sertifikat kelulusan akan dikirimkan ke masing-masing Pengadilan Tingkat Banding untuk diteruskan kepada masing-masing peserta. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/07_Bua2_Kp04_1_2_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 Februari 2019

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara 

Berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Provinsi DKI Jakarta Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI tanggal 6 Februari 2019 Nomor : S-310/WKN.07/KNL.01/2019 perihal Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara, dengan ini dilampirkan Undangan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/79_Bua4_PL09_02_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


06 Februari 2019

Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara T.A. 2018

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan demi efektivitas pengelolaan anggaran Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dibutuhkan evaluasi atas penyerapan anggaran SBK Tahun Anggaran 2018 maka dengan Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk segera mengisi Formulir Monitoring dan Evaluasi SBK yang terlampir pada laman Pengumuman Mahkamah Agung sesuai dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018.

Formulir dimaksud merupakan pemuktahiran formulir sebelumnya yang telah disampaikan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1360/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 05 November 2018 perihal Penyampainan Alat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Standar Biaya Keluaran (SBK). Mengingat pentingnya kevalidan data tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pusat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengisian data dilakukan langsung melalui komputer pada aplikasi Microsft Office Excel terlampir dan  
  2. Membaca dengan seksama petunjuk pengisian pada sheet excel untuk menghindari kesalahan input data. 

Formulir yang telah terisi segera dikirimkan dalam format Excel ke alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya selambat-lambatnya pada tanggal 08 Februari 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Suratnya : http://www.ditjenmiltun.net/180_SEK_OT01_2_1_2019.pdf 

Formulir SBK PN : http://www.ditjenmiltun.net/Formulir_SBK_PN_10_01_2019.xlsx

Formulir SBK PT : http://www.ditjenmiltun.net/Formulir_SBK_PT_10_01_2019_2.xlsx

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Februari 2019

Penyusunan Analisis Beban Kinerja (Lanjutan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Jumat, 01 Februari 2019 diselenggarakan Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan Lanjutan dari Kegiatan yang diselenggarakan pada hari sebelumnya. Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan pada kesempatan kali ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Adapun landasan hukum dalam Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) ialah : 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 ayat (1) "Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja."
  2. Keputusan Menteri PAN Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi. 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (3) "Penyusunan Kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah."

Untuk menyusun Analisis Beban Kinerja dapat menggunakan form dengan bentuk seperti ini : 

NoUraian TugasSatuan HasilWaktu PenyelesaianWaktu Kerja EfektifBeban KerjaPegawai Yang DibutuhkanKeterangan
1.Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas JaringanLaporan48072000120,08Laporan Per-Bulan
2.dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...
3.dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...
dst ...dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...






Jumlah : ....................

Penjelasan dari tiap-tiap kolom pada form di atas ialah sebagai berikut : 

  1. Kolom Uraian Tugas diisi dengan Uraian Tugas (Tugas) sesuai dengan jabatan yang diemban. Misalnya Uraian Tugas Staf Kasubbag Dokumentasi dan Informasi : Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun
  2. Kolom Satuan Hasil diisi dengan Output dari Tugas tersebut, Misalnya : Laporan, Dokumen, Data, Notulen, Buku, Surat, Disposisi, Surat Keputusan, Surat Tugas, dan lain-lain.  Apabila Outputnya berupa Kegiatan, maka Kolom Satuan Hasil dapat diisi dengan Laporan. Contoh : Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun, maka pada Kolom Satuan Hasilnya diisi dengan : Laporan
  3. Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan Waktu Penyelesaian Ideal yang Dibutuhkan Dalam Menyelesaikan Tugas Tersebut hingga Menghasilkan Outputnya. Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan satuan menit, contoh : Untuk Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun dibutuhkan Waktu Penyelesaian 8 Jam (1 Hari Kerja PNS MA RI secara Penuh), maka Pada Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan : 480
  4. Kolom Waktu Kerja Efektif diisi dengan 72000 (72000 menit yang artinya 1 tahun). Karena Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran berjalan. 
  5. Kolom Beban Kerja diisi dengan Jumlah Output/Tugas yang Harus Diselesaikan dalam Kurun Waktu 1 tahun anggaran berjalan. Misalnya :  Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun. Karena Laporan Tugas Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun dibuat setiap bulannya, artinya ada 12 Laporan. Maka pada Kolom Beban Kerja diisi dengan 12.
  6. Kolom Pegawai Yang Dibutuhkan dapat Diisi Menggunakan Rumus Berikut : (Waktu Penyelesaian x Beban Kerja) / Waktu Kerja. Misalnya untuk Tugas Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun, (480 x 12) / 72000 = 0,08.

Keterangan : 

  • Keseluruhan Jumlah Nilai dari Kolom Pegawai Yang Dibutuhkan dilakukan Akumulasi. Untuk Pejabat Eselon, Nilai Akumulasi/Jumlah Pegawai Yang Dibutuhkan Minimal Harus 1,0 dan Maksimal Tidak Boleh Lebih Dari 1,1. Misalnya : 1,09. Sedangkan untuk Staf Nilai Jumlah Total/Akumulasinya Harus Lebih Dari 0,5 (Idealnya Lebih dari 1,0 hingga 3,0). 
  • Berdasarkan Keppres No. 68 Tahun 1995 : 
  1. Waktu Kerja Formal Per-Minggu : 37,5 jam 
  2. Waktu Kerja Efektif Per-Minggu : 37,5 x 70% = 26 jam  
  3. 5 Hari Kerja = 26 Jam / 5 Hari = 5,2 Jam/Hari = 312 Menit/Hari 
  4. Pola 5 Hari Kerja : 
- Per Hari : 1x300 Menit = 300 Menit 
- Per Minggu : 5x300 Menit = 1500 Menit 
- Per Bulan : 20x300 Menit = 6000 Menit 
- Per Tahun : 240x300 Menit = 72000 Menit 
  • Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Kerja : 
  1. Perangkat Kerja 
  2. Kondisi Lingkungan Kerja 
  3. Prosedur Kerja 
  4. Kompetensi Pemegang Jabatan

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Materi Analisis Beban Kinerja dan Formnya melalui tautan berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1J-Y8SKZJUDoiPQEeHhB_W7UIXoXXjH-J?usp=sharing

Tutorial Menyusun Analisis Beban Kinerja

(@x_cisadane)


01 Februari 2019

Pembinaan Awal Tahun Anggaran 2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Note : Video telah disunting (edit) untuk meringkas durasi.

(@x_cisadane)


01 Februari 2019

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Jumat 01 Februari 2019 bertempat di Ruang Serba Guna Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019 yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M mewakili Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019 dimulai pada pukul 08.30 WIB diawali dengan Penghormatan Kepada Pembina Upacara dan dilanjutkan dengan Laporan Pemimpin Upacara oleh Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. Sebelum Pakta Integritas dibacakan, terlebih dahulu seluruh peserta menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pakta Integritas dibacakan oleh Raden Junida H Kusumah, S.H., M.H. dan diucapkan kembali oleh seluruh peserta kegiatan. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019 yang terlebih dahulu dilakukan oleh Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan diikuti oleh Para Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV hingga Para Staf. Selepas Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019, dilanjutkan dengan Amanat Pembina Upacara. Dalam Amanatnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M menegaskan bahwa Terlaksananya Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019 merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada akhirnya kegiatan ini dapat diselenggarakan. Atas Nama Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M turut mengucapkan Terimakasih kepada Para Pejabat Eselon II, Para Hakim Yustisial (selaku Undangan), Para Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV dan Para Staf yang telah hadir untuk melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019 sebagai amanat Reformasi Birokrasi.

Dan Atas Nama Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M menyampaikan kepada seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar mengingat baik-baik bahwa Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan ini merupakan janji kita dan bukan hanya kepada diri sendiri melainkan juga kepada Pimpinan dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan menandatanganinya maka kita berjanji akan melakukan hal-hal yang baik dan yang sesuai dengan Etika Profesi Pegawai Negeri Sipil dan yang sesuai dengan Sumpah Jabatan serta yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Agama dan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M menegaskan bahwa setelah Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan, maka seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki janji dan siap diberikan sanksi apabila melanggar janji tersebut. 

Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M menyatakan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas merupakan satu kewajiban, satu keharusan, satu ketentuan dalam rangka mencapai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain Penandatanganan Pakta Integritas, seluruh Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional yang memiliki resiko diharuskan membuat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan juga menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan yang merupakan janji kepada Pimpinan untuk melaksanakan hal-hal yang tertuang di dalam Rencana Kerja Tahunan (yang didukung oleh RKAKL). Di penghujung amanatnya, Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M memberikan pesan kepada seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar berkerja dengan baik, bekerjalah dengan sempurna dan sesuai dengan janji yang telah ditandatangani dalam Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan. 

Setelah penyampaian amanat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diwakilkan oleh Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., A.k., M.M, kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Bagimu Negeri dan diikuti dengan Laporan Pemimpin Upacara, kemudian dilanjutkan dengan Penghormatan kepada Pembina Upacara. Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2019 ditutup dengan Pembacaan Doa. 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday216
mod_vvisit_counterYesterday1985
mod_vvisit_counterThis week216
mod_vvisit_counterAll days7363250

We have: 165 guests, 4 bots online
Your IP: 54.82.99.169
 , 
Today: Mar 24, 2019

peraturan-button