Dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses pemilihan umum dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hakim khusus tersebut harus menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum, khususnya bagi para Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 perlu diberikan pendalaman dan/atau upgrading pengetahuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum kepada para hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download link di bawah ini:
>> Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa <<
Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan profesionalitas didalam penanganan perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:
Silahkan download link di bawah ini.
Pada hari Jumat, 09 Juni 2023 pukul 08.00. WIB telah dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah kepada Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H. dan (dua) orang lainnya sebagai Hakim Agung di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, lantai 14, Jakarta.
Dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. para pejabat yang dilantik bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Agung dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945.
Berikut adalah tiga Pejabat yang telah dilantik diambil sumpahnya sebagai Hakim Agung:
- Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata. Lucas sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara. Sebelumnya, Lulik menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang