1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

24 Mei 2019

Himbauan Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) tahun 2018 bagi Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN yang belum melaporkan LHKPN 

Berdasarkan Surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Nomor : 23/WKMA-NY/5/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Himbauan Penyampaian LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) tahun 2018, dengan ini diinformasikan daftar nama Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN yang belum melaporkan LHKPN dan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum, Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh file-file berikut :

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


24 Mei 2019

Pengumuman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor : 600/BP/OT.01.2/05/2019 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/600_BP_OT01_2_05_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


24 Mei 2019

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 380/SEK/V/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Serta Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Mahkamah Agung 

Dalam rangka pelaksanaan manajemen persuratan dan kearsipan yang baik dan berkualitas, maka pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan perlu dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berbasis digital dalam bentuk Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Untuk mewujudkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang sesuai dengan rancang bangun serta mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan, maka Mahkamah Agung RI dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Implementasi serta Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 380/SEK/V/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Serta Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Mahkamah Agung. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK SekMA No 380/SEK/V/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/380_SEK_SK_V_2019.pdf

(@x_cisadane)


24 Mei 2019

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 379/SEK/SK/V/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Dalam rangka mewujudkan Peradilan Modern berbasiskan Teknologi Informasi dan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, perlu didukung dengan suatu aplikasi. Agar tata kelola dan pelaksanaan rencana strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dengan dukungan aplikasi dapat terlaksana secara berkelanjutan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung RI menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 379/SEK/SK/V/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Adapun tugas-tugas dari Satuan Tugas Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, ialah sebagai berikut : 

1. Sub Satuan Tugas Bidang Administrasi Umum 

  • Melakukan analis kebutuhan terhadap sistem administrasi berbasis teknologi infomasi; 
  • Membuat aplikasi sistem informasi sesuai dengan analisis kebutuhan bidang administrasi; 
  • Melakukan pengembangan aplikasi untuk mendukung sistem informasi peradilan dan  
  • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bekerjanya aplikasi sistem informasi.

2. Sub Satuan Tugas Bidang Teknis Peradilan

  • Melakukan analis kebutuhan terhadap sistem teknis peradilan berbasis teknologi infomasi; 
  • Membuat aplikasi sistem informasi sesuai dengan analisis kebutuhan bidang teknis peradilan; 
  • Melakukan pengembangan aplikasi untuk mendukung sistem informasi teknis peradilan dan 
  • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bekerjanya aplikasi sistem informasi.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK SekMA No 379/SEK/V/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/379_SEK_SK_V_2019.pdf

(@x_cisadane)


24 Mei 2019

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, maka dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan kerja untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasilguna. Berkenaan dengan hal tersebut Sekretaris Mahkamah Agung menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK SekMA No 378/SEK/SK/V/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/378_SEK_SK_V_2019.pdf

(@x_cisadane)


24 Mei 2019

Permintaan Dokumen RKBMN 

Berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 223/BUA.4/PL.07/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Permintaan Dokumen RKBMN, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan Koordinator Wilayah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/223_BUA4_PL07_05_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


23 Mei 2019

Progress Pengisian Kuesioner Survei Persepsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP 

Dengan ini disampaikan Progress Pengisian Kuesioner Survei Persepsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Aplikasi http://spip.bpkp.go.id. Berdasarkan Aplikasi SPIP BPKP, seluruh responden telah menyelesaikan Pengisian Kuesioner Survei Persepsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana data terlampir di bawah ini.

Download data nya melalui tautan berikut ini : https://www.ditjenmiltun.net/2019/progress_pengisian_kuesioner_SPIP_24_mei_2019_09-45_WIB.xlsx

Keterangan : Monitoring ini berdasarkan data Aplikasi SPIP BPKP pada Hari Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 09.45 WIB.

(@x_cisadane)


23 Mei 2019

Surat Edaran Sekretaris MA RI Nomor 9 tahun 2019 tentang Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas pada Pengadilan Tingkat Pertama 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badimiltun, Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekma_9_th_2019.pdf

Unduh SK KMA No 74A/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3163

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Mei 2019

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 22 Mei 2019 bertempat di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan sosialisasi ini dibuka sekaligus dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini disampaikan oleh Pemateri yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata keperintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana termaktudi dalam Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2.

Dasar hukum pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Dalam penerapannya, Sistem Pengendalian Intern memiliki prinsip dasar, yaitu : 

  1. SPI adalah suatu proses yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi. 
  2. SPI diharapkan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tercapainya tujuan organisasi. 
  3. Memiliki Hard Control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan Soft Control (kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari 5 (lima) unsur, yakni : 

  1. Lingkungan Pengendalian 
  2. Penilaian Risiko 
  3. Kegiatan Pengendalian 
  4. Informasi dan Komunikasi 
  5. Pemantauan Pengendalian Intern

Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak terlepas dari peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat erat kaitannya dengan Akuntabilitas khususnya Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Negara. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif. Adapun peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 11, yakni : 

  1. Mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan. 
  2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities). 
  4. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  5. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
  6. Menjamin tercapainya sasaran dan tujuan pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, seluruh Instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hal tersebut dapat diwujudkan melalui strategi-strategi yang terbagi dalam beberapa level : 

  • Pada Level 0 : Belum memiliki kebijakan dan prosedur. 
  • Pada Level 1 (Rintisan) : Kebijakan dan prosedur sudah tertulis. Adanya praktik pengendalian intern melalui kebijakan dan prosedur yang tertulis, namun masih bersifat Ad-Hoc dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa adanya komunikasi dan pemantauan. 
  • Pada Level 2 (Berkembang) : Adanya komunikasi kebijakan dan prosedur. Adanya praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya bergantung pada individu (belum melibatkan semua unit organisasi) sehingga efektivitas pengendalian belum bisa dievaluasi. 
  • Pada Level 3 (Terdefinisi) : Adanya implementasi kebijakan dan prosedur dokumentasi. Adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. 
  • Pada Level 4 (Terkelola dan Terukur) : Adanya evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi. Adanya praktik pengendalian internal yang efektif dan telah dilaksanakan evaluasi formal secara berkala dan terdokumentasi. 
  • Pada Level 5 (Optimum) : Adanya pemantauan pengembangan berkelanjutan. Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan menggunakan aplikasi komputer (otomatisasi).

Setelah pemateri menyampaikan paparan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sosialisasi dilanjutkan dengan Assesment Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai langkah awal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan distribusi Self Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi secara online melalui Situs http://spip.bpkp.go.idSelf Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi diperuntukan bagi Pejabat dan Staf (ASN dan TNI) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)


22 Mei 2019

Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I tahun anggaran 2019 

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 684/SEK/OT.01.1/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I tahun anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/684_SEK_OT_01_1_05_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1702
mod_vvisit_counterYesterday4199
mod_vvisit_counterThis week9892
mod_vvisit_counterAll days7756143

We have: 20 guests online
Your IP: 34.229.113.106
 , 
Today: Jul 24, 2019

peraturan-button