1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 8 tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI, Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SE_SEKMA_No_8_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 April 2019

Surat Edaran Menteri PANRB tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440H 

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440 H sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja 

a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB

    Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB  - 12.30 WIB

b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB - 15.30 WIB

    Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB - 12.30 WIB

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja 

a. Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB 

    Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 12.30 WIB 

b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB - 14.30 WIB 

    Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB - 12.30 WIB

Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) Hari Kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H minimal 32,50 Jam Per-Minggu. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada Bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan kondisi setempat. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edarannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SE_Menteri_PANRB_No_394_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(@x_cisadane)


26 April 2019

Manual Book Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding 

Untuk mengunduh manual book Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding, silahkan klik tautan berikut : 

(@x_cisadane)


26 April 2019

Pengumuman Satker yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan I tahun anggaran 2019 pada Aplikasi e-Monev ver.3 Berdasarkan PP 39/2006 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 493/SEK/OT.01.2/4/2019 tanggal 9 April 2019 hal Pengingat Satker yang belum Melakukan Pelaporan Triwulan I TA 2019 pada Aplikasi e-Monev ver.3 berdasarkan PP 39/2006. Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/611_SEK_OT01_2_4_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


BIMBINGAN TEKNIS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TA 2019

Foto Bimtek Hakim Militer TA 2019

Denpasar - Jumat, 26 April 2019. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer  kembali mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun Anggaran 2019. Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Maksud dan tujuan dari bimtek yang dilaksanakan ini adalah untuk memberi pengetahuan dan wawasan kepada para hakim militer tentang perkembangan ilmu hukum dan bagaimana hakim memutus suatu perkara dengan putusan yang berkualitas. Tema yang diangkat dalam bimtek yaitu “Melalui Bimtek Hakim Militer kita tingkatkan kualitas putusan menuju Peradilan Militer yang modern

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan  hukum yang   sebagian besar ditemukan dalam pemeriksaan perkara kasasi/ peninjauan kembali,  untuk itu, guna meningkatkan profesionalitas hakim, dalam bimtek ini akan diberikan materi tentang Permasalahan Hukum dalam Putusan Kasasi dengan narasumber  Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mayjen TNI (Purn) Dr.Drs. H.Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Demikian pula untuk menambah pengetahuan dan wawasan hakim militer guna menjaga kemandirian hakim,  dalam bimtek ini akan diberikan pula materi “Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dalam rangka mewujudkan Independensi Yudisial” dengan narasumber Dr. Siti Nurjanah, S.H.,  M.H.

Untuk itu agar hakim dalam menyelesaikan perkara dapat bekerja secara jujur, bersih, dan adil dalam bimtek ini akan diangkat materi Membangun Kepercayaan dengan sikap kejujuran dan keadilan (perspektif keimanan dalam refleksi taqwa). yang akan diberikan oleh Kolonel Sus Dr. Kemalsyah, M.Ag.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 24 April 2019 hingga 26 April 2019 di Hotel Kuta Bex Denpasar. Acara Penutupan Bimtek Hakim Militer ditutup oleh Dirjen Badilmiltun dan beliau berpesan agar sekembalinya dari kegiatan bimtek ini  para peserta mempunyai wawasan baru dan mengetahui terkait permasalahan hukum dalam putusan kasasi yang dapat disosialisaikan kepada para hakim di tempat bertugas.

Dengan materi “Kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam rangka mewujudkan independensi yudisial” para hakim militer dapat mengimplementasikannya KEPPH dalam perbuatan dan prilakunya sehari-hari dalam menjaga kemandirian dan indepedensinya sebagai hakim, sehingga tidak ada lagi hakim yang melakukan perbuatan tercela ataupun perbuatan yang melanggar hukum karena hakim merupakan wakil Tuhan di dunia, sehingga segala perbuatannya yang telah dilakukannya, kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya  dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Selain  itu beliau berpesan kepada  para perserta bimtek, setelah menerima materi “membangun kepercayaan dengan sikap kejujuran dan keadilan (perspektif keimanan dalam refleksi taqwa)” diharapkan para hakim militer dalam menyelesaikan perkara dapat bekerja secara jujur, bersih, dan adil. “Putusan adalah mahkota seorang hakimmaka kehormatan hakim akan tercermin dalam putusan yang dibuatnya. (AA)


25 April 2019

Rilis Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding versi 3.2.0 pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 601/SEK/HM.02.3/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Rilis Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding versi 3.2.0 pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.  

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/601_SEK_HM02_3_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


25 April 2019

Pengumuman Evaluasi Penyampaian Capaian Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) Triwulan I tahun 2019 

Berdasarkan Surat Dari Biro Keuangan dengan Nomor : B- 311/Bua.3/4/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Evaluasi Penyampaian Capaian Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) Triwulan I Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


24 April 2019

Bimbingan Teknis Bagi Panitera dan Petugas E-Court di Lingkungan Peradilan TUN 2019

Jakarta - Rabu,24 April 2019 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN  pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUNbkembali mengadakan kegiatan Bimtek Bagi Para Panitera dan Petugas E-Court Tahun Anggaran 2019. Acara dibuka oleh ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Pada kesempatan ini, direktur berpesan agar semua satker harus mencoba dan mempraktekan penggunaan aplikasi E-Court. Dengan demikian,satker dapat menemukan masalah atau kendala yang muncul seiring dalam penggunaan aplikasi ini sehingga kedepannya aplikasi e-court akan menjadi semakin lebih baik lagi dalam pengimplementasiannya. "Kalau tidak mencoba maka kita tidak tahu dimana letak masalahnya, jangan menunggu dan hanya terpaku pada norma-norma yang mengikat, silahkan untuk berinovasi dan saling komunikasi juga antar satker ", ucap buk direktur.

Dalam bimbingan teknis kali ini materi yang akan diberikan adalah "Sosialisasi Administrasi Persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan TUN" dengan narasumber Bapak H. ujang Abdullah, SH., MH. bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH., sdr. Helmi Indra Mahyudin, S.Fil dan sdr. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 24 April 2019 hingga 26 April 2019 di Hotel Swiss Bellin- Kemayoran. Dengan sosialosasi ini diharapkan para peserta Bimtek dapat belajar dengan baik dan mensosialosasikan kembali di satker masing-masing,sehingga pelaksanaan e-court khususnya di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dapat sesuai dengan harapan. E-Court merupakan jawaban dari persidangan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan merupakan salah satu produk unggulan Mahkamah Agung RI. (hr)


23 April 2019

Rapat Koordinasi (Lanjutan) dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP MA RI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 23 April 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diselenggarakan Rapat lanjutan dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kepala Seksi Mutasi Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi beserta Staf.

Sebagai Bank Data Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi dengan fitur Statistik yang dapat diakses melalui menu Statistik. Melalui menu inilah para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada tiap-tiap Direktorat Jenderal) dapat mengetahui kekuatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam menu ini menyajikan data statistik yang disaring berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai, Jenis Kelamin, Golongan Pegawai, Usia Pegawai, Pendidikan Pegawai bahkan Jabatan Kosong.

Fitur-fitur layanan administrasi kepegawaian telah diakomodir pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), misalnya seperti : layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), layanan data pengisian LHKPN, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis (bagi pegawai yang memasuki purna tugas), dan lain-lain. Namun fitur-fitur tersebut tentunya akan menghasilkan output apabila data-data Pegawai pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi

Maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) untuk melengkapi data-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing dan melakukan pembaharuan (updatedata-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing, khususnya terkait dengan Pengajuan Usul Pensiun. Apabila terdapat pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti (pensiun) diwajibkan untuk mengisi usulan pensiun pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI).


(@x_cisadane)


22 April 2019

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2019

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2019 Mahkamah Agung RI menyampaikan Pengumuman Seleksi Administrasi yang dinyatakan Lulus dan Berhak mengikuti tahap pelaksanaan Assessment Center

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pengumumannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/04_Pansel_Japati_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3161
mod_vvisit_counterYesterday9219
mod_vvisit_counterThis week17847
mod_vvisit_counterAll days7567574

We have: 248 guests, 7 bots online
Your IP: 35.175.248.25
 , 
Today: Mei 21, 2019

peraturan-button