Jakarta - Ditjen Badilmiltun: 20 Mei 2020. Berdasarkan Pengumuman dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tentang Permintaan Data KPA, Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 005.05. Nomor : 716/Djmt/B/5/2020.

Dalam rangka persiapan implementasi Virtual Account, maka diperlukan adanya data Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 005.05 sesuai dengan format sebagaimana terlampir.

Data tersebut harap dikirimkan ke Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilmiltun melalui alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., softcopy dalam bentuk excel dan pdf yang sudah ditandatangani beserta fotocopy Rekening Koran per 30 April 2020.

Data harap dikirimkan paling lambat tanggal 3 Juni 2020.

Lampiran:

Data KPA, Bendahara dan Rek Bendahara DIPA 005.05

Surat Permintaan Data KPA

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Calon Hakim menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 29/P Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 373/Djmt/KEP/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara serta memperhatikan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Penyebaran Virus Corona Disease 19 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional, maka perlu diberikan Pedoman mengenai pelaksanaan Pelantikan  dan Pengambilan SUmpah Jabatan Calon Hakim. 

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh surat pada link di bawah ini :

*Suratnya

*hr

Pengumuman : Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan TUN

Bahwa dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2020, maka disampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan persidangan sengketa Tata Usaha sebagaimana tertulis di dalam surat berikut ini.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik link di bawah ini untuk mengunduh surat yang dimaksud :

*Suratnya

SE Dirjen Badilmiltun Nomor 187 Tahun 2020

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan ini Dirjen Badilmiltun MA RI mengeluarkan Surat Edaran No. 187 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Silahkan unduh link dibawah ini untuk mendownload Surat Edaran yang dimaksud :

*SE Nomor 187 Tahun 2020

(hr)