Lauching Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Pembinaan Dirjen Badilmiltun 

(@x_cisadane)

Meriahnya Booth Ditjen Badilmiltun dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung tahun 2019

(@x_cisadane)

Rapat Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 25 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Lanjutan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019. Kegiatan ini dimulai pada Pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh LetKol Chk Anton Maruli Tambunan, S.H., M.H. selaku Ketua Penyelenggara Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta H. Muhammad Adil, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Penyelenggara Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rapat lanjutan ini ialah sebagai berikut : 

  1. Persiapan perlengkapan (sarana dan prasarana) untuk booth.
  2. Pembahasan kebutuhan Personil pelaksana kegiatan. 
  3. Pembahasan mengenai dress code (Untuk Tentara menggunakan PDH, untuk Sipil menggunakan Jas Hitam). 
  4. Pembahasan mengenai layout dan peletakan perlengkapan. 
  5. Pelaporan Kebutuhan Anggaran.
  6. Pembahasan mengenai Logistik, Souvenir dan Goodie Back
  7. Pemantapan mengenai konsep dan susunan acara (Pelaksanaan Acara, Hiburan, Games, Doorprize, dan lain-lain).

Dalam rapat hari ini dihadiri oleh Seluruh Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Kampung Hukum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak lupa pula Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara turut mengundang Kolonel Catur Sulasdiarso, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris pada Pengadilan Militer Utama, Akhmad Sefudin, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Dr. Hana Sri Juni Kartika, S.H., LL.M beserta Perwakilan dari Sekretariat Pengadilan Pajak. 

Download SK Kepanitiaan Penyelenggara Kegiatan Kampung Hukum Ditjen Badilmiltun MA RI : http://www.ditjenmiltun.net/SK_KEPANITIAAN_PAMERAN_KAMPUNG_HUKUM_BADILMILTUN2019.pdf

(@x_cisadane)

Panduan Installasi Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP Peradilan Militer 

Berikut ini dijelaskan langkah-langkah untuk melakukan installasi Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Peradilan Militer, adapun software-software pendukung yang wajib terinstall pada perangkat yang digunakan ialah sebagai berikut : 

  • WinRAR atau WinZip atau 7Zip
  • WinSCP atau FileZilla
  • SQLYog 
  • Notepad++ atau SublimeText atau software text editor lainnya
  • Putty

Sebagai langkah awal, extract terlebih dahulu file master Aplikasi Mis. Sebagai contoh, penulis melakukan extract di dalam direktori download.

Klik di sini untuk membaca tutorial selengkapnya.




Wajah Baru Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI

Jakarta - ditjenmiltun.net. Ada yang berbeda ketika mengakses Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI, ya, hal tersebut tampak jelas terlihat dari tampilan Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI yang kini berwajah merah-biru. Berbeda dengan pendahulunya yang mengusung tema serba hijau, kini Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI tampil lebih simpel namun tidak menghilangkan kehandalannya dalam menelusuri data Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang tersimpan di server Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Eksistensi Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI merupakan salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung RI dalam keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai access to justice


Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI bukanlah tergolong barang baru, pasalnya Aplikasi ini telah lama hadir menemani dan melayani para pencari keadilan sejak tahun 2008. Bak tak ada jalan yang tak berlubang, tentunya kehadiran aplikasi ini selain memberikan dampak positif juga kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab dengan modus membuat Aplikasi Palsu Info Perkara Mahkamah Agung RI (Aplikasi yang tampilannya serupa dengan Info Perkara Mahkamah Agung RI namun informasinya tidak benar).

Lantas apa saja perbedaan Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI versi terbaru? Bila pada versi terdahulunya, Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI menampilkan daftar (list) Perkara Kasasi maupun Peninjauan Kembali (yang terletak pada bagian bawah), sayangnya pada versi terbarunya fitur tersebut dihilangkan. Bukan tanpa alasan dihilangkan, tentunya hal ini erat kaitannya dengan aspek performa (performance) dan kecepatan memuat halaman (load time) pada saat mengakses aplikasi ini. Sedangkan untuk kolom pencarian, opsi-opsi dan tata cara menelusuri Perkara Kasasi ataupun Peninjauan Kembali melalui aplikasi ini tidak ada yang berbeda dengan versi pendahulunya. 

Untuk menelusuri Perkara Kasasi ataupun Peninjauan Kembali melalui Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI, caranya sangat mudah yaitu dengan memasukkan Nomor Perkara pada kolom nomor perkara kemudian centang pada bagian captcha (saya bukan robot), lalu klik tombol cari. Setelah mengklik tombol cari, sesaat kemudian informasi perkaranya akan segera tampil dan untuk menampilkan informasi perkaranya secara mendetail pengguna dapat mengklik lihat detail yang berada di bagian bawah. Misalnya saja ketika ingin mengetahui informasi perkara 142 PK/TUN/2016.


Selain menelusuri perkara Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dengan memasukkan Nomor Perkaranya, pengguna juga dapat menelusuri perkara dengan memasukan Nomor Surat Pengantar ataupun Nama Para Pihaknya. Mudah bukan? Satu hal yang harus diingat, Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung hanya dapat diakses melalui tautan (URLhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/, apabila menemukan Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung dengan alamat tautan (URL) yang berbeda, maka patut dicurigai kualitas informasinya dan disarankan agar segera melaporkan kepada Bagian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui tautan (URLhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/pengaduan-online atau melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(@x_cisadane)

Rapat Persiapan Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 12 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Persiapan dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Perwakilan dari Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Perwakilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Tim Panitia Pelaksana Pameran Kampung Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pameran Kampung Hukum yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Mahkamah Agung RI ini sesuai dengan amanat dari Ketua Mahkamah Agung RI yang tertuang di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung disamping telah memulai era Keterbukaan Informasi dan Transparansi di Lembaga Peradilan, juga telah melakukan langkah-langkah perubahan menuju terwujudnya Mahkamah Agung sebagai Lembaga Hukum tertinggi di bidang Peradilan, dengan senantiasa menjunjung tinggi azas peradilan yang merupakan salah satu pilar utama dalam konsep Good Governance.

Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum merupakan representatif Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi di Bidang Peradilan dalam memberikan pelayanan publik dengan standar pengelolaan yang baik dan professional sering meningkatnya kebutuhan publik dan informasi demi terciptanya citra positif pada dunia peradilan Indonesia. Sebagai bentuk pertanggung jawaban publik terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, Mahkamah Agung ingin mengimplementasikan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan melalui kegiatan pameran yang merupakan rangkaian dari Kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. 


Pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019, Mahkamah Agung RI mengambil tema Akselerasi Mewujudkan Peradilan Elektronik. Dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019 rencananya dilaksanakan di Plenary Hall JCC Jakarta pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 pukul 09.00 WIB. Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI melibatkan stakeholder-stakeholder terkait pada bidang Hukum, seperti : MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, KemenKoPolHuKam, Komisi Yudisial, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KemenKumHam, BNN RI, Ombudsman, BPK RI, OJK.

Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI disambut baik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., pasalnya event ini merupakan sebuah momentum terbaik untuk memperkenalkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada khalayak. Disamping itu, dengan adanya kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan kesempatan untuk menunjukan eksistensinya di antara lingkungan Peradilan lainnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berharap seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berperan serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini.  

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menempati posisi booth nomor 1 (berada dekat dengan center stage). Adapun dalam rapat ini membahas mengenai perihal teknis penyelenggaraan kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI, design booth, dan konsep acara. Pameran bukan merupakan suatu bentuk akhir untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, namun merupakan langkah awal untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam memberikan informasi publik yang jujur, terbuka dan mudah diakses/dapat diakses oleh siapapun, serta dapat menjadi perekat hubungan lembaga-lembaga hukum terkait demi terciptanya citra positif hukum di Indonesia.  

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 11 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf. Adapun penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan berkenaan dengan Bilateral Meeting antara Mahkamah Agung RI dengan Bappenas RI yang akan dilaksanakan pada Rabu 13 Februari 2019. Diharapkan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seluruh usulan dan perencanaan yang terkait dengan kebutuhan anggaran maupun sarana prasarana di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Pengadilan (satker) di bawahnya dapat diakomodir oleh Bappenas RI melalui Mahkamah Agung RI. 

Adapun point-point usulan penambahan anggaran yang telah disepakati dalam rapat ialah sebagai berikut :

  1. Pengadaan Toga dan Kalung Jabatan untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  2. e-Court, dalam rangka mendukung target Pemerintah terkait Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendukung. 
  3. Target Zona Integritas harus tercapai lebih dari 50%. Penilaian Kinerja dengan SAPM/Akreditasi memadukan temuan kinerja SAPM/Akreditasi. Akreditasi Pengadilan masih ada yang bernilai B dan C, hal tersebut belum memenuhi syarat Zona Integritas (ZI) oleh karenanya diperlukan pelaksanaan kegiatan surveilance
  4. Consulting UKPBJ pada level koordinator wilayah pada akhir tahun menyisakan tagihan perkerjaan. 
  5. Sidang Keliling di Lingkungan Militer (Hakim di datangkan ke lokasi sidang). 
  6. Posbakum pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
  7. Prodeo Peradilan Tata Usaha Negara terserap 6 (enam) dari Target 28 (dua puluh delapan) Perkara. 
  8. Sarana Prasarana di daerah untuk Hakim. Masih terdapat Rumah Dinas Hakim yang tidak layak. 
  9. Masih terdapat Pengadilan Militer yang belum memiliki gedung sendiri. 
  10. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer berencana membuat Aplikasi Pelaporan Monitoring. 
  11. Pengajuan Proposal pembentukan Satuan Kerja baru, 3 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan 4 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 
  12. Pembentukan 2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
  13. Fasilitas untuk difabel pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  14. Perbaikan pada Gedung Pengadilan yang rusak karena terkena bencana. 
  15. Rekrutmen Calon Hakim Militer untuk tahun 2020. 
  16. Penambahan kegiatan Bimbingan Teknis. 
  17. Sewa kendaraan. 
  18. SBK di Lingkungan Peradilan Militer.

(@x_cisadane)

Penyusunan Analisis Beban Kinerja (Lanjutan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Jumat, 01 Februari 2019 diselenggarakan Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan Lanjutan dari Kegiatan yang diselenggarakan pada hari sebelumnya. Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan pada kesempatan kali ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Adapun landasan hukum dalam Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) ialah : 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 ayat (1) "Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja."
  2. Keputusan Menteri PAN Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi. 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (3) "Penyusunan Kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah."

Untuk menyusun Analisis Beban Kinerja dapat menggunakan form dengan bentuk seperti ini : 

NoUraian TugasSatuan HasilWaktu PenyelesaianWaktu Kerja EfektifBeban KerjaPegawai Yang DibutuhkanKeterangan
1.Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas JaringanLaporan48072000120,08Laporan Per-Bulan
2.dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...
3.dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...
dst ...dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...






Jumlah : ....................

Penjelasan dari tiap-tiap kolom pada form di atas ialah sebagai berikut : 

  1. Kolom Uraian Tugas diisi dengan Uraian Tugas (Tugas) sesuai dengan jabatan yang diemban. Misalnya Uraian Tugas Staf Kasubbag Dokumentasi dan Informasi : Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun
  2. Kolom Satuan Hasil diisi dengan Output dari Tugas tersebut, Misalnya : Laporan, Dokumen, Data, Notulen, Buku, Surat, Disposisi, Surat Keputusan, Surat Tugas, dan lain-lain.  Apabila Outputnya berupa Kegiatan, maka Kolom Satuan Hasil dapat diisi dengan Laporan. Contoh : Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun, maka pada Kolom Satuan Hasilnya diisi dengan : Laporan
  3. Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan Waktu Penyelesaian Ideal yang Dibutuhkan Dalam Menyelesaikan Tugas Tersebut hingga Menghasilkan Outputnya. Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan satuan menit, contoh : Untuk Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun dibutuhkan Waktu Penyelesaian 8 Jam (1 Hari Kerja PNS MA RI secara Penuh), maka Pada Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan : 480
  4. Kolom Waktu Kerja Efektif diisi dengan 72000 (72000 menit yang artinya 1 tahun). Karena Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran berjalan. 
  5. Kolom Beban Kerja diisi dengan Jumlah Output/Tugas yang Harus Diselesaikan dalam Kurun Waktu 1 tahun anggaran berjalan. Misalnya :  Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun. Karena Laporan Tugas Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun dibuat setiap bulannya, artinya ada 12 Laporan. Maka pada Kolom Beban Kerja diisi dengan 12.
  6. Kolom Pegawai Yang Dibutuhkan dapat Diisi Menggunakan Rumus Berikut : (Waktu Penyelesaian x Beban Kerja) / Waktu Kerja. Misalnya untuk Tugas Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun, (480 x 12) / 72000 = 0,08.

Keterangan : 

  • Keseluruhan Jumlah Nilai dari Kolom Pegawai Yang Dibutuhkan dilakukan Akumulasi. Untuk Pejabat Eselon, Nilai Akumulasi/Jumlah Pegawai Yang Dibutuhkan Minimal Harus 1,0 dan Maksimal Tidak Boleh Lebih Dari 1,1. Misalnya : 1,09. Sedangkan untuk Staf Nilai Jumlah Total/Akumulasinya Harus Lebih Dari 0,5 (Idealnya Lebih dari 1,0 hingga 3,0). 
  • Berdasarkan Keppres No. 68 Tahun 1995 : 
  1. Waktu Kerja Formal Per-Minggu : 37,5 jam 
  2. Waktu Kerja Efektif Per-Minggu : 37,5 x 70% = 26 jam  
  3. 5 Hari Kerja = 26 Jam / 5 Hari = 5,2 Jam/Hari = 312 Menit/Hari 
  4. Pola 5 Hari Kerja : 
- Per Hari : 1x300 Menit = 300 Menit 
- Per Minggu : 5x300 Menit = 1500 Menit 
- Per Bulan : 20x300 Menit = 6000 Menit 
- Per Tahun : 240x300 Menit = 72000 Menit 
  • Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Kerja : 
  1. Perangkat Kerja 
  2. Kondisi Lingkungan Kerja 
  3. Prosedur Kerja 
  4. Kompetensi Pemegang Jabatan

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Materi Analisis Beban Kinerja dan Formnya melalui tautan berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1J-Y8SKZJUDoiPQEeHhB_W7UIXoXXjH-J?usp=sharing

Tutorial Menyusun Analisis Beban Kinerja

(@x_cisadane)

Kedudukan Hakim Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 

Hakim menurut teori trias politika ada dalam kekuasaan kehakiman yang kekuasaannya terpisah (penulis: pembagian) dari kekuasaan eksekutif/kekuasaan pemerintah baik secara tugas maupun secara organisasi. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan di Indonesia, kekuasaan ini sering disebut sebagai kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. 

Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian ketentuan dalam pasal tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 31 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

Selain UU Kekuasaan Kehakiman peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kedudukan hakim ditempatkan pula sebagai Penyelenggara Negara. Selain itu pada ketentuan yang lain juga memperkuat kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara, dimana “Pejabat Negara terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketau Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan”. Selanjutnya bagaimana dan seperti apa mengenai kedudukan Hakim Militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, berikut pembahasannya. 

Klik di sini untuk membaca artikel selengkapnya 

Artikel ini ditulis oleh : Letkol Chk Parluhutan Sagala, S.H., M.H. dan Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H. 

Artikel ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer III-17 Manado

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini3158
Kemarin4367
Total Pengunjung244930

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 35.172.233.2
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

5
Online

Login