Penyelenggaraan Kegiatan Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam kehangatan suasana Idul Fitri 1440 H, untuk menjalin dan mempererat tali silaturahim di lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka diselenggarakan kegiatan Halal Bi Halal yang bertempat di Lobbi Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat pada Hari Selasa, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB. Adapun dalam kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum, Seluruh Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Tidak ketinggalan dalam kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Para Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan, Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Fungsional, dan Rekan-rekan Staf. 

Halal Bi Halal merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang dilakukan sesudah Hari Raya Idul Fitri baik di kalangan Instansi Pemerintah, Perusahaan, Organisasi, Masyarakat dan bahkan Dunia Pendidikan sekalipun. Kegiatan ini tentu saja menjadi tradisi tahunan yang unik dan tetap dipertahankan serta dilestarikan. Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, persatuan, dan saling berbagi kebaikan pasca Hari Raya Idul Fitri. Istilah "Halal Bi Halal" ini secara nyata dicetuskan oleh KH. Wahab Chasbullah dengan analisa pertama (thalabu halal bi thariqin halal) yang berarti mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Atau dengan analisis kedua (halal “yujza’u” bi halal), yakni pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan.

Di Indonesia, Halal Bi Halal rupanya memiliki cerita tersendiri, yakni pada era pasca Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1948. Di kala itu Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa, Para elit politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum sementara pemberontakan terjadi di mana-mana. Pada tahun 1948, di pertengahan Bulan Ramadhan, Bung Karno memanggil KH. Wahab Chasbullah ke Istana untuk dimintai pendapat dan sarannya guna mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat. Kemudian Kyai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturrahmi, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, dimana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturrahmi. 

Dari saran Kyai Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri (saat itu), mengundang seluruh tokoh politik agar datang ke Istana untuk menghadiri silaturrahmi yang diberi judul ‘Halal Bi Halal’ dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja, sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah, Instansi-instansi Pemerintah menyelenggarakan Kegiatan Halal Bi Halal. Halal Bi Halal adalah kearifan lokal dari para pendahulu kita yang sekarang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna merekatkan (kembali) tali persaudaraan



(@x_cisadane)

Mahkamah Agung RI Menggelar Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H



Jakarta - ditjenmiltun.net. Hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H dibuka dengan kegiatan Halal Bi Halal Mahkamah Agung RI yang bertempat di Balairung Mahkamah Agung pada Hari Senin 10 Juni 2019. Kegiatan ini diikuti oleh segenap pimpinan Mahkamah Agung RI, Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, Para Pejabat Eselon I s/d IV, Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Fungsional dan Seluruh Staf pada Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya.

Antusiasme yang sangat tinggi dibuktikan dengan hadirnya Para Mantan Pimpinan Mahkamah Agung RI, seperti Bagir Manan, Harifin A Tumpa, Muhammad Saleh, dan Para Mantan Hakim Agung lainnya. Hal ini juga sekaligus membuktikan adanya ikatan tali sillaturrahim yang kuat pada Keluarga Besar Mahkamah Agung RI. Selain sebagai momen untuk introspeksi diri dan saling memaafkan, kegiatan ini digelar untuk menjalin hubungan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan semangat dan spirit etos kerja di seluruh jajaran demi terwujudnya Visi Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam kesempatan ini pula, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H kepada Seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI dan kepada Para Tamu Undangan yang hadir. 


(@x_cisadane)


Rapat Koordinasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, pada Hari Selasa 28 Mei 2019 diselenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Rapat diawali dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan Halal Bi Halal yang akan diselenggarakan pada 11 Juni 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kegiatan Pelepasan (Perpisahan) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dihelat pada 11 Juni 2019. Selanjutnya dibahas mengenai ketentuan Cuti dalam rangka Idul Fitri 1440H sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 680/SEK/KS.00/5/2019. Dalam kesempatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyerahkan dana bantuan sosial, dan tidak lupa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Para Tenaga Pramubhakti dan kepada Petugas Security.

Di penghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membahas perihal penempatan Tenaga Pramubhakti dan yang tidak kalah penting ialah penyampaian Progress Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang saat ini telah memasuki Tahap II dan akan beranjak ke Tahap III. Sebagai informasi, Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/06/PW.00/2019, maka Pelaksanaan penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahap III diundur menjadi tanggal 18 Juni 2019. Dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berencana untuk melaksanakan uji petik Reformasi Birokrasi.

(@x_cisadane)

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 22 Mei 2019 bertempat di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan sosialisasi ini dibuka sekaligus dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini disampaikan oleh Pemateri yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata keperintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana termaktudi dalam Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2.

Dasar hukum pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Dalam penerapannya, Sistem Pengendalian Intern memiliki prinsip dasar, yaitu : 

  1. SPI adalah suatu proses yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi. 
  2. SPI diharapkan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tercapainya tujuan organisasi. 
  3. Memiliki Hard Control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan Soft Control (kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari 5 (lima) unsur, yakni : 

  1. Lingkungan Pengendalian 
  2. Penilaian Risiko 
  3. Kegiatan Pengendalian 
  4. Informasi dan Komunikasi 
  5. Pemantauan Pengendalian Intern

Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak terlepas dari peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat erat kaitannya dengan Akuntabilitas khususnya Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Negara. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif. Adapun peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 11, yakni : 

  1. Mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan. 
  2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities). 
  4. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  5. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
  6. Menjamin tercapainya sasaran dan tujuan pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, seluruh Instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hal tersebut dapat diwujudkan melalui strategi-strategi yang terbagi dalam beberapa level : 

  • Pada Level 0 : Belum memiliki kebijakan dan prosedur. 
  • Pada Level 1 (Rintisan) : Kebijakan dan prosedur sudah tertulis. Adanya praktik pengendalian intern melalui kebijakan dan prosedur yang tertulis, namun masih bersifat Ad-Hoc dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa adanya komunikasi dan pemantauan. 
  • Pada Level 2 (Berkembang) : Adanya komunikasi kebijakan dan prosedur. Adanya praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya bergantung pada individu (belum melibatkan semua unit organisasi) sehingga efektivitas pengendalian belum bisa dievaluasi. 
  • Pada Level 3 (Terdefinisi) : Adanya implementasi kebijakan dan prosedur dokumentasi. Adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. 
  • Pada Level 4 (Terkelola dan Terukur) : Adanya evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi. Adanya praktik pengendalian internal yang efektif dan telah dilaksanakan evaluasi formal secara berkala dan terdokumentasi. 
  • Pada Level 5 (Optimum) : Adanya pemantauan pengembangan berkelanjutan. Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan menggunakan aplikasi komputer (otomatisasi).

Setelah pemateri menyampaikan paparan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sosialisasi dilanjutkan dengan Assesment Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai langkah awal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan distribusi Self Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi secara online melalui Situs http://spip.bpkp.go.idSelf Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi diperuntukan bagi Pejabat dan Staf (ASN dan TNI) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Badilmiltun 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sebagai informasi, pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Auditor Badan Pengawasan MA RI telah melakukan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ialah masih terdapat kekurangan-kekurangan evidence pada beberapa Area. 

Berkenaan dengan hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara segera melakukan revisi (perbaikan) terhadap 6 (enam) temuan kekurangan-kekurangan evidence. Selain itu, dalam Rapat ini juga membahas mengenai Perbedaan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang telah didistribusikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI dengan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang ada di Situs PMPRB KemenPAN-RB. 

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak. disepakati mengenai 19 (point) evidence-evidence yang dibutuhkan dalam Lembar Kerja Elektronik (LKE) versi Situs PMPRB KemenPAN-RB. Dipenghujung Rapat, masing-masing Ketua Area mempresentasikan mengenai Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Area masing-masing. Rapat dihadiri oleh Seluruh Anggota Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan ditutup oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(@x_cisadane)

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Lantai II Gedung Tower Mahkamah Agung RI diselenggarakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I di bawahnya. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 

Adapun Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diambil sumpahnya dan dilantik, ialah sebagai berikut : 

  1. Sudiyono, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  2. Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  3. Lidya Dayana Saktinegara, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Statistitik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara; 
  4. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan  Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Lanjutan Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 09 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Lanjutan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Kamis 02 Mei 2019 lalu. Rapat Koordinasi Lanjutan Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Nomor : 266/Djmt/Kep/4/2019. Adapun pokok bahasan dalam Rapat Lanjutan ini ialah menginventarisir evidence-evidence dari Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII sekaligus membahas mengenai kendala-kendala dalam menghimpun evidence-evidence yang diperlukan. 

Sebagai informasi, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019, dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Download di sini Form Tabel Rencana Kegiatan untuk diisi per-masing-masing area : https://www.ditjenmiltun.net/2019/tabel_rencana_kegiatan.xlsx

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 02 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi awal dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. mewakilkan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019,  dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Dalam Rapat Koordinasi ini dipaparkan mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 oleh Widiyanti, S.H., M.H. dan oleh Kolonel Jelli Rita, S.H., M.H. Dalam Rapat Koordinasi ini juga disepakati sebagai langkah awal Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melakukan identifikasi terhadap penerapan 8 (delapan) Area Perubahan pada seluruh Unit Kerja dan sekaligus mempersiapkan semua data dukung sebelum dilakukan Evaluasi Mandiri sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 

Adapun Jadwal Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 di Lingkungan Mahkamah Agung ialah sebagai berikut : 

NoKegiatanWaktuPIC
1.Sosialisasi PMPRB dan PMPZI seluruh Unit Eselon I
29-30 April 2019Sekretariat RB MA RI dan Auditor
2.Pelaksanaan PMPZI pada 12 Wilayah Prioritas
29 April-10 Mei 2019Sekretariat RB
3.Pelaksanaan PMPRB Unit Eselon I
13-17 Mei 2019Masing-masing Sekretaris Unit Es.I
4.Penilaian PMPZI oleh TPI
13-24 Mei 2019Ketua TPI
5.Pelaksanaan PMPRB MA RI tahun 2019
20-24 Mei 2019Sekretariat RB MA RI
6.Penginputan PMPRB
27-31 Mei 2019Sekretariat RB MA RI
7.Penginputan PMPZI
27-31 Mei 2019TPI

Dengan ini diberitahukan juga kepada seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, berkenaan dengan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 khususnya mengenai Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan), maka untuk evidence LHKASN menggunakan Bukti Verifikasi dari Aplikasi SIHARKA KemenPAN-RB (https://www.siharka.menpan.go.id/). Khusus untuk Staf yang mendapatkan Promosi Jabatan dan Pejabat Eselon yang menerima Rolling harus mengisi Data SIHARKA per-Tahun TMT Jabatan yang baru. Namun, untuk Staf maupun Pejabat yang tidak mendapatkan Promosi Jabatan ataupun menerima Rolling, maka dapat menggunakan Laporan SIHARKA tahun 2016


Contoh Bukti Pelaporan SIHARKA (Hanya Contoh)

Apabila terkendala mengenai username dan password, mohon melapor kepada Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat segera didata dan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk dijalankan mekanisme reset password. Dan berkenaan dengan LHKPN, mohon agar bukti lapornya diupload ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI

Download Materi PMPRB (Slide, LKE, dan lain-lain) melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/RB_29042019-2.zip 

Download SK Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Badilmiltun melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SK_RB_Miltun_2019.pdf

Mau tahu seputar PMPRB versi 2.5? Baca Yuk di sini : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3146

(@x_cisadane)

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini3077
Kemarin4367
Total Pengunjung244849

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 35.172.233.2
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

3
Online

Login