1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




PDFCetakE-mail

Pemerintah Perlu Ubah UU Perpajakan


Menurut mantan Kepala Seksi (Kasi) Keberatan dan Pengurangan I pada Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak ini, dalam UU Perpajakan perlu ditambahkan ketentuan bahwa penyidik polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilibatkan secara aktif dalam penanganan pemeriksaan pajak, keberatan dan banding di pengadilan pajak.

"Pelibatan polri dan JPU tersebut bertujuan supaya tidak ada lagi kasus yang seperti saya alami," kata Maruli di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (16/2).

Dengan demikian, pegawai pajak dimanapun yang telah bekerja dengan itikad baik dan melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan tidak perlu khawatir akan dipidanakan.

Selain itu, Maruli juga menyarankan untuk merubah ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan menambahkan ketidakcermatan harus dipidanakan. Sehingga, penerimaan negara semakin berlimpah. [NOV/A-21]


informasi Terkini

User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday63
mod_vvisit_counterYesterday3045
mod_vvisit_counterThis week8394
mod_vvisit_counterAll days7964622

We have: 56 guests, 1 bots online
Your IP: 34.236.170.48
 , 
Today: Sep 18, 2019