1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




PDFCetakE-mail

Pemberhentian Hakim Peradilan Militer

Pemberhentian hakim dilakukan secara terhormat dan tidak terhormat, diberhentikan secara hormat karena diantaranya adalah alih jabatan, atas permintaan sendiri dll. Sedangkan secara tidak terhormat diantaranya karena melakukan perbuatan tercela, dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana dll. hal ini dijelaskan dalam UU no. 31 th. 1997 pasal 21, 24, 25, 26, 27, dan 28).

Pasal 21

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 24

(1)    Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

        a.   alih jabatan;

        b.   permintaan sendiri;

        c.   sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

        d.   menjalani masa pensiun; atau

        e.   ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2)    Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 25

(1)    Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:

a.   dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

b.   melakukan perbuatan tercela;

c.   terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;

d.   melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau

e.   melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2)    Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(3) Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima sesudah mendengar pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pasal 26

Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 27

Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Link Untuk Pedoman Lainnya :

>> Persyaratan Hakim Peradilan Militer

>> Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer

>> Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Militer


informasi Terkini

User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday629
mod_vvisit_counterYesterday3827
mod_vvisit_counterThis week629
mod_vvisit_counterAll days7844801

We have: 75 guests, 25 bots online
Your IP: 18.206.13.39
 , 
Today: Agus 18, 2019