1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




PDFCetakE-mail

Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer

Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (UU no 31 th. 1997: Bab I a pasal 9, dan 10).

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1.   Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

a.   Prajurit ;

b.   yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

c.   anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

d.   seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2.   Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3.   Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pasal 10

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

a.   tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau

b.   terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pengangkatan Hakim militer, hakim militer tinggi, hakim militer utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (UU no. 31 th. 1997: Bab II a pasal 21-22).

Pasal 21

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 22

Sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Link Untuk Pedoman Lainnya :

>> Persyaratan Hakim Peradilan Militer

>> Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Militer

>> Pemberhentian Hakim Peradilan Militer


informasi Terkini

User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7383
mod_vvisit_counterYesterday9219
mod_vvisit_counterThis week22069
mod_vvisit_counterAll days7571796

We have: 39 guests, 1 bots online
Your IP: 18.234.51.17
 , 
Today: Mei 21, 2019