1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27 Maret 2019

Kewajiban Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara 

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 434/SEK/PL.07/3/2019 tentang Kewajiban Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN), maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding se-Wilayah DKI Jakarta, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah DKI Jakarta. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/434_SEK_PL07_3_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


23 Maret 2019

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON BERHASIL MERAIH STATUS TERAKREDITASI


Pada tanggal 20-22 Maret 2019, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditbin Ganisminmil Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H. bersama dua orang Anggota Tim, Mayor Chk Agustono, S.H., M.H. dan Hari Arief Darmawan, S.H. telah melaksanakan assesmen akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kadilmil III-18 Ambon, Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si beserta segenap jajaran personilnya meliputi 7 AREA masing-masing, Assesmen Kepemimpinan (Leadership) Di Peradilan Militer (AREA 1), Assesmen Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perkara (Management Process) Peradilan Militer (AREA 2), Assesmen Sarana dan Prasarana (Performance Result) di Peradilan Militer (AREA 3), Assesmen E-Judiciary di Peradilan Militer (AREA 4), Assesmen Layanan Pengadilan Di Peradilan Militer (AREA 5), Assesmen Kepegawaian dan Tata Laksana  (Resources Management) Di Peradilan Militer (AREA 6) dan Assesmen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Strategic Planing) Di Peradilan Militer (AREA 7) yang diawali dengan Taklimat Awal kemudian dilanjutkan assesmen akreditasi seluruh AREA. Pengadilan Militer III-18 Ambon membuktikan kesiapan dan kesungguhan menghadapi akreditasi ini dengan melengkapi evidence dalam semua AREA walaupun pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki.

Akhirnya, setelah kurang lebih 3 hari kegiatan assesmen akreditasi, Tim menyatakan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon berhasil meraih status Terakreditasi dengan predikat Sangat Baik. Hasil ini disampaikan Ketua Tim, Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H. pada saat Taklimat Akhir sekaligus menutup rangkaian kegiatan assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu di Dilmil III-18 Ambon. Selamat kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon, semoga predikat ini dapat lebih memacu semangat dan meningkatkan kinerja seluruh personil Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menciptakan ide-ide kreatif dan mengembangkan inovasi demi kemajuan Peradilan Militer dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang. (drm)


22 Maret 2019

Permintaan Dokumen Hibah 

Menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 07/LK-MA/03/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permintaan Dokumen Hibah, diminta kepada Bapak/Ibu agar segera mengirimkan dokumen kerja sama Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan Bank BTN. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/84_Bua1_OT_01_1_3_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Maret 2019

Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2019 

Berdasarkan Surat Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/Pansel/Japati/3/2019 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan Pengumumannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pengumumannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/02_Pansel_Japati_3_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Maret 2019

Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/395_SEK_KP04_6_3_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Maret 2019

Surat Edaran Ditjen Badilmiltun Nomor 360 Tahun 2019

Bersama ini disampaikan Surat Edaran Ditjen Badilmiltun Nomor 360 Tahun 2019 tentang Panduan Teknis Peradilan Elektronik (E-COURT) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk  informasi selengkapnya silahkan unduh file  berikut ini :

Surat Edaran Ditjen Badilmiltun Nomor 360 Tahun 2019


18 Maret 2019

Panggilan Sosialisasi Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan secara Elektronik di Lingkungan Peradilan TUN 2018 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan secara Elektronik Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dilaksanakan pada 24 s/d 26 April 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/SOSIALISASI_ADMINISTRASI_PERKARA0001.pdf

(@x_cisadane


15 Maret 2019

Mari Berkenalan dengan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 3.1.0 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Mahkamah Agung kian berupaya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung, hal ini dibuktikan dengan komitmen Mahkamah Agung untuk membentuk sebuah era baru dalam Dunia Peradilan Modern yang berbasiskan Teknologi Informasi. Mengutip sebuah pernyataan dari Dory Reiling "Information Technology Can Support Judicial Reform", dimana hal tersebut merupakan sebuah tuntutan pada zaman sekarang ini. Bila melirik Dunia Peradilan di Negara lain, sebut saja Pengadilan Federal pada Negeri Kangguru (Federal Court of Australia), mereka telah menerapkan, mensinergikan dan mengkolaborasikan Teknologi Informasi dalam sistem peradilannya sejak 40 tahun yang lalu. Kemajuan dan Inovasi Dunia Peradilan di Negara lain membakar semangat Mahkamah Agung untuk menggapai cita-citanya, hal ini dibuktikan dengan adanya Aplikasi-aplikasi yang mendukung Peradilan Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Peradilan, sebut saja : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Direktori Putusan, Info Perkara, e-Court, dan lain sebagainya. 

Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak terbatas pada bidang yudisial saja, tetapi juga pada bidang pendukung operasional peradilan, misalnya saja Penerapan Teknologi Informasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dapat dibayangkan Mahkamah Agung yang saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 30.762 (berdasarkan Aplikasi SIKEP versi 3.1.0) yang terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang tersebar pada 910 (sembilan ratus sepuluh) Satuan Kerja di Indonesia apabila dalam pengelolaan Sumber Daya Manusianya masih konvensional pasti akan menyulitkan dan akan menimbulkan beragam permasalahan seputar kepegawaian. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan sistem Pegelolaan dan Manajemen Kepegawaian di Mahkamah Agung RI menjadi tidak mudah.

Untungnya sejak tahun 2008 lalu Mahkamah Agung sudah mengenal Teknologi, walaupun di masa itu Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusianya masih sederhana (menggunakan Microsoft Access). Di tahun berikutnya, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung mengembangkan Aplikasi Manajemen Kepegawaian yang dapat diakses secara intern melalui jaringan Intranet Mahkamah Agung. Menginjak ke tahun 2010, USAID menjalin kerjasama dengan Mahkamah Agung dan membuahkan hasil berupa Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) USAID. Pada tahun yang samapun, Biro Kepegawaian juga mengembangkan Aplikasi Manajemen Kepegawaian versi 2 yang dapat diakses secara intern melalui jaringan Intranet Mahkamah Agung.

Di tahun 2011 Biro Kepegawaian Mahkamah Agung menciptakan Aplikasi e-SIMKEP yang merupakan pengembangan dari Aplikasi Manajemen Kepegawaian Intranet versi 2. Selanjutnya pada tahun 2012 Mahkamah Agung melahirkan sebuah Sistem yang memiliki beragam modul Aplikasi meliputi Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, Sistem tersebut dikenal dengan SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI). Di dalam Aplikasi SIMARI terdapat modul Aplikasi untuk mengelola Kepegawaian yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Secara fungsionalitas modul SIKEP pada Aplikasi SIMARI sangat terbatas (kurang powerfull), sehingga hal ini mendorong Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menciptakan Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia versi masing-masing. Pada saat itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berhasil menciptakan Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), namun tidak berumur panjang dikarenakan proses developmentnya masih bergantung kepada vendor (pihak ketiga).

Banyaknya Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya yang tidak saling terintegrasi dan menyebabkan permasalahan pada kualitas data, hal tersebut menggerakan Sekretaris Mahkamah Agung (pada saat itu) untuk melakukan unifikasi Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia yang ada pada masing-masing Direktorat Jenderal. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menciptakan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) versi 2.0 (pada tahun 2015) dan selanjutnya berkembang menjadi versi 3.0 hingga kini mencapai versi 3.1.0. 

Klik di sini untuk membaca artikel selengkapnya


15 Maret 2019

SK KMA Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan data dan dokumen kepegawaian bagi seluruh sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, perlu menetapkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang sama. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 1 yang telah ditingkatkan menjadi versi 2 dan kini telah dikembangkan menjadi versi 3 serta akan terus dikembangkan dan ditingkatkan fungsinya. Maka dengan ini Mahkamah Agung memberlakukan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sebagai satu-satunya Aplikasi Kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA Nomor 50/KMA/SK/III/2019 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/50_KMA_SK_III_2019.pdf

(@x_cisadane)


14 Maret 2019

Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan dan Diskusi Keberlanjutan Proyek SUSTAIN

Berdasarkan Surat Nomor : 391/SEK/HM.01.1/3/2019 tanggal 14 Maret 2019. Menindaklanjuti Surat Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor : 05/WKMA-NY/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan dan Diskusi Keberlanjutan Proyek SUSTAIN, maka dengan ini Mahkamah Agung mengundang Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk hadir dalam acara Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan dan Diskusi Keberlanjutan Proyek SUSTAIN pada Senin - Selasa tanggal 25-26 Maret 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/391_SEK_HM01_1_3_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6865
mod_vvisit_counterYesterday9219
mod_vvisit_counterThis week21551
mod_vvisit_counterAll days7571278

We have: 158 guests, 1 bots online
Your IP: 54.157.61.68
 , 
Today: Mei 21, 2019

peraturan-button