1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh hajime 12 November 2019

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019






Informasi selengkapnya dapat diunduh pada lampiran di bawah ini :

  1. Pengumuman CPNS 2019.pdf
  2. Surat Lamaran MA v11_11_20_25.docx
  3. Surat Pernyataan CPNS 2019_v_11_11_2019.doc
original source : https://www.mahkamahagung.go.id

#hajime




11 November 2019

Upacara Memperingati Hari Pahlawan Ke-74 Tahun 2019

img3

Jakarta-ditjenmiltun,net. Mahkamah Agung RI, memperingati Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-74 pada Senin, 11 November 2019 di Kantor Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini dengan Tema "Aku Pahlawan Masa Kini". Upacara telah dilaksanakan dalam suasana khidmat yang dihadiri oleh Para Pejabat Struktural Eselon I-IV, Hakim Yustisial dan Seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI. Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum., menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 di Kantor Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Dalam amanatnya, Panitera Mahkamah Agung RI membacakan Pidato Peringatan Hari Pahlawan sesuai Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia. Pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut antara lain dengan Peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih mengahrgai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno  yang menyatakan bahwa "....hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar...". Selain itu Peringatan Hari Pahlawan kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi Pahlawan Masa Kini, sebagaimana tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 "Aku Pahlawan Masa Kini". Dengan menjadikan diri kita sebagai Pahlawan Masa Kini, maka permasalahan yang melanda bangsa ini dapat teratasi. Untuk itu marilah kita terus-menerus upaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan masyarakat Indonesia. Selamat Hari Pahlawan 2019, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada bangsa Indonesia agar dapat menjaga keutuhan NKRI yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu negeri. Sekali lagi jadilah Pahlawan Masa Kini yang membanggakan negeri.

img1

(TED-X)


08 November 2019

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Ditjen Badilmiltun MA RI Tahun 2019

Bandung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyerahkan Sertifikat Akreditasi dan Surveillance Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung pada hari rabu, 6 November 2019 di Bandung. Sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Hatta Ali S.H, M.H disaksikan oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial,TUAKA Agama MA RI, TUAKA  Pembinaan MA RI, TUAKA MIL , TUAKA TUN, Sekretaris MA RI , Dirjen Badilmiltun MA RI, Kepala Dilmilti, Kepala Dilmil, Ketua Pengadilan Tinggi TUN, dan Ketua Pengadilan TUN dari Pengadilan yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Dalam sambutannya, Ketua MA RI menyampaikan bahwa Inovasi yang telah dilaksanakan oleh aparatur peradilan merupakan kunci untuk membangkitkan semangat dalam memberikan pelayanan yang prima. “Jika bukan karna upaya-upaya seperti Akreditasi, mungkin lembaga peradilan akan lebih terpuruk di mata public dibandingkan sebelum era reformasi. Layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan mungkin tidak memuaskan semua orang, namun setidaknya aparatur peradilan telah menunjukan bahwa perubahan juga telah terjadi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya yang telah berkonstribusi secara signifikan dalam perubahan.” Ucapnya.

Adapun berikut, daftar nama satker penerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil III-17 Manado dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil III-18 Ambon dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-15 Kupang dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil III-14 Denpasar dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil III-19 Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

6. Dilmil I-07 Balikpapan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. Dilmil I-01 Banda Aceh dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Palembang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Pekanbaru dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Ambon dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

11. PTUN Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

12. PT.TUN Makassar dengan nilai akreditasi : B (Good)

13. PTUN Kendari dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

14. PTUN Samarinda dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

15. PT.TUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

16. PTUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

17.  PTUN Pontianak dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

18. PTUN Pangkal Pinang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

19. PTUN Gorontalo dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

20. PT.TUN Surabaya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

21. PTUN Kupang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)


Daftar nama satker penerima Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil II-08 Jakarta dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil I-05 Pontianak dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-12 Surabaya dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil II-10 Semarang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil II-09 Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

6. PTUN Jakarta dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. PTUN Palangkaraya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Bandar Lampung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Yogyakarta  dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)


(hr).


01 November 2019

Luar Biasa! Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung 


Bandung-ditjenmiltun.net. Sebuah kehormatan bagi Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung guna melakukan Studi Banding Pemanfaatan Teknologi Informatika di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan studi banding ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019 yang dihelat di Bandung. Kegiatan studi banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan disela-sela penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si (mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat yang berhalangan hadir) menerima dan menyambut baik kedatangan Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Tanpa membuang banyak waktu Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk menunjukkan Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diterapkan di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dimulai dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat Setiaji, S.T., M.Si memaparkan Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya destinasi Studi Banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih Juara dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk kategori Provinsi dengan nilai indeks 3,22 (Predikat Baik) untuk Provinsi Jawa Barat dan 2,27 (Predikat Cukup) untuk Tingkat Kota/Kabupaten. 


Sebagaimana diketahui Jawa Barat merupakan Provinsi yang cakupan wilayahnya cukup luas (sekitar 3,7 juta ha) dengan total penduduk lebih dari 48 juta jiwa yang tersebar di 9 Kota, 18 Kabupaten, 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5312 desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pemerintah (e-GovermentPemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Gubernur No. 86 tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Peraturan Gubernur tersebut sekaligus membentuk kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan maksud untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi Teknologi Informasi dan Komunukasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan dengan tujuan, yaitu : 

  1. Mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE
  2. Mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas Kominfo dan Perangkat Daerah 
  3. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE


Setelah paparan mengenai Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menunjukkan Profil Aplikasi SIMPATIK (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik) kemudian dilanjutkan dengan Paparan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah itu Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan diskusi. Seusai diskusi hangat, Tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersilahkan dan menemani Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menikmati pesona dan keindahan museum yang terletak di dalam Gedung Sate Bandung seraya mempelajari sejarah Pemerintah di Masa Kolonial. Tak terasa hari sudah petang, untuk menghilangkan rasa penat segenap Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berkeliling Kota Bandung dengan menaiki Bandros (Bandung Tour on The Bus) sembari menikmati indahnya pemandangan dan hiruk pikuk Kota Lautan Api. 

Materi Studi Banding dapat diunduh melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/materi_studi_banding.zip

(@x_cisadane)


31 Oktober 2019

Duduk Bersama, Seluruh Peserta Rapat Koordinasi Bahas Jalan Keluar seluruh Permasalahan-permasalahan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Bandung-ditjenmiltun.net. Masih dalam suasana yang menggelora, selepas Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019 secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., seluruh Peserta Rapat Koordinasi yang terdiri dari 3 (tiga) Pilar Pimpinan Pengadilan yakni Ketua/Kepala Pengadilan, Panitera Pengadilan, dan Sekretaris Pengadilan segera bergegas duduk bersama melakukan dialog untuk mencari solusi dari problematika yang terjadi di Lingkungan Peradilan Militer maupun di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari masing-masing kelas yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Kelas Lingkungan Peradilan Militer, Kelas Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Kelas Kesekretariatan seluruhnya kompak untuk berikhtiar membahas dan mengkaji seluruh problematika demi menemukan secercah solusi strategis selama 2 (dua) hari. 

Masing-masing kelas membuka Daftar Inventarisir Permasalahan, dan diskusi mulai memanas. Dari hasil diskusi terhadap topik-topik permasalahan yang hangat menjadi perbincangan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

  1. Sosialisasi tentang Pemberlakuan Perpang TNI Nomor 40 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Perpang TNI Nomor 50 tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit TNI. Pelaksanaan promosi dan mutasi bagi Personel Militer di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menyesuaikan Perpang TNI tersebut.
  2. SOP Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang ada di jajaran Pengadilan Militer belum ada keseragaman. 
  3. Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi di jajaran Pengadilan Militer akan melibatkan Pengadilan Militer Tinggi dan bahan dukung (evidence) Akreditasi yang akan datang tidak lagi menggunakan hardcopy, tetapi dalam bentuk softcopy.
  4. Para Kepala Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer agar memonitor pengisian data perkara melalui google drive (OPERA), pada t.a. 2020 pelaksanaan pelaporan perkara tidak lagi menggunakan hardcopy
  5. Masih terbatasnya anggaran Kegiatan Bimtek SIPP dan Sidang Keliling. 
  6. Para Kepala Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Militer memerintahkan personilnya dalam kepatuhan pengisian data perkara, baik SIPP maupun OPERA, serta melaksanakan monitoring SIPP pada Aplikasi MIS. 
  7. Perlu adanya Bimbingan Teknis bagi Para Hakim dan Panitera per-wilayah Tingkat Banding dengan materi yang sama untuk meningkatkan kemampuan Teknis dalam proses menyelesaikan Perkara Pidana khususnya tentang Perkara Asusila, Penyimpangan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Insurbordinasi dan Narkotika.
  8. Perlu evaluasi dan revisi tentang pelaksanaan Sistem Aplikasi SIPPINTTER dan dibuatkan MOU antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Panglima TNI dikarenakan Aplikasi tersebut terkait dengan Institusi/Satuan diluar Pengadilan Militer (Polisi Militer, Oditur Militer dan Masmil).
  9. Diselenggarakan sosialisasi pada Bimtek SIRATMIL agar pemberlakuan Aplikasi tersebut dapat dijalankan dengan maksimal di seluruh Pengadilan Militer. 
  10. Kriteria Keluarga Besar TNI (KBT) di depan Hukum (antara Rawatan Dinas dengan Korban dalam Tindak Pidana Asusila) perlu diuraikan dan diperinci dalam suatu Surat Edaran ataupun Petunjuk Teknis.
  11. Perlu adanya tambahan anggaran untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi yang disesuaikan dengan jumlah personel 4 (empat) orang dan jumlah Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayahnya.
  12. Pengadilan Militer dalam menyelesaikan perkara dihadapkan dengan wilayah hukum mengharuskan bersidang di luar Pengadilan (sidang keliling), termasuk penyelesaian perkara sampai dengan upaya hukum luar biasa dan sampai dengan terlaksananya pelaksanaan pidana, namun dalam pelaksanaannya setiap Pengadilan tidak mendapatkan anggaran yang memadai.
  13. Penasehat Hukum yang berkualifikasi Sarjana Hukum tetapi tidak berdinas di Dinas Hukum melakukan pendampingan terhadap Terdakwa yang sudah Purnawirawan dan tidak mendapat ijin dari Papera sehingga hal ini memerlukan ketentuan yang mengatur tentang Penasihat Hukum yang dapat beracara di Lingkungan Peradilan Militer.
  14. Perlu pembahasan pada Pleno Kamar Militer mengenai Panitera berpangkat Mayor agar dapat melaksanakan sidang sebagai Panitera Pengganti (PP).
  15. Struktur Organisasi Peradilan Militer mempunyai kekhususan terutama dalam pola pembinaan Karir Prajurit, berbeda dengan Badan Peradilan yang lain, maka susunan Personel/Jabatan Militer disusun dengan menggunakan bentuk organisasi yang lazim berlaku dengan susunan kepangkatan TNI dan disarankan adanya jabatan bidang peningkatan kemampuan kemiliteran setingkat Kepala Bagian di bawah Sekretaris.
  16. Perlu pembentukan 2 (dua) Pengadilan Militer Tinggi dan 3 (tiga) Pengadilan Militer. Menyangkut dengan sarana dan prasarana (sarpras) untuk sementara menunggu anggaran dan perlu adanya kordinasi dengan Oditurat Militer, sedangkan terkait dengan SDM dapat direkrut penambahan personel dari satuan samping seperti kumdan dan komuniti hukum yang terkait di wilayah terdekat.
  17. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lebih aktif untuk melakukan monitoring pelaksanaan e-Court untuk satker Pengadilan di wilayah hukumnya dengan melihat peta e-court yang terdapat dalam Aplikasi e-Court.
  18. Memperbanyak sosialisasi e-Court dan bekerjasama dengan pihak terkait seperti : Peradi dan Badan Hukum lainnya.
  19. Mengadakan Kegiatan Bimtek e-Court di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
  20. Mengundang Narasumber dari TIM Pengembangan IT untuk membantu Sosialisasi e-Court di Satuan Kerja.
  21. Terkait dengan minimnya sarana dan prasarana untuk mengajukan usulan penambahan anggaran
  22. Melakukan monitoring SIPP secara berkala baik melalui Aplikasi SIPP MA, https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/login.
  23. Mengusulkan pengadaan server untuk menyimpan dan mengelola data Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Badilmiltun untuk dapat mengakomodir permintaan tersebut dengan tembusan Biro Perencanaan MARI.
  24. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.
  25. Melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya terutama terhadap nilai SAKIP yang menjadi domain Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
  26. Perlu dibuat standar pelayanan pada PTSP
  27. Penambahan pojok e-Court (e-Court Corner) pada ruang PTSP
  28. Penambahan sarana dan prasarana pada ruang PTSP dengan mengusulkan anggaran kepada Biro Perencanaan MARI.
  29. Tim Penilai ASN dalam melaksanakan penilaian tidak hanya syarat minimal terpenuhi akan tetapi juga mencantumkan aspek kemampuan serta kompetensi akademik, kemampuan untuk bekerja sama, integritas, serta keinginan untuk membangun satker.
  30. Memperbanyak pelatihan kemampuan SDM terutama yang terkait langsung dengan pelayanan
  31. Meningkatkan pengawasan disiplin kerja terutama kehadiran para ASN Pengadilan.
  32. Perlu pengaturan yang jelas terkait dengan Pola Karir PP baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding.
  33. Perlu pelatihan untuk Assessor di Tingkat Banding.
  34. Pelaksanaan surveilliance akan dilaksanakan bersama antara Direktorat dengan Pengadilan Tingkat Banding.
  35. Apabila belum dilakukan pelatihan Assessor, untuk pelaksanaan Surveilliance tetap melibatkan Hakim Tinggi yang sudah pernah mengikuti pelatihan Assessor.
  36. Segera dilakukan revisi matrik akreditasi.
  37. Laporan yang dikirimkan ke Direktorat sifatnya hanya tembusan, sehingga sebagai voorjpost Mahamah Agung, PTTUN akan melakukan verifikasi kebenaran data laporan sesuai dengan tugasnya.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Kelas Peradilan Militer, Kelas Peradilan Tata Usaha Negara dan Kelas Kesekretariatan melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/hasil_rakor_bandung.zip

(@x_cisadane)


31 Oktober 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membuka Kegiatan Rapat Koordinasi tahun 2019 


Bandung-ditjenmiltun.net. Bertempat di Hotel De Paviljoen Jalan LLRE Martadinata No 68 Kota Bandung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019. Kegiatan diawali dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya dilakukan Pembacaan Doa oleh Mokhamad Amirudin, S.H. Setelah doa selesai dipanjatkan, kegiatan dilanjutkan dengan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan oleh Ketua Panitia I G N Putra Mahendra, S.H., M.H. dan berikutnya Kegiatan Rapat Koordinasi secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. sekaligus memberikan sambutan dan arahan. 

Dalam sambutan dan sekaligus arahannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. menegaskan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi dapat dimanfaatkan untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran guna memperoleh serta mempererat solidaritas di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi perkembangan dan tugas yang semakian berat. Disamping itu, kegiatan ini hendaknya dapat digunakan sebagai momen untuk menggali sebanyak mungkin aspirasi dalam upaya memecahkan beragam permasalahan yang terjadi di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang semakin hari dirasakan semakin berat dan perlu disikapi secara bersama-sama demi menjawab harapan masyarakat pencari keadilan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Perkembangan sosial masyarakat serta berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat cepat harus diimbangi dengan upaya perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kinerja yang memadai, sehingga kita mampu memberikan solusi terbaik terhadap setiap permasalahan serta mampu pula merespons setiap tantangan dan perubahan dengan baik. 

Lebih lanjut Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. menyatakan bahwa segenap upaya harus dilakukan secara konsisten diiringi dengan komitmen yang kuat dari setiap jajaran di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dinamika persoalan yang berkembang secara nyata di masyarakat dapat terjawab melalui langkah solusi strategis yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh Para Pencari Keadilan itu sendiri. Dalam kesempatan ini Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. mengajak kepada Seluruh Peserta Rapat Koordinasi untuk lebih peka menyimak Peraturan-Peraturan yang ada khususnya terkait dengan perkembangan dan penerapan teknologi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. berharap dengan diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi ini terdapat suatu upaya baru untuk mengurangi permasalahan baik melalui penerapan kebijakan yang ada ataupun dengan mensinergikan Teknologi Informasi yang disertai dengan evaluasi serta pengawasan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. juga meminta kepada seluruh Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi agar mencari solusi untuk memecahkan seluruh permasalahan yang telah diinventarisir secara bersama-sama demi kemajuan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.


Sebagai informasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019 mengambil tema Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani. Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari Hari Kamis 31 Oktober 2019 sampai dengan Hari Sabtu 2 November 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 912/Djmt/Kep/10/2019.

Kegiatan ini dihadiri oleh Peserta dari Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Panitera Pengadilan Militer Utama, Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Sekretaris Pengadilan Militer Utama, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Sekretaris Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 

Unduh di sini Daftar Inventarisir Permasalahan yang dihimpun dari Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara : https://www.ditjenmiltun.net/2019/daftar_inventaris_permasalahan_2019.pdf

(@x_cisadane)


31 Oktober 2019

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia melantik Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 


Jakarta-ditjenmiltun.net. Bertempat di Lantai II Gedung Tower Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat, pada Hari Kamis 31 Oktober 2019 Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. melantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan ini digelar atas dasar Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, dimana setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan harus dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut Agama atau Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 57/M tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Saudari Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Sebelum dilantik sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Srikandi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2015. Sepak terjang Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M menjadi Abdi Negara dimulai pada tahun 1982 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Srikandi yang lahir di Kabupaten Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur pada tahun 1960 telah berpengalaman selama 23 tahun menjadi Auditor. Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIKEP MARI), saat ini Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. telah menempuh Pangkat Pembina Utama Madya (IV/d). Kerja Keras dan Kontribusi beliau bagi Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia-pun sudah tidak asing lagi, khususnya pada Penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pantaslah apabila beliau menyabet gelar Srikandi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai informasi, pada Hari Kamis 31 Oktober 2019 Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. juga melantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Eselon II, yakni : 

  1. Kolonel (Chk) Kiswari, S.H. sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
  2. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
  3. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
  4. Dr. Abdullah, S.H., M.S. sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tak ketinggalan pula, selain melantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Eselon II, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. juga melantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Eselon III yaitu Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ini dihadiri oleh Para Pejabat Eselon I s/d IV, Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Fungsional, dan Para Staf di Lingkungan Unit Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


28 Oktober 2019

Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun 2019 


Jakarta-ditjenmiltun.net. Mahkamah Agung RI, memperingati Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 pada Hari Senin, 28 Oktober 2019 di Kantor Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 ini mengambil tema "Bersatu Kita Maju". Tema besar ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Upacara dilaksanakan dalam suasana khidmat yang dihadiri oleh Para Pejabat Struktural Eselon I-IV, Hakim Yustisial dan Seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI. Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 yang berlangsung di Kantor Mahkamah Agung RI, Jakarta. 

Dalam amanatnya, Sekretaris Mahkamah Agung RI membacakan Pidato Peringatan Hari Sumpah Pemuda sesuai surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonseia. Pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut antara lain bahwa Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional. Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpatisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa dan jasa para pahlawan kita.

(@x_cisadane)


23 Oktober 2019

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE 91 TAHUN 2019

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI berkenaan dengan diterimanya Surat Edaran Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 10.1.1/MENPORA/DII/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019, maka dengan ini, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019.

Adapun petunjuk pelaksanannnya adalah sebagai berikut:

  1. Tema Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019 adalah “Bersatu Kita Maju”.
  2. Tempat pelaksanaan upacara di Kantor Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada wilayah masing-masing lingkungan.
  3. Waktu pelaksanaan upacara adalah pukul 08.00 waktu setempat atau disesuaikan
  4. Upacara dilaksanakan dalam suasana khidmat dan sederhana serta mengikuti tata urutan pada Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 91 Tahun 2019 yang terlampir atau dapat diunduh melalui tautan berikut: http://bit.ly/sumpahpemuda91
  5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama atau pejabat lain/hakim senior yang ditunjuk bertindak selaku Pembina Upacara.
  6. Pakaian upacara:
  • Hakim, Panitera dan Sekretaris menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
  • Militer menggunakan PDU IV
  • Pegawai menggunakan seragam KORPRI lengkap dengan memakai peci hitam polos
  • Anggota Dharmayukti Karini menggunakan seragam Dharmayukti

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

- Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Upacara : https://www.mahkamahagung.go.id/media/6679

- Surat Edaran MENPORA dan Juklak HSP ke - 91 : https://www.mahkamahagung.go.id/media/6680

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia  

(hr)


18 Oktober 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 18 tahun 2019 tentang Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s/d 2024

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 18 tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 s/d 2024 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s/d 2024, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia dan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekretaris_MA_Nomor_18_tahun_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4354
mod_vvisit_counterYesterday4447
mod_vvisit_counterThis week21495
mod_vvisit_counterAll days8229186

We have: 36 guests, 3 bots online
Your IP: 35.175.180.108
 , 
Today: Nov 14, 2019

peraturan-button