1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




Peradilan Militer

PDFCetakE-mail

Ditulis oleh Hari Darmawan Kamis, 17 Februari 2011

Berita & Informasi

INFORMASI MUTASI PERSONEL HAKIM MILITER TINGGI PADA PERADILAN MILITER TAHUN 2012

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I  Nomor : 075/KMA/SK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012, maka ditetapkan mutasi 6 (enam) orang personel Hakim Militer Tinggi pada Peradilan Militer. Selengkapnya dapat dilihat dan diunggah pada link di bawah ini.

Kep/075/KMA/SK/VI/2012


PDFCetakE-mail

Ditulis oleh SBD Kamis, 20 Januari 2011

Dari Jaya Pura

Video Kekerasan, Tiga Anggota TNI Dituntut 9-12 Bulan

Video Kekerasan, Tiga Anggota TNI Dituntut 9-12 Bulan
Terdakwa Serda Irman Riskyanto (kiri) menjalani sidang di Pengadilan III-9 Militer Jayapura, Papua, terkait kasus Video kekerasan di Kampung Gurage, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (19/1). (ANTARA/Alexander W Loen)

Jayapura (ANTARA News) - Oditur Militer di Pengadilan Militer III-19 Jayapura menuntut tiga anggota TNI yang terlibat kasus video penganiayaan terhadap dua warga Papua di Kampung Gurage, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya dengan hukuman 9-12 bulan penjara.


Persidangan berlangsung terpisah di pengadilan setempat, Kamis, tiga anggota kesatuan Pam Rawan Yonif 753/Arga Vira Tama tersebut dituntut setelah dinilai terbukti melakukan pelanggaran tidak menjalankan perintah atasan pada saat menjalankan tugas di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.


Persidangan Serda Irwan Riskyanto yang merupakan Wadan Pos gurage, Pratu Yakson Agu, dan Pratu Thamrin Mahangiri itu dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol Chk Adil KaroKaro.


Dalam persidangan itu, Oditur Militer Mayor Soemantri. BR menuntut terdakwa Serda Irwan Riskyanto dengan tuntutan 12 bulan penjara, karena dinilai melawan perintah atasan dan membiarkan terjadinya pelanggaran.


"Terdakwa Serda Irwan Riskyanto dituntut 12 bulan penjara dipotong masa tahanan, sementara dan membayar biaya persidangan sebesar Rp15.000, karena terbukti melanggar Pasal 103 ayat 1 juncto ayat 3 ke 3 KUHPM. Dan lebih berat karena terdakwa merupakan Wadan Pos," kata Mayor Soemantri.


Sedangkan terdakwa lainnya, yakni Pratu Yakson Agu. Oditor Militer Letkol Chk Edy Imran menuntut terdakwa dengan tuntutan sepuluh bulan penjara, karena dinilai melawan perintah atasan.


"Terdakwa Pratu Yakson Agu dituntut sepuluh bulan penjara dipotong masa tahanan sementara dan membayar biaya persidangan sebesar Rp10.000, karena terbukti melanggar Pasal 103 ayat 1 juncto ayat 3 ke 3 KUHPM," ujarnya.


Sementara itu, Pratu Thamrin Mahangiri, hanya dituntut sembilan bulan penjara setelah terbukti melakukan pelanggaran tidak mentaati perintah atasan dan dikenai Pasal 103 ayat 1 juncto ayat 3 ke 3 KUHPM.


"Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana militer, yaitu melawan perintah pimpinan atas inisiatif sendiri. Dia dikenai tuntutan sembilan bulan penjara potong masa penahanan sementara serta membayar biaya perkara Rp10.000," ujarnya.


Menurut rencana sidang kasus penganiayaan ini akan kembali digelar pada pukul 12:00 Wita dengan agenda pembelaan terdakwa.

PDFCetakE-mail

Ditulis oleh SBD Kamis, 13 Januari 2011

Perkara Militer

Prajurit Jalani Sidang Penganiayaan Warga Papua

Jayapura (ANTARA News) - Sebanyak tiga anggota Batalyon 753 AVT/Nabire Kodam XVII/Cenderawasih yang terbukti melanggar perintah atasan saat bertugas di Kampung Gurage, Kecamatan Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, disidang di Mahkamah Militer III-9 Jayapura, Kamis.

Tiga anggota Kodam Cendrawasih itu terdiri atas seorang bintara dan dua tantama, yakni Serda Irman Risqianto, Pratu Yakson Agu, dan Pratu Thamrin Mahanggiri.

Ketiga anggota TNI itu menjalani persidangan akibat diduga tidak menaati perintah atasan pada saat bertugas, dengan terbukti terlibat dalam penganiayaan kepada warga setempat saat bertugas dalam operasi pengamanan daerah rawan di Puncak Jaya, Papua.

Sidang perdana di Mahkamah Militer III-Jayapura, Papua itu mengagendakan pembacaan dakwaan.

Dalam sidang yang dipimpin Letkol CHK Adil Karokaro itu terungkap, ketiga anggota Batalyon 753 Nabire terbukti melanggar perintah atasan saat bertugas di kampung Gurage, Kecamatan Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Para tersangka masing-masing dikenakan Pasal 103 ayat 1 juncto ayat 3 ke 3 KHUPM, yaitu perbuatan tidak mentaati perintah atasan, dengan ancaman 2 tahun 6 bulan penjara.

Ketika disinggung soal bukti penganiayaan yang dilakukan ketiga anggota itu, Mayor Soemantri. BR, selaku Oditor pada persidangan menjelaskan, karena tidak adanya saksi korban maka ketiganya tidak dikenai pasal penganiayaan.

"Dengan tidak adanya saksi korban kita tidak bisa membuktikan kejadian itu. Secara formil kita harus membuktikan adanya luka atau bekas pembakaran itu lewat hasil visum. Sedangkan mengenai barang bukti, kita hanya punya satu keping CD," jelasnya.

Dengan tidak hadirnya para saksi, sidang akan kembali digelar pada Senin, 17 Januari dengan menghadirkan lima saksi.

Sebelumnya, sidang yang awalnya dijadwalkan akan digelar pukul 10:00 Wita, baru dilaksanakan pada pukul 13:00 wita tanpa ada alasan yang pasti tentang pengunduran waktu sidang tersebut.


PDFCetakE-mail

Ditulis oleh SBD Selasa, 14 Desember 2010

Rapat Koordinasi Dirjen Badilmiltun dengan Dilmiltama

Hari ini Dirjen Badilmiltun mengadakan Rapat dengan pimpinan Pengadilan Militer Utama serta Dirbinganismin Peradilan Militer di Ruang Rapat Ditjen Badilmiltun

Jln. A Yani Kav 58 Lantai IX

PDFCetakE-mail

Ditulis oleh SBD Selasa, 12 Oktober 2010

Image Test

Peradilan Militer

 

Read Article »



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1639
mod_vvisit_counterYesterday6965
mod_vvisit_counterThis week1639
mod_vvisit_counterAll days6019563

We have: 82 guests, 13 bots online
Your IP: 54.234.190.237
 , 
Today: Jan 20, 2018

peraturan-button