Kegiatan FGD Finalisasi Penyusunan Modul dan Kurikulum Diklat Peratun MARI Tahun 2017

Jakarta - Sebagai tindak lanjut kegiatan Bimbingan Teknis hakim Peradilan Tata Usaha Negara putaran I (periode 2015 dan 2016) seluruh hakim baik dari tingkat pertama dan tingkat banding dengan materi pokok Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada tahun 2017, proyek SUSTAIN kembali melanjutkan kerjasama dengan Pusdiklat Teknis dan Ditjen Badilmiltun untuk meningkatkan kapasitas Hakim Peratun. Sehubungan dengan hal tersebut, Proyek SUSTAIN menyelenggarakan Focus Group Dissusion (FGD) untuk finalisasi penyusunan Modul dan Kurikulum Diklat Hakim Peratun MARI Tahun 2017 pada hari Senin s.d. Rabu (6 s.d. 8 Februari 2017) bertempat di Kantor Proyek SUSTAIN, Gedung Sekretariat MARI, Lantai 12, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut dibahas juga mekanisme penentuan peserta Diklat serta mekanisme e-learning.

Sebelum kegiatan FGD secara resmi dibuka oleh Kapusdiklat Teknis Peradilan, Agus Subroto, S.H., M.H., kegiatan tersebut diawali oleh sambutan pimpinan proyek SUSTAIN di Indonesia, Gilles Blanchi, kemudian dilanjutkan oleh sambutan tertulis Dirjen Badilmiltun yang dibacakan oleh Dirbinganismin Diltun, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dalam sambutan tertulisnya, Dirjen Badilmiltun mengingatkan pentingnya eksistensi dan fungsi peradilan administrasi dalam cita negara hukum. Dan untuk mengikuti perkembangan zaman, maupun tantangan dan kebutuhan yang berkembang, komponen sumber daya manusia di setiap peradilan perlu ditingkatkan kualitasnya secera terencana, berkesinambungan dan sistematis.

Selain peserta dari SUSTAIN, dari kalangan peradilan tata usaha negara peserta terdiri dari: (1) Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum (Wakil Ketua PTTUN Makassar); (2) Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Balitbang Diklat Kumdil); (3) Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum ((Hakim Tinggi Balitbang Diklat Kumdil). (4) Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTTUN Surabaya); (5) Edy Supriyanto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTTUN Makassar); (6) H. Ujang Abdullah, S.H., M.H. (Ketua PTUN Jakarta); (7) Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun); dan (8) Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun).

FGD ini  menghasilkan bahan ajar untuk diklat hakim TUN berkelanjutan ke-2. Pelaksanaan diklat tersebut rencananya dibagi menjadi 4 (empat) kelas. Satu kelas untuk pimpinan (Ketua dan wakil ketua PTUN) dan tiga kelas untuk hakim PTUN. Untuk kelas pimpinan direncanakan diklat akan diadakan pada tanggal 20 s.d. 25 Maret 2017. Sedangkan peserta untuk kelas hakim PTUN akan dilaksanakan melalui seleksi dengan diwajibkan terlebih dahulu membuat makalah. (ymw/ns)

Ziarah Dalam Rangka Kegiatan HUT Peradilan Tata Usaha Negara Ke-26

Jakarta - Dalam rangkaian kegiatan HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26, pada Sabtu, 4 Februari 2017, keluarga besar Peratun melaksanakan kegiatan ziarah. Rombongan pertama dipimpin oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum berangkat ke TPU San Diego Hill dan TPU Al-Azhar Kerawang. Rombongan kedua dipimpin oleh Hakim Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ke TPU Giritama, Parung, Bogor. Di TPU Kerawang rombongan berziarah ke tempat pusara para sesepuh Peratun yakni: Olden Bidara, S.H.; Prof. Paulus E. Lotulung, S.H.; Benjamin Mangkoedilaga, S.H.; dan  H. Arpani Mansyur, S.H., M.H.  Sedangkan di Parung rombongan berziarah ke makam Indroharto, S.H.

Kegiatan ziarah ini merupakan tradisi khas dalam keluarga besar Peratun, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan Peratun. Diharapkan agar setiap generasi penerus Peratun dapat terus mengingat asal-usul dan riwayat pendahulu Peratun dengan segala problema dinamikanya. Sehingga, setiap generasi penerus Peratun dapat mengambil pelajaran dari sejarah para pendahulunya. (ymw/ns)

Inna Lillaahi Wa Inna Ilaihi Rooji'uun

Telah meninggal dunia H. MARZUKI, Jurusita Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Rabu, 8 Februari 2017.

Segenap keluarga besar Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga Allah menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Amiin.

Perayaan HUT PERATUN Ke-26 : Seminar Sehari Oleh Para Pakar Hukum TUN

Jakarta - Kamis, 26 Januari 2017 bertempat di Hotel Mercure Ancol, keluarga besar PERATUN seluruh Indonesia menghadiri acara Seminar Sehari yang diadakan dalam rangka HUT PERATUN Ke-26. Ada sedikitnya 200 orang mengikuti seminar tersebut, terdiri dari para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dari Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara. Selain itu dihadiri pula oleh para Hakim Agung dari Kamar Tata Usaha Negara. Acara dibuka dengan menyanyikan Hymne dan Mars Peratun bersama-sama, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Kamar TUN, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan pemotongan tumpeng.

Acara seminar sehari tersebut mengambil tema Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UU AP Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun dan mengundang para narasumber dari para pakar hukum tata usaha negara dengan moderatori oleh Dr. Dani Elpah, S.H, M.H. (Hakim Tinggi pada Balitbang Diklat MARI). Adapun para narasumber tersebut adalah Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H (Guru Besar di Universitas Airlangga Surabaya dan Unibersitas Trisakti Jakarta), Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H (Guru Besar di Universitas Hasanuddin Makassar), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H (Guru Besar Termuda Tahun 2004, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ketua Korpri dan Plt. Gubernur Provinsi Gorontalo), dan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H (Anggota Penyusun RUU Administrasi Pemerintahan, sekarang Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sejak Tahun 2015), namun demikian cukup disayangkan Prof. Guntur berhalangan hadir. Materi yang diberikan oleh para narasumber mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, perkembangan hukum tata usaha negara, UU Administrasi Pemerintahan sebagai model penegakan hukum baru untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, dan UU Administrasi Pemerintahan sebagai paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan. Selama seminar para peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan para narasumber.

Dalam rangka HUT Peratun ini juga, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum membagikan 3 buah buku yang ditulisnya, yaitu Kapita Selekta Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Revisi), dan Keberadaan Pegadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia (Revisi) yang dapat diambil dan dibawa pulang oleh setiap peserta seminar.

Menurut beberapa peserta yang hadir, acara HUT PERATUN ke-26 kali ini merupakan perayaan yang paling sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun demikian tetap berkesan karena bisa bertemu dengan rekan-rekan dari Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia selain menambah ilmu dan wawasan. Kegiatan Seminar Sehari tersebut selesai pada pukul 13.00. (ns)