1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




PDFCetakE-mail

MONITORING DAN EVALUASI KE PTUN PONTIANAK TA 2017

Pontianak -  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan Monitoring untuk tahun anggaran 2017. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26 s.d 28 Juli 2017. Tim Monitoring yang terdiri dari Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Diltun) selaku Ketua Tim, beranggotakan Hj Sri Agustin Surmaningrum, S.H., M.M. (Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis TUN), Kartono, S.H, M.H. (Kasubdit Pembinaan Administrasi TUN), Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. (Kasi Statistik dan Dokumentasi TUN), Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial) dan Hilda Riandini, A.Md. (Staf Bimbingan dan Monitoring) tiba di Pontianak disambut baik oleh Yudi Rinaldi Surahman, S.H. (Hakim PTUN Pontianak) yang mewakili Ketua PTUN Pontianak, Joni Wanto (Sekretaris PTUN Pontianak), Sri Hastuti Ekawati, S.H. (Panitera) dan beserta keluarga besar pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Sesampainya di pengadilan TUN Pontianak, tim monitoring langsung melaksanakan tugas sesuai area masing-masing. Area monitoring ini terdiri dari 6 yaitu Pelaksanaan Pola Bindalmin, SOP, Penyelesaian Perkara, PNBP, Biaya Proses, Sarana dan Prasarana Pengadilan, Pelaksanaan Posyankum,  Aplikasi SIPP, Meja Informasi dan Pengaduan. Metode kerja yang dilakukan dengan cara wawancara serta melakukan observasi dan pemeriksaan fisik buku register induk perkara dan laporan-laporan. Selanjutnya pada hari kedua, tim monitoring kembali melanjutkan kegiatan monitoring dan menyimpulkan hasil, masukan serta saran/rekomendasi. 

Kegiatan diakhiri dengan pemaparan hasil monitoring oleh Direktur Binganismin Diltun, kemudian hasil monitoring ditandatangani oleh Ketua PTUN Pontianak dan diserahkan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Dan tak lupa juga Direktur Binganismin Diltun melakukan pembinaan terhadap seluruh Tenaga Teknis dan Struktural serta staf dan honorer berada di pengadilan TUN Pontianak, agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan publik khususnya kepada para pencari keadilan.(hr)


PDFCetakE-mail

Selasa, 25 Juli 2017

EKSAMINASI CALON HAKIM TINGGI DI LINGKUNGAN PERADILAN TUN TAHUN 2017

Jakarta - Selasa, 25 Juli 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan Eksaminasi bagi para Calon Hakim Tinggi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2017 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jend. A. Yani, Jakarta. Sejumlah 13 peserta yang terdiri dari 11 Ketua dan 2 Wakil Ketua dari 13 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara mengikuti seleksi tersebut dengan para penguj Dr. Isriwibowo, S.H, M.H. (Ketua PTTUN Jakarta), H. Bambang Edy Sutanto S, S.H., M.H. (Ketua PTTUN Medan), Sulistyo, S.H, M.Hum. (Ketua PTTUN Surabaya), dan H.Syamsul Hadi, S.H. (Ketua PTTUN Makassar).

Kegiatan dibuka oleh Bapak Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN) untuk memberikan pengarahan kepada seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut Direktur menyampaikan bahwa dalam seleksi kali ini para peserta akan diuji dan dituntut untuk dapat menguasai bidang Teknologi Informasi, seiring era perkembangan teknologi  informasi yang semakin canggih, dan kini telah berkembang berbagai software sehingga dapat membantu dalam memberikan pelayanan secara mudah dan efisien. Sebelumnya para peserta eksaminasi diminta untuk mengirimkan softcopy dua salinan putusannya ke Ditjen Badimiltun sebagai salah satu materi uji. Dan diakhir kegiatan, ditutup dengan pembacaan doa oleh bapak H. Ishaka, S.H., M.H (Kasi Mutasi Hakim Diltun).(hr)

PDFCetakE-mail

Senin, 17 Juli 2017

Rapat Persiapan Kegiatan Monitoring di Lingkungan Peradilan TUN T.A 2017


Jakarta 17 Juli 2017, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN telah melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan juli – September tahun 2017. Nampak yang hadir yakni, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi., S.H., M.H. (Dirbinganis Diltun), H. Sri A. Sumarningrum,S.H., M.M. (Kasubdit Pengembangan Diltun), Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial), Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial), Kartono, S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Diltun), Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Administrasi Diltun), Djoko Purnomo, S.H., M.H. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. (Kasi Statistik dan Dokumentasi Diltun), Sudiyono, S.H. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST, M.Si. (Staf Kasi Statdok) dan Hilda Randini, A.Md. (Staf Kasi Bimon). Kegiatan ini mulai dilaksanakan dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

Rapat dibuka dengan pemaparan oleh Direktur Binganismin Diltun yang menjelaskan mengenai 6 area dalam pelaksanaan monitoring dan metode pelaksanaan kegiatan monitoring  yang direncanakan akan dilaksanakana pada 4 (empat) satker  di  lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini Direktur berpesan agar persiapan dilakukan secara matang dan diharapkan seluruh tim dapat bekerjasama dan melakukan monitoring dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing. Kasubdit Pembinaan Administrasi Diltun, Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H juga menjelaskan kepada semua tim yang akan terjun ke lapangan, mengenai mekanisme serta metode yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan kegiatan monitoring ini.

Pada dasarnya kegiatan monitoring dilaksanakan sebagai penunjang dalam penilaian dan pembuat kesimpulan atas identifikasi permasalahan serta melihat kemajuan yang terjadi di pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tim bisa memberikan saran serta masukan kepada satker agar pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara pada khususnya dapat lebih maju dan maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan (hr).


PDFCetakE-mail

Jumat, 14 Juli 2017

DIKLAT CJE: KAPITA SELEKTA SENGKETA TUN PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA KELAS KE-2

 Bogor, 14 Juli 2017

Pada 10 – 14 Juli 2017, Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dukungan dari  Proyek EU-UNDP-Sustain mengadakan Diklat CJE: Kapita Selekta Sengketa TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara Kelas ke-2. Diklat ini dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi, Bogor. Diklat ini dibuka oleh Yang Mulia Bapak Dr. Supandi, S.H., M.H., Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI.

Sebagai Diklat Berkelanjutan Putaran Kedua, materi Diklat ini disusun sesudah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh Ditjen Badilmiltun dan Sustain atas pelaksanaan Diklat CJE Putaran Pertama. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksankaan pada 4 (empat) Pengadilan Tinggi TUN dan 8 (Delapan) PTUN. Materi Diklat ini antara lain: Pembinaan oleh Ketua Kamar TUN dan Direktur Jenderal Badilmiltun, Sengketa TUN Pertanahan, Sengketa TUN Pasca UUAP, Penalaran Hukum dan Teknik Pembuatan Putusan, Pembuktian, Yurisprudensi, Kode Etik dan PPH, dan seterusnya. Dengan penyusunan materi yang didasarkan pada kebutuhan para hakim, diharapkan Diklat ini akan menghasilkan hakim yang lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Para fasilitator dalam Diklat ini adalah: Yang Mulia Bapak Dr. H. Supandi, SH., MH., Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Mulyono SH., S.Ip, MH., Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., Dr. Arifin Marpaung, SH., MH., Dr. Dani Elpah, SH., MH., Dr. Bambang Heriyanto, SH., MH., Dr. Santer Sitorus, SH., MH., Lulik Tri Cahyaningrum  SH., MH., Edy Suprianto, SH., MH., Ujang Abdullah SH., MH., Sudarsono SH., MH., dan Enrico Simanjuntak SH., MH. Sedangkan peserta diklat adalah 65 hakim PTUN dari seluruh Indonesia, termasuk para Asisten di Mahkamah Agung. Atas arahan Bapak Dirjen Badilmiltun, Diklat ini ditindak lanjuti dengan Rencana Aksi yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta Diklat di masing-masing satuan kerja, dan kemajuan Rencana Aksi tersebut harus dilaporkan kepada Ditjen Badilmiltun.

Diklat ini ditutup pada tanggal 14 Juli 2017 oleh Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah AGung Republik Indonesia(sudarsono/hr).


PDFCetakE-mail

Rabu, 10 Mei 2017

Rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-SKUM)


Jakarta-09 Mei 2017, Bertempat di ruang Rapat Besar lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI dan Tim dari Pengadilan TUN Jakarta melaksanakan rapat pembahasan mengenai Panjar Biaya Perkara berbasis Elektronik (E-SKUM yang dihadiri oleh Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun), Emie Yuliati, SE., ME. (Kasubbag Data, BUA), Didik Hari Wasito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta), Enrico Simanjuntak, SH., MH. (Hakim Yustisial), Juwan J. Alfauz (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasubdit Binmin Diltun), Yuda Aji Wibawa, SH., MH.(Kasi Statdok), Djoko Purnomo, SH., MH.(Kasi Tata Kelola), Sudiyono, SH. (Kasi Bimbingan dan Monitoring), Murti Handayani (Staf Perkara PTUN Jakarta), Bagus Nurhadi (PTUN Jakarta), Muhammad Indra (Staf Perencanaan), Fiqhi Hanief, A (Staf BUA), Nita Setyaningrum, S.T, M.Si. (Staf Kasi Statdok) dan Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimbingan dan Monitoring).

Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.(Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN ). Direktur memaparkan kondisi yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan Panjar Biaya Perkara di peradilan TUN serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penentuan panjar biaya perkara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Direktur juga menyampaikan kondisi yang diharapkan yaitu adanya keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan besaran panjar biaya perkara. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi aplikasi E-SKUM (elktronik- Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dipresentasikan oleh  Juwan J. Alfauz. (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA). Peserta yang hadir dalam forum diskusi tampak antusias membahas dan merumuskan point-point untuk bisa menyusun parameter dari panjar biaya perkara. Dalam kesempatan tersebut, bapak Didik Hari Warsito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta) ikut memberikan masukan terkait panjar biaya perkara yakni; tentang ketentuan biaya panjar, rumusan penghitungan biaya perkara serta standarisasi dalam ketentuan biaya ATK.

Dengan diadakan rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-Skum) ini diharapkan kelak terciptalah keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap para pencari keadilan. Direncanakan dalam waktu dekat penghitungan panjar biaya perkara di lingkungan peradilan TUN  sudah berbasis elektronik (E-SKUM) agar layanan bagi para pencari keadilan lebih prima .(hr)




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4584
mod_vvisit_counterYesterday4435
mod_vvisit_counterThis week9019
mod_vvisit_counterAll days6031867

We have: 123 guests online
Your IP: 54.226.41.91
 , 
Today: Jan 22, 2018

peraturan-button