Luar Biasa! Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung 


Bandung-ditjenmiltun.net. Sebuah kehormatan bagi Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung guna melakukan Studi Banding Pemanfaatan Teknologi Informatika di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan studi banding ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019 yang dihelat di Bandung. Kegiatan studi banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan disela-sela penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si (mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat yang berhalangan hadir) menerima dan menyambut baik kedatangan Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Tanpa membuang banyak waktu Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk menunjukkan Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diterapkan di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dimulai dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat Setiaji, S.T., M.Si memaparkan Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya destinasi Studi Banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih Juara dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk kategori Provinsi dengan nilai indeks 3,22 (Predikat Baik) untuk Provinsi Jawa Barat dan 2,27 (Predikat Cukup) untuk Tingkat Kota/Kabupaten. 


Sebagaimana diketahui Jawa Barat merupakan Provinsi yang cakupan wilayahnya cukup luas (sekitar 3,7 juta ha) dengan total penduduk lebih dari 48 juta jiwa yang tersebar di 9 Kota, 18 Kabupaten, 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5312 desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pemerintah (e-GovermentPemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Gubernur No. 86 tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Peraturan Gubernur tersebut sekaligus membentuk kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan maksud untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi Teknologi Informasi dan Komunukasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan dengan tujuan, yaitu : 

  1. Mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE
  2. Mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas Kominfo dan Perangkat Daerah 
  3. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE


Setelah paparan mengenai Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menunjukkan Profil Aplikasi SIMPATIK (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik) kemudian dilanjutkan dengan Paparan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah itu Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan diskusi. Seusai diskusi hangat, Tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersilahkan dan menemani Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menikmati pesona dan keindahan museum yang terletak di dalam Gedung Sate Bandung seraya mempelajari sejarah Pemerintah di Masa Kolonial. Tak terasa hari sudah petang, untuk menghilangkan rasa penat segenap Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berkeliling Kota Bandung dengan menaiki Bandros (Bandung Tour on The Bus) sembari menikmati indahnya pemandangan dan hiruk pikuk Kota Lautan Api. 

Materi Studi Banding dapat diunduh melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/materi_studi_banding.zip

(@x_cisadane)

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini96
Kemarin3998
Total Pengunjung192835

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 3.237.25.253
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

1
Online

Login