Rapat Koordinasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, pada Hari Selasa 28 Mei 2019 diselenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Rapat diawali dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan Halal Bi Halal yang akan diselenggarakan pada 11 Juni 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kegiatan Pelepasan (Perpisahan) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dihelat pada 11 Juni 2019. Selanjutnya dibahas mengenai ketentuan Cuti dalam rangka Idul Fitri 1440H sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 680/SEK/KS.00/5/2019. Dalam kesempatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyerahkan dana bantuan sosial, dan tidak lupa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Para Tenaga Pramubhakti dan kepada Petugas Security.

Di penghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membahas perihal penempatan Tenaga Pramubhakti dan yang tidak kalah penting ialah penyampaian Progress Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang saat ini telah memasuki Tahap II dan akan beranjak ke Tahap III. Sebagai informasi, Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/06/PW.00/2019, maka Pelaksanaan penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahap III diundur menjadi tanggal 18 Juni 2019. Dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berencana untuk melaksanakan uji petik Reformasi Birokrasi.

(@x_cisadane)

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca