Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Berikut ini disampaikan Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diaudit oleh Auditor Badan Pengawasan dan disampaikan kembali pada Jumat, 17 Mei 2019 Pukul 17:46 WIB.
No | Area | Bagian | Point | Hasil Pemeriksaan Auditor | Keterangan |
1. | VI. Penguatan Akuntabilitas | 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | f. Unit kerja telah berupaya meningkakan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Evidence mohon dilengkapi dengan Sosialisasi SAKIP atau sejenisnya termasuk Sosialisasi SIPP lingkungan Mil dan TUN | Evidence Dokumentasi Sosialisasi SIPP Ditjen Badilmiltun https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2000 Untuk Evidence Sosialisasi SAKIP ??? |
2. | VI. Penguatan Akuntabilitas | 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | g.Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik | Kinerja SIPP | Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan) |
3. | VI. Penguatan Akuntabilitas | 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | h. Unit kerja telah melaksanakan pemutakhiran data kinerja secara berkala | Kinerja SIPP | Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan) |
4. | VII. Penguatan Pengawasan | 2. Penerapan SPIP | h. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Atau Tim Akreditasi?Apa ada Satgas SPIP? | SK Tim Akreditasi ??? SK Satgas SPIP |
5. | VII. Penguatan Pengawasan | 6. Pembangunan Zona Integritas | f. Telah dilakukan pembangunan zona integritas | ZI Tk. Es 1? | Perlu Evidence untuk Pencanangan ZI Tingkat Eselon I (Ditjen) |
6. | VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2. Budaya Pelayanan Prima | f. Unit kerja menerapkan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Apa ada sistem pemberian kompensasi? | Perlu Evidence mengenai Sistem Pemberian Kompensasi di Ditjen Badilmiltun |
Dimohon kerjasama Bapak/Ibu untuk melengkapi Evidence yang dibutuhkan tersebut.
(@x_cisadane)