BIMBINGAN TEKNIS PEMBERKASAN PERKARA TATA USAHA NEGARA TAHUN 2018

Batam - Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Kembali mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak bagi Panitera Muda Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan tanggal 18 s/d 20 April 2018 di Hotel Nagoya Hill Batam.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH. Dalam sambutannya Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH menekankan bahwa ketatalaksanaan merupakan salah satu area  perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu untuk mewujudkan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai denan prinsip-prinsip good government. Selain itu kemajuan teknologi dan informasi juga menjadi pendorong untuk malakukan perubahan ketatalaksanaan yang berorientasi pada system yang berbasis komputerisasi sehingga lebih mudah untuk diakses. Upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas merupakan kewajiban seluruh aparatur peradilan untuk memahami dan bekerja sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur sebagai pedoman bagi para aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur serta menguragi kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian penyelesain perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Selaian itu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses minutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntanbilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka dipandang perlu untuk menata pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu pelayanan publik dan mempermudah untuk mendapatkan informasi serta menjadikannya sebagai bagian dari prosedur tetap dalam penanganan perkara sehingga upaya penyempurnaan terus menerus yang dilakukan oleh lembaga peradilan bisa dapat terwujud. Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH juga berharap dengan diadakannya kegiatan bimbingan teknis ini maka berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung lengkap tidak lagi ada kekurangan sehingga dapat penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai.

Seperti pada kegiatan bimbingan teknis sebelumnya, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara selaku penyelenggara kegiatan yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny H. V. Hutauruk, SE., AK. MM memberikan apresiasi kepada PTUN maupun PT.TUN  yang selama ini dinilai bagus kinerjanya dalam proses pemberkasan sampai dengan pengajuan perkara ke Mahkamah Agung. Diharapkan dengan apresiasi ini  menjadi pemicu bagi peserta yang lain untuk lebih meningkatkan kinerjanya.    

Dalam Kesempatan itu juga diberikan pembekalan materi yang terkait dengan pemberkasan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali  Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak dari para narasumber diantaranya Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara H. Ashadi, SH, Hakim Yustisial pada kepaniteraan Mahkamah Agung Asep Nursobah, S.Ag., MH serta Kepala Subdirektorat Akuisisi Arsip II Drs. Hilman Rosmana, M.Hum dengan dimoderatori oleh Priyono Anggraito, SH., MH Kasubdit Perkara PK Tata Usaha Negara. Para peserta yang terdiri dari Panitera Muda Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak serta beberapa staf pelaksana tampak antusias mengikuti materi yang dipaparkan oleh para narasumber. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan para peserta kepada narasumber. Kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny H. V. Hutauruk, SE., AK. MM. (stm)

FOTO KEGIATAN