Monitoring Evaluasi ke PTUN Bengkulu dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Bengkulu - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk tahun anggaran 2016, dan tujuan monitoring kali ini ke PTUN Bengkulu. Senin pagi, 1 Agustus 2016 Tim yang terdiri dari Kartono, SH, MH (Kasubdit Pembinaan Administrasi TUN) selaku Ketua Tim, beranggotakan Ambar Sri Susilawati, SH, MH (Kasi Bimbingan Monitoring), Djoko Purnomo, SH, MH (Kasi Statistik Dokumentasi), Sudiyono, SH (Kasi Tata Kelola), Dwi Sumadia, SH, MH (Kasi Penelaahan Perkara Kasasi), dan Nita Setyaningrum, ST, MSi (Staf Statistik dan Dokumentasi) diterima oleh Ketua PTUN Bengkulu Henriette S. Putuhena, S.H., M.H. Turut bersama tim juga Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. untuk memberikan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di PTUN Bengkulu. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 s.d tanggal 3 Agustus 2016.
Monitoring Evaluasi ke PTUN Bengkulu dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Bengkulu - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk tahun anggaran 2016, dan tujuan monitoring kali ini ke PTUN Bengkulu. Senin pagi, 1 Agustus 2016 Tim yang terdiri dari Kartono, SH, MH (Kasubdit Pembinaan Administrasi TUN) selaku Ketua Tim, beranggotakan Ambar Sri Susilawati, SH, MH (Kasi Bimbingan Monitoring), Djoko Purnomo, SH, MH (Kasi Statistik Dokumentasi), Sudiyono, SH (Kasi Tata Kelola), Dwi Sumadia, SH, MH (Kasi Penelaahan Perkara Kasasi), dan Nita Setyaningrum, ST, MSi (Staf Statistik dan Dokumentasi) diterima oleh Ketua PTUN Bengkulu Henriette S. Putuhena, S.H., M.H. Turut bersama tim juga Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. untuk memberikan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di PTUN Bengkulu. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 s.d tanggal 3 Agustus 2016.
Kegiatan dibuka dengan Sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M., yang juga merupakan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Para peserta yang terdiri dari Ketua, Panitera, para Hakim, para Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, para Pejabat Struktural, para staf dan tenaga honorer PTUN Bengkulu mengikuti kegiatan sosialiasi di Ruang Sidang Utama. Selain mendapatkan penjelasan tentang apa dan bagaimana Reformasi Birokrasi serta pentingnya Reformasi Birokrasi untuk diterapkan dalam setiap unit kerja di Mahkamah Agung, para peserta juga mendapatkan kesempatan bertanya mengenai materi yang diberikan. Peserta tampak antusias bertanya dengan mengaitkan bagaimana Reformasi Birokrasi dengan tupoksi mereka masing-masing. Kegiatan Sosialisasi ini berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring.
Dalam melakukan monitoring, tim bertugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan oleh Ketua Tim. Monitoring dilakukan pada 9 (sembilan) area monitoring yaitu Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana Pengadilan, Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, Peningakatan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan SOP, Restra dan Teknologi Informasi. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan dua metode, yaitu wawancara dan kuesioner yang hasilnya akan diakumulasi serta dibuat kesimpulannya.
Pada akhir kegiatan monitoring, tim melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Ketua PTUN Bengkulu. Seluruh tenaga teknis, para pejabat eselon dan para staf PTUN Bengkulu kembali berkumpul di Ruang Sidang Utama untuk mendengarkan pemaparan hasil monitoring oleh Ketua Tim. Hasil monitoring tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua PTUN Bengkulu dan diserahkan sebagai bahan evaluasi baik PTUN Bengkulu maupun bagi Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. (ns)