1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14 Januari 2015

H.U.T. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) XXIV

hut peratun.jpgJakarta - P.I.Web. PERATUN OKE., PERATUN OKE., PERATUN JAYA... Sayup-sayup terdengar dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) XXIV. Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menyelenggarakan Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) XXIV. Acara yang berlangsung Rabu, 14 Januari 2015, Pukul. 09.00 WIB., Bertempat Di Ruang Sidang Kartika (Utama) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam Perayaan HUT PERATUN XXIV di hadiri oleh Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Para Hakim Agung Tim C Mahkamah Agung RI, Direktur Binganis. Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ketua, Wakil Ketua, Panitera PTTUN Jakarta, Ketua, Wakil Ketua, Panitera PTUN Serang, Ketua dan Panitera PTUN Bandung, Para Purnabhakti dan Seluruh Tamu Undangan Serta Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Acara dilanjutkan dengan Ziarah Ke Makam Para Penggagas terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara didua tempat yang berbeda yaitu SAN DIEGO HILL Di Krawang dan Di Bogor. 

Sumber : http://www.ptun-jakarta.go.id/berita-hut-peradilan-tata-usaha-negara-peratun-xxiv.html  


13 Januari 2015

Peluncuran Situs Desain Baru PTUN Jakarta

peluncuranJakarta - Ketua PTUN Jakarta, Hendro Puspito, SH, MHum meluncurkan situs PTUN Jakarta dengan desain yang baru, pada hari Jum’at (9/1/2015). Dengan adanya desain baru tersebut dimaksudkan bukan hanya tampilan yang menarik tapi juga untuk mempermudah masyarakat umum mengakses informasi perkara. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Binganismin Peratun, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH. Dalam kesempatan peluncuran Direktur Binganis memberikan apresiasi terhadap PTUN Jakarta khususnya Tim IT yang telah mengembangkan web-site-nya. Semoga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya perubahan baik tampilan maupun isinya. 


Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 5 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Militer

Jakarta - Untuk meningkatkan komunikasi data dan koordinasi di lingkungan Peradilan Militer, maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 05/DjMT/SE/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Militer. Diharapkan instruksi Dirjen Badilmiltun ini dapat segera dilaksanakan oleh seluruh satker Ditbinganisminmil, Dilmiltama, Dilmilti I s/d III serta Dilmil I-01 s/d III-19 sehingga koordinasi, konsolidasi dan komunikasi data antar satker Peradilan Militer dapat lebih ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi ini demi kemajuan kinerja di lingkungan Peradilan Militer.

Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 5 Tahun 2014


13 Januari 2015

Permintaan SKP Bagi Hakim dan Panitera

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: D 26-30/V 239-4/99 tertanggal 8 Desember 2014 perihal batas waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan Surat Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara No: 35/DJMT/B/1/2015 tentang Pengiriman SKP Bagi Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Januari 2015, berikut lampirannya:

* Suratnya


09 Januari 2015

Instruksi Sekretaris MARI Agar Satuan Kerja Peradilan Militer Segera Melengkapi data KOMDANAS

Sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 09-1/SEK/KU.1/1/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Daftar satuan kerja yang belum melengkapi Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga dalam aplikasi Komdanas, ditemukan terdapat 19 satker Peradilan Militer yang belum mengunggah dan melengkapi data tersebut. Untuk itu agar dapat menjadi perhatian dan SEGERA mengunggah data untuk melengkapinya sebelum tanggal 9 Januari 2015 sehingga tidak terkena sanksi tegas berupa penangguhan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bagi satuan kerja yang belum juga melengkapi data sampai tanggal ditentukan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Surat Ses-MARI dan Daftar satuan kerja Peradilan Militer yang belum melengkapi data di Komdanas


05 Januari 2015

Rapat Awal Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi TUN 

rapat 2015Jakarta- Senin, 5 Januari 2015. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN mengadakan rapat pertama di Tahun 2015. Rapat tersebut adalah untuk membahas laporan kegiatan tahun 2014 dan program kerja tahun 2015. Rapat dipimpin oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH dan dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III, IV dan para staf. 

Program kerja pertama yang dilaksanakan diawal tahun adalah menyiapkan ketersediaan data laporan tahunan untuk Ditjen Badilmiltun dan Mahkamah Agung RI, validasi data dan pengolahan data diharapkan dapat diselesaikan secepatnya pada awal tahun ini. Mempersiapkan laporan jumlah perkara dan keuangan perkara, laporan pelaksanaan posbakum dan prodeo, laporan jumlah tenaga teknis, laporan mutasi dan promosi, laporan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis, laporan surat-surat masuk dan keluar, laporan inventaris kantor, laporan kegiatan pengadaan sarana prasarana pengadilan, laporan kegiatan bimbingan monitoring, laporan studi banding. dll akan menjadi prioritas awal tahun. 

Dalam hal membahas laporan kegiatan tahun 2014, para pejabat Eselon dan para staf memberi laporan progress penyiapan data kepada Direktur untuk mendapat masukan dan koreksi. Dan untuk program kerja tahun 2015 para Eselon dan staf juga mendapat kesempatan memberikan masukan-masukan yang bertujuan untuk kinerja yang lebih baik di tahun 2015. Rapat ditutup dengan berdoa bersama agar pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. (ns)


22 Desember 2014

BERITA DUKA

Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun

Keluarga Besar Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

 bpk. priyatmantoH. Dr. PRIYATMANTO ABDOELLAH, SH., MH.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Meninggal pada Hari Minggu Tgl 21 Desember 2014 Pukul 06.55 WIB di Rumah Sakit GRAHA AMERTA Surabaya dan dimakamkan di TPU Sunan Blongsong Desa Sraturejo Kec. Baureno Bojonegoro - Jawa Timur.

Semoga Almarhum diberikan pada tempat yang paling baik di sisi-Nya dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran lahir dan bathin. 

Aamiin.


17 Desember 2014

Sosialisasi UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

uuapuntukwebYogyakarta - Pada Minggu-Selasa, 14-16 Desember 2014 Ditjen Badan Peradilan Militer mengundang para Hakim Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris serta Hakim-Hakim TUN di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di selenggarakan di Yogyakarta. 

Sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan ini perlu dilakukan karena mempengaruhi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, yaitu memperluas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan ini, selain membahas dan menyamakan persepsi diantara para hakim terhadap UU AP, juga didiskusikan mengenai RUU Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai perubahan dari UU no. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Dr. H. Supandi, SH, MH, Hakim Agung, Dr. Santer Sitorus, SH, MH, Dr. Arifin Marpaung, SH, MHum, Dr. H. Dani Elpah, SH, MH yang juga merupakan bagian dari Tim Penyusun RUU Peratun yang baru. Para peserta yang berjumlah lebih dari 100 orang Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara tampak antusias mendengarkan paparan dari para narasumber, terlihat pula dari banyaknya pertanyaan, saran, dan masukan yang muncul dari para peserta. Namun karena keterbatasan waktu, banyak peserta yang belum kebagian giliran menyampaikan pertanyaan atau opininya.

Selain itu kegiatan ini diselingi dengan evaluasi pelaksanaan SIADPTUN di satker-satker pengadilan tinggi dan pengadilan tata usaha negara. Materi tentang evaluasi SIADPTUN ini dibawakan oleh Ervan Wiravan, SE, MH sebagai konsultan IT Ditjen Badilmiltun. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH memberikan pengarahan mengenai E-Leadership, bahwa pimpinan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam organisasi, karena pengaruh teknologi informasi tidak dapat dihindari lagi. Sedang Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum dalam pengarahannya kembali mengingatkan pentingnya kebersamaan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia. (ns)


09 Desember 2014

Hasil TPM Pejabat Kepaniteraan PTUN 2014

Berdasarkan hasil Rapat TPM yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2014, diumumkan Pejabat Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Pejabat Kepaniteraan Peradilan TUN 2014

Diberitahukan kepada para Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi dan mutasi agar segera menyerahkan kelengkapan KP4 sebagai berikut : Download ,dikirimkan ke email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan  Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  paling lambat tanggal 15 Desember 2014.

05 Desember 2014

Kunjungan Dirjen Badilmiltun ke PTUN Pekanbaru

kunjungan pekanbaruDirektur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Sulistyo, SH. M.Hum didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara H. Yodi Martono Wahyunadi, SH. MH. dan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Setditjen Badilmiltun Sadiman, SH. MM. pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 melakukan kunjungan kerja di PTUN Pekanbaru. Kunjungan kerja ini tidak lain adalah melakukan pembinaan sekaligus pengecekan tatakelola peradilan pada Pengadilan TUN mulai dari sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Posbakum, Pelayanan Publik (aplikasi SIAD-PTUN, Info Perkara TUN, papan informasi dan juga pembinaan administrasi pegawai).

Dalam pengarahannya yang disampaikan pada hari Selasa 2 Desember 2014 Dirjen Badilmiltun menegaskan kembali bahwa sekarang ini aparatur Pengadilan sudah mendapatkan penghasilan yang demikian fabntastik dibanding dengan intansi lain, untuk itu setiap aparatur Pengadilan dituntut untuk 3 tertib yaitu :

1. Tertib keluarga, terutama para Hakim yang rata-rata terpisah dengan keluarganya, ini menjadi persoalan tersendiri untuk bisa tertib keluarga. kalau memungkinkan keluarga bisa dibawa dimana dia bertugas hendaknya bisa dibawa, namun jika tidak supaya selalu bisa menjaga untuk tertib keluarganya, karena godaannya jauh dari keluarga itu besar sekali.

2. Tertib perkantoran, sebagai aparatur Pengadilan yang notabene sekarang ini sudah mendapatkan imbalan penghasilan yang demikian besar, supaya kita bisa tunjukkan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menunjukkan kinerja kita dengan baik. Bukan hanya tertib absen datang jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore saja tetapi juga tertib kerjanya, ditengah-tengah antara jam 8 sampai jam 5 sore tidak boleh bolong, sebab masih ada dijumpai disalah satu tempat itu ada pegawai absen pagi tertib jam 8 tetapi siang pegawai tersebut tidak ada ditempat, kemudian muncul lagi absen pulang pada jam 21.00. ini namanya tidak tertib. Kaihan rakyat yang sudah memberi kepercayaankepada kita dengan diberi imbalan penghasilan yang demikian besar malah disalahgunakan bukan untuk melayani masyarakat.

3. Tertib bermasyarakat, kita sebagai aparatur peradilan hendaknya menjadi teladan pada masyarakat, bisa memberi nilai yang positif terhadap masyarakat, memiliki ilmu/kompetensi seperti emas. Emas itu meskipun sembunyi didalam gunung yang sangat dalam, karena masyarakat itu tau bahwa emas itu nilainya tinggi, tetap akan dicari.

Berlanjut ke masalah kinerja yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dinilai sudah cukup baik, meskipun hanya mengandalkan sarana prasarana yang dimiliki masih sangat kurang, bahkan sebagian besar sudah mulai usang. Dalam pengarahan tersebut Dirjen menyarankan agar sarana prasarana yang sudah usang tersebut segera dihapuskan dan mengajukan usulan untuk pengadaan sarana prasarana yang baru, seperti ruangan dan Rak/Lemari arsip perkara jangan sampai arsip perkara hanya ditumpuk dilantai, karena arsip perkara itu dokumen negara yang harus terpelihara sampai kapanpun, untuk itu pengarsipannya supaya yang baik.

Mengenai aplikasi yang terkait dengan tugas pokok fungsi Pengadilan dan pelayanan publik yaitu aplikasi SIAD-PTUN. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dirancang untuk bekerja secara bersama-sama (collegial system)/tidak bisa dikerjakan hanya seorang atau satu bagian unit tertentu saja, melainkan secara keseluruhan komponen berperan secara bersama-sama, mulai dari petugas meja 1 pencatatan dan pendaftaran perkara sampai ke Panitera Pengganti, Majelis Hakim, Ketua Pengadilan semuanya harus terlibat dan bekerja menggunakan aplikasi SIAD-PTUN. Kalau masih ada kendala dan kekurangan supaya segera melaporkan ke Ditjen Badilmiltun agar segera ditindak lanjuti seperti langsung memanggil konsultan untuk segera memperbaikinya.

Untuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) juga supaya diisi selengkap mungkin mulai dari data pribadi, pangkat dan golongan, keluarga, promosi/mutasi, pendidikan formal, diklat, seminar/simposium, DP3, KGB dan lain-lain, supaya nanti pengusulan kenaikan pangkat atau promosi mutasi tidak terhambat/terlambat karena semua data sudah ada di dalam aplikasi SIMPEG. Termasuk dokumen pegawai yang harus di scan dan diunggah melalui aplikasiedoc.ditjenmiltun.net dan aplikasi validasi.ditjenmiltun.net yang menjadi kewenangan tugas Kasub Kepegawaian memvalidasi data pegawai. (sdm)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday873
mod_vvisit_counterYesterday2081
mod_vvisit_counterThis week4969
mod_vvisit_counterAll days6929910

We have: 116 guests, 1 bots online
Your IP: 54.80.188.87
 , 
Today: Okt 23, 2018

peraturan-button