1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh @x_cisadane 13 November 2015

Kunjungan Finalis Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015

Kunjungan Finalis Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 












Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 telah berakhir dengan diumumkannya 10 finalis yang berhak mengikuti rangkaian kegiatan final di Jakarta. Kompetisi ini awalnya diikuti oleh 238 pengadilan dengan total keseluruhan 444 produk inovasi dan telah terseleksi menjadi 343 dokumen inovasi dari 190 pengadilan yang telah lolos dalam verifikasi berkas dengan rincian sebagai berikut : 134 inovasi dari 76 Pengadilan Negeri, 186 inovasi dari 98 Pengadilan Agama, 5 inovasi dari 5 Pengadilan Militer dan 18 inovasi dari 11 Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya mengerucut menjadi 10 inovasi unggulan dari 10 Pengadilan. Adapun 10 finalis kompetisi ini terdiri 10 Pengadilan yang rinciannya sebagai berikut : 3 inovasi dari 3 Pengadilan Agama dan 7 inovasi dari 7 Pengadilan Negeri.

Rangkaian kegiatan final berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 8 November sampai dengan 13 November 2015. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap 10 unggulan inovasi terbaik dan inovasi favorit, maka Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan MA 2015 memberikan kesempatan kepada 10 finalis untuk mengunjungi sejumlah instansi dan perusahaan yang diakui telah berhasil melakukan inovasi dalam proses kerjanya. Misalnya pada tanggal 8 November 2015, 10 finalis diberikan kesempatan untuk mengunjungi kantor PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Lalu pada tanggal 9 November 2015, mengunjungi Direkorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain itu, 10 finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 juga berkesempatan mendapatkan training dari Lutan Edukasi pada tanggal 11 November 2015 dan yang terakhir pada 13 November 2015 mengunjungi Kantor Sekretariat Dirjen Badilmiltun MA RI.

Tentunya kunjungan para finalis tersebut disambut baik oleh Para Pejabat Eselon dan Staff di lingkungan Sekretariat Dirjen Badilmiltun MA RI. Dalam kesempatan yang sama Para Pejabat Eselon beserta Tim Staff IT Dirjen Badilmiltun mempersilahkan kepada para finalis untuk mengunjungi ruang IT (ruang Server) yang dimiliki oleh Dirjen Badilmiltun MA RI. Selain menunjukkan kemajuan teknologi di bidang infrastruktur IT, para Staff IT Dirjen Badilmiltun juga memaparkan Produk Inovasi Unggulan berupa aplikasi IT di bidang Peradilan yang dikembangkan dan digunakan di lingkungan Dirjen Badilmiltun MA RI beserta pengadilan-pengadilan yang bernaung di bawahnya, diantaranya : Aplikasi SIPP Dilmil dan SIPP PTUN versi 311, Papan Desk Info, Aplikasi SIADMIL dan SIADTUN, Aplikasi Info Perkara Dilmil dan PTUN, Aplikasi Monitoring Dilmil dan PTUN serta Aplikasi Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Dirjen Badilmiltun dengan SIMARI. Pada akhir kunjungan, para finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 juga diberikan kesempatan untuk beramah-tamah sambil berdiskusi dengan para Pejabat Eselon dan Staff di lingkungan Sekretariat Dirjen Badilmiltun MA RI.

Akhir kata, Dirjen Badilmiltun MA RI mengucapkan selamat kepada para finalis yang telah berhasil menciptakan inovasi di bidang pelayanan publik peradilan, semoga inovasi yang telah berhasil diciptakan tersebut dapat diimplementasikan dan dikembangkan di lingkungan peradilan sehingga dapat meningkatkan serta memberikan pelayanan terbaik terhadap para pencari keadilan. Dirjen Badilmiltun MA RI merasa perlu mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi yang menasional demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Dirjen Badilmiltun juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas atensi, kontribusi dan peran serta aktif bagi seluruh jajaran di Lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengikuti kompetisi ini. Untuk tahun ini belum ada perwakilan dari Lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang maju ke babak final, tetapi hal tersebut bukanlah suatu masalah, yang terpenting adalah dengan adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan dapat menjadi salah satu upaya bagi seluruh Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memicu semangat pembaruan dan berinovasi yang berkelanjutan.


Ditulis oleh @x_cisadane 11 November 2015

Permintaan Pseudo Laporan Keuangan dan Laporan BMN DIPA 005.05.TA.2015

Permintaan Pseudo Laporan Keuangan dan Laporan BMN DIPA 005.05.TA.2015 


Menindaklanjuti Surat Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI Nomor : 228/BUA/KU.001/11/2015, tanggal 09 November 2015, hal Penyusunan Pseudo Laporan Keuangan tahun 2015 / Laporan Keuangan Bayangan (Surat Terlampir), diminta kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja UPT untuk menyusun Pseudo Laporan Keuangan secara bertahap. Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Surat Nomor 1074/Djmt.1/B/11/2015 beserta lampirannya melalui tautan berikut : Surat Nomor 1074/Djmt.1/B/11/2015 beserta Lampirannya (klik di sini untuk mengunduh)


Ditulis oleh @x_cisadane 11 November 2015

Demonstrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Demonstrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara












Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwjudnya good governance.

Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (access to justice). Sebuah Badan Peradilan yang Agung bisa dicapai melalui 4 (empat) misi utama : Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, dan Meningkatkan Kredibiltitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Awalnya di Pengadilan hanya di kenal Pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara). Pola Bindalmin menjadi pegangan Pengadilan dalam menangani administrasi perkara. Pola ini dinilai lambat dan kurang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berperkara dan tentu saja kurang mengakomodasi prinsip Keterbukaan Informasi. Proses pengawasan juga hanya mengacu kepada dokumen manual seperti buku register. Untuk mengatasi hal tersebut maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah layanan informasi berbasis teknologi yang di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap, sehingga data bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penerlusuran Alur Perkara yang berbasis web.

Dari Ketua Pengadilan sampai dengan Juru Sita dapat menggunakan SIPP sebagai alat kerja dan sumber data terkait dengan administrasi perkara di pengadilan tersebut. Hakim dapat memasukkan putusannya ke dalam SIPP agar putusan tersebut dapat menjadi informasi publik yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat. Masyarakat  pun  dapat  serta  merta  melihat  jadwal persidangan yang telah dimasukkan ke dalam SIPP oleh Panitera Pengganti.  Selain itu, layanan informasi via SIPP ini bisa digunakan oleh pimpinan untuk melakukan monitoring performance pengadilan maupun staffnya. Misalnya statistik (kinerja) hakim dalam memutus perkara.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah koordinasi Mahkamah Agung RI serta dukungan dari UNDP telah mengembangkan SIPP untuk lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada bulan Oktober 2015 lalu. Pada tanggal 10 November 2015, Tim SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan aplikasi SIPP yaitu berupa demonstrasi mengenai aplikasi SIPP dihadapan para pejabat eselon lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2016 aplikasi SIPP sudah dapat diimplementasikan di setiap pengadilan, baik itu di lingkungan peradilan militer maupun di lingkungan peradilan tata usaha negara.


Ditulis oleh @x_cisadane 05 November 2015

Pemanggilan Peserta Tambahan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Pemanggilan Peserta Tambahan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Sehubungan akan diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup angkatan IV dari Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 s.d 21 Nopember 2015 di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, maka para peserta yang dipanggil wajib melakukan registrasi secara online di alamat http://regdiklat.litbangdiklatkumdil.net sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015.

Demikian kami lampirkan surat pemanggilan peserta termasuk peserta tambahan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup angkatan IV.

Surat Pemanggilan Peserta Pertama

Surat Pemanggilan Peserta Tambahan


Ditulis oleh hilda 04 November 2015

Pemberitahuan Pengajuan Cuti

Pemberitahuan Pengajuan Cuti

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 105/Djmt/B/11/2015  diberitahukan bahwa untuk menghindari keterlambatan penerbitan surat cuti bagi tenaga teknis yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuannya dapat dikirimkan melalui e-mail ke Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .

Untuk lebih jelas, berikut kami sampaikan suratnya

*Surat


Ditulis oleh hilda 23 Oktober 2015

Bimbingan Teknis Hakim Peratun Wilayah PT.TUN Makassar 2015

Bimbingan Teknis Hakim Peratun Wilayah PT.TUN Makassar

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Binganis Peratun) - Ditjen Badilmiltun dengan dukungan EU-UNDP mengadakan bimbingan teknis (Bintek) untuk wilayah PT.TUN Makasar. Kegiatan berlangsung di kota Makassar (20 s.d. 22 Oktober 2015), bertempat di hotel Aston Makassar. Peserta sebanyak 40 hakim PTUN dari PTUN Ambon, PTUN Kendari, PTUN Manado, PTUN Makassar, PTUN Palu, dan PTUN Jayapura.

Materi Bintek mengenai permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, keputusan fiktif positif, penyelesaian sengketa TUN Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan sengketa kepegawaian. Peserta antusias mengikuti Bintek dan penuh semangat. Terbukti selama kegiatan berlangsung diskusi antar kelompok dari para peserta aktif menyampaikan pandangan dan pendapatnya.

Hal yang istimewa dalam bintek kali ini hadir salah satu nara sumber Mark Clement seorang hakim tinggi Pengadilan Tinggi Administrasi Perancis. Mark Clement menyampaikan pengalaman pengadilan Administrasi Perancis menangani penyalahgunaan wewenang, keputusan fiktif positif dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Nara sumber lainnya Istiwibowo Ketua PTTUN Jakarta, Sulistyo Ketua PTTUN Surabaya, Oyo Sunaryo Wakil Ketua PTTUN Makasar, Yodi Martono Wahyunadi Direktur Binganismin Peratun, Dani Elpah dan Arifin Marpaung Hakim Tinggi pada Balitbangdiklat, Ratna Harmani dan Santer Sitorus Hakim Tinggi PTTUN Surabaya, Disiplin F.Manaok Hakim Tinggi PTTUN Medan, Lulik Tricahyaningrum Ketua PTUN Bandung dan Bambang Heriyanto Ketua PTUN Serang.

Kompetensi PTUN menangani permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dan keputusan fiktif positif merupakan kompetensi baru untuk PTUN. Baru ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tentunya kehadiran nara sumber dari Perancis diharapkan menambah wawasan bagi hakim Peratun, dimana Perancis telah terlebih dahulu mempraktekan dalam sistem hukumnya.

Bintek di Makassar merupakan Bintek kedua yang sebelumnya dilangsungkan di Kupang pada tanggal 7-9/10/2015. Rencana kelanjutan pelaksanaan Bintek putaran pertama akan dilangsungkan kembali pada tahun 2016.


Ditulis oleh sdm 21 Oktober 2015

Assessment Kopetensi Dilingkungan Ditjen Badilmiltun

Assessment Kopetensi Di Lingkungan Ditjen Badilmiltun

Untuk pertama kalinya dari tanggal 19 sampai 20 Oktober 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) menyelenggarakan asesmen kompetensi bagi pegawai dilingkungan Ditjen Badilmiltun. Tidak seperti yang sebelumnya beberapa kali diadakan asesmen serupa Ditjen

Badilmiltun hanya sebagai peserta dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk memperkaya bahan dalam Baperjakat dan menjaring tersedianya para calon pejabat struktural yang memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan yang diperlukan sesuai jabatan tersebut. Selain itu hasil kegiatan ini adalah untuk mendapatkan outcome yang positif yaitu terangkatnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, berkinerja baik, berintegritas yang memadai sesuai dengan jabatannya dan sesuai harapan organisasi.

Peserta asesmen ini adalah para staf dilingkungan Ditjen Badilmiltun yang memenuhi syarat sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sejumlah 16 orang yang terdiri dari : golongan Penata Muda  (III/a) : 4 orang; golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) : 10 orang; golongan Penata (III/c) : 1 orang; dan golongan Penata Tk.I (III/d) : 1 orang, sementara assessor yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah QUANTUM HRM INTERNASIONAL. (sdm)


Ditulis oleh @x_cisadane 16 Oktober 2015

Pengumuman: Tempat Pelaksanaan Bintek Makassar 2015

Pengumuman: Tempat Pelaksanaan Bintek Makassar 2015

Jakarta - Berikut diberitahukan kepada Peserta yang megikuti Bimbingan Teknis Hakim Makassar pada tanggal 19 oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015,

bahwa tempat pelaksanaan kegiatan Bintek Tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut :

ASTON Makassar Hotel & Convention Center

Jl. Sultan Hasanuddin No.10 Makassar -90111

t : +62411 362 3222 f : +62411 362 5959 m : +62813 73718070

1.  Peserta diharapkan check in pada Hari: Senin tanggal 19 Oktober 2015 dan check out pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015

2.  Yang berhubungan dengan hal teknis terkait kegiatan dapat menghubungi Ibu. Sri Agustin Sumarningrum, SH.,MM. Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara di nomor hp. 081291087801/ 0818881142 dan untuk urusan logistic terkait dengan pembelian tiket dapat menghubungi Devy Nazwir, alamat email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya , di nomor hp 08119126006 staf  UNDP SUSTAIN. UNDP SUSTAIN tidak akan mengganti tiket yang dibeli sendiri.


Ditulis oleh hilda 15 Oktober 2015

Kegiatan Sosialisasi di PTUN Denpasar

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di PTUN Denpasar











Denpasar-Senin, 12 Oktober 2015, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN telah mengadakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pembinaan teknis dan administrasi di lingkungan Peradilan  Tata Usaha Negara, bertempat di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara  Denpasar. Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr.H.  Supandi, SH., M.Hum. Acara pembukaan diawali dengan menyanyikan mars dan hymne Peratun. Sebelum membuka kegiatan, Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. menyampaikan sambutannya yang antara lain mengenai sistem penggajian Hakim yang akan disesuaikan dengan sistem penggajian yang baru dengan harapan adanya peningkatan kinerja yan g lebih baik. Juga disampaikan adanya rancangan undang-undang tentang Hakim sebagai pejabat teknis peradilan dilingkungan Mahkamah Agung RI.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Yang Mulia Hakim Agung Dr. Supandi, SH., M.Hum, menyampaikan materi mengenai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Bapak H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. dengan didampingi oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Badilmiltun dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilmiltun. Pada kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi menyampaikan materi mengenai kode etik hakim dan juga mengenai satker-satker yang laporan yang sudah diterima dan satker-satker yang laporannya belum diterima oleh Direktorat Pembinaan  Tenaga Teknis dan Administrasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Simak BMN. Adapun Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyampaikan materi hal-hal yang berkaitan dengan serapan anggaran Ditjen Badilmiltun Tahun Anggaran 2015. (amb/hld)

Ditulis oleh @x_cisadane 09 Oktober 2015

4 Pengadilan Militer dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara Lolos Tahap Verifikasi Berkas Dalam Kompetisi Inovasi Peradilan

4 Pengadilan Militer dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara Lolos Tahap Verifikasi Berkas Dalam Kompetisi Inovasi Peradilan

Sejak tanggal 28 September 2015 pukul 17.00 WIB, periode pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 resmi ditutup. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan, panitia telah menyelesaikan pemrosesan verifikasi keabsahan berkas. Hingga Senin siang (28/09/2015) telah terdaftar 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Dari 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdaftar sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, 4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berhak maju ke babak selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Mahkamah Agung RI Nomor : 006/KTP/SK/X/2015 tentang Hasil Verifikasi Berkas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Adapun ke-4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan ke-11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut adalah : 

  • Pengadilan Militer
  1. PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN 
  2. PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH  
  3. PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN 
  4. PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK
  • Pengadilan Tata Usaha Negara 
  1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 
  2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG 
  3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 
  4. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA 
  5. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO 
  6. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI 
  7. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI 
  8. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 
  9. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR 
  10. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU 
  11. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Selanjutnya produk inovasi yang dimiliki oleh peserta (dalam hal ini pengadilan) akan memasuki proses tahapan penilaian dokumen oleh tim juri yang telah ditunjuk oleh tim pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Ditjen Badilmiltun sangat mengapresiasi seluruh jajaran pada lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, kami sangat mengharapkan adanya peran serta aktif bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Download Pengumuman : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/006_KTP_SK_X_2015.pdf



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3945
mod_vvisit_counterYesterday6504
mod_vvisit_counterThis week26761
mod_vvisit_counterAll days7118191

We have: 88 guests, 4 bots online
Your IP: 54.159.51.118
 , 
Today: Des 13, 2018

peraturan-button