1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25 Agustus 2016

Sosialisasi Reformasi Birokrasi (Persiapan Uji Petik) oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi di PTUN Serang

Serang - Senin, 22 Agustus 2016, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, yang juga merupakan Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. memberikan Sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai, baik tenaga teknis dan tenaga non teknis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pembinaan dilaksanakan pada pukul 14.45 WIB di Ruang Sidang Utama dan diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat Struktural hingga para staf dan honorer di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sosialisasi reformasi birokrasi diberikan dalam rangka persiapan uji petik yang akan dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sesditjen memberikan pemaparan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta dan Sesditjen memuji beberapa peserta karena telah mempersiapkan diri dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Sesditjen menjelaskan bahwa walaupun sudah ber-ISO, reformasi birokrasi harus tetap dilaksanakan karena merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, dan bonusnya apabila hasilnya baik akan berdampak pada kenaikan remunerasi seluruh pegawai Mahkamah Agung RI. Dijelaskan juga beberapa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah optimal di Mahamah Agung RI, yaitu proses seleksi penerimaan CPNS telah bersih dan transparan, promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan secara terbuka, kinerja organisasi telah terukur dan akuntabel, Opini WTP dari BPK terhadap LK 2012 s/d 2015, inovasi pelayanan publik semakin banyak, dan penerapan kebijakan keterbukaan sudah berjalan dengan baik. Tim Reformasi Birokrasi juga melakukan uji evidence yang merupakan salah satu bagian dari uji petik yang akan dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(ns)


25 Agustus 2016

Pembinaan Direktur Binganismin TUN di PTUN Serang

Serang - Senin, 25 Agustus 2016, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H. memberikan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pembinaan dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Utama dan diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat Struktural hingga para staf dan honorer di PTUN Serang.

Dalam pembinaannya Direktur menekankan kepada dua hal, yaitu kompetensi dan integritas yang perlu terus diasah dan ditingkatkan oleh seluruh pegawai baik tenaga teknis maupun non tenaga teknis demi mencapai tujuan besar "Peradilan Yang Agung". Dalam hal kompetensi, pegawai hendaknya tidak berdiam diri tetapi dapat terus meningkatkan kemampuan yang menunjang profesionalitas, serta perlu mengikuti perubahan/kemajuan jaman, misalnya kemampuan di bidang perkembangan hukum, teknologi informasi atau bahasa asing. Sedangkan integritas bukanlah masalah kecerdasan ataupun kemampuan bekerja seseorang, melainkan adalah kesadaran seorang individu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang melanggar norma masyarakat dan aturan organisasi. Banyak hal yang dapat menjatuhkan nilai integritas pegawai, diantaranya gratifikasi, perselingkuhan, pungli, narkoba, menyalahgunakan jabatan, suap, perjudian dsb, maka janganlah pegawai di lingkungan peradilan melakukan hal-hal tersebut. Mengenai kode etik dan pedoman perilaku bagi tenaga teknis maupun non teknis, Mahkamah Agung telah mengatur kode etik dan pedoman perilaku bagi hakim, panitera, jurusita dan pegawai Mahamah Agung RI. Aturan-aturan tersebut juga dapat diunduh pada tautan dibawah ini. (ns)

*Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim

*Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita

*Pedoman Perilaku Pegawai Mahkamah Agung

*Penegakkan Kinerja Disiplin Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (Perma No. 7 Tahun 2016)


23 Agustus 2016

Pembinaan Direktur Jenderal Badilmiltun di PTUN Serang

Serang - Senin 22 Agustus 2016, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mayjend Mulyono, S.H., S.I.P, M.H., melakukan pembinaan di Pengadilan Tata Usah Negara Serang. Pembinaan dilakukan di Ruang Sidang Utama, yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat Struktural hingga para staf dan honorer di PTUN Serang. Kegiatan dimulai dengan Laporan Ketua PTUN Serang, Budi Hasrul, SH, lalu dilanjutkan dengan Pembinaan oleh Dirjen.

Dirjen Badilmiltun berpesan kepada seluruh peserta pembinaan agar bercita-ciita dan berbuatlah yang terbaik, 'do the best' adalah motto beliau, jangan mau untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan setengah-setengah. Dirjen memberikan tips, kunci sukses yang pertama adalah keyakinan, yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kemudian milikilah visi, lakukan yang terbaik dan buat inovasi, kemudian bagi pimpinan lakukanlah pengawasan dengan baik. Dirjen menjelaskan ada tiga tingkatan pimpinan, yang pertama adalah pimpinan yang paling baik, yaitu apabila dapat membuat anak buah yang dipimpinnya segera melaksanakan perintahnya dengan patuh tanpa paksaan dan tanpa banyak pertanyaan, karena telah dijelaskan dengan baik oleh pimpinannya tersebut, yang kedua adalah pemimpin yang anak buahnya melaksanakan tugas dengan sebelumnya perlu banyak bertanya sebelum melaksanakan, dan yang paling buruk adalah pimpinan yang memerintah dengan marah-marah dan selalu menyertakan ancaman.

Dirjen juga memuji PTUN Serang yang telah mendapatkan ISO 9001:2008 dan juga merupakan Pengadilan pertama yang memperoleh ISO. Terlebih lagi ISO diperoleh dengan gotong royong dan swadana dari seluruh anggota di PTUN Serang itu sendiri. Atas komitmen dan kesungguhan PTUN Serang tersebut Dirjen Badilmiltun memberikan apresiasinya. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan bertukar pikiran dengan Dirjen dalam forum pembinaan tersebut. Kegiatan pembinaan Dirjen tersebut selesai pada pukul 12.30 WIB. (ns)


Ditulis oleh @x_cisadane 22 Agustus 2016

Permintaan Pengisian Capaian Kerja Tahun Anggaran 2016 Pada Aplikasi SMART


Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1862/AG/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : B-17/Bua.3/KU.01/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016, mengingat masih banyak Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang belum mengisi, maka diharapkan kepada Saudara untuk memerintahkan kepada Pejabat atau Petugas yang berkepentingan melakukan pengisian data/update data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran pada Aplikasi SMART (http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/). 

Data tersebut akan dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan/penajaman kebijakan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai salah satu bahan penilaian Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh (download) Suratn dan Lampirannya melalui tautan berikut ini : http://ditjenmiltun.net/surat_870_djmt_1_b_8_2016.pdf 


Ditulis oleh @x_cisadane 15 Agustus 2016

Mentoring SIPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 


Melanjutkan kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan ke satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan khususnya di Wilayah Jayapura yang dihelat oleh SUSTAIN sebagai upaya terhadap dukungan pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP yang terintegrasi terhadap 4 (empat) lingkungan Peradilan. Pada kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan kali ini, SUSTAIN memilih Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai sample untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan dilaksanakan pada Jumat 12 Agustus 2016 pukul 15.30 WIT. Adapun susunan Tim Mentoring yang telah dipecah sebelumnya dan ditugaskan untuk melakukan pendampingan (pelatihan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu : Bapak Ariyo Bimmo dan Ibu Devy Nazwir (selaku Perwakilan dari SUSTAIN Uni Eropa-UNDP), Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan), Anteng Supriyo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto selaku Trainer Nasional khusus Hakim), Stefanus Dwi Putra, S.Kom (selaku Perwakilan dari Ditjen BadilMilTUN dan Tim Development) dan Marthinalova Noll (Perwakilan dari Ditjen Badilum selaku Trainer Nasional).

Kedatangan Tim Mentoring diterima dengan baik oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Bapak Singgih Wahyudi, SH. Kegiatan mentoring dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kemudian dilanjutkan dengan arahan mengenai Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara oleh Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H setelah itu dilakukan pemaparan mengenai implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Teknis Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI (SIPP MA) yang dipaparkan oleh Bapak Anteng Supriyo, S.H., M.H beserta Stefanus Dwi Putra, S.Kom.

Pada sesi pertanyaan, Bapak Anteng Supriyo, S.H., M.H memberikan beragam pertanyaan seputar Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) namun hanya beberapa personil Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan benar. Artinya, secara teoritis personil Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih perlu mengenal lebih dekat mengenai Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khususnya kepada para personil Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang secara langsung menangani administrasi maupun manajemen perkara. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan simulasi Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara dimana Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H. dibantu dengan Bapak Anteng Supriyo, S.H., M.H menelaah dan memeriksa sebuah perkara yang belum terminutasi dengan rentang waktu yang sangat lama (pending perkara). Setelah dilakukan penelaahan dan pemeriksaan, ternyata data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Lokal) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan buku register dan juga data pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara MA RI (SIPP MA) belum harmonis. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai hambatan maupun permasalahan terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Dari hasil diskusi ditemukan berbagai macam kendala terkait implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, diantaranya : 

  • Sumber Daya Manusia (personil) yang menangani manajemen dan administrasi perkara masih belum sepenuhnya mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dari pandangan Tim Mentoring, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura wajib melakukan pelatihan dengan metode pendampingan kepada masing-masing pengguna sesuai dengan tupoksi.
  • Terdapat kesalahan (bug) dari sisi program dimana saat perlawanan terjadi dan tanggal minutasi sudah terisi, perkara tersebut masih dianggap aktif oleh sistem. Hal ini sudah dicatat oleh Tim Mentoring dan akan dilaporkan kepada Tim Development ketika kegiatan telah selesai.
  • Terkendalanya koneksi Internet sehingga menyulitkan proses sinkronisasi. Untuk hal ini sudah diberikan pemecahan masalah melalui teknik sinkronisasi portable/anywhere
  • Terdapat masalah pada perkara hasil migrasi dimana bisnis proses tidak berjalan dengan sempurna, sehingga banyak perkara yang tidak dapat diminutasi. Khusus untuk Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, perkara hasil migrasi memang tidak sempurna (belum memiliki kualitas data yang baik), oleh karenanya Tim Mentoring menghimbau agar satuan kerja pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti sesuai dengan arahan (petunjuk) yang sering disampaikan oleh Tim Development melalui media percakapan online.

Perlu diketahui bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sekarang diterapkan oleh 4 (empat) Badan Peradilan, khususnya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki perbedaan dengan Aplikasi yang telah diterapkan sebelumnya. Jika pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini, para pengguna dibagi atas kewenangan sesuai dengan tupoksi pada satuan/unit kerja sehingga dalam operasionalnya diperlukan komitmen, sinergi dan integritas antar personil. Dengan adanya sinergi antar personil maka bisnis proses dalam penanganan perkara pada peradilan dapat terwujud dengan baik, sehingga menciptakan budaya tertib administrasi.

Tidak sampai di situ, dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) para Pejabat di lingkungan pusat (Mahakamah Agung RI) dapat mengontrol seluruh satuan kerja (pengadilan) dari jarak jauh (tanpa harus datang ke pengadilan) sehingga kinerja personil pengadilan (Ketua, Wakil, Hakim, Panitera/PP, dan yang lainnya) dapat dimonitoring. Bahkan rencana ke depannya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini akan terintegrasi dengan Aplikasi lainnya seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), sehingga kinerja para personil di pengadilan dapat juga dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Tentunya dengan adanya hal demikian dapat memudahkan proses Promosi Mutasi. Dan dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa sebanyak apapun personil di pengadilan menyelesaikan sebuah perkara akan tetapi apabila tidak memasukkannya (menginput) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara maka tidak akan mendapatkan bukti terhadap kinerja.

Diharapkan dengan kedatangan Tim Mentoring ini seluruh kendala, hambatan dan permasalahan dapat terpecahkan sehingga untuk kedepannya tidak akan menghambat proses Penanganan Perkara. Dan terbukti, sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berstatus bendera merah (rasio penanganan perkara masih rendah) namun selang beberapa hari kegiatan mentoring ini, kini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berstatus bendera kuning (adanya peningkatan rasio penangan perkara).


Ditulis oleh @x_cisadane 15 Agustus 2016

Mentoring SIPP ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura 


Berkenaan dengan Program SUSTAIN Uni Eropa-UNDP perihal dukungan terhadap pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP yang terintegrasi pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, SUSTAIN Uni Eropa-UNDP melakukan kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan ke satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan khususnya di Wilayah Jayapura. Pada kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan kali ini, SUSTAIN memilih Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai sample untuk lingkungan Peradilan Militer. Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan dilaksanakan pada Kamis 11 Agustus 2016 pukul 15.00 WIT. Adapun susunan Tim Mentoring yang telah dipecah sebelumnya dan ditugaskan untuk melakukan pendampingan (pelatihan) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yaitu : Bapak Ariyo Bimmo, Bapak Fattah dan Ibu Devy Nazwir (selaku Perwakilan dari SUSTAIN Uni Eropa-UNDP), Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan), Achmad Cholil, S.Ag, LL.M (Hakim Pengadilan Agama Bekasi selaku Trainer Nasional khusus Hakim), Stefanus Dwi Putra, S.Kom (selaku Perwakilan dari Ditjen BadilMilTUN dan Tim Development) dan Marthinalova Noll (Perwakilan dari Ditjen Badilum selaku Trainer Nasional).

Kedatangan Tim Mentoring mendapat sambutan hangat dari Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Bapak Letnan Kolonel James F. Vandersloot, SH., MH. beserta Sekretaris Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Bapak Kapten Iskandar, SH., MH. Sebelum memulai kegiatan mentoring, Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura menjelaskan mengenai keadaan lingkungan kerja pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura. Tepat pukul 15:30 WIT, kegiatan mentoring dibuka oleh Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura dan dilanjutkan dengan arahan mengenai Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara oleh Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H setelah itu dilakukan pemaparan beserta diskusi mengenai Perkembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Teknis Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI (SIPP MA) yang dipaparkan oleh Achmad Cholil, S.Ag, LL.M beserta Stefanus Dwi Putra, S.Kom.

Dalam sesi diskusi mengenai Perkembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Teknis Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara melalui SIPP MA tampak sekali antusias dari Para Pejabat dan Staff di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura. Secara teoritis seluruh Pejabat dan Staff yang menangani Administrasi Perkara pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura telah mengetahui Perkembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hal ini dibuktikan ketika Bapak Achmad Cholil, S.Ag, LL.M bertanya kepada para Pejabat dan Staff yang menangani Administrasi Perkara di Pengadilan Militer III - 19. Tidak berlangsung lama, kegiatan dilanjutkan dengan review terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura. Satu demi satu para pengguna Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara didatangi oleh Tim Mentoring untuk bertanya mengenai permasalahan maupun hambatan terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan juga memberikan solusi kepada mereka.

Dari hasil kegiatan mentoring ditemukan berbagai macam masalah terkait implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, diantaranya : 

  1. Untuk memutus perkara NO dan pengembalian berkas masih belum sempurna, namun Tim Mentoring menjelaskan jikalau permasalahan tersebut sudah diatasi melalui update versi selanjutnya (telah dipersiapkan).
  2. Terdapat ketidakseragaman penggunaan penomoran pada Akta Penetapan Penahanan. Hal ini juga sudah dihimbau oleh Tim Mentoring agar menggunakan penomoran seperti yang tertera dalam Buku Dua. 
  3. Terdapat ketidakakuratan terhadap perhitungan masa penahanan. Hal ini telah ditelusuri oleh Tim Mentoring, ternyata tidak semua perkara mengalami masalah seperti ini dan ketidakakuratan ini disebabkan oleh kesalahan pemilihan masa penahanan. Sehingga bisa disimpulkan, kesalahan bukan terjadi dari sisi aplikasi melainkan dari sisi pengguna. 
  4. Terkendalanya koneksi Internet sehingga menyulitkan proses sinkronisasi. Untuk hal ini sudah diberikan pemecahan masalah melalui teknik sinkronisasi portable/anywhere.
  5. Terdapat masalah pada perkara hasil migrasi dimana bisnis proses tidak berjalan dengan sempurna, sehingga banyak perkara yang tidak dapat diminutasi. Khusus untuk Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, perkara hasil migrasi memang tidak sempurna (belum memiliki kualitas data yang baik), oleh karenanya Tim Mentoring menghimbau agar satuan kerja pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti sesuai dengan arahan (petunjuk) yang sering disampaikan oleh Tim Development melalui media percakapan online.

Secara keseluruhan antusiasme dan semangat para personil Pengadilan Militer III - 19 Jayapura sangat tinggi. Sedangkan untuk penerapan Aplikasi SIPP sesuai dengan keinginan pimpinan Mahkamah Agung R.I. yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Militer III - 19 Jayapura sudah cukup baik walaupun baru melaksanakannya sekitar 60% secara benar. Diharapkan dengan kedatangan Tim Mentoring ini seluruh kendala, hambatan dan permasalahan dapat terpecahkan sehingga untuk kedepannya tidak akan menghambat proses Penanganan Perkara.


Ditulis oleh @x_cisadane 15 Agustus 2016

Permohonan Peserta Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer

Dalam rangka meningkatkan kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2016, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer akan mengadakan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer pada tanggal 21 September 2016 sampai dengan 23 September 2016 di Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menginventarisir peserta yang ikut dalam acara dimaksud, mohon dapatnya Kepala dapat mengirimkan data peserta (Panitera atau petugas yang menangani pemberkasan perkara) dengan jumlah sesuai lampiran surat ini.

Data peserta tersebut dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2016 atau melalui Fax (021) 3861360 dan email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .

Untuk informasi lebih lanjut dimohon untuk mendownload Surat dan Lampiran melalui tautan berikut ini : http://ditjenmiltun.net/permohonan_peserta_bimtek_ketatalaksanaan_pid_mil.pdf


15 Agustus 2016

Pemanggilan Peserta Tambahan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan II

Jakarta - Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan II Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan UNDP REDD+  pada tanggal 18 s.d 31 Agustus 2016 di Pusdikat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung Bogor, bersama ini diberitahukan bahwa ada penambahan peserta dan kepada peserta yang namanya tercantum pada surat terlampir agar dapat melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti pelatihan tersebut.(ns)

*Suratnya


MONITORING DAN EVALUASI KE PTUN KUPANG TA 2016

Kupang -  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan Monitoring untuk tahun anggaran 2016, dimana sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan serupa  pada PTUN Kendari, PTUN Palangkaraya, dan PTUN Bengkulu, dan tujuan monitoring kali ini dilaksanakan ke PTUN Kupang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari. Rabu siang, 10 Agustus 2016 Tim Monitoring yang terdiri dari Kartono, S.H, M.H. (Kasubdit Pembinaan Administrasi TUN) selaku Ketua Tim, beranggotakan Ambar Sri Susilawati, S.H, M.H. (Kasi Bimbingan Monitoring), Sudiyono, S.H. (Kasi Tata Kelola), Dwi Sumadia, S.H, M.H. (Kasi Penelaahan Perkara Kasasi), Sadiman, S.H., M.M. (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi) dan Hilda Riandini, A.Md. (Staf Bimbingan dan Monitoring) tiba di Kupang dan diterima oleh Ketua PTUN Kupang Sri Setyowati, S.H., M.H., Ketua Dilmil III-15 Kupang FX Raga Sejati, Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Heri Wiranto, SE., MM., dan Sekretaris PTUN Kupang Tade Here Wila SM beserta rombongan. Turut bersama tim juga Dirjen Badilmiltun, Mayor Jenderal Mulyono, S.H, S.I.P, M.H. untuk memberikan Pembinaan di PTUN Kupang. Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus 2016 s.d tanggal 12 Agustus 2016.

Kegiatan dibuka dengan Pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun MA-RI di Ruang Sidang Utama yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti, Pejabat Struktural dan para Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dalam pembinaan, Dirjen Badilmiltun menyampaikan paparan mengenai pentingnya sosialisasi Perma no 7, 8, 9 tahun 2016 mengenai penegakan disiplin kerja hakim, pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Dirjen berpesan kepada ketua agar mensosialisasikan kembali Perma tersebut agar tegaknya kedisiplinan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan. Pada kesempatan tersebut,  Dirjen juga memanfaatkan waktu untuk mengenal lebih dekat para pegawai yang ada dilingkungan PTUN Kupang.

Kamis pagi, 11 Agustus 2016 Tim Monitoring mulai bertugas melakukan monitoring yang dilakukan pada 8 (delapan) area monitoring yaitu Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana Pengadilan, Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, Peningakatan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan SOP, Restra dan Teknologi Informasi. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan dua metode, yaitu wawancara dan kuesioner yang hasilnya akan diakumulasi serta dibuat kesimpulan dan penilaian. Pada waktu yang bersamaan Dirjen Badilmiltun juga memberikan Pembinaan di Pengadilan Militer III-15 Kupang didampingi oleh bapak Sadiman, S.H., M.M. (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi).

Pada akhir kegiatan monitoring, tim melaporkan hasil monitoring kepada Ketua PTUN Kupang yang dipaparkan oleh Ketua Tim dan disaksikan oleh seluruh tenaga teknis, para pejabat eselon yang bertempat di ruangan Ketua PTUN Kupang. Hasil monitoring tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua PTUN Kupang dan diserahkan sebagai bahan evaluasi kedepannya.(hr)


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SIPP Lingkungan Peradilan Militer Di Dilmil I-04 Palembang

Melanjutkan program untuk mendukung pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP terintegrasi 4 lingkungan Peradilan, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer kembali melakukan kegiatan Monev SIPP ke satker Dilmil I-04 Palembang. Kali ini Tim Monev SIPP Peradilan Militer dipimpin langsung oleh Dirbin Ganisminmil, Kolonel Chk Agung Iswanto, S.H., M.H. dengan anggotanya 3 orang masing-masing Arif Zainuri, S.H., M.H., Hari A. Darmawan, S.H. dan Arianie Amanda, S.E. Rombongan Tim Monev SIPP Ditbin Ganisminmil ini juga membawa misi yang sama seperti sebelumnya, yaitu melihat sampai sejauh mana pelaksanaan penerapan aplikasi SIPP di satker tujuan, check infrastruktur yang tersedia, pendampingan terhadap user aplikasi SIPP, inventarisasi masukan dan pemetaan masalah sekaligus pemberian solusinya, sosialisasi kebijakan pimpinan Mahkamah Agung R.I. mengenai pedoman pelaksanaan aplikasi SIPP terintegrasi 4 (empat) lingkungan Peradilan serta penandatanganan Surat Pernyataan Berkomitmen oleh Kadilmil I-04 Palembang yang isinya mendukung penuh pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP di satkernya masing-masing secara maksimal. Hanya pada kegiatan kedua ini ditambahkan sesi simulasi proses input data perkara melalui aplikasi SIPP sampai dengan selesai (tahapan minutasi) oleh user yang berwenang termasuk Kadilmil I-04 Palembang, Surono, S.H., M.H. juga ikut serta menjadi user yang berwenang membuat Penetapan Majelis Hakim (Tapkim).

Secara keseluruhan antusiasme dan semangat para personil Dilmil I-04 Palembang sangat tinggi. Sedangkan untuk penerapan aplikasi SIPP sesuai dengan keinginan pimpinan Mahkamah Agung R.I. yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan aplikasi SIPP, Dilmil I-04 Palembang sudah cukup baik walaupun baru melaksanakannya sekitar 40% secara benar. Hal ini banyak terkendala masalah sumberdaya manusia, adaptasi melaksanakan proses perkara dengan aplikasi SIPP dan permasalahan-permasalahan lain secara teknis maupun non teknis. Semoga kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik dan pihak pimpinan di lingkungan Peradilan Militer serta pimpinan Mahkamah Agung R.I. dapat melahirkan kebijakan yang sungguh-sungguh dapat membantu satker untuk meningkatkan kinerja yang berbasis informasi teknologi sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. (drm)

Foto

Video



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday1985
mod_vvisit_counterThis week61
mod_vvisit_counterAll days7363095

We have: 42 guests, 7 bots online
Your IP: 54.82.99.169
 , 
Today: Mar 24, 2019

peraturan-button