1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28 Februari 2014

Inovasi MA di Tahun 2013

JAKARTA - HUMAS. Sebagai lembaga tinggi negara di Bidang Hukum, MA memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.Kinerja MA dipaparkan oleh Ketua MA dalam sidang pleno laporan tahunan MA pada Rabu.26 Februari 2014 di Ruang Sidang Pleno Gedung Sekretariat MA, Jalan A Yani, Jakarta Pusat. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh para Hakim Agung, Pejabat Eselon I MA, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan se-wilayah DKI Jakarta. Mengundang para Ketua Lembaga Tinggi Negara, Ketua LSM Bidang Hukum, Kepala Lembaga Donor, Praktisi dan kalangan Media, dan pemerhati hukum.

Sepanjang tahun 2013, MA berhasil memutus perkara sebanyak 16.034. Jumlah ini meningkat 45,83% dari jumlah perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 10.995 perkara. Produktivitas memutus di tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah MA. Jumlah perkara putus tertinggi sebelumnya yang diraih tahun 2010. Ketika itu, MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara.

MA dalam melaksanan tugas dan wewenangnya juga melakukan pengawasan. Hingga Desember 2013, MA menjatuhkan hukuman disiplin kepada 7 hakim melalui sidang kehormatan hakim dari total 8032 hakim yang berada dalam pengawasan MA.

Ke depannya, MA akan terus melakukan ‘gebrakan’ untuk mempercepat proses berperkara di MA demi meningkatkan pelayanan prima kepada publik. Bahkan kepaniteraan membuat resolusi tahun 2014 sebagai “Tahun Minutasi”. Bahkan di awal tahun 2014, MA telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan MA (PERMA) No 1 Tahun 2014 mengenai tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Kebijakan mengenai bantuan hukum telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2010 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Sejak ditandatangani pada 9 Januari 2014, maka pedoman dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu menggunakan PERMA No 1 Tahun 2014. Perubahan kebijakan juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.16 Tahun 2011.

Berikut rangkuman capaian MA di tahun 2013,

Read Article »


27 Februari 2014

Data Center Badilmiltun Menjadi Destinasi Kunjungan Mahasiswa 

Jakarta - Pada kegiatan Pameran Kampung Hukum 26 Februari 2014, ruang data center Badilmiltun termasuk salah-satu destinasi yang dikunjungi. Pengunjung yang sebagian besar mahasiswa tersebut dipersilakan masuk dan melihat tayangan video presentasi mengenai teknologi pengelolaan administrasi perkara yang sedang dikembangkan di peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Selain mendapatkan penjelasan singkat dari IT Badilmiltun, para mahasiswa dipersilakan mencoba langsung aplikasi-aplikasi tersebut, yaitu SIADPTUN, Informasi Perkara, dan Monitoring Perkara. Para mahasiswa yang kesemuanya berasal dari jurusan hukum tersebut banyak mengajukan pertanyaan berkaitan dengan bagaimana praktek-praktek pengelolaan perkara dan mengenai hal-hal lainnya. (ns)

  


26 Februari 2014

Pameran Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 di Gedung Sekretariat MA

Jakarta - 26 Februari 2014, Mahkamah Agung RI  menyelenggarakan kegiatan Pemaparan Laporan Tahunan 2013 sekaligus Pameran Hukum yang di gelar di Gedung Sekretariat MARI Jalan Jend. A. Yani Cempaka Putih Timur. Dengan mengusung tema Justice Without Boundaries (Keadilan Tanpa Batas), Mahkamah Agung ingin menyampaikan pesan bahwa keadilan adalah milik semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali, dan MA melalui PERMA No. 1 Tahun 2014 telah mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, demikian yang disampaikan Ketua MARI, Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH dalam sambutannya saat membuka kegiatan.

Selain Mahkamah Agung sebagai tuan rumah, pameran ini diikuti oleh instansi-instansi di bidang hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung RI, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, POLRI, Mahkamah Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Yudisial. Acara yang berlangsung hingga pukul 16.00 tersebut terbilang cukup ramai pengunjung dengan adanya pembagian buku-buku dan souvenir-souvenir, acara talkshow, lomba karikatur, lomba video interaktif, kuis-kuis berhadiah dan entertainment. (ns)

      


25 Februari 2014

Perpisahan Direktorat Bin Ganismin TUN Dengan IGN Agung Putra, SH, MH, Kasubdit Bin Ganis TUN

perpisahan pak agungJakarta - Pada 18 Februari 2014, diadakan acara perpisahan dengan Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan TUN, IGN Agung Putra, SH, MH yang sejak 1 Januari 2014 telah memasuki masa purnabaktinya. Acara perpisahan tersebut dilaksanakan dalam suasana santai pada acara makan siang bersama di salah satu restoran di daerah Jakarta. Seluruh staf dan pejabat eselon di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN ikut serta dalam acara tersebut. Pemberian cinderamata sebagai kenang-kenangan dari keluarga Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN diserahkan oleh Direktur sebagai simbol ucapan terimakasih atas pengabdian beliau. Selamat memasuki masa purnabakti Bapak IGN Agung Putra, SH, MH, semoga sukses dan sehat selalu. (ns)


25 Februari 2014

Rapat Persiapan Rekrutmen Hakim Militer Tahun 2014

pra tpm militerJakarta -  Selasa, 25 Februari 2014, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, Sulisyo, SH, MHum memimpin rapat kedua Persiapan Rekrutmen Calon Hakim MIliter Tahun 2014 di Ruang Rapat Ditjen Badilmiltun. Acara rapat dimulai pukul 08.00 melibatkan Brigjen (Pur) Anthon R Saragih, SH, MH, Kadiltama Brigjen TNI AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH, Kadilmilti II Jakarta Kolonel Yan Achmad Mulyana, SH, Kadilmil II-08 Jakarta Kolonel Tama Ulinta Tarigan, SH, MKn. Pejabat Eselon II dan IV Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer serta 5 orang dari assesor Quantum yang nantinya akan menjadi assesment dalam kegiatan Rekrutmen Calon Hakim Militer Tahun 2014 ini.

Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menyatakan keinginannya agar dalam perekrutan ini dapat menghasilkan hakim militer yang lebih berkualitas dan untuk itu dalam pembuatan soalnya diserahkan kepada pihak assesor dan tentunya harus berpedoman pada PPH, KUHP, Hukum Acara, serta Undang-Undang No. 31/47. (sdm)


Ditulis oleh STM 23 Februari 2014

Standarisasi Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Standarisasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Februari 2014 di Hotel Golden Flower Bandung.

Seperti kegiatan tahun yang lalu tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi kembali pedoman standarisasi penelaahan berkas perkara Tata Usaha Negara yang telah disusun pada kegiatan pokja tahun sebelumnya agar dapat dijadikan pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung khususnya Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara dalam setiap langkah dan tahap-tahap penelaahan perkara dan keseragaman dalam setiap langkah penelaahan perkara secara tertib, teratur, terbuka, berhasil dan berdaya guna sejak berkas perkara diterima, ditelaah lengkap dan diteruskan ke Panitera Muda Tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Dirjen Badilmiltun Sulistyo,SH.,M.Hum. Dalam kesempatan itu Dirjend Badilmiltun Sulistyo,SH.M.Hum kembali menekankan pentingnya pedoman standarisasi penelaahan berkas perkara Tata Usaha Negara yang telah dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk disosialisasikan kepada satker – satker dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak agar nantinya berkas yang diajukan kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung lengkap tanpa ada kekurangan yang bisa menghambat proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Para peserta yang hadir adalah seluruh pegawai Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara dengan narasumber Panmud Perkara Tata Usaha Negara Ashadi, SH dan Asep Nursobah, S.Ag., MH Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Berbeda dengan kegiatan pokja tahun – tahun yang lalu, untuk kegiatan pokja kali ini para narasumber memprioritaskan pembahasan SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali serta sosialisasi PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  di Pengadilan dan PERMA No. 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber.

FOTO KEGIATAN


19 Februari 2014

Diklat Hakim Perkara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Balitbang Diklat Kumdil MARI - Pendidikan dan Pelatihan Hakim Perkara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, akan dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 15 Maret 2014 di Pusdiklat Mahkamah Agung R.I., Megamendung - Bogor. Informasi selengkapnya, unduh surat pemanggilan peserta.


18 Februari 2014

Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2014 : Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Untuk digunakan sebagai pedoman bagi Peradilan Tata Usaha Negara, silakan unduh Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dibawah ini :

Unduh Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2014


14 Februari 2014

Rapat Koordinasi Ditjen Badilmiltun dengan Pengadilan Tinggi TUN Tahun 2014

Jakarta - Ditjen Badilmiltun bersama para Ketua serta Pansek pada Pengadilan Tinggi TUN se-Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi padatanggal 5 - 7 Februari 2014 di Batam. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Kamar TUN MA RI, H. Imam Subechi, SH, MH. Rapat tersebut diagendakan untuk membahas rencana pembentukan pengadilan tinggi dan pengadilan tata usaha baru sekaligus membahas penyerapan anggaran tahun 2013 serta pelaksanaan anggaran tahun 2014.


Tak ingin membuang kesempatan yang ada, maka pada rangkaian kegiatan rapat koordinasi tersebut dimanfaatkan juga untuk melaksanakan pelatihan (TOT) kepada para admin/operator SIADPTUN maupun SIMPEG dari Pengadilan Tinggi TUN. Untuk memberikan materi dalam kegiatan pelatihan tersebut, Ditjen Badilmiltun mengundang narasumber Ervan Wiravan, SE, MH dari pihak konsultan IT. Kegiatan pelatihan ini diberikan dengan tujuan agar para admin/operator tersebut dapat membantu memberikan tutorial kepada satker-satker pengadilan tingkat pertama, karena pada tahun 2014 ini setiap Pengadilan Tinggi TUN dihimbau untuk mengadakan bimbingan teknis dengan materi pelatihan SIADPTUN dan SIMPEG untuk pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukumnya. (ns)


04 Februari 2014

Pendidikan dan Pelatihan Hakim Pemilu Legislatif 2014

Balitbang Diklat Kumdil MARI - Pendidikan dan Pelatihan Hakim Perkara Pemilu Legislatif  Hakim Tingkat Pertama dan Banding Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 15 Februari 2014 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung - Bogor. informasi selengkapnya unduh surat pemanggilan peserta



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1774
mod_vvisit_counterYesterday1502
mod_vvisit_counterThis week3276
mod_vvisit_counterAll days6711339

We have: 77 guests, 1 bots online
Your IP: 54.198.111.185
 , 
Today: Jul 16, 2018

peraturan-button