1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF Array Cetak Array E-mail

Ditulis oleh Reza 30 November 2016

Rapat Evaluasi Kegiatan Ditjen Badilmiltun Tahun 2016

evaluasi kegiatan Jakarta - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016. Evaluasi Kegiatan berlangsung sehubungan akan berakhirnya akhir tahun 2016. Dalam perencanaan harus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, agar apa yang telah direncanakan sesuai dengan yang ditentukan. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses perencanaan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004 pasal 31 antara lain perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI pada hari Selasa 29 November 2016. Diikuti oleh seluruh pegawai Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI., dan pada akhir acara kegiatan disediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis dari dinas kesehatan. Antara lain cek tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan asam urat.

Hasil evaluasi kegiatan yang diharapkan dapat mengukur sejauh mana hasil yang dicapai dapat memenuhi unsur-unsur dalam penyerapan anggaran, efektiftas dan manfaat bagi penyelenggara serta peserta kegiatan. (rjp)



29 November 2016

Monitoring dan Evaluasi Bintek Hakim PERATUN

Jakarta - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Binganismin Peratun), Ditjen Badimiltun menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) ke PTTUN Makassar, PTUN Makassar, dan PTUN Manado (21 s.d. 24/11/2016), atas dukungan EU-UNDP projek Sustain. Monev berlangsung sehubungan telah selesainya putaran pertama bimbingan teknis (bintek)/continuing judicial education seluruh hakim peratun.

Tim monev terdiri dari Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Direktur Binganismin Peratun, Sri Agustin Sumarningrum, S.H., M.M. kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis, dan Bobby Rachman, S.H., LLM dari Sustain. Tim melakukan wawancara dengan Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan staf. Selain para responden mengisi kuisoner.

Harapan hasil monev dapat mengukur sejauh mana para peserta bintek memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam praktek di peradilan. Selain itu, sebagai bahan evaluasi perbaikan pelaksanaan bintek selanjutnya. Para tenaga teknis dilibatkan pula memberi masukan materi apa yang diperlukan dalam penyusunan materi bintek masa mendatang.

Pelaksanaan bintek harus dipersiapkan dengan matang baik menyangkut materi, pemateri, pemanggilan peserta, waktu dan tempat pelaksanaannya. Untuk itu perlu disusun peta jalan (road map) 5 lima tahun ke depan, supaya berkesinambungan. Tenaga teknis secara bertahap terus-menerus ditingkatkan pengetahuan dan kemahirannya dalam melaksanakan tugas.

Monev kali ini merupakan monev bintek terakhir di tahun 2016. Sebelumnya untuk Wilayah PTTUN Surabaya : PTUN Kupang, PTUN Surabaya dan PTTUN Surabaya. Wilayah PTTUN Jakarta : PTUN Pontianak, PTUN Jakarta dan PTTUN Jakarta. Wilayah PTTUN Medan : PTUN Banda Aceh, PTUN Medan dan PTTUN Medan. (ymw/ns)


23 November 2016

Pembinaan Ketua Kamar Tata Usaha Negara di Lingkungan PERATUN Medan

Jakarta - Ketua kamar tata usaha negara (TUN) Mahkamah Agung RI, Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum, bersama Hakim Agung Is Sudaryono, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badimiltun Mayjen. TNI. Mulyono, S.H., S.Ip, M.H., Sekretaris Ditjen Jeanny HV  Hutauruk, S.E.,Ak., M.M. dan Direktur Binganismin Peratun Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. melakukan pembinaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Medan (10 dan 11/11/2016). Turut serta tim dari ditjen Badimiltun Suraji, S.H. Ka. Sub.bag. Mutasi dan Paino, S.H.,M.H. kasubag umum kepegawaian. Peserta pembinaan terdiri dari unsur pimpinan, tenaga teknis (hakim, panitera, jurusita), sekretaris, staf kepaniteran dan kesekretariatan di lingkungan Peratun Medan.

Ketua Kamar TUN menyampaikan kehadiran Perma No. 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, memberikan kewenangan pada PTTUN mengadili sengketa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Makamah Agung mengenai sengketa pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Kekhusususan waktu penyelesaian di PTTUN yang hanya maksimal 15 hari kerja, perlu kesiapan aparat peradilan TUN untuk melaksanakannya. Selain itu pula, Ketua Kamar TUN menegaskan dalam bekerja merupakan ibadah, aparatur peratun harus berkerja secara ikhlas.

Dirjen Badimiltun menyampaikan Perma No. 7, 8 dan 9 tahun 2016 yang merupakan pedoman kerja apartur pengadilan. Perilaku yang bertentangan dengan kode etik harus dihindarkan baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Dalam pembinaan Ketua Kamar TUN berkesempatan meresmikan mushola As-Sallam di PTUN Medan. Irhamto, S.H. Wakil Ketua PTUN Medan selaku Ketua pembangunan mushola menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan mushola As-Sallam. Hadir pula dalam persemian mushola tersebut, pimpinan pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan.(ymw/ns)


Ditulis oleh @x_cisadane 23 November 2016

Rapat Dalam Rangka Laporan Tahunan 2016

Jakarta – Selasa 22 November 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Ditjen Badilmiltun Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 9 Jl. Jend Ahmad Yani Kav. 58 pukul 09.00 WIB dilaksanakan rapat dalam rangka Laporan Tahunan 2016. Dalam rapat ini, Ditjen Badilmiltun mengundang 2 (dua) narasumber yaitu Bapak Mangaraja Hutagaol, MM., Ak (Kasubdit Penegakan Hukum Setlemtertina Deputi Bid Polhukam PMK BPKP) dan Bapak Dodo Surganda, S.H., M.Pd (Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Rapat dibuka oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Tata Cara Penyusunan Laporan Tahunan oleh Bapak Mangaraja Hutagaol, MM., Ak, sebagaimana diketahui Laporan Tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun. Pada praktiknya, LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang harus diterbitkan oleh instansi pemerintah. Adapun narasumber (Bapak Mangaraja Hutagaol, MM., Ak) juga menjelaskan mengenai kerangka dalam penyusunan Laporan Tahunan. 

Kemudian pada sesi kedua Bapak Dodo Surganda, S.H., M.Pd menyampaikan pembahasan mengenai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tertanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung (Dr. Drs. H. Aco Nur, M.H.). Dalam paparannya, narasumber (Bapak Dodo Surganda, S.H., M.Pd) membahas mengenai Outline Laporan Tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh Unit Kerja tingkat Eselon I. Dalam rapat ini, diperkenalkan juga metode penyusunan Laporan Tahunan (Laptah Online) oleh Raden Junida Hasta Kusumah S.H.I., M.H. (selaku Kasubbag Kelembagaan dan Pelaporan Setditjen Badilmiltun) yang juga merupakan implementasi dari Proyek Perubahan Ibu Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M (Sesditjen Badilmiltun). Dengan adanya metode penyusunan Laporan Tahunan secara online, memungkinkan kolaborasi antar unit kerja Eselon II untuk menyusun sebuah Laporan Tahunan yang berkualitas (memiliki data yang akurat, tepat waktu dan termutakhir/update). Selain itu dengan diimplementasikannya Laporan Tahunan secara online dapat mempersingkat waktu dalam pengumpulan data maupun penyusunan.


19 November 2016

Revisi Pola Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2016

Jakarta – Senin hingga Jumat, 14-18 November 2016 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan Revisi Pola Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2016.  Kegiatan tersebuat dilaksanakan di Ruang Rapat Besar Sekretariat Ditjen Badilmiltun, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Lantai 9. Pembukaan dibuka secara resmi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan sambutan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Dalam pengarahannya, Direktur mengatakan harapannya agar kegiatan ini dapat menghasilkan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang bermanfaat sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan diikuti oleh Dr. Istiwibowo, S.H., M.H. (Ketua PTTUN Jakarta), H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. (Ketua PTUN Jakarta), Wahidin, S.H., M.M. (Panitera PTUN Jakarta), Didik Hari Wasito, S.H., M.H. (Panitera PTUN Serang), serta beberapa Pejabat Struktural Direktorat  Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara sebgai Tim Perumus. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah A. Syaifullah, S.H. (Hakim Tinggi Pengawasan), Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H. (Kepala Biro Kepegawaian BUA MA.RI.), Drs. Bahrin Lubis, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).

Dalam rapat dibahas bagaimana menentukan perumusan yang tepat dalam hal penempatan tenaga teknis kepaniteraan yang ideal berdasarkan jumlah beban kerja pada satker pengadilan kemudian me-review dan merevisi draf Pola Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dibuat sebelumnya.  Akhirnya pada Jumat, 18 November 2016, hasil rumusan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha. (ns/metty)


Ditulis oleh administrator 16 November 2016

Hasil Rapat TPM Panitera Peradilan Militer November 2016

Berdasarkan Hasil Rapat TPM Panitera Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016, diumumkan nama-nama Panitera Peradilan Militer yang mendapatkan promosi/mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Panitera Peradilan Militer 2016



Ditulis oleh @x_cisadane 14 November 2016

SK Ditjen Badilmiltun Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Badilmiltun

Jakarta - ditjenmiltun.net. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan yang dicapai melalui sasaran strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabiitas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2014-2019  dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Berikut disampaikan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2016. 

Dapat diunduh melalui tautan berikut :  http://ditjenmiltun.net/sk_reviu_iku_miltun.pdf


Ditulis oleh @x_cisadane 09 November 2016

Sosialisasi Etika Pegawai di Lingkungan Ditjen Badilmiltun

Jakarta - Rabu, 9 November 2016 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 11 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur  telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Etika Pegawai di Lingkungan Ditjen Badilmiltun. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV beserta seluruh staff dan pramubhakti. Adapun tema kegiatan ini adalah "Nilai-nilai Dasar Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI yang Transparan, Akuntabel, Mandiri, Berintegritas, Professional dan Religius menuju Reformasi Birokrasi". Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Ditjen Badilmiltun, Bapak Mahjum, S.H., M.H. kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Dalam sambutannya Sekretaris Ditjen Badilmiltun menyampaikan bahwa Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Etika Pegawai ini adalah untuk dapat menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI yang mempunyai nilai-nilai dasar aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI yang transparan, akuntabel, mandiri, berintegritas, professional dan religius. 

Dalam kegiatan ini Ditjen Badilmiltun mengundang beberapa narasumber, seperti Dra. Ratna Tianti Ernawati, M.Psi (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP), Drs. Haryomo Dwi Putranto M.Hum (Direktur Peraturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara), dan Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI). Pada sesi pertama Dra. Ratna Tianti Ernawati, M.Psi (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP) menyampaikan materi tentang Penerapan Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dimana tujuan disusunnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai upaya dalam meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara. Prinsip dasar Undang-undang Aparatur Sipil Negara seperti disampaikan oleh Dra. Ratna Tianti Ernawati, M.Psi (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP) merupakan pengembangan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan bercirikan sebagai berikut, yakni seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward dan punishment berbasiskan kinerja, manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, serta melindungi pegawai dari intervensi politik.

Kemudian pada sesi kedua Drs. Haryomo Dwi Putranto M.Hum (Direktur Peraturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara) menyampaikan materi mengenai Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui Pendekatan Peraturan KepegawaianDrs. Haryomo Dwi Putranto M.Hum menegaskan bahwa disiplin PNS pada hakekatnya adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perudangan dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin sebaiknya dimulai dari atas yaitu dengan memberikan contoh dan tauladan dari atasannya, serta sebaiknya disiplin berasal dari dalam diri PNS, bukan karena karena adanya faktor tekanan atau ancaman, tetapi lahir dari rasa sadar dan insyaf, serta didukung motivasi yang tinggi dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat empat faktor yang perlu diperha-tikan dalam menumbuhkan disiplin PNS yaitu : faktor kesadaran, faktor keteladanan, faktor penegakan peraturan dan faktor motivasi. Selanjutnya Drs. Haryomo Dwi Putranto M.Hum memaparkan lebih dalam mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Setelah itu pada sesi keempat Ibu Widiyanti., S.H., M.H. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Badilmiltun) memaparkan mengenai Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Badilmiltun. Dan kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) yang menyampaikan materi mengenai Disiplin Kerja Aparatur Pengadilan. Disiplin PNS pada lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sejatinya telah diatur melalui SK KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, SK KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Peubahan Pertama Keputusan MA Nomor 071/KMA/SK/V/2008, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Ahung Republik Indoneia Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Kemudian PERMA Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Displin Hakim pada  Mahakamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 

Pada bagian penghujung kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mayjen TNI Mulyono S.H .,S.IP., M.H. dan acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Bapak H. Ishaka S.H., M.H. (Kasie Mutasi Hakim Direktorat Binganismintun Ditjen Badilmiltun). 


09 November 2016

Pengumuman Hasil Kelulusan Fit & Proper Test Calon Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama PeradilanTata Usaha Negara

Jakarta - Rabu, 9 November 2016 pukul 15.30 WIB telah dilaksanakan Rapat Tim Penguji Fit & Proper Test Calon Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara. Dari hasil rapat diputuskan bahwa sebanyak 6 Peserta Calon Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan 12 Peserta Calon Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan LULUS. Keterangan lebih lengkap silakan unduh surat dibawah ini: (ns)

*Nama-Nama Peserta Yang Lulus


09 November 2016

Fit & Proper Test Calon Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta - Selasa, 8 November 2016, setelah sehari sebelumnya dilaksanakan fit & proper  test jabaran panitera untuk pengadilan tingkat banding tata usaha negara, dilanjutkan dengan fit & proper test untuk jabatan panitera pengadilan tigkat pertamanya. Tes dibagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama dilaksanakan tanggal 8 November 2016 dan gelombang kedua dilaksanakan 9 November 2016. Sebanyak 17 orang wakil panitera dipanggil untuk megikuti tes tersebut, mereka adalah Ibrahim, SH (PTUN Yogyakarta), Kustiman, SH (PTUN Serang), Andi Mappanyuki, SH (PTUN Makassar), Ampra Gustono, SH, MH (PTUN Bandar Lampung), Yusron Ibrahim, SH (PTUN Palangkaraya), Muhammad, SH (PTUN Bandung), Ni Nyoman Mirawati, SH (Denpasar), Eniwar, SH (PTUN Padang), Hermin Etty Susilwati (PTUN Jayapura), Suwarna, SH, MH (PTUN Samarinda), Teuku Maimun, SH (PTUN Banda Aceh), Semuel Pettypeilohy, SSos, SH (PTUN Ambon), Agustin, SH, MH (PTUN Pekanbaru), Suhendra, SH (PTUN Bengkulu), Amir Fahrudin, SH (PTUN Pontianak), Didi Sunardi, SH, MH (PTUN Jakarta), dan Suyatno, SH (PTUN Tanjungpinang).

Tes dimulai pukul 09.00 WIB dengan para penguji serta tema materi uji yang sama dengan fit & proper test untuk jabatan panitera pengadilan tingkat banding tata usaha negara. Adapun metode pengujian yang dilakukan adalah wawancara dan praktek. (ns)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • a ucapan selamat doktor.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6664
mod_vvisit_counterYesterday6681
mod_vvisit_counterThis week19201
mod_vvisit_counterAll days4346490

We have: 85 guests, 2 bots online
Your IP: 54.197.74.137
 , 
Today: Mar 28, 2017

peraturan-button