1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11 Juli 2018

Pengumuman Hasil Akreditasi di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2018

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Pleno Hasil Akreditasi di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat pleno dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer dan juga Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara serta semua anggota Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM). Dalam Rapat Pleno Hasil Akreditasi tersebut disampaikan hasil penilaian kegiatan Akreditasi.

Hasil Rapat Pleno memutuskan, mengesahkan nilai akreditasi setiap satker. Berikut disampaikan peringkat hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer Tahun 2018 :

Berita Acara Akreditasi Tahun 2018


11 Juli 2018

Pengumuman Hasil Akreditasi di lingkungan Peradilan TUN Tahun 2018

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Pleno Hasil Akreditasi di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat pleno dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer dan juga Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara serta semua anggota Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM). Dalam Rapat Pleno Hasil Akreditasi tersebut disampaikan hasil penilaian kegiatan Akreditasi.

Hasil Rapat Pleno memutuskan, mengesahkan nilai akreditasi setiap satker. Berikut disampaikan peringkat hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018 :

Daftar Hasil Penilaian Akreditasi Tahun 2018


10 Juli 2018

Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) dan Kaitannya dengan Peradilan di Indonesia 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) adalah salah satu faktor penentu dalam kelancaran layanan administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sebut saja misalnya layanan perpajakan yang terwujud dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. Demi mewujudkan kemudahan dalam berusaha bagi para wajib pajak, Direktorat Jederal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistemnya agar administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih sederhana dan modern, yaitu dengan mewajibkan pelaporan pajak secara online, atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-Filing. Lantas, bagaimana dengan dunia Peradilan? Apa kaitannya kemudahan dalam berusaha dengan dunia Peradilan di Indonesia? Sejauh mana upaya Mahkamah Agung? Silahkan disimak dalam artikel berikut. 

Sebelum membahas korelasi antara kemudahan dalam berusaha dengan dunia Peradilan di Indonesia, alangkah baiknya memahami terlebih dahulu apa itu Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business)? Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) ialah sebuah indeks yang dikaji oleh Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan Pemerintah. Dengan adanya Ease of Doing Business, Pemerintah dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Bank Dunia per tanggal 30 Oktober 2017, peringkat Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) Negara Indonesia beranjak dari urutan 91 ke urutan 72. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi (tahun 2016) untuk meningkatkan Peringkat Kemudahan dalam berusaha ke urutan 40.

Ada 10 (sepuluh) parameter/indikator yang diukur dalam Ease of Doing Business, namun 2 (dua) diantaranya memiliki relasi dengan dunia Peradilan di Indonesia, yaitu Penegakan Kontrak (enforcing contractdan Penanganan Perkara Kepailitan (resolving insolvency). 2 (dua) parameter/indikator ini erat kaitannya dengan Pengadilan Niaga. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


10 Juli 2018

Inilah Pengadilan yang Menjadi Pilot Project Implementasi Aplikasi e-Court 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya siap menyambut kehadiran Aplikasi e-Court. Peresmian Aplikasi e-Court dijadwalkan bersamaan dengan Kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung di Balikpapan dalam waktu dekat ini. Bagi yang belum berkenalan dengan Aplikasi e-Court, silahkan baca sejenak 2 (dua) buah artikel berikut : klik di sini dan di juga di sini. Seperti yang telah dimuat dalam artikel mengenai e-Court tersebut dan Merujuk kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, diketahui inilah 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara yang dipilih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Proyek Percontohan (Pilot Project) Aplikasi e-Court

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 
  5. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
  6. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang 

Dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tersebut, ditetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama yang dipilih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Proyek Percontohan (Pilot Project) Aplikasi e-Court

Penting untuk diketahui, Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam tahap awal implementasi Aplikasi e-Court ini akan dikhususkan kepada kalangan Advokat, dan dapat dipastikan Aplikasi e-Court ini akan memanjakan para advokat yang sudah memiliki legalitas seperti disumpah dan sudah divalidasi oleh tiap-tiap lembaga advokasi. Tentunya bagi para advokat yang ingin mencicipi Aplikasi e-Court ini wajib memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya ialah mengunggah Berita Acara (BA) penyumpahan advokat, Mengapa Demikian? Karena, seorang pejabat termasuk profesi advokat sebelum menjalankan tugas sudah seharusnya mengucapkan sumpah jabatan terlebih dahulu menurut ketentuan perundang-undangan. Ibarat sambil menyelam minum air, terkait dengan pengunggahan Berkas Berita Acara (BA) Sumpah Advokat dalam Aplikasi e-Court ini pun akan membantu Mahkamah Agung dalam mendata setiap advokat.

Hadirnya Aplikasi e-Court juga digadang-gadang akan memangkas waktu dan biaya panjar perkara perdata menjadi lebih transparan. Dengan berbekal perangkat yang terhubung dengan jaringan internet, para pihak (yang dalam hal ini ialah advokat) dapat melakukan pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan dengan mengisi formulir yang terdapat di dalam Aplikasi e-Court. Kemudian panggilan terhadap para pihak yang berperkara dapat menjadi lebih efisien (metode panggilan dilakukan melalui email). Sedangkan, besaran biaya panjar bisa di ketahui secara langsung dan transparan. Dengan demikian asas peradilan yang sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan dapat diwujudkan dengan hadirnya Aplikasi e-Court ini. 

Layanan berbasis elektronik dalam Aplikasi e-Court ini terdiri dari 3 (tiga) jenis modul/layanan, yaitu E-Filling adalah pengiriman berkas digital (PDF/Scan) kemudian E-Payment adalah pembayaran biaya pendaftaran perkara melalui transfer langsung ke Bank dengan mengguakan metode Virtual Account, dan berikutnya adalah E-Summons yang merupakan sistem panggilan secara elektronik sesuai dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat. Kedepannya, dalam pemanggilan secara elektronik dapat digunakan untuk penerimaan, permohonan/gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lantas bagiamana dengan proses pembuktian? Proses pembuktian masih harus dilakukan secara konvensional atau manual, tentunya melalui persidangan langsung dihadapan hakim. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/ecourt_SK_SEKMA_305_SEK_SK_VII_2018.pdf

(@x_cisadane)


10 Juli 2018

Pemberitahuan Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Beregu tahun 2018 dan Kongres PTWP Ke-XVII 

Diberitahukan kepada seluruh Pengurus Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) daerah di seluruh Indonesia bahwa Pengurus PTWP Pusat akan menyelenggarakan Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-XVIII dan Kongres PTWP ke-XVII. Adapun pemberitahuannya terlampir dalam Surat Pemberitahuan di bawah ini. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/05_pp_ptwp_vii_18.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Pelatihan English Class di Lingkungan Ditjen Badilmiltun (Pertemuan Pertama) 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada bidang kecakapan dalam penggunaan bahasa asing, maka pada Hari Jumat Pukul 15.00 WIB diselenggarakan Pelatihan English Class untuk Pertemuan Pertama. Kegiatan yang dihelat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh Jeanny H.V Hutauruk, S.E., M.M., Ak., CA (selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan dipandu oleh Sdri. Quinta. Dalam pertemuan pertama Pelatihan English Class ini dihadiri oleh Staff dan Honorer di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Undangan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu periode tahun anggaran 2018, yang selanjutnya akan dilaksanakan Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu, pada : 

  • Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juli 2018 
  • Pukul : 14.00 WITA s/d Selesai 
  • Tempat : Borneo Grand Ballroom Hotel Novotel, Jalan Brigjen Ery Suparjan No. 2, Balikpapan, Kalimantan Timur 
  • Acara : Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/823_djmt_b_7_2018.pdf

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Mahkamah Agung Tegaskan Pembuatan Surat Keterangan Bagi Calon Legislatif (Caleg) Gratis 

Menyikapi banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para Calon Anggota Legislatif (Caleg) ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer sebagai syarat formil para calon, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Tanggal 4 Juli 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, S.H., M.S. saat melakukan konferensi pers dengan media cetak dan online pada Jum'at (6/7) di ruang Media Centre Harifin A Tumpa, Mahkamah Agung. Abdullah menegaskan bahwa dengan terbitanya SEMA No 2 Tahun 2018 ini seluruh Peradilan Umum dan Peradilan Militer tidak dibenarkan memungut biaya apapun termasuk PNBP kepada para pemohon surat keterangan. Surat keterangan tersebut di antaranya permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta surat keterangan yang disyaratkan untuk menduduki jabatan publik dan jabatan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk Calon Anggota Legislatif. 

Sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. Dikarenakan banyaknya pertanyaan dari Peradilan Umum maupun Peradilan Militer terkait pedoman pelaksanaan pembuatan surat keterangan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka tahun ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. 

Kebijakan tidak dibebankannya biaya apapun kepada para Pemohon dalam membuat Surat Keterangan sebagaimana diatur dalam Angka 4 SEMA No. 2 Tahun 2018 ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan Huruf e Angka 12 Lampiran Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Diharapkan dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 ini dapat memberikan kejelasan kepada Peradilan Umum dan Peradilan Militer untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Download di sini SEMA No. 2 Tahun 2018 : http://www.ditjenmiltun.net/SEMA_02_2018.pdf

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Oktober 2018, Mahkamah Agung Akan Integrasikan Aplikasi SIKEP 


Untuk mengoptimalkan peranan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Aplikasi Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan (SISDIKLAT) serta Aplikasi-aplikasi Promosi dan Mutasi yang dimiliki oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum dihadapan peserta rapat validasi bisnis proses SIKEP di Malang (5-6/07/2018). Menurut Pudjoharsoyo, pengintegrasian ini dilakukan agar SIKEP dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait dengan manajemen Sumber Daya Manusia. 

Salah satu contohnya, lanjut Pudjoharsoyo, adalah pengambilan keputusan mengenai promosi dan mutasi, baik yang bersifat reguler maupun mendesak, seperti pengisian jabatan pimpinan pengadilan yang lowong karena pejabat sebelumnya harus mengisi jabatan lain karena lelang jabatan. "Jika dalam proses pengambilan keputusan mutasi sudah tersedia database calon-calon yang akan mengisi jabatan pimpinan pengadilan dan didukung oleh data SIWAS dan SISDIKLAT, maka pimpinan dengan mudah mengetahui riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan dan pelatihan serta catatan disiplin yang bersangkutan.", Ujar Pudjoharsoyo. 

Ditargetkan Beroperasi Oktober 

Aplikasi SIKEP terintegrasi ini sendiri ditargetkan sudah mulai dioperasionalkan pada bulan Oktober 2018. Momen ini bertepatan dengan akan dilaksanakannya rapat pleno kamar pada bulan November 2018. "Karena kesekretariatan sebagai supporting unit akan dilibatkan dalam rapat plena kamar, diharapkan sebulan sebelumnya aplikasi ini sudah selesai dan diujicobakan agar dapat diajukan kepada pimpinan dalam rapat pleno kamar", ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Karena itu, Pudjoharsoyo meminta komitmen seluruh pemangku kepentingan agar proses bisnis yang telah disepakati dan final ini dapat dilaksanakan, sehingga dapat diimplementasikan oleh tim pengembang ke dalam aplikasi secara tepat waktu. Selanjutnya, Aplikasi SIKEP terintegrasi ini juga akan dimasukkan dalam wadah Command Center yang akan diluncurkan Mahkamah Agung pada Oktober mendatang. 

Validasi Proses Bisnis 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian, Jumadi, S.H., M.H. melaporkan bahwa pertemuan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk saling tukar menukar informasi mengenai implementasi aplikasi di masing-masing eselon satu. "Tukar menukar informasi ini penting sebagai langkah awal dalam membuka akses terhadap informasi yang diperlukan untuk proses integrasi", Ujar Jumadi menjelaskan. Selain itu, lanjut Jumadi, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melakukan validasi terhadap proses bisnis yang telah disepakati dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Bandung dan Padang. 

Pertemuan yang didampingi oleh Proyek UNDP SUSTAIN yang didanai oleh Uni Eropa itu dihadiri oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Ortala, Perwakilan dari Badan Pengawasan, Perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Tim pengembang SIKEP. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Pengumuman Pelatihan English Class di Lingkungan Ditjen Badilmiltun (Pertemuan Pertama) 

Sehubungan dengan akan diadakannya Pelatihan English Class bagi seluruh Pejabat, Staff dan Honorer di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini disampaikan Jadwal Pelatihan English Class (Pertemuan Pertama) sebagai berikut : 

  • Hari : Jumat
  • Tanggal : 06 Juli 2018 
  • Pukul : 15.00 WIB s/d 16.00 WIB 
  • Tempat : Ruang Rapat Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat MA RI, Jl Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/820_djmt.1_b7_2018.pdf

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2361
mod_vvisit_counterYesterday3596
mod_vvisit_counterThis week15063
mod_vvisit_counterAll days6871682

We have: 223 guests, 3 bots online
Your IP: 54.196.13.210
 , 
Today: Sep 26, 2018

peraturan-button