1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

26 Desember 2018

Refleksi Akhir Tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Sehubungan dengan acara Refleksi Akhir Tahun 2018 Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung akan menyampaikan capaian kinerja tahun 2018, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 10.00 WIB bertempat di Tower Lantai II Gedung Mahkamah Agung. Diminta kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk mengikuti acara tersebut dengan menyaksikan siaran langsung melalui kanal Mahkamah Agung Republik Indonesia via URL https://www.youtube.com/c/MahkamahAgungRepublikIndonesia

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2018 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Edaran_SEKMA_11_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Desember 2018

Penunjukkan Counterpart dan Responden dalam Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 6 Desember 2018 terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo menghimbau kepada Panitera Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan, Para Direktur Jenderal Badan Peradilan serta Kepala Balitbang Diklat Kumdil pada Mahkamah Agung untuk menetapkan satu pejabat Struktural Eselon III dan satu staf dari masing-masing Eselon II sebagai Counterpart, menetapkan seluruh pejabat Struktural dan maksimal dua staf dari masing-masing eselon IV atau Fungsional sebagai Responden. Data tersebut dikirimkan melalui email ke Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat 26 Desember 2018. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung.  

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1576_SEK_OT01_3_12_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Desember 2018

Kedudukan Hakim Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 

Hakim menurut teori trias politika ada dalam kekuasaan kehakiman yang kekuasaannya terpisah (penulis: pembagian) dari kekuasaan eksekutif/kekuasaan pemerintah baik secara tugas maupun secara organisasi. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan di Indonesia, kekuasaan ini sering disebut sebagai kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. 

Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian ketentuan dalam pasal tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 31 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

Selain UU Kekuasaan Kehakiman peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kedudukan hakim ditempatkan pula sebagai Penyelenggara Negara. Selain itu pada ketentuan yang lain juga memperkuat kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara, dimana “Pejabat Negara terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketau Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan”. Selanjutnya bagaimana dan seperti apa mengenai kedudukan Hakim Militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, berikut pembahasannya. 

Klik di sini untuk membaca artikel selengkapnya 

Artikel ini ditulis oleh : Letkol Chk Parluhutan Sagala, S.H., M.H. dan Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H. 

Artikel ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer III-17 Manado


20 Desember 2018

Dispensasi Pengajuan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa tahun anggaran yang lalu 

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-9430/PB/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Dispensasi Pengajuan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa tahun anggaran yang Lalu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Joko Upoyo Pribadi meminta kepada satuan kerja yang mendapat penerimaan hibah dalam bentuk barang/jasa tahun anggaran yang lalu untuk segera disusulkan pengajuan nomor register dan persetujuan MPHL. Berikut terlampir surat dan lampirannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1325_BUA1_OT01_1_12_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Desember 2018

Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa 

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 842/SEK/SK/XII/2018 tentang penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Mahkamah Agung, bersama ini dilampirkan SK Sekretaris Mahkamah Agung terkait hal tersebut dan Surat Kepala UKPBJ terkait Pembentukan Pokja Pemilihan pengadaan Barang dan Jasa. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Desember 2018

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2019 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1562/SEK/KU.01/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahka mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1565_SEK_KU01_XII_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Desember 2018

Undangan Evaluasi Akhir Tahun di Lingkungan Ditjen Badilmiltun 

Sehubungan akan diselenggarakannya Evaluasi Akhir tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pejabat dan Seluruh Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, maka dengan ini diharapkan kehadirannya pada : 

Hari : Jumat 

Tanggal : 21 Desember 2018 

Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai 

Tempat : Ruang Serbaguna Lantai 12 No Ruang 1206, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, dimohon kehadirannya tepat pada waktunya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Undangan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Undangan_Evaluasi_Kegiatan_Th2018_DitjenMiltun.pdf

(@x_cisadane)


18 Desember 2018

Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi ke Dalam Aplikasi SIKEP MA RI 

Sehubungan dengan acara Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2018 bertempat di Balairum Gedung Mahkamah Agung, maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan untuk menyaksikan acara tersebut melalui channel mahkamahagunglive, https://www.youtube.com/c/MahkamahAgungRepublikIndonesia

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Edaran_SEKMA_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 Desember 2018

Pendataan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja seluruh Wilayah Indonesia 

Dalam rangka tertib administrasi untuk perencanaan anggaran tahun yang akan datang, bersama ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya untuk melakukan pendataan tenaga honorer, untuk lebih lanjutnya kami lampirkan surat Sekretaris Mahkamah Agung sebagai berikut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pendataan_tenaga_honorer2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


14 Desember 2018

Batas Waktu Pengisian Rencana Umum Pengadaan menggunakan Aplikasi SIRUP versi 2.3 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Versi 2.3 paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember 2018 melalui https://sirup.lkpp.go.id/sirup  setelah diterimanya Pagu Alokasi Anggaran tahun anggaran 2019, jika belum menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka satuan kerja tidak dapat melakukan proses lelang pengadaan barang/jasa menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3. 

Bagi Satuan Kerja yang akan mengupdate data Kuasa Pengguna Anggaran dan Satuan Kerja baru bisa mengirimkan datanya melalui email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday192
mod_vvisit_counterYesterday1985
mod_vvisit_counterThis week192
mod_vvisit_counterAll days7363226

We have: 159 guests, 5 bots online
Your IP: 54.82.99.169
 , 
Today: Mar 24, 2019

peraturan-button