1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh SBD 11 Januari 2011

Pengembalian Uang Negara

MA: Putusan Pengadilan Kembalikan Uang Negara Rp10 Triliun

MA: Putusan Pengadilan Kembalikan Uang Negara Rp10 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan sepanjang 2010 pihaknya dalam putusannya telah mengembalikan uang negara mencapai Rp9,43 trilliun.

"Beberapa putusan perkara yang menguntungkan negara sedikitnya Rp10 triliun," kata Harifin, saat konferensi akhir tahun di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan beberapa kasus putusan perkara perdata Departemen Keuangan melawan Tommy Soeharto dimana negara mendapatkan Rp1,3 trilliun.

Selain itu ada putusan perkara Supersemar melawan pemerintah (Departemen Keuangan), negara berhasil mendapatkan 315 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 trilliun.

Harifin juga menyebut denda perkara korupsi yang mencapai Rp68 milliar dserta uang pengganti perkara korupsi Rp5,948 triliun.

"Ini belum termasuk denda dalam perkara ilegal logging, narkoba, tindak pidana anak dan lain-lainnya," kata Harifin.

Dalam tahun ini MK telah mencatat perkara yang masuk mencapai 13.311 atau naik 8 persen dibanding 2009 sebanyak 12.540 perkara.

Sedangkan perkara yang diputus MA sepanjang 2010 mencapai 13.624 perkara atau naik 10 persen dibanding 2009 sebanyak 12.541 perkara.

"Ini merupakan rekor tertinggi kedua setelah pada 2008 yang telah memutus 13.800 perkara," ungkapnya.

Harifin juga mengungkapkan bahwa dalam hal pengawasan, sepanjang 2010 MA mencatat 107 hakim melakukan pelanggaran.

Hukuman disiplin yang dijauhkan dalam tiga klasifikasi, yakni hukuman berat sebanyak 35 hakim, hukuman sedang 12 hakim dan hukuman ringan sebanyak 60 hakim.

"Hukuman berat diantaranya lima hakim dipecat karena terbukti melanggar. Dari lima orang itu, tiga diantaranya merupakan rekomedasi KY dan dua dari pengawasan internal," tambahnya.

Harifin mengakui ada kenaikan jumlah pelanggaran hakim dibanding tahun sebelumnya, sehingga pada 2011 pihaknya akan melakukan peningkatan pengawasan agar pelanggaran bisa ditekan.


Ditulis oleh SBD 05 Januari 2011

Putusan Kasasi Mantan Direktur Bank Jabar

MA Ringankan Hukuman Mantan Dirut Bank Jabar

MA Ringankan Hukuman Mantan Dirut Bank Jabar

Jakarta (ANTARA News) - Hukuman mantan Direktur Utama Bank Jabar, Umar Syariffuddin, dikurangi dari enam tahun kurungan menjadi lima tahun penjara setelah permohonan kasasinya dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Kasus yang menimpa mantan Dirut Bank Jabar itu terkait dugaan korupsi dana sejumlah cabang Bank Jabar dan suap terhadap pegawai pajak di Jakarta, Selasa.

Anggota majelis hakim perkara kasasi tersebut, Krisna Harahap, membenarkan permohonan kasasi mantan Dirut Bank Jabar yang dikabulkan MA.

"Denda terhadap mantan Dirut Jabar itu sebesar Rp200 juta dan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp8,8 miliar," katanya melalui siaran persnya.

Putusan itu dipimpin oleh Mansyur Kartayasa dengan hakim anggota Krisna Harahap, Leo Hutagalung, Sophian Martabaya dan Imam Harjadi.

Dua hakim memberi pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, yakni Krisna Harahap dan Leo Hutagalung.

Menurut Majelis Hakim Agung, mantan Direktur Utama Bank Jabar itu telah melanggar dua pasal sekaligus (concursus realis), yakni Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalihnya bahwa Bank Jabar butuh tambahan modal antara tahun 2002-2005, Umar memerintahkan kantor cabang Bank Jabar untuk menyetorkan dana yang kemudian ternyata digunakannya sendiri dan juga dibagi-bagi antara lain kepada bekas Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, sehingga kerugiaan negara mencapai Rp51,28 miliar.

Pengadilan Tipikor menghukum Umar tujuh tahun penjara ditambah keharusan membayar uang pengganti Rp19,8 miliar, kemudian di tingkat Banding hukumannya pidana penjara dikurangi menjadi enam tahun penjara, sedang hukuman uang pengganti tetap nilainya.

Sementara itu, hakim agung yang memmberikan pendapat berbeda, menyatakan antara lain menganggap penentuan nilai uang pengganti, bukan ranah berdasarkan undang-undang (judex juris).


Ditulis oleh SBD 04 Januari 2011

Penahanan Antasari Azhar

Antasari Azhar Dipindah Lagi ke LP Tangerang

Antasari Azhar Dipindah Lagi ke LP Tangerang

Jakarta (ANTARA News) - Setelah dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, mantan ketua KPK Antasari Azhar kembali dipindahkan ke LP Tangerang, Banten, hari ini.

Hal itu sesuai dengan permintaan Antasari, terdakwa kasus pembunuhan Direktur Rajawali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnaen, agar ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang.

"Permohonan itu sudah disetujui oleh Dirjen Lapas, dan saat ini tinggal teknis pemberangkatannya dari Lapas Cipinang," kata Ketua Lapas (Kalapas) Cipinang, Wayan Sukerta, kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Antasari dipindahkan penahanannya dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ke Lapas Cipinang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pemindahan itu terkait kejaksaan yang sudah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang tetap menghukumnya dengan 18 tahun penjara.

Terkait pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen.

Sementara dua terpidana lainnya, Sigid Haryo Wibisono dan Jerry Hermawan Lo, sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang sejak Jumat (31/12) dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.

Sedangkan mantan Kapolres Jaksel Williardi Wizar dipindahkan ke Lapas Cipinang, bersamaan pemindahan Antasari pada Senin (3/1) pagi.


Ditulis oleh SBD 03 Januari 2011

Eksekusi Antasari

Antasari ke Lapas Cipinang

Antasari ke Lapas Cipinang

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar dieksekusi lokasi penahanannya dari Rutan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, Senin sekitar pukul 09.10 WIB.

Saat eksekusi berlangsung, Antasari didampingi pengacara Juniver Girsang, beberapa personel Provost Polda Metro Jaya dan petugas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Petugas Kejari Jakarta Selatan membawa Antasari dengan menggunakan kendaraan warna coklat nomor polisi B-8921-WC dikawal mobil pengawal kepolisian dan satu unit kendaraan minibus B-8360-GK.

Antasari sempat mengatakan pihaknya akan berusaha menghormati seluruh proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan hingga putusan majelis hakim, termasuk ekskusi penahanan.

"Selama dua tahun saya jalani proses hukum ini," kata Antasari yang mengenakan kemeja biru putih itu.

Antasari juga menyatakan pihaknya tidak merasa dendam terhadap kasus yang menjerat dirinya itu.

Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan mengeksekusi penahanan Antasari setelah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Antasari Azhar dalam putusan kasasinya tetap dijatuhi kurungan 18 tahun atau memperkuat putusan dari pengadilan tingkat pertama dan banding, terkait pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen.

Pemindahan penahanan dilakukan pula terhadap terpidana lainnya, yakni mantan Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Williardi Wizar.

Sedangkan dua terpidana lainnya yakni Sigid Haryo Wibisono dan Jerry Hermawan Lo, sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang sejak Jumat (31/12) dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.

Pada tingkat kasasi untuk Sigid Haryo Wibisono tetap dijatuhi kurungan 15 tahun, dan Jerry Hermawan Lo dihukum lima tahun penjara.


Ditulis oleh SBD 31 Desember 2010

Pendalaman Konten

Dalam rangka penyegaran dan pengembangan teknologi informatika, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan penyegaran dan pendalaman Konten Situs Ditjen Badilmiltun. 

Read Article »


Ditulis oleh SBD 28 Desember 2010

Dipa Tahun 2011

Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2011

Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA)

 

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta gubernur dari seluruh Indonesia.

Penyerahan DIPA dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, pada pukul 10.00 WIB.

Menurut keterangan pers Kementerian Keuangan, penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 lebih awal dilaksanakan dibandingkan tahun-tahun anggaran lalu yang diserahkan oleh Presiden pada awal tahun berjalan.

Penyerahan DIPA di akhir tahun dimaksudkan agar sejak hari pertama tahun 2011, semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia telah siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja.

Faktor ketepatan waktu pencairan dana tersebut penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang.

Prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011 sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah" adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengguna DIPA terbesar pada 2011 adalah Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pertahanan.

APBN 2011 meningkat sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp1.104,9 triliun berasal dari pendapatan negara dan hibah.

Penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp850,3 triliun atau 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah.

Sedangkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan diperkirakan sebesar 12,1 persen dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp3,7 triliun.

Anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 92, persen dari tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDN yang akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pengelolaan dan pemanfaatn ABPN Tahun Anggaran 2011 secara maksimal pemerintah berharap perumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai 6,4 persen dengan laju inflasi 5,3 persen, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010.(*)


Ditulis oleh SBD 17 Desember 2010

Pembatasan Perkara Kasasi

MA Batasi Pengajuan Kasasi

MA Batasi Pengajuan Kasasi

Surabaya (ANTARA) - Mahkamah Agung (MA) berencana mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan kasasi, menyusul semakin menumpuknya berkas pengajuan kasasi.

"Kami sedang membahas pembatasan kasasi itu, karena sampai akhir tahun ini ada 13 ribu berkas perkara kasasi yang kami terima," kata Ketua MA Harifin A Tumpa di Surabaya, Jumat.

Pokok pembahasan persoalan itu, jelas dia, salah satunya tentang kriteria pembatasan perkara, apakah hanya sampai tingkat banding atau kasasi.

Ia mengakui bahwa banyak orang yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, terutama pihak yang kalah.

"Namun, kalau persoalan itu berlarut-larut tentu pihak yang menang yang menikmatinya. Dalam persoalan hukum, semua pihak harus dipertimbangkan," katanya usai meresmikan pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya itu.

Terkait banyaknya kasus korupsi, terutama yang melibatkan kepala daerah di Jawa Timur, yang diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama, Harifin menganggap masih belum berkekuatan hukum tetap.

"Meskipun demikian, menurut pandangan kami, putusan bebas itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nanti, dalam proses kasasi, kami akan melihat apakah pertimbangan majelis hakim itu dibenarkan atau tidak," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kimar Saragih Siadari, dalam kesempatan itu melaporkan bahwa pada 2009 perkara tipikor mencapai 84 perkara.

Kemudian pada 2010 hingga bulan November tercatat sebanyak 81 perkara tipikor, sehingga setiap bulan rata-rata pihak pengadilan menerima tujuh perkara tipikor.

Data secara keseluruhan selama periode Januari-November 2010 jumlah perkara perdata yang ditangani pengadilan di Jatim mencapai 929 perkara.

Selain itu pada periode tersebut pengadilan di Jatim menerima permohonan perkara sebanyak 1.030, perkara niaga (26), perkara hubungan industrial (144), perkara biasa (3.250), persidangan singkat (440), tilang (105.834), dan tipiring (1.016).


Ditulis oleh SBD 17 Desember 2010

Penyusunan Laptah MARI Tahun 2010-2011

Pengumpulan dan Analisis data laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2010-2011 dilakukan di Bandung dari tanggal 16 - 18 Desember 2010, seluruh satker eselon I hadir dalam penyusunan laporan tahunan ini. Perwakilan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diwakili oleh Direktur Pratalak Militer ( Kol. CHK .Purn H. Santoso, SH) dan Direktur Pratalak TUN ( M. Yuli Bartin, SH).


Ditulis oleh SBD 14 Desember 2010

Rapat Koordinasi Dirjen Badilmiltun dengan Dilmiltama

Hari ini Dirjen Badilmiltun mengadakan Rapat dengan pimpinan Pengadilan Militer Utama serta Dirbinganismin Peradilan Militer di Ruang Rapat Ditjen Badilmiltun

Jln. A Yani Kav 58 Lantai IX


Ditulis oleh SBD 19 November 2010

Info Peradilan

Keuangan Pengadilan



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner01.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday561
mod_vvisit_counterYesterday3076
mod_vvisit_counterThis week3637
mod_vvisit_counterAll days5124310

We have: 117 guests, 3 bots online
Your IP: 23.20.64.16
 , 
Today: Agus 20, 2017

peraturan-button