1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Februari 2018

SEKMA menutup pembekalan CPNS-Calon Hakim tahun 2018 


Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menutup acara Pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung tahun 2018 pada Kamis sore, 22 Februari 2018. Dalam laporannya, Pudjo menjelaskan bahwa dari 1591 Calon Hakim yang lulus, hanya 1585 yang hadir. Mereka yang tidak hadir di antaranya, 3 (tiga) orang mengundurkan diri, 1 (satu) orang sakit, 1 (satu) orang tidak hadir namun konfirmasi, dan 1 (satu) orang tidak hadir namun tidak konfirmasi. "Untuk yang belum konfirmasi, kami berikan waktu hingga 26 Februari 2018, lebih dari itu kami akan mengeluarkan surat pembatalan SK.", Kata Pudjo. Dan selama pembekalan berlangsung, jelas Pudjo terdapat 15 (lima belas) orang sakit ringan dan 1 (satu) orang sakit berat. 

Pudjo mengatakan bahwa selama pembekalan semua peserta mengikuti dengan penuh perhatian, semangat tinggi dan disiplin. Kegiatan pembekalan ini untuk meningkatkan motivasi dan integritas. Ini adalah langkah awal untuk mendisiplinkan. "Di sinilah kuncinya, jika ada yang merasa berat untuk disiplin, silakan sejak sekarang mengundurukan diri.", Kata Pudjoharsoyo "Kalian adalah pioneer penegak hukum di masa datang. Disiplin itu adalah sebuah keharusan", Tambahnya. 

Acara penutupan ini juga dihadiri Kepala Badan Urusan Administrasi, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badilmiltun, Kepala Badiklat, dan Kepala Badan Pengawasan, turut hadir pula para pejabat Eselon II dan III. Setelah ini, Para Cakim akan mengikuti latihan dasar (latsar) selama 6 (enam) bulan. Para peserta akan dibagi ke-16 lokasi pendidikan dan latihan di seluruh Indonesia. Pelatihan mereka masih berlanjut yaitu akan ditempatkan langsung di pengadilan-pengadilan untuk pelatihan langsung selama 2 (dua) tahun. "Kami mengucapkan selamat menjadi bagian dari keluarga besar MA. Dengan harapan kalian bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang diterima dalam pembekalan sejak kemarin hingga hari ini, dalam rangka meningkatkan hakim berintegriras, berkwalitas dalam menciptakan badan peradilan yang agung.", Kata Pudjoharsoyo. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Februari 2018

WKMA Bidang Yudisial : Anakku, Jangan Sombong dan Angkuh 


Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memberikan arahan kepada Calon Hakim di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung Bogor pada Kamis, 22 Februari 2018. Syarifuddin didampingi oleh Direktur Pembinaan Teknis Dirjen Badilum Aswandi sebagai moderator. Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin menjelaskan tentang struktur kepemimpinan Mahkamah Agung. Menurutnya, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh Dua Orang Wakil, Wakil Ketua Mahakamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Di Mahkamah Agung pula lanjutnya, ada 7 (tujuh) Ketua Kamar yang termasuk jajaran pimpinan yaitu Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar TUN (termasuk pajak), Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pembinaan, dan Ketua Kamar Pengawasan. Lanjut, menurut Syarifuddin bahwa Mahkamah Agung dibantu oleh 7 (tujuh) Eselon I (satu), diantaranya Sekretaris, Panitera, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Badan Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. 

Lebih lanjut Syarifuddin berpesan kepada para Cakim agar selalu disiplin. "Kata ini mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan.", Kata Syaifuddin. "Karena kami tidak ada ampun, siapa melanggar, akan kami keluarkan. Kami tidak akan mempertahanakan satu orang yang merusak Lembaga. Di luar sana banyak yang ingin bekerja di Lembaga ini", lanjutnya. Kekuasanaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan. Benar-benar independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh sipapun. Namun untuk independen itu harus punya ilmu pengetahuan, harus banyak belajar. "Untuk itulah anak-anakku jangan sombong, jangan angkuh, kalian harus banyak belajar. Jika ada kesempatan belajar di manapun, kapanpun, dan dari siapapun harus diambil.",  Pesan Syarifuddin. "Namun Intelektualitas tanpa keimanan bahaya, bila kalian sudah memiliki ilmu kemudian keimanan juga harus dimiliki dengan porsi yang sama, agar ilmu yang dimiliki tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama.", kata Syarifuddin. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Februari 2018

Hakim Jaman Now harus Berkualitas dan Berintegritas 


Di hari kedua Pembekalan, Para Cakim tetap semangat mengikuti lanjutan rangkaian kegiatan. Pada hari Kamis 22 Februari 2018 pembekalan diberikan oleh Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung diantaranya Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo, Panitera Mahkamah Agung I Made Rawa Aryawan, dan Kepala Badan Pengawasan Nugroho dengan dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Abdullah. "Tahukah kalian? Di antara puluhan ribu, kalianlah pemenangnya. Calon Hakim jaman now.", Kata Sekretaris Mahkamah Agung yang disambut tepuk tangan meriah dari Para Cakim. 

"Namun kalian harus ingat, Ketika kalian menang, yang bangga bukan hanya Kalian, keluarga, lingkungan, teman-teman kuliah ikut bangga atas prestasi Kalian ini, kebanggaan tersebut jangan disia-siakan, Kalian harus menjaga kepercayaan mereka, dengan menjaga integritas dan senatiasa melakukan yang terbaik.", ungkap Pujdo tegas. Lebih lanjut Pudjoharsoyo berpesan "Jadilah hakim jaman now yang bisa mewujudkan dambaan masyarakat. Jangan mempermainkan hukum. Rebut kepercayaan masyarakat, songsong 2035, cita-cita peradilan yang agung ada di tangan kalian semua.", Para Cakim menyambut pesan ini dengan tepuk tangan. 

"Kalian diberi kewenangan untuk mencabut nyawa seseorang, resapi dalam hati, kalian diberi kewenangan untuk menentukan hak hidup seseorang, menentukan hak harta seseorang. Inilah tugas hakim, jangan main-main.", Jelas Pudjo. Menyikapi  kondisi zaman sekarang yang serba digital, Sekretaris Mahkamah Agung pun mengingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. "Sebagai hakim jaman now, gunakanlah medsos dengan bijak dan baik. Hati-hati, jangan sembarangan share berita. Karena itu akan menjadi boomerang bagimu. Jangan sekali-kali merendahkan diri kalian dengan perilaku yang memalukan.", Pesan Pudjo. 

Sejalan dengan pesan SekMA, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho juga menyampaikan arahan agar para Cakim bisa menjaga integritas dengan sebaik-baiknya. "Jangan sekali-kali mau kalau ada yang mengajak atau mengajarkan main perkara. Sekali mau, Kalian akan semakin menjadi. Kalian harus punya keberanian untuk menolak. Tidak boleh takut. Kalau ada penekanan terhadap sikap kalian tersebut yang membuat Kalian tidak nyaman bekerja, laporkan ke Badan Pengawasan, dijamin rahasia, nama kalian tidak akan muncul.", Kata Pudjoharsoyo bersemangat.  "Jadilah hakim yang berkualitas dan berintegritas." Tekannya. 

Menurut Nugroho, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan ada 3 golongan hakim yang terdapat di Indonesia, yaitu :  

  1. Hakim type A. fakta A, putusan A, hukuman A. jika diberi imbalan ia menolak. 
  2. Hakim type b. fakta A, putusan A, hukuman A. Jika diberi imbalan ia menerima dengan alasan, selama ia tidak meminta, tidak apa-apa untuk menerima. 
  3. Hakim type c, yaitu hakim di mana fakta, putusan dan hukuman disesuaikan dengan pesanan. Disesuaikan dengan imbalan yang sudah dipesan.

Nugroho menjelaskan bahwa Hakim yang paling banyak adalah type B, sedangkan Type A dan C sedikit. "Semua pilihan ada di tangan Kalian, yang terpenting adalah ingat bahwa golongan hakim ada 3, 1 golongan di syurga, 2 golongan di neraka, saya berdoa semoga Calon-calon Hakim yang ada di sini semua akan masuk ke dalam golongan hakim yang masuk syurga", Kata Nugroho yang disambut Aaamiiin panjang oleh Para Cakim. "Buktikan bahwa Cakim 2018 beda dengan yang sebelumnya, santun, tidak arogan dan berisi. Kalian harus selalu banyak belajar. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi hakim yang berkualitas dan berintegritas.", Terang Nugroho 

Pada kesempatan yang sama Panitera Mahkamah Agung I Made Rawa Aryawan menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Hakim adalah seseorang yang berintegritas, jujur dan memiliki pengetahuan yang luas. Dalam UUD juga dijelaskan bahwa Hakim memiliki fungsi yang bebas dan merdeka. Namun kemerdekaan dan kebebasan tersebut tentu ada batasannya. Batasannya bisa diketahui dengan ilmu pengetahuan yang sedalam-dalamnya dan iman yang sekuat-kuatnya. "Hakim tidak hanya harus banyak ilmu, namun juga harus memiliki iman yang kuat agar bisa membela kebenarnya sesuai dengan imannya.", Kata Made. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



22 Februari 2018

Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun tentang Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer


Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer. Produk putusan peradilan merupakan gambaran kualitas dari Hakim sehingga perlu adanya pedoman untuk mengarahkan dan memberikan acuan pembuatan suatu putusan. Untuk mewujudkan putusan yang berkualitas perlu disusun pedoman di lingkungan Peradilan Militer yang disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan juga kaidah-kaidah hukum yang efektif dan efisien adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyusunan putusan di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung dalam rangka reformasi peradilan yang akuntabel.

Dengan adanya Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer diharapkan Pimpinan Peradilan Militer berperan dalam pembinaan para Hakim Militer dalam penyusunan putusan sebagai salah satu acuan dalam pembinaan karier Hakim Militer serta melaporkan secara periodik kepada Dirjen Badilmiltun.


Skep Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer


(Amanda)


21 Februari 2018

Ansyahrul : Hakim Bukan Sekedar Profesi untuk Mencari Penghasilan 


Setelah mendapatkan arahan dari Presiden dan Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya para Calon Hakim mendapatkan arahan dari para ahli seperti Ketua Komisi Yudisial (KY), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombudsman, dan Mantan Hakim Tinggi Ansyahrul pada siang di Pusdiklat MA (21/2). Para peserta terlihat tetap antusias mendengarkan arahan dari pemateri yang memaparkan materinya dengan lugas dan menarik. Ketua KY Aidil Fitri menjelaskan bahwa Hakim itu profesi yang independen, tidak boleh bergantung dan berpihak pada siapapun, namun meski begitu Hakim bukan profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap terhadap nilai-nilai sosial. Hakim tetap harus akuntabilitas, harus bertanggung jawab terhadap publik dalam menciptakan rasa keadilan. 

Ansyahrul sebagai salah satu pemateri mengatakan bahwa Hakim bukan sekedar profesi untuk mencari penghasilan, karena profesi Hakim adalah profesi yang langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Peradilan itu domainnya, otoritasnya Tuhan, kemudian Tuhan mendelegasikan secuil kekuasaannya kepada Hakim, itulah mengapa Hakim diistilahkan wakil tuhan di muka bumi ini. Penulis buku Sejarah Peradilan Umum di Jakarta menegaksan bahwa Hakim itu profesi yang dipilihkan Tuhan, bukan kita yang memilih menjad Hakim. "Berapa banyak orang yang lebih pintar dari kalian, namun kalian yang dipilih menjadi Hakim bukan mereka", Kata Ansyahrul kepada para Cakim. "Hakim itu pilihan Tuhan, bukan kita, maka jika ada Hakim yang memperjualbelikan hukum, Hakim yang zolim, mereka adalah Hakim yang paling sempurna tingkat kejahatannya.", Tambahnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Anysahrul juga menjelaskan beban dan tantangan Hakim di Indonesia, salah dua beban adalah, pertama bahwa peradilan Indonesia berdasarkan Demi Keadilan Ketuhanan Yang Esa. Keadilan yang langsung direferensikan kepada yang hakiki yaitu Tuhan. Inilah beban, tidak bisa main-main dalam memutus, karena langsung kepada Tuhan. Kedua, Sistem peradilan di Indonesia sangat terbuka. Siapapun bermasalah boleh ke pengadilan. Di negara lain tidak ada praktek seperti itu, maka inilah beban para Hakim Indonesia. Sedangkan salah satu tantangan menurut Ansyahrul adalah bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, ras, agama, dan keberagaman lainnya. Namun mantan Hakim yang masih aktif menulis dan mengajar itu mengatakan bahwa beban dan tantangan itu tidak akan berat jika semua tugas sebagai Hakim dipulangkan kepada pemilik keadilan yang Hakiki, Tuhan Yang Maha Esa. "Hakim yang berjalan di jalan yang lurus, Tuhan akan selalu membersamainya, namun ketika Hakim sudah berbuat curang, Tuhan meninggalkannya diganti syetan yang akan membersamainya.", Pesan Ansyahrul kepada semua Cakim. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Februari 2018

Pemberian Apresiasi Pencapaian 100% Penyelesaian Administrasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)


Manado – 16 Februari 2018, Sebagai bentuk penghargaan Pengadilan Militer III-17 Manado atas keberhasilan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pencapaian 100% penyelesaian perkara pada akhir tahun 2017, hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan dibutuhkan kerjasama dan kekompakan serta tata kelola persidangan yang tepat sehingga seluruh perkara bisa terselesaikan secara administrasi pada aplikasi SIPP yang sangat dibanggakan oleh seluruh jajaran peradilan. 

Apresiasi diberikan kepada Letnan Satu Chk Adrianus, S.H. selaku Panitera Muda Pidana yang menahkodai Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado dan beberapa personel kepaniteraan antara lain : ASN Penata Muda Tk. I/ IIIb Nasir, Serda Rusdi Rahman, PTT Ahmad Mahadjani, PTT Abdul Hakim Bachdin, S.Hi., PTT Rini Nur Cahyani, A.Md.AB dan seorang Staf Kesekretariatan Bidang Teknologi Informasi PTT Christian Hadi Bawole. 

Hadirnya Aplikasi SIPP yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat luas hanya dengan sekali tekan pada smartphone masyarakat bisa mendapatkan seluruh informasi dan keadaan perkara pada 4 (empat) peradilan di bawah Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Militer III-17 Manado, diharapkan dengan apresiasi yang diberikan akan selalu memotivasi pegawai yang terlibat untuk terus semangat dalam memberikan layanan informasi. 

Dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer III-17 Manado 

(@x_cisadane)


21 Februari 2018

Presiden Jokowi : Selamat Mengabdi Menjadi Pelayan Keadilan Bagi Rakyat Indonesia 


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan menyampaikan Arahan Presiden pada acara Pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) tahun 2018 dengan tema "Mempersiapkan Hakim yang Berintegritas dan Berkualitas Menuju Peradilan Indonesia yang Agung" di Pusdiklat MA Megamendung Bogor pada hari Rabu, 21 Februari 2018. "Saya ucapkan selamat kepada 1591 putra putri terbaik Indonesia, selamat mengabdi menjadi pelayan keadilan bagi rakyat Indonesia", kata Jokowi dalam sambutannya. Mantan Walikota Solo itu mengatakan kepada Calon-calon Hakim tersebut bahwa masyarakat berharap kepada mereka agar menjadi Hakim yang bermartabat, Hakim yang menjaga integritas, Hakim yang memberikan pondasi yang kuat dalam loncatan-loncatan postif di Indonesia, serta Hakim yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. "Jadilah Hakim yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi profesi lain.", Tekan Jokowi. 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. beserta jajaran pimpinan MA mendampingi Presiden pada acara yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung ini. "Ini adalah pembekalan pertama kali yang dihadiri Presiden selama Mahkamah Agung berdiri", kata Hatta Ali dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan meriah dari semua hadirin. Hatta Ali menjelaskan dalam sambutannya bahwa sejak tahun 2011 Mahkamah Agung tidak mendapatkan penambahan formasi Calon Hakim (Cakim). Dan pada tahun 2017 Pemerintah telah memberikan penambahan formasi Cakim sebanyak 1.684 Cakim. Hal ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada beban kerja yang diemban oleh MA terutama dalam penyelenggaraan pelayanan penyelesaian sengketa secara tepat waktu. "Alhamdulillah Pemerintah mengabulkan permohonan kami", Kata Hatta Ali. 

Sekretaris Makamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo dalam laporannya terkait penerimaan CPNS-Calon Hakim mengatakan bahwa pendaftar yang diterima oleh MA adalah 30 ribu lebih, namun yang lulus hanya 1591 Cakim dari seluruh Indonesia, dengan rincian Cakim pada Peradilan Umum sebanyak 1.029 orang, Peradilan Agama 524 orang dan Peradilan Tata Usaha Negara 38 orang. "Penambahan Cakim ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hakim pada 86 pengadilan baru.", Harap Pudjoharsoyo. Pemerintah mengapresiasi Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan seleksi yang telah terlaksana secara transparan dan akuntabel. Terkait hal tersebut pemerintah melalui BKN dalam acara ini menyerahkan piagam penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada MA terkait pelaksanaan selekasi CPNS Calon Hakim. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Februari 2018

Ketua MA dan Menlu Sepakati Kerja Sama untuk Tingkatkan Pelayanan Publik 


Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., dan Mentri Luar Negeri Retno Marsudi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada Selasa, 20 Februari 2018 di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung. MoU ini bertujuan untuk menggantikan MoU sebelumnya yang telah habis masa berlakunya pada 19 Februari 2018 lalu, MoU tersebut yaitu tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Penyampaian Dokumen Pengadilan dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing. 

MoU baru ini memuat sejumlah pengaturan tambahan yang dijabarkan dalam Keputusan Bersama dan tiga Perjanjian Kerja Sama, pertama mekanisme pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, kedua standarisasi format surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, dan ketiga kurikulum pendidikan dan pelatihan Hakim, Panitera dan Juru Sita. Terkait MoU ini, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa maksud MoU ini adalah untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, meskipun penggugat dan tergugat berdomisili di tempat yang jauh bahkan terpisahkan oleh juridiksi negara. Sedangkan Mentri Luar Negeri mengatakan bahwa penandatangan MoU ini merupakan wujud komitmen Bersama MA dan Kemlu untuk terus meningkatkan pelayanan publik. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Februari 2018

MA Siap Menerima Kedatangan 1591 Cakim dari Seluruh Indonesia


Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta jajaran pimpinan MA melakukan pemantaun persiapan acara Pembekalan CPNS-Calon Hakim (Cakim) di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2018 di Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor pada selasa, 20 Februari 2018. Tema Pembekalan ini yaitu "Mempersiapkan Hakim yang Berintegritas dan Berkualitas Menuju Peradilan Indonesia yang Agung". Pada kesempatan tersebut Hatta Ali bukan hanya memastikan persiapan materil namun juga memantau secara langsung asrama-asrama yang akan ditempati oleh para Cakim yang berjumlah 1.591 dari seluruh Indonesia tersebut dan berbincang langsung dengan mereka. 

Acara pembekalan yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Jajaran kabinetnya akan dilaksanakan pada Rabu, 21 Februari 2018 pukul 08.00 WIB. dan seluruh Cakim dipastikan menghadiri acara tersebut. Selain pembekalan dari Presiden dan Ketua Mahkamah Agung, para Cakim juga akan mendapatkan arahan dari para ahli di antaranya yaitu YM. Syarifuddin, YM. Artidjo Alkostar, YM. Sunarto, Rhenanld Kasali, dan yang lainnya. Ketika berita ini diturunkan, para Cakim dari seluruh Indonesia terlihat sudah mulai berdatangan, memasuki asrama, dan bercengkrama dengan sesama Cakim. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Februari 2018

Himbauan Modus Penipuan 

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh personil jajaran Peradilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar berhati-hati, waspada dan tidak terpengaruh dengan segala bentuk modus penipuan yang dilakukan berulang-ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan sedang berkembang saat ini, terutama penipuan dalam bentuk instruksi untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan apapun dan dengan mengatasnamakan Hakim Agung maupun Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung ataupun Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Peradilan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/318_djmt_1_b_2_2018.pdf

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2869
mod_vvisit_counterYesterday4408
mod_vvisit_counterThis week10421
mod_vvisit_counterAll days6573756

We have: 44 guests, 1 bots online
Your IP: 54.81.232.54
 , 
Today: Mei 23, 2018

peraturan-button