1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

05 Maret 2018

Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahap X 

Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

  1. Surat Kepada Pengadilan Tinggi : http://www.ditjenmiltun.net/09_pansel_adhoc_tpk_iii_2018.pdf 
  2. Lampiran Surat Kepada Pengadilan Tinggi : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_surat_ke_pengadilan_tinggi.pdf 
  3. Pengumuman Rekrutment : http://www.ditjenmiltun.net/pengumuman_rekruitment_2018.pdf 
  4. Kelengkapan Administratif : http://www.ditjenmiltun.net/kelengkapan_persyaratan_administratif.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Maret 2018

Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Virtual Account, E-SKUM dan SOP Kepaniteraan)

Pada tanggal 22-24 Pebruari 2018 kemarin, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Adminstrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Penggunaan dan Pemanfaatan  Virtual Account, e-SKUM dan SOP Kepaniteraan)”. Bintek yang diadakan di Hotel Salak Bogor yang berhadapan dengan Istana Bogor ini diikuti oleh 68 peserta yang terdiri dari para Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia.

Bintek ini dibuka dengan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan apresiasi atas capaian kemajuan di jajaran Peradilan TUN akhir-akhir ini, capaian mana harus menjadi penyemangat bagi insan Peradilan TUN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Beliau juga menyampaikan beberapa wejangan, mulai dari soal kepemimpinan, kedisiplinan, hingga kekompakan di antara warga Peradilan TUN. Tak lupa, Bapak Dirjen mengingatkan para peserta untuk selalu melaksanakan tugas sesuai hukum, dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sesudah Pembukaan dan Pembinaan oleh Bapak Dirjen Badilmiltun MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini di samping telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap Satuan Kerja Peradilan TUN se-Indonesia, juga secara futuristik mengarahkan setiap Satuan Kerja untuk lebih siap dengan perubahan dan tantangan zaman, utamanya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Secara rinci, materi Bintek ini adalah:

  1. SOP Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara”, yang disampaikan oleh YM Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Dalam penyampaian materi pada Bintek ini, YM Bapak Yodi Martono Wahyunadi mengawalinya dengan pemaparan makalah beliau yang berjudul “Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) Dan Administrasi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Sesudah pemaparan makalah tersebut, terbangun diskusi yang menarik antara beliau dengan para peserta, mulai dari hal-hal yang belum diketahui peserta hingga beberapa usulan berkaitan dengan perkembangan hukum yang terjadi sehingga perlu adanya penambahan/revisi SOP yang ada. Menariknya diskusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman beliau sebelum menjadi Hakim Agung, yaitu sebagai Direktur Binganismin pada Ditjen Badilmiltun. Sebagai penutup, beliau memberikan berbagai wejangan bagi peserta, di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan SOP ini, yang dalam kalimat beliau: “.... diharapkan Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti, dan Petugas Administrasi Kepaniteraan lebih mudah dan pasti dalam mengerjakan tugas sehari-hari, sehingga akan terwujud ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.
  2. “Pemanfaatan Rekening Virtual (Virtual Account) untuk Pembayaran Kasasi dan PK di lingkungan Peradilan TUN”, yang disampaikan oleh Bapak Asep Nursobah, S.Ag., MH., Hakim Yustisial pada MARI.

Penyampaian materi oleh Bapak Asep Nursobah ini terdiri atas tiga hal:

  1. Pemaparan dan diskusi tentang Virtual Account untuk Pembayaran Kasasi dan PK di lingkungan Peradilan TUN, mulai dari sejarahnya, dasar hukumnya, kelebihannya, hingga cara mengatasi jika terjadi hambatan.
  2. Praktek pemanfaatan Virtual Account, yang ternyata bukan saja secara simulasi dapat dilaksanakan oleh semua peserta, namun juga berhasil dilaksanakan praktek nyata atas pembayaran biaya Kasasi melalui Virtual Account oleh Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara PTUN Pekanbaru selama kegiatan berlangsung.
  3. Sebagai penutup, Bapak Asep Nursobah yang telah malang melintang dalam dunia teknologi informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung, bahkan telah melakukan studi banding ke Federal Court of Australia, memaparkan pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung dan prospek ke depannya.
  4. “Pemanfaatan  e-SKUM untuk menghitung  panjar biaya perkara di Pengadilan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat atau pencari keadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, yang disampaikan oleh Bapak Juwan Jusliawan Al-Fauz, SE., Kasubbbag Pelaksanaan Anggaran MA RI. Dalam penyampaiannya, Bapak Juwan Jusliawan menyampaikan pemaparan tentang pemanfaatan e-SKUM di Peradilan TUN, mulai dari dasar hukum hingga kondisi pemanfaatan e-SKUM yang ada saat ini di Peradilan TUN. Setelah pemaparan dan diskusi dengan Peserta, Bapak Juwan Jusliawan langsung mengajak peserta untuk mempraktekkan pemanfaatan e-SKUM. Praktek e-SKUM ini juga berjalan lancar, di samping karena penyampaian yang menarik dari Bapak Juwan Jusliawan, semua peserta juga telah menyiapkan diri dengan membawa laptop dan aplikasi yang dibutuhkan.

Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan TUN dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Penutupan Bintek dilaksanakan oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI. Dalam Penutupan ini, Bapak Bapak Dirjen berpesan agar hasil Bintek ini segara disosialisasikan kepada Pimpinan Pengadilan dan rekan kerja, serta segera diaplikasikan. Bapak Dirjen menyampaikan selamat atas terselenggaranya Bintek ini, serta mendoakan agar semua Peserta pulang dengan selamat dan segera bersua kembali dengan keluarga.(sudarsono/hr)


02 Maret 2018

Sisa Tunggakan Perkara tahun 2017 Adalah Yang Terendah Sepanjang Sejarah Mahkamah Agung 


Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2017 pada hari Kamis, 01 Maret 2018 di Jakarta Convention Centre. Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Delegasi Hakim Agung Arab Saudi, beberapa Delegasi Hakim dari negara-negara sahabat, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia, serta undangan lainnya. Dalam penyampaiannya Ketua Mahkamah Agung menyebutkan bahwa sisa perkara tahun 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. 

Berdasarkan data, sisa tunggakan di MA sejak 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara, maka dalam kurun waktu 6 (enam) tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara. Menurut Hatta Ali penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, penerbitan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, serta penerapan sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama. 

Penerapan Sistem Kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung ditambah dengan kebijakan yang baru diterbitkan beberapa bulan yang lalu yaitu Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Dengan kebijakan baru tersebut, Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian perkara, karena format putusan MA menjadi lebih singkat, hal tersebut akan mempengaruhi percepatan proses minutasi perkara di MA. Dalam kesempatan yang sama, Hatta Ali juga menyampaikan bahwa selama tahun 2017 MA telah memberikan kontribusi kepada keuangan negara sebesar Rp18.255.338.828.118,00 (delapan belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) yang berasal dari pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lain-lain. 

Jumlah pidana denda dan uang pengganti tersebut mengalami kenaikan lebih dari 4 (empat) kali lipat dibandingkan jumlah denda dan uang pengganti yang dijatuhkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 4.482.040.633.945 (empat triliun empat ratus delapan puluh dua miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Denda dan uang pengganti tersebut dijatuhkan dalam perkara pidana pada peradilan umum dan perkara pidana pada peradilan militer. Selain sebagai kontribusi bagi keuangan negara, kenaikan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan tersebut merupakan bukti keseriusan Mahkamah Agung dalam memberantas tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan sebagai upaya Mahkamah Agung dalam memulihkan kerugian negara. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Maret 2018

Ketua Mahkamah Agung Berharap Masyarakat Cerdas Dalam Bermedia Sosial 


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., membuka secara resmi acara Pameran Kampung Hukum tahun 2018 dengan tema "Membangun Kesadaran Bermedia Social Secara Cerdas dan Bertanggung Jawab" di Gedung Cendrawasih Jakarta Convention Centre Jakarta pada hari Kamis, 01 Maret 2018. Pameran Kampung Hukum merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Biro Hukum dan Humas MA berbarengan dengan Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai peran dan fungsi lembaga yang mengikuti pameran dan sarana mensosialisasikan layanan publik oleh para peserta pameran. 

Dalam sambutannya Hatta berharap masyarakat bisa cerdas dalam menggunakan media sosial. "Etika dalam media sosial bukan hanya untuk melindungi hak pribadi. Tapi untuk menjaga agar aktivitas di ruang publik tidak tercederai oleh aktivitas tidak bertanggung jawab", kata Hatta dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia dan Delegasi Mahkamah Agung Saudi Arabia itu. "Melalui pameran kampung hukum bisa memberikan kontribusi membanggun masyarakat yang cerdas khusunya dalam penggunaan media sosial", tambah Hatta. 

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Abdullah, S.H., M.H., dalam laporannya sebagai Panitia mengatakan bahwa pameran tahun ini diikuti oleh 21 (dua puluh satu) peserta baik dari internal maupun eksternal Mahkamah Agung. 

Pada Pelaksanaan pameran kali ini selain diikuti oleh 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I (satu) di Mahkamah Agung dengan memamerkan kebijakan dan keberhasilan dalam layanan publik yaitu : 


  1. Badan Urusan Administrasi 
  2. Badan Peradilan Umum 
  3. Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN 
  4. Badan Peradilan Agama 
  5. Kepaniteraan 
  6. Badan Pengawasan 
  7. Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan (Balitbang Diklat Kumdil) 
  8. Koperasi Mahkamah Agung 
  9. Layanan Kesehatan Mahkamah Agung


Adapun peserta dari kalangan eksternal, antara lain : 


  1. Mahkamah Konstitusi RI 
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
  3. Komisi Yudisial RI 
  4. Kepolisian Negara RI 
  5. Kejaksaan Agung RI 
  6. Kementerian Hukum dan HAM 
  7. Komisi Pemberantasan Korupsi 
  8. Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan 
  9. Badan Narkotika Nasional RI 
  10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI 
  11. KPPPA 
  12. Bank Tabungan Negara 
  13. Bank Negara Indonesia


Kegiatan Pameran dirangkai juga dengan kegiatan lainnya berupa lomba meme dan vlog, serta talkshow bertemakan "Pencemaran Nama Baik Melalui Hoax pada Media Sosial", dengan Narasumber psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, serta Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Soeharto. Pameran ini dihadiri oleh beragama kalangan seperti mahasiswa, pelajar, praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan undangan lainnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Permohonan Peserta Seleksi Fit & Proper Test / Eksaminasi  Di Lingkungan Peradilan Militer

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tipe A di Lingkungan Perdilan Militer, Ditjen Badilmiltun MARI membuka Seleksi Fit & Proper Tets / Eksaminasi.

Syarat dan ketentuan bisa di lihat pada surat berikut :

Surat Permohonan Peserta Seleksi Fit & Proper Test / Eksaminasi

(Amanda)


28 Februari 2018

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Wilayah Provinsi Bali 


Komisi III DPR RI yang diketuai oleh H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., dengan beranggotakan Ichsan Soelistio, Risa Mariska, Dr. Junimart Girsang, S.H, Arteria Dahlan S.T., S.H., Masinton Pasaribu, S.H, Dr. HM. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.A.F., MH., Daeng Muhammad, S.E., M.Si., dan Drs. Taufiqul Hadi, M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Provinsi Bali pada Selasa, 27 Februari 2018. Kunjungan tersebut untuk meminta masukan dan pandangan dari para Ketua Pengadilan dalam hal Pagu Anggaran 2018 Program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan di Provinsi Bali, serta terkait pengawasan yakni hasil evaluasi terhadap tugas dan kewenangan beserta penyelesaian perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di wilayah Bali selama tahun 2017 serta target capaian tahun 2018 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja pengadilan.

Terkait layanan pengadilan seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) menurut Desmond ini sangat penting namun masih belum tersosialisasi dengan baik. "Masyarakat banyak yang belum mengetahui manfaat aplikasi SIPP", ungkap Desmond. "Saya berharap, sosialisasi terkait hal ini lebih ditingkatkan lagi.", Harap Desmond.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Bali menyampaikan sarana dan prasarana untuk Hakim di daerah banyak yang tidak layak huni. Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara dalam rapat tersebut mengungkapkan minimnya jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara ditingkat pertama. Sementara dari Pengadilan Militer III-14 menyampaikan masalah usia pensiun Hakim Militer yang masih mengikuti usia pensiun militer yaitu usia 58 tahun dan masalah rumah jabatan untuk Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer yang belum ada hingga saat ini, sehingga masih menyewa kamar secara pribadi. Acara ini dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan agama dan ditutup dengan pembacaan doa dan tukar menukar plakat dan foto bersama. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Februari 2018

Pertanggungjawaban Keuangan Para Peserta Sidang Pleno tahunan Mahkamah Agung RI 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 84/SEK/OT.01.2/2/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Pertanggungjawaban Keuangan bagi Ketua Pengadilan yang mengikuti Prosesi Laporan Tahunan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tk Banding/Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tk Pertama Kelas IA Khusus, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama /Kepala Pengadilan Militer di Ibukota Propinsi pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b116_bua3_02_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Februari 2018

Undangan Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Rapat Koordinasi Tanggal 27 Februari 2018

Acara pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Jadwal acara terlampir), yang akan dilaksanakan pada :

a.      Hari         :    Selasa

b.      Tanggal  :    27 Februari 2018

c.      Tempat   :    Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. A. Yani Kav. 58 

                            Bypass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan sudah berada di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018.

Surat Undangan pembinaan

(Amanda)


26 Februari 2018

Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran tahun Anggaran 2018 

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor : S-67/MK.05/2017 tanggal 02 Febuari 2018 tentang Langkah–Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga T.A. 2018 dan dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan, serta Percepatan Penyerapan Anggaran satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI T.A. 2018 diminta kepada satuan kerja (Satker) pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah–langkah sebagai berikut : 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/114_sek_ku01_02_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


23 Februari 2018

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 99/Bua.1/2/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal tentang Permohonan Upload Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan mengenai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Edarannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_edaran_sesma_no3_th2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2868
mod_vvisit_counterYesterday4408
mod_vvisit_counterThis week10420
mod_vvisit_counterAll days6573755

We have: 45 guests, 1 bots online
Your IP: 54.81.232.54
 , 
Today: Mei 23, 2018

peraturan-button