1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23 Januari 2019

Pengisian Kuesioner Gedung Kantor/Rumah Dinas dan Sumber Daya Aparatur 

Dalam Rangka penyusunan perencanaan dan roadmap pengadaan/renovasi bangunan Gedung kantor, rumah dinas dan kondisi Sumber Daya Aparatur Pengadilan, maka dengan ini kami harapkan untuk mengisi kuesioner yang terlampir sebagai berikut. Bagi yang sudah mengisi kuesioner sebelum tanggal 23 Januari 2019 pukul 12.00 WIB, diharapakan agar mengisi ulang sesuai dengan kuesioner pada link yang tersebut dalam surat ini.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/127_SEK_OT01_1_1_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


23 Januari 2019

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI 

Sehubungan dengan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 29 (Dua puluh Sembilan) Ketua Pengadilan Tingkat Banding oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019, pukul 10.30 WIB bertempat di Ruang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung RI Lantai 14, dengan ini dihimbau kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk mengikuti acara tersebut dengan menyaksikan siaran langsung melalui kanal Mahkamah Agung Republik Indonesia via URL https://www.youtube.com/c/MahkamahAgungRepublikIndonesia

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/SE_SEKMA_01_th_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Januari 2019

Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, berikut ini disampaikan Surat Pemberitahuannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Januari 2019

Pengiriman via Email Video Profile Pengadilan 

Dalam rangka penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2018 pada tanggal 27 Februari 2019, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, S.H., M.S., menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia yang memiliki Video Profile Pengadilan, dimohon untuk mengirimkan Video Profile tersebut ke alamat email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya . Video profile terpilih akan ditayangkan pada acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/22_S_kel_Bua6_HM00_I_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


22 Januari 2019

Penetapan Admin Agency dan Verifikator Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Kepala Unit Pangadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Mahkamah Agung RI, Nomor : 73/Bua.UKPBJ/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Admin Agensi dan Verifikator Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Berikut ini disampaikan Surat Keputusan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI Nomor : 73/Bua.UKPBJ/SK/I/2019 sebagaimana terlampir

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/73_Bua_UKPBJ_SK_I_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 Januari 2019

Langkah-langkah Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Awal Tahun 2019 

Dalam Rangka Tertib Administrasi dalam Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP yang akan diadakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2018, maka kepada seluruh PNBP pada Satker Masing-masing Agar Melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera pada Surat Pemberitahuan berikut ini. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/37_SEK_KU04_2_1_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Januari 2019

Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) tahun 2018

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 25/SEK/KP.01.2/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2018 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Para Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan, Para Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan, Para Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum, Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/25_SEK_KP01_2_1_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Januari 2019

Pengumuman Surat Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-EXAM) tahun Anggaran 2019 

Berdasarkan surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 03/Bua.2/Kp.04.1/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris pada Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/03_Bua2_Kp_04_1_1_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Januari 2019

Daftar Nominal Usul Kenaikan Pangkat Pejabat Struktural per-April 2019 

Dalam rangka Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a Keatas (Pegawai non-teknis yang menduduki jabatan struktural) dengan system manual (Non-KPO) Periode 1 April 2019, dengan ini disampaikan nama-nama pegawai tersebut yang akan diusulkan naik pangkat periode April 2019 untuk divalidasi melalui sistem Non-KPO pada Aplikasi SIKEP. Berkenaan dengan hal tersebut di atas diharapkan : 

  1. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi nama-nama pegawai yang berhak naik pangkat periode Oktober 2018 pada menu NON-KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta e-doc pegawai tersebut pada SIKEP paling lamabat tanggal 20 Januari 2019.
  2. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Banding harus memverifikasi dan memvalidasi daftar nama-nama pegawai yang akan naik pangkat di wilayahnya paling lambat tanggal 20 Januari 2019. 
  3. Melengkapi data dan elektronik dokumen (e-doc) dalam Aplikasi SIKEP antara lain : 
  • SK Pangkat terakhir; 
  • SK Jabatan terakhir; 
  • SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan terakhir;
  • SKP Tahun 2017 dan 2018; 
  • Ijazah terakhir beserta transkip nilai dan Surat Izin Belajar; 
  • Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk. II; 
  • Sertifikat Diklat Pim. III.

Keterangan : 

  1. E-doc yang diupload harus jelas, lengkap, dan tidak terpotong. 
  2. Bagi pegawai yang pendidikan terakhirnya tidak sesuai antara SIKEP dengan SAPK BKN, agar mengirimkan berkas kelengkapan berupa Surat Izin Belajar, Legalisir Ijazah Terakhir beserta transkip nilai (minimal legalisir Dekan/Direktur/yang sederajat) ke Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 26 Januari 2019 Cap Pos.

Apabila data elektronik dokumen (e-doc) dalam aplikasi SIKEP tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada point-point di atas, maka usul kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan tidak akan diproses

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/01_Bua2_KP04_1_1_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Januari 2019

Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 24/SEK/KP.02.2/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/24_SEK_KP02_2_1_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday44
mod_vvisit_counterYesterday1985
mod_vvisit_counterThis week44
mod_vvisit_counterAll days7363078

We have: 25 guests, 7 bots online
Your IP: 54.82.99.169
 , 
Today: Mar 24, 2019

peraturan-button