1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

30 Mei 2018

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Berikut disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 318/DJMT/KEP/5/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh SK Ditjen Badilmiltun Nomor : 318/DJMT/KEP/5/2018 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/MILTUN_pedoman_standar_PTSP.pdf

(@x_cisadane)


30 Mei 2018

Peradilan Modern yang Berbasiskan Teknologi Informasi Kini Sudah di depan Mata 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Mahkamah Agung kini sedang berinovasi pada sektor Justice Reform khususnya dengan melakukan implementasi Technology for Judiciary. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini menjadi tonggak awal dalam mewujudkan peradilan modern yang berbasiskan teknologi informasi (IT). Bak sambil menyelam minum air, dirilisnya Aplikasi e-court pada satuan kerja (pengadilan) yang menjadi percontohan, digadang-gadang akan meningkatkan nilai (ranking) Ease of Doing Business (Kemudahan Berusaha) Negara Indonesia dan juga kehadiran Aplikasi e-court ini dapat menjadi pemicu untuk mewujudkan asas pengadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pada artikel sebelumnya telah dipaparkan sedikit mengenai Aplikasi e-court (klik di sini untuk membacanya), nah pada artikel ini juga akan mengulas kembali mengenai Aplikasi e-court yang telah beranjak pada tahap testing (uji coba). 

Sebagaimana telah disampaikan pada paragraf di atas, tujuan dihadirkannya Aplikasi e-court ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden tahun 2016 dimana Presiden berharap agar Negara Indonesia dapat mencapai peringkat ke-40 dalam survey kemudahan berusaha tahun 2018 yang dilakukan oleh World Bank (Bank Dunia). Secara historis, saat ini ranking Negara Indonesia pada sisi kemudahan berusaha berada di peringkat 72 (secara global) dimana telah meningkat 34 point dari tahun 2016. Dan untuk sisi enforcing contract, Indonesia berada di urutan 145 (secara global) dimana telah terjadi peningkatan 26 point dari tahun 2016. Sedangkan pada sisi resolving insolvency, saat ini Indonesia berada di posisi 38 (secara global) dimana telah beranjak 36 point dari tahun 2016. 

Jika menengok beberapa tahun ke belakang, Indeks Kualitas Proses Peradilan (Quality of Court Process Index) bak jauh api daripada panggang dikarenakan terdapat 3 (tiga) issue utama, seperti : 

  1. Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus; 
  2. Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik; 
  3. Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik. 

Hanya dalam kurun waktu setengah windu, Mahkamah Agung telah melakukan banyak perubahan, khususnya dengan menghadirkan peran teknologi informasi dalam administrasi maupun penanganan perkara. Contoh perubahan tersebut ialah lahirnya sebuah produk revolusioner di bidang manajemen dan administrasi perkara yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Diharapkan duet antar dua aplikasi yang saling terintegrasi ini dapat meningkatkan Quality of Court Process Index pada komponen Court Structure and Procedural Law, Case Management, Case Automation dan Alternative Dispute Resolution

Berkaca dari Federal Court of Australia/FCA (seperti yang diulas dalam artikel sebelumnya), tidak mudah untuk mewujudkan sebuah peradilan yang modern berbasiskan teknologi informasi. Dalam hal ini pun Mahkamah Agung tidak serta merta membangun Aplikasi e-court dalam satu langkah semata, melainkan ada beberapa tahapan (rencana aksi) yang wajib dipenuhi, seperti misalnya : 

  1. Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Peraturan MA Nomor 03 tahun 2018); 
  2. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA Nomor 03 tahun 2018 oleh masing-masing Direktorat Jenderal; 
  3. Koordinasi dan kerjasama dengan bank-bank terkait layanan pembayaran secara elektronik pada Aplikasi e-court
  4. Pengembangan Aplikasi e-court sesuai dengan kaidah, norma, aturan, tata cara dan hukum yang berlaku; 
  5. Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) Aplikasi e-court; 
  6. Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung perihal pengguna terdaftar dalam Aplikasi e-court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. sangat mengapresiasi, antusias dan mendukung penuh upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan modern yang berbasiskan teknologi, khsusunya perihal implementasi Aplikasi e-court pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 307/Djmt/Kep/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. 

Mahkamah Agung juga telah menetapkan road map (perencanaan) terhadap implementasi dan pengembangan Aplikasi e-court sebagai berikut 

Tahun 2018Tahun 2019Tahun 2020

1. Konsinyasi penyusunan payung hukum, regulasi,

tata kelola, kebijakan, role dan aturan 

2. Konsinyasi penyusunan aplikasi berserta modulnya 

3. Penerapan untuk Perkara Gugatan Perdata 

4. Testing




1. Penyempurnaan regulasi, tata kelola, 

kebijakan, role dan aturan 

2. Pengembangan aplikasi sesuai dengan 

regulasi yang disempurnakan 

3. Penerapan untuk jenis perkara lain 

4. Penambahan satuan kerja pilot project 

5. Penyempurnaan teknologi, termasuk 

dukungan penuh sesuai UU ITE

1. Penyempurnaan regulasi sesuai dengan 

perkembangan hukum 

2. Otomasi penuh pada seluruh proses 

administrasi perkara 

3. Penerapan untuk jenis perkara lain 

4. Launching dan implementasi untuk seluruh 

Pengadilan di Indonesia


Aplikasi e-court yang saat ini sedang berjalan dikembangkan dan diujicoba juga telah menimbang kepentingan, kesiapan, kelaziman yang selama ini berlaku di pihak-pihak eksternal pengadilan. Pihak eksternal ini bukan hanya para pihak dan atau kuasa hukumnya, tetapi juga institusi lain, misalnya seperti perbankanBerkaitan dengan dukungan teknis layanan e-payment (pembayaran elektronik) dalam Aplikasi e-court, pembayaran panjar perkara menggunakan mekanisme Virtual Account sehingga dapat mendukung metode pembayaran yang modern (online) maupun secara offline, dan tentunya mengakomodir multi-channel (pembayaran antar bank). Berikut ini daftar bank yang telah bekerjasama dalam implementasi Aplikasi e-court

NoNama BankBiaya Virtual AccountBiaya Transfer Antar BankStatus
1.BNIMenunggu Perjanjian Kerja SamaSesuai Aturan BISiap
2.BNI SyariahMenunggu Perjanjian Kerja SamaSesuai Aturan BISiap
3.BRIMenunggu Perjanjian Kerja SamaSesuai Aturan BISiap
4.MandiriTidak AdaSesuai Aturan BISiap
5.Mandiri SyariahTidak AdaSesuai Aturan BISiap
6.BTNTidak AdaSesuai Aturan BISiap

Dan rencananya, Mahkamah Agung akan menetapkan 32 (tiga puluh dua) satuan kerja (pengadilan) yang menjadi proyek percontohan (pilot project) percobaan (testing) Aplikasi e-court :

  1. Pengadilan Negeri sebanyak 17 (lima) Pengadilan
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 6 (enam) Pengadilan
  3. Pengadilan Agama sebanyak 9 (sembilan) Pengadilan

Hadirnya Aplikasi e-court ini tentunya akan merubah paradigma aparatur peradilan khususnya dalam bidang administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi (IT). Apabila Aplikasi e-court telah diimplementasikan, maka bukan sebuah isapan jempol lagi bila pendaftaran perkara perdata (pengajuan gugatan/permohonan) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang terkoneksi dengan jaringan internet (smartphone, tablet phone, laptop, notebook, netbook) tanpa harus datang ke pengadilan. Pengiriman berkas dan proses verifikasinya pun dilakukan melalui Aplikasi e-court ini, dan dengan begitu, potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparatur pengadilan akan lebih kecil.

Tidak dapat dipungkiri pula dengan keberadaan Aplikasi e-court ini juga akan meringkas proses administrasi perkara di pengadilan, misalnya saja agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, mengapa? Karena dokumen/berkasnya dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Disamping itu, dengan adanya notifikasi dari Aplikasi e-court ini maka memungkinkan para pencari keadilan dan kuasa hukumnya (advokat) dapat terus memantau perkembangan perkaranya. Misalnya saja perubahan jadwal sidang, perubahan majelis hakim, pemberitahuan tentang biaya perkara dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan, dengan kolaborasi antar 2 (dua) aplikasi made in Mahkamah Agung ini yaitu Aplikasi e-court dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan lebih mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara di pengadilan. 

Aplikasi e-court dapat diakses melalui https://ecourt.mahkamahagung.go.id 

(@x_cisadane)


28 Mei 2018

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2018 

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2018 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Edaran SekMA Nomor 5 tahun 2018 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Edaran_Nomor_5_tahun_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 Mei 2018

Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2018 

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Peneriman Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dan untuk Pembayaran THR Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2018. 

Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 316/SEK/KU.01/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2018 Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/316_sek_ku01_05_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 Mei 2018

Pemberitahuan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018

Bahwa Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan melaksanakan kegiatan Akreditasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2018. 


Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh link dibawah ini :

*Suratnya

(hr)


28 Mei 2018

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-17 Manado 


Pada tanggal 16 Februari 2018 yang lalu, seluruh Personel Pengadilan Militer III-17 Manado telah menandatangani Pakta Integritas yang merupakan salah satu syarat menuju Pembangunan Zona Integritas. Dan pada tanggal 28 Mei 2018, Pengadilan Militer III-17 Manado mencanangkan pembangunan zona integritas. "Puji Tuhan semua syarat dalam pembangunan zona integritas telah kita penuhi, semua ini merupakan upaya seluruh personel Pengadilan Militer III-17 Manado yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pengadilan Militer III-17 Manado selalu berusaha untuk mewujudkan Peradilan Militer yang Agung dengan pencapaian dalam keterbukaan informasi dan berlaku bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Atas prestasi tersebut, pada hari ini saya mencanangkan Zona Integritas bagi Pengadilan Militer III-17 Manado sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia agar integritas pegawai menjadi best practice di semua lini pembangunan", ujar Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-17 Manado diakhiri dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. yang dilanjutkan oleh para saksi yang hadir diantaranya : 

  1. Wadan Pomdam XIII/Merdeka a.n. Daniel Prakoso, Letkol Cpm
  2. Kasi Undang Kumdam XIII/Merdeka a.n. Sabekti K., S.H., Mayor Chk 
  3. Dandenpom XIII-1 Merdeka a.n. Eko Y.S., Letkol Cpm 
  4. Danpom Lantamal VIII Manado a.n. Dedhi, Letkol Laut (PM) 
  5. Kakum Lanud Sri Manado a.n. Miryam Manoppo, Lettu Sus 
  6. Kadiskum Lantamal VIII Manado a.n. Raynold Sendewana, Letkol Laut (KH) 
  7. Kasi Gaktib Satpom Lanud Sri a.n. Antonius Ary P., Kapten POM 
  8. Bamin Kum Rem 131/Santiago a.n. Beny Nary, Serka

Sebagai informasi, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini sebagaimana tertuang di Permenpan 52 Tahun 2014. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian terhadap tiga sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Selain ZI dan WBK juga terdapat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini satuan kerja (pengadilan) yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark terhadap satuan kerja (pengadilan) lainnya sehingga seluruh satuan kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu satuan kerja (pengadilan) yang berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. 

Dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Perubahan Seperlunya 

(@x_cisadane)


28 Mei 2018

Rapat Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi dan Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 9 Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan Rapat dalam rangka pembahasan rencana penyelenggaraan kegiatan akreditasi dan juga rencana kegiatan bimbingan teknis pemberkasan. Rapat dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. dan dimoderatori oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Dalam rapat ini diputuskan bahwa penyelenggaraan kegiatan akreditasi pada tahun anggaran 2018 ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melaksanakan kegiatan tersebut pada 10 (sepuluh) satuan kerja, yang terdiri dari 5 (lima) Pengadilan Militer dan 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan. 

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV dan ditutup pada pukul 11.00 WIB.

(@x_cisadane)


25 Mei 2018

Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 

Menindaklanjuti Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 223 tahun 2018, Nomor 46 tahun 2018 dan Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Apara:ur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 tahun 2017, Nomor 256 tahun 2017, Nomor : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. 


Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 304/SEK/HM.01/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 hal Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 yang ditujukan Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia. 


Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/304_sek_hm01_05_2018.pdf


Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 


(@x_cisadane)


25 Mei 2018

Hasil Rapat TPM Kepaniteraan PTUN 2018

Berdasarkan hasil Rapat TPM yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018, berikut diumumkan Pejabat Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapat promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Kepaniteraan Peradilan TUN 2018

(hr)



25 Mei 2018

PEMANGGILAN PESERTA FIT AND PROPER TEST/EKSAMINASI CALON PIMPINAN TINGKAT BANDING, TINGKAT PERTAMA DAN CALON HAKIM MILITER TINGGI DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER TA. 2018

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan kegiatan Fit and Proper Test/Eksaminasi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat Pertama dan Calon Hakim Militer Tinggi di lingkungan Peradilan Militer TA. 2018 yang akan diadakan di Hotel Santika Harapan Indah Bekasi tanggal 5 s.d 7 Juni 2018.

Pemberitahuan ini merupakan pemanggilan bagi para peserta sehingga dapat segera mempersiapkan diri mengikuti pelaksanaan kegiatan ini. Untuk lebih jelasnya tentang persyaratan dan tahap awal persiapan dapat dilihat/diunduh pada file dibawah ini. (drm1075)

Surat Pemanggilan Peserta Fit & Proper Test Peradilan Militer 2018



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2881
mod_vvisit_counterYesterday2582
mod_vvisit_counterThis week6965
mod_vvisit_counterAll days6715028

We have: 40 guests, 2 bots online
Your IP: 54.81.102.236
 , 
Today: Jul 17, 2018

peraturan-button