1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Mei 2019

Tindak Lanjut Temuan BPK RI 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 526/SEK/ KU.02/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK RI, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Bendahara Penerimaan, Kasir di Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/526_SEK_KU02_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Mei 2019

Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440H 

Menindaklanjuti disposisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 485/Set.KMA/IN/V/2019, Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc, Para Pejabat Eseon I pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Mahkamah Agung pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk mengikuti Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019. 

Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa upcara ini bersifat wajib, untuk itu Sekretaris Mahkamah Agung memerintahkan Para Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar mengutamakan untuk mengikuti upacara di satuan kerja masing-masing, namun bagi Para Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang sedang melaksanakan cuti dapat mengikuti upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan aparatur saat menjalankan cuti. 

Sedangkan untuk informasi Cuti Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa sambil menunggu Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama tahun 2019, Mahkamah Agung berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, dan Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 jatuh pada Hari Senin, Selasa dan Jum'at tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/680_SEK_KS00_5_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Mei 2019

Undangan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini disampaikan Undangan perihal kegiatan tersebut. Dan dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Rabu 

Tanggal : 22 Mei 2019 

Pukul : 09.30 s/d 12.00 WIB 

Tempat : Ruang Serba Guna Ditjen Badilmiltun, Lantai 11 Gedung Sekretariat MA RI, Jl. Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Undangannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Undangan_SPIP_Mei2019.pdf

(@x_cisadane)


21 Mei 2019

Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Badilmiltun 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sebagai informasi, pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Auditor Badan Pengawasan MA RI telah melakukan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ialah masih terdapat kekurangan-kekurangan evidence pada beberapa Area. 

Berkenaan dengan hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara segera melakukan revisi (perbaikan) terhadap 6 (enam) temuan kekurangan-kekurangan evidence. Selain itu, dalam Rapat ini juga membahas mengenai Perbedaan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang telah didistribusikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI dengan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang ada di Situs PMPRB KemenPAN-RB. 

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak. disepakati mengenai 19 (point) evidence-evidence yang dibutuhkan dalam Lembar Kerja Elektronik (LKE) versi Situs PMPRB KemenPAN-RB. Dipenghujung Rapat, masing-masing Ketua Area mempresentasikan mengenai Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Area masing-masing. Rapat dihadiri oleh Seluruh Anggota Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan ditutup oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(@x_cisadane)


20 Mei 2019

Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019

Menindaklanjuti diposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2019 Nomor 485 / Set.KMA / IN / V / 2019 sehubungan dengan diterimanya surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor B.116 / Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019.

Berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung dan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut :

 dokumen

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


(hr)


19 Mei 2019

Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Berikut ini disampaikan Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diaudit oleh Auditor Badan Pengawasan dan disampaikan kembali pada Jumat, 17 Mei 2019 Pukul 17:46 WIB. 

NoAreaBagianPointHasil Pemeriksaan AuditorKeterangan
1.VI. Penguatan Akuntabilitas
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
f. Unit kerja telah berupaya meningkakan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Evidence mohon dilengkapi dengan Sosialisasi SAKIP atau sejenisnya termasuk Sosialisasi SIPP lingkungan Mil dan TUN

Evidence Dokumentasi Sosialisasi SIPP Ditjen Badilmiltun https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2000 

Untuk Evidence Sosialisasi SAKIP ???

2.VI. Penguatan Akuntabilitas
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
g.Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik
Kinerja SIPP
Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan)
3.VI. Penguatan Akuntabilitas
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
h. Unit kerja telah melaksanakan pemutakhiran data kinerja secara berkala
Kinerja SIPP
Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan)
4.VII. Penguatan Pengawasan
2. Penerapan SPIP
h. Telah dibangun lingkungan pengendalian
Atau Tim Akreditasi?Apa ada Satgas SPIP?

SK Tim Akreditasi ???

SK Satgas SPIP

5.VII. Penguatan Pengawasan
6. Pembangunan Zona Integritas
f. Telah dilakukan pembangunan zona integritas
ZI Tk. Es 1?
Perlu Evidence untuk Pencanangan ZI Tingkat Eselon I (Ditjen)
6.VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Budaya Pelayanan Prima
f. Unit kerja menerapkan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
Apa ada sistem pemberian kompensasi?
Perlu Evidence mengenai Sistem Pemberian Kompensasi di Ditjen Badilmiltun

Dimohon kerjasama Bapak/Ibu untuk melengkapi Evidence yang dibutuhkan tersebut. 

(@x_cisadane)


17 Mei 2019

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Lantai II Gedung Tower Mahkamah Agung RI diselenggarakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I di bawahnya. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 

Adapun Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diambil sumpahnya dan dilantik, ialah sebagai berikut : 

  1. Sudiyono, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  2. Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  3. Lidya Dayana Saktinegara, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Statistitik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara; 
  4. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan  Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

(@x_cisadane)


16 Mei 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama 

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan, maka Mahkamah Agung perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Berkenaan dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RI menetapkan dan memberlakukan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pengganti Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA No 74A/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SK_KMA_KLASIFIKASI_PENGADILAN.pdf

(@x_cisadane)


16 Mei 2019

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja dan THR Tenaga Honorer t.a. 2019 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 660/SEK/KU.01/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja dan THR Tenaga Honorer, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Kepala Badan, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/660_SEK_KU01_05_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Mei 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui Program Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka sebagai tindak lanjutnya Mahkamah Agung membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA No 75A/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut :  https://www.ditjenmiltun.net/2019/75A_KMA_SK_IV_2019.pdf

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1244
mod_vvisit_counterYesterday2355
mod_vvisit_counterThis week5797
mod_vvisit_counterAll days7734878

We have: 81 guests online
Your IP: 54.237.249.90
 , 
Today: Jul 16, 2019

peraturan-button