1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08 Agustus 2018

Penutupan Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 


Kupang - ditjenmiltun.net. Rabu, 08 Agustus 2018, Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diselenggarakan Penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang oleh Perwakilan Team Development Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (atau yang santer dikenal dengan Om Steevee). Penyampaian Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dihelat selama 3 (tiga) hari oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Esau Ngefak, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Marthen Alexander Jacob, S.H., M.H, dan tidak ketinggalan pula Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan Personel Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Setelah  Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersebut disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Laporan Hasil Temuan.

Disela-sela Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara kupang juga dilaksanakan Pembekalan Pelaksanaan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Sudiyono, S.H., M.H. (Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam penyampaian Pembekalan Pelaksanaan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Sudiyono, S.H., M.H. menegaskan bahwa Pelaksaan Akreditasi tidak serta merta hanya menitikberatkan pada kesiapan sarana pra-sarana maupun kualitas fisik gedung, melainkan aspek-aspek yang menunjang aktivitas dalam Dunia Peradilan seperti misalnya penerapan Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perkara, evaluasi terhadap kebijakan, kecepatan dan ketepatan reaksi pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan serta penguasaan terhadap kinerja aparatur peradilan dan inisiatif terhadap pembaruan (inovasi) yang diterapkan pada satuan kerjanya, serta penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lanjut, Sudiyono, S.H., M.H. juga berpesan kepada seluruh personil di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk membangun komitmen, koordinasi, komunikasi serta kerjasama yang solid agar dalam Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi dapat berjalan dengan maksimal. 

Tak lupa Sudiyono, S.H., M.H. juga menyampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan Kegiatan Akreditasi juga menilai implementasi dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, berkenaan dengan hal tersebut sangatlah tepat apabila Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menghelat Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)


08 Agustus 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN E-COURT DAN PTSP BAGI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Bersama ini diberitahukan perihal Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 461/DJMT/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Lingkungan Peradilan Militer serta Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 460/DJMT/Kep/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Demikian agar menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

SK Dirjen Badilmiltun No. 461/DJMT/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan E-court

SK Dirjen Badilmiltun No. 460/DJMT/Kep/8/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PTSP


07 Agustus 2018

Seperti Ini Lho Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang


Kupang - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dihelat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selama 3 (tiga) hari, tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang ada tim segera bergegas melaksanakan lanjutan kegiatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan diawali Sosialisasi Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum oleh Beni Mulyono Kadarisman, S.Kom (Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung).

Kegiatan hari kedua (Selasa, 07 Agustus 2018) diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang R. Basuki Santoso, S.H., M.H. Turut juga hadir dalam kegiatan ini Para Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yakni Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Esau Ngefak, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Marthen Alexander Jacob, S.H., M.H, dan tidak ketinggalan pula Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan Personel Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kegiatan pada hari kedua sempat tertunda karena adanya 2 (dua) agenda sidang yang berlangsung dari pagi sampai dengan pertengahan hari, meski demikian hal tersebut tidak mengendurkan antusiasme segenap Personil Pengadilan Tata Usaha Negara kupang untuk mengikuti rangakaian kegiatan yang dihelat.

Perlu diketahui bahwasanya Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) pada Bulan Mei 2018 di Gedung Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pada saat itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak diikutsertakan karena bukan merupakan Satuan Kerja yang dipilih oleh Mahkamah Agung sebagai pilot project. Saat ini Rakyat Indonesia bersiap menyambut pergelaran Pemilihan Calon Pengurus DPD dan DPRD yang diperkirakan berlangsung pada 08 sampai dengan 12 Oktober 2018, tentunya hal tersebut akan berpotensi menimbulkan sengketa, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk mempelajari Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU).

Setelah pemaparan Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU), kegiatan dilanjutkan dengan Simulasi Penyelesaian Perkara melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-3. Mulai dari Kasir, Meja 1, Meja 2, Ketua Pengadilan, Panitera, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Pengganti, sampai dengan Meja 3 diberi kesempatan untuk melakukan pengisian data perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dari hasil simulasi, diketahui bahwa Personil Hakim maupun Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang rata-rata sudah cukup familiar dengan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk membantu proses percepatan penyelesaian perkara yang mereka tangani.

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


06 Agustus 2018

Menjajaki Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Kota Kasih


Kupang - ditjenmiltun.net. Kota Kasih, ya itulah julukan yang santer didengar bagi Kota Kupang. Kota yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjadi salah satu destinasi dalam visitasi Team Development Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan ini, Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha didampingi oleh Sudiyono, S.H., M.H. (Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara).

Kegiatan yang dihelat dalam 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 06 Agustus hingga 08 Agustus 2018 diawali dengan Sambutan dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Esau Ngefak, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan prakata dari Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Pada hari pertamaTeam Development yang dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) bersama dengan Beni Mulyono Kadarisman, S.Kom (Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) melakukan pemaparan seputar overview Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam paparan yang disampaikan oleh Team Development selaku Narasumber, disebutkan bahwa eksistensi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan wujud dari kolaborasi, sinergi dan peranan Teknologi Informasi dalam Sektor Yudisial. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sebuah jawaban dari 3 (tiga) issue utama Dunia Peradilan Indonesia, antara lain : keterlambatan (delay), kesulitan dalam mengakses layanan peradilan (access to justice) dan praktik-praktik kecurangan dalam Dunia Peradilan. Sejatinya penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga turut serta dalam merubah pola dan budaya kerja bagi Para Aparatur Peradilan yang tadinya masih menerapkan metode konvensional dan kini telah bertansformasi ke arah digitalisasi. Lebih lanjut, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom memaparkan mengenai monitoring penyelesaian perkara, kinerja pengadilan dan aparaturnya secara kekinian melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung (SIPP MA)

Tak hanya sebatas itu, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang lebih santer dikenal dengan sapaan "Om Steevee" juga menegaskan bahwa Goal dari Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ialah mencitpakan data perkara yang berkualitas, dengan indikator sebagai berikut : keakuratan data, kelengkapan data dan ketepatan waktu. Saat ini banyak terjadi kesalahan persepsi yang timbul dikalangan Para Pimpinan Pengadilan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa Goal dari Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ialah untuk menghijaukan peta rasio penanganan perkara yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung (SIPP MA). Tentunya hal tersebut salah kaprah! Warna merah, kuning dan hijau pada peta rasio penanganan perkara bukanlah sebuah Goal! Adapun penanganan perkara (memutus perkara) merupakan kewajiban mutlak bagi seluruh Hakim yang tugasnya dibantu oleh Panitera, Panitera Pengganti, dan Juru Sita serta Juru Sita Pengganti. Akanlah percuma jika mengejar suatu hasil tanpa memperhatikan dan mengindahkan aturan/kaidah yang berlaku. 

Menanggapi banyaknya kesalahpahaman tersebut, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menyarankan agar Para Pimpinan Pengadilan senantiasa membuka fitur Kinerja, Statistik maupun Laporan yang terdapat di dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung (SIPP MA) ketimbang memperhatikan Peta Merah, Kuning dan Hijau. Mengapa demikian? Karena di dalam fitur kinerja disajikan kuantitas data kepatuhan dalam meregister perkara (1x24 jam), rekapitulasi data (sisa lalu, masuk, minutasi dan sisa), data pending perkara (3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6-12 bulan, dan lebih dari 12 bulan) yang tentunya lebih informatif dibandingkan Peta Merah, Kuning dan Hijau.

Lanjut, Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang juga ditunjuk sebagai Team Development Mahkamah Agung tersebut memaparkan terkait filosof sebuah sistem komputer. Sistem komputer dapat dianalogikan sebagai manusia yang selalu berkembang dan menapaki beragam proses untuk dapat terus tumbuh. Tak ada gading yang tak retak, begitupula dengan manusia tak ada yang sempurna, hal tersebut juga berlaku bagi Sistem komputer. Di awal-awal kemunculannya, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dipenuhi dengan bugs maupun error, namun seiring dengan berjalannya waktu, kini Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin kompleks dan diperkaya dengan beragam kecanggihan serta perbaikan dari sisi bisnis proses, fungsi-fungsi dan fitur.

Tak ketinggalan, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom juga memaparkan perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-3 dan versi 3.2.0-4. Sebagai bocoran, akan terdapat perubahan besar dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-4. Dan yang tak kalah pentingnya, dalam paparannya juga dijelaskan secara detil mengenai Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Direktori Putusan. Di penghujung paparannya, Om Steevee (sapaan akrab Stefanus Dwi Putra Medisa) juga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang kerap kali terjadi dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja pada umumnya. 

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat dianalogikan sebagai sebuah Sistem. Layaknya Sistem yang ada di dalam fisik manusia, sistem tersebut saling bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama, saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lain. SIPP-pun demikian, agar implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat berjalan maksimal diperlukanlah sebuah komitmen dalam bersinergi pada tubuh personil Kepaniteraan maupun Kesekretariatan Pengadilan. 

(@x_cisadane)


06 Agustus 2018

Sosialisasi e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 


Batam - Senin, 06 Agustus 2018. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court yang dimulai pada pukul 15.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court yang dihelat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Hotel Amaroossa, Bekasi, dari tanggal 01 hingga 03 Agustus 2018, yang diikuti oleh 31 Satuan Kerja Percobaan, yang terdiri dari 15 Pengadilan Negeri, 10 Pengadilan Agama dan 6 Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang juga merupakan satuan kerja yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai tester Aplikasi e-Court berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018.

Kegiatan ini diawali dengan Pemaparan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dibawakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang H. Andri Mosepa, S.H., M.H. Dalam paparannya, H. Andri Mosepa, S.H., M.H. menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Mahkamah Agung merumuskan, menetapkan, mengundangkan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 dilatarbelakangi oleh adanya tuntuan dan kebutuhan untuk mempermudah (memperingkas) Administrasi Pengadilan di Indonesia yang kelak akan berujung kepada menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan meningkatnya ranking Kemudahan dalam Berusaha (Ease of Doing Business). 

Dalam implementasi Aplikasi e-Court, Mahkamah Agung menetapkan bahwa pada tahap awal penggunaan e-Court baru dikhususkan bagi Para Advokat yang telah terdaftar (teregistrasi) sebagai pengguna terdaftar. Adapun mekanisme penerapan Aplikasi e-Court ialah pihak yang berperkara ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa melalui sistem elektronik dan tentunya dengan mengisi blanko kesediaan. Apabila seluruh pihak berperkara bersedia untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 melalui Aplikasi e-Court, maka selanjutnya Proses Administrasi Perkara akan menggunakan metode elektronik (online), sehingga dengan demikian para pihak berperkara hanya perlu datang ke Pengadilan untuk Pembuktian dan Saksi. 

Setelah Pemaparan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018, kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan Mekanisme Teknis Aplikasi e-Court yang dipaparkan oleh Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H. (Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang). Pada materi yang dipaparkan oleh Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H. dijelaskan bahwa e-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan proses Administrasi Perkara di Pengadilan secara online, sebut saja misalnya mendapatkan panjar biaya perkara, pembayaran menggunakan metode kekinian maupun konvensional, dan pemanggilan yang memanfaatkan saluran elektronik (red : email). 

Mekanisme bagi Para Advokat untuk disahkan menjadi pengguna terdaftar dalam Aplikasi e-Court ialah melalui verifikasi dan validasi keabsahan user/account yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat tersebut disumpah. Kelak, Aplikasi e-Court juga akan diperuntukkan bagi masyarakat pada umumnya (Perseorangan) maupun Badan Hukum. Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar Aplikasi e-Court dapat beracara di seluruh Pengadilan yang telah menerapkan Aplikasi e-Court. Secara implisit layanan pada Aplikasi e-Court terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni : 

  • e-Filing 

Advokat dapat melakukan pendaftaran perkara secara online di Pengadilan yang telah menerapkan Aplikasi e-Court dan semua berkas perkara dikirim juga secara daring.

  • e-Payment 

Setelah melengkapi berkas perkara, Aplikasi e-Court akan menampilkan taksiran biaya panjar perkara (e-SKUM) dan sistem akan memberitahukan Nomor Rekening Virtual (Virtual Account) yang digunakan untuk mentransfer biaya panjar perkara melalui skema multi-channel (antar bank) baik melalui metode elektronik maupun konvensional. Mahkamah Agung juga telah mendapatkan dukungan dari berbagai Bank Plat Merah dalam hal manajemen Pembayaran Panjar Biaya Perkara sehingga memudahkan dalam proses transaksi dalam e-Payment.

  • e-Summons

Pemanggilan kepada para pihak juga dilaksanakan secara daring melalui alamat elektronik (red : email) para pihak. Dalam pemeriksaan persiapan pertama, akan ditanyakan ketersediaan bagi para pihak untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018. Apabila para pihak bersedia, maka proses Administrasi Perkara di Pengadilan akan menggunakan Aplikasi e-Court, misalnya seperti : Penerimaan Gugatan, Panggilan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan.

Diharapkan dengan kehadiran Aplikasi e-Court ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dapat mewujudkan Azas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta dapat memperkecil pengeluaran biaya administrasi antara Penggugat maupun Tergugat. 

Dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang (*dengan perubahan seperlunya)

(@x_cisadane)


06 Agustus 2018

Mahkamah Agung Luluskan 5 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X tahun 2018 

Senin 06 Agustus 2018. Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahap X Tahun 2018. Mahkamah Agung RI memutuskan peserta yang lulus pada tahap akhir seleksi Profile Assessment dan Wawancara sebanyak 5 (lima) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor dengan rincian yakni : 3 (tiga) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tngkat Banding dan 2 (dua) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/67_Pansel_AdhocTPK_VIII_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 Agustus 2018

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2018 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2018, pada website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.a dan II.b, pada Mahkamah Agung Tahun RI tahun 2018 Nomor : 10/Pansel/Japati/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka. 

Untuk Lebih Jelasnya berikut ini disampaikan Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a dan II.b) pada Mahkamah Agung RI tahun 2018 yang terdiri dari :

  • Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  • Format Surat Lamaran; 
  • Surat Pernyataan; 
  • Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan; 
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang; 
  • dan Lampiran Daftar Riwayat Hidup; 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh file-file berikut : 

  1. Surat Pemberitahuan : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5026 
  2. Lampiran Pengumuman : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5027 
  3. Lampiran DRH : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5028

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


02 Agustus 2018

PENGUMUMAN HASIL RAPAT PIMPINAN DAN TPM HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TA. 2018

Bersama ini diberitahukan hasil dari Rapat Pimpinan Mahkamah Agung R.I. dan TPM Hakim di Lingkungan Peradilan Militer yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 dapat diunduh pada link dibawah ini.

Hasil Rapim & TPM Hakim Lingkungan Peradilan Militer 2018


02 Agustus 2018

Permintaan Daftar Nama Atlit dan Official Turnamen PTWP XVII di Bali

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Kegiatan Turnamen Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) XVII di Bali, setiap daerah agar mendaftarkan nama-nama Atlit beserta Official. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini disampaikan Surat Pemberitahuan dari Panitia PTWP Bali. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_PTWP.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Agustus 2018

Ini Dia Arah dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah! 


Bogor - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlangsung selama 2 (dua) hari, tepatnya pada tanggal 30 sampai dengan 31 Juli 2018 di Jambuluwuk Resort dan Hotel, sebagai Narasumber Pertama yang memaparkan materi ialah Drs. Agus Uji Hantara, M.E (Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat KemenPAN-RB). Dalam materi yang bertajuk Arah dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah disampaikan bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintah di masa kini. Reformasi Birokrasi yang merupakan Program Unggulan Era Pemerintahan Presiden Jokowidodo dapat dimaknai sebagai Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia. 

Reformasi Birokrasi yang sudah digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak beberapa tahun lalu merupakan sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Pelaksaan Reformasi Birokrasi juga tidak terlepas dari ribuan proses yang saling tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi Pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Reformasi Birokrasi merupakan jawaban atas upaya Pemerintah dalam menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, melalui usaha yang luar biasa. Usaha yang luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen Pemerintah Pusat dan Daerah, serta menyesuaikan tugas fungsi instansi Pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Apabila Reformasi Birokrasi berhasil tercapai, maka : 

  • Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik; 
  • Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
  • Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; 
  • Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu); 
  • dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

Namun, apabila Reformasi Birokrasi gagal diterapkan di seluruh Lapisan Pemerintahan, maka akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian Pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam penerapan Reformasi Birokrasi pada seluruh Lapisan Pemerintahan diperlukan Prinsip Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, yaitu : 

  1. Meneruskan dan Meningkatkan Langkah-langkah yang Sudah Baik; 
  2. Menterjemahkan Prioritas Utama Pemerintah Baru; 
  3. Mengoperasionalkan RPJMN 2015 - 2019; 
  4. Memperbaiki/ Menyempurnakan Strategi Implementasi; 
  5. Memperkaya Dengan Isu-isu Strategis Baru. 

Sebagai upaya meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, kini Pemerintah telah merancang sebuah sistem yang dapat mewujudkan hal tersebut, sistem tersebut dinamakan dengan Sistem Merit. Sistem Merit memiliki 9 (sembilan) kriteria, yakni : 

  1. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan; 
  2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; 
  3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; 
  4. Memiliki manajemen karir : perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; 
  5. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan; 
  6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN Merencanakan; 
  7. Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja; 
  8. Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; 
  9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2299
mod_vvisit_counterYesterday3596
mod_vvisit_counterThis week15001
mod_vvisit_counterAll days6871620

We have: 161 guests, 3 bots online
Your IP: 54.196.13.210
 , 
Today: Sep 26, 2018

peraturan-button