1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Februari 2017

Sekretaris MA : Sekretaris Pengadilan Adalah Sebagai Suporting Unit Pengadilan 


Bertempat di Aula Convension Center, Hotel Mercure Ancol – Jakarta. Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran TA 2018. Serta Pelaksanaan Anggaran TA 2017 Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Kegiatan ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (MA RI), Bpk. Joko Upoyo Pribadi, SH. Dalam mengawali laporannya Kegiatan ini di ikuti oleh para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan Peradilan yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran TA 2018. Serta Pelaksanaan Anggaran TA 2017 Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

Kegiatan ini akan di isi oleh narasumber dari internal (Mahkamah Agung) dan external (Kementerian dan Lembaga) di hari pertama Kepala ULP Mahkamah Agung Tentang Kebijakan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tentang Penyampaian Hasil Temuan BPK, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Tentang Kebijakan Pelaksanaan Anggaran TA 2017, Kepala LPSE Mahkamah Agung Tentang Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di hari kedua LKPP Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, TIM Bappenas Tentang Kebijakan Program Prioritas Nasional Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tentang Kebijakan Penganggaran dan Pelaksanaan Revisi DIPA MA, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Anggaran 2018, dan Badan Pengawasan Tentang Pengawasan, dan di hari ketiga Menpan Tentang Kebijakan Penyusunan LKJIP. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari di mulai dari hari ini tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 yang bertempat di Conventoin Center Hotel Mercure Ancol-Jakarta. 

Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo sebelum mengawali sambutan dan arahannya menyematkan tanda peserta kepada 4 (empat) perwakilan dari masing-masng peradilan antara lain Sekretaris Peradilan Umum, Sekretaris Peradilan Agama, Sekretaris Peradilan TUN dan Sekretaris Peradilan Militer sebagai tanda di mulainya kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran TA 2018. Serta Pelaksanaan Anggaran TA 2017 Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

Dalam mengawali sambutan dan arahannya Sekretaris MA A. S. Pudjoharsoyo, bahwa peran Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding maupun Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia sebagai Kepala Kantor sekaligus sebagai Supporting Unit Pimpinan Pengadilan dan sipatnya adalah melayani Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Maupun Tingkat Pertama. Pudjoharsoyo juga berharap tidak inging mendengar lagi gesekan-gesekan antara Sekretaris Pengadilan dengan Panitera Pengadilan yang selama ini berlangsung, sebagai contoh masalah kedaraan di Pengadilan yang menjadi Prioritas adalah yang Pertama Ketua Pengadilan, Kedua Wakil Ketua Pengadilan, Ketiga Panitera Pengadilan, Keempat baru Sekretaris Pengadilan dan seterusnya. Peran Sekretaris adalah sebagai Suporting Unit dan Melayani kebutuhan Pimpinan Mulai dari Tingkat Mahkamah Agung sampai ke Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Di akhir sambutannya Pudjo berharap kepada para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran TA 2018. Serta Pelaksanaan Anggaran TA 2017 Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dapat mengikutinya denga baik dan sungguh-sungguh yang nantinya akan di isi oleh para narasumber baik dari internal (Mahkamah Agung) maupun dari external (kementerian/lembaga terkait).

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung Pudjoharsoyo yang didampingi Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung Mulyono, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Abdul Manaf, Dirjen Badan Peradial Umum dan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil yang Di Wakili oleh Kapusdiklat Menpim Tin Zuraida, para Kepala Biro, diantaranya Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan dan Kepala Biro Perencanaan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Mahkamah Agung serta para peserta kegiatan Pembinaan dan Konsultasi. (@x_cisadane)


Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


22 Februari 2017

Pembinaan dan Pengarahan Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun

Jakarta - ditjenbadilmiltun, Pada Hari Rabu Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Lantai 9 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Jakarta Pusat dilaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut salah satu Program Reformasi Birokrasi pada Area Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Mayor Jenderal TNI Mulyono, S.H., S.Ip., M.H dan dilanjutkan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Kemudian Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Mayor Jenderal TNI Mulyono, S.H., S.Ip., M.H memberikan pengarahan kepada 13 (tiga belas) Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rencana ke depan, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan membuat Sistem Penilaian seperti DP3 yang berlaku bagi Para Tenaga Honorer yang diantaranya menilai beberapa point-point penting, seperti : 

  1. Kedisiplinan 
  2. Etika 
  3. Komunikasi dan Koordinasi 
  4. Kemampuan 
  5. Tanggung Jawab
  6. Loyalitas

Setelah pengarahan disampaikan kepada 13 (tiga belas) Tenaga Honorer, kegiatan dilanjutkan dengan penilaian kompetensi (assesment) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam bidang administrasi. (@x_cisadane)


21 Februari 2017

Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam) Pada Mahkamah Agung RI tahun 2017 

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 154/Bua.2/Kp.04.1/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Xam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017. Yang ditujukan kepada YTH. Para Sekretaris Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro dilingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tk Banding dan Pengadilan Tk Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut, dimohon untuk mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pelaksanaan_ujian_dinas.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


21 Februari 2017

Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 63/SEK/OT.01.2/02/2017 tanggal 20 Februari 2017. Tentang Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Mahkamah Agung RI.  

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia RI Nomor : B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 17/SEK/OT.01.2/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sehubungan dengan tenggat waktu penyampaian hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada akhir bulan April 2017. 

Maka dengan ini diminta Kepada Yth : Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Plt. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut, dimohon untuk mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_surat_sekma_pmprb.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


20 Februari 2017

Pengumuman Permintaan Daftar Nama Untuk Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Berdasarkan surat Nomor : 61/SEK/PL/PL.09/02/2017 dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Permintaan Daftar Nama Untuk Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditujukan kepada Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/permintaan_daftar_nama_pembentukan_organisasi_ulp.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


20 Februari 2017

Rapat Pleno dan Penutupan Kegiatan Revisi Pola Bindalmin Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta - Senin, 20 Februari 2017, digelar Rapat Pleno Revisi Pola Bindalmin yang diikuti oleh seluruh anggota tim perumus dan dihadiri oleh Ketua Kamar TUN, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.; Para Hakim Agung TUN, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.; Yosran, S.H., H.Hum.; dan Is Sudaryono, S.H., M.H.; Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Jeanny Hilderia V Hutauruk, S.E., A.k., M.M.; Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Para Pejabat Eselon III serta para Asisten Yustisial/Asisten Hakim Agung TUN.

Dalam rapat pleno tersebut, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil rumusannya dan mendapatkan tanggapan ataupun masukan-masukan dari para hakim agung, maupun dari peserta rapat yang hadir. Kelompok I yang beranggotakan Endang Murdiningsih, S.H., M.M., Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum., Enrico Simanjuntak, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., M.Si., Didik Hari Wasoto, S.H., M.H., yang merumuskan Bidang Teknis Administrasi Perkara, dipresentasikan oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum. Kelompok II yang berangggotakan Dr. Kadar Slamet, S.H., M.H., H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si., Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dan Sudarsono, S.H., M.H, yang merumuskan Bidang Teknis Hukum Acara, dipresentasikan oleh Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.

Rapat pleno ini merupakan akhir kegiatan Revisi Pola Bindalmin atau Buku II Peratun yang telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Februari 2017 hingga tanggal 16 Februari 2017. Rapat pleno berjalan lancar dan masih banyak masukan maupun pendapat-pendapat dari para peserta rapat. Hasil rapat pada hari ini adalah bahwa Pola Bindalmin yang telah disusun oleh tim perumus secara substansi telah mencakup seluruh hal-hal yang diperlukan, namun demikian diberikan waktu selama 2 minggu untuk para anggota tim perumus maupun para asisten hakim agung untuk memberikan masukan-masukan atau mengkoreksi kembali hasil rumusan tersebut dari sisi tata bahasanya.

Rapat pleno dikhiri pukul 12.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan penutupan. Kegiatan penyusunan Revisi Pola Bindalmin atau Buku II tersebut ditutup secara resmi oleh Ketua Kamar TUN. Dalam sambutannya Ketua Kamar bersyukur kegiatan ini dapat terlaksana dan mengucapkan terimakasih kepada tim perumus yang telah bekerja maksimal. (ns)


17 Februari 2017

Perpanjangan Waktu Penyerahan Dokumen

Jakarta - Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 13 Februari 2017 di ruang rapat Biro Keuangan MA, dan berdasarkan hasil penyerahan dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar perkara dan PNBP lainnya yang berasal dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding belum dapat dipenuhi secara lengkap kepada TIM BPK hingga tanggal 14 Februari 2017. Berdasarkan hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan perjanjangan waktu penyerahan dokumen tersebut sampai dengan 24 Februari 2017. (@x_cisadane)

Permohonan ini merupakan upaya Mahkamah Agung RI untuk mendukung pemeriksaan secara komprehensif, guna mewujudkan Laporan keuangan Mahkamah Agung  tahun 2016 yang berkualitas dan handal bebas dari kekurangan penyajian yang material. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/perpanjangan_penyerhan_dokumen.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


16 Februari 2017

Permintaan Dokumen Jaminan Pemeliharaan

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-10743/PB/2016 perihal Perlakuan Akuntansi atas Transksi Akhir Tahun Anggaran 2016, terdapat kewajiban pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas data Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) pada seluruh Satuan Kerja yang diterbitkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi, nilai jaminan, dan masa berlakunya. 

Serta Menindaklanjuti surat tersebut diatas, dengan ini diminta kepada 131 Satker (rincian terlampir) untuk melengkapi dokumen sumber berupa Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) dalam bentuk pdf yang diperlukan untuk pengungkapan dengan mengirimkan kepada Koordinator Wilayah (Korwil), dan Tingkat Eselon I untuk dihimpun dan diverifikasi secara berjenjang, serta mengirimkan ke email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat tanggal 23 Februari 2017

Yang ditujukan kepada YTH. Sekretaris Panitera, Sekretaris Dirjen Badilum,Sekretaris Dirjen Badilag, Sekretaris Badimiltun, Sekretaris Balitbangdiklat, Sekretaris Badan Pengawasan dilingkungan Mahkamah Agung RI,  Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Sekretaris Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_surat_permintaan_dokumen_jaminan_pemeliharaan.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


16 Februari 2017

Pemberitahuan Permintaan Dokumen BPK di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Menindak lanjuti surat Plt. Sekretaris MA-RI No. 48A/SEK/KU.00/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 hal permintaan Dokumen dan Surat Ketua Tim Pemeriksa BPK RI No. 03/LK-MA/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 hal permintaan Dokumen, dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia untuk segera memenuhi permintaan dokumen. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan di unduh suratnya pada link berikut.(hr)






14 Februari 2017

Permintaan Daftar Nama Untuk Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan

Jakarta - Berdasarkan surat Nomor : 57/SEK/PL.09/02/2017 dari. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tanggal 14 Februari 2017. Tentang Pemberitahuan Daftar Nama Untuk Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP). Yang ditujukan kepada Yth Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_sekma_no57sekp_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1369
mod_vvisit_counterYesterday5758
mod_vvisit_counterThis week29515
mod_vvisit_counterAll days5333703

We have: 56 guests, 1 bots online
Your IP: 54.198.52.8
 , 
Today: Sep 21, 2017

peraturan-button