1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Desember 2015

Kegiatan Implementasi Pedoman Penomoran Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerjasama dengan program REDD+ UNDP mengadakan kegiatan implementasi pedoman penomoran perkara lingkungan hidup (LH), bertempat di Pekanbaru (17-18/12/2015). Roki Panjaitan, Panmud Pidana Khusus MARI membuka secara resmi kegiatan. Peserta meliputi ketua, wakil ketua, panitera, panitera muda pidana, panitera muda perdata, panitera muda hukum, panitera muda perkara dan staf di meja pertama untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Khusus untuk peserta lingkungan peradilan TUN berasal dari PTUN Pakanbaru, PTUN Palembang, dan PTUN Jambi.


Dalam kegiatan implementasi pedoman penomoran perkara LH diadakan diskusi panel mengenai kebakaran lahan rawa gambut dan hutan Indonesia. Panelis terdiri atas : Wiwiek Awiati tentang hukum lingkungan dalam kebakaran lahan rawa gambut dan hutan.  Wetland : Tipologi dan karakteristik lahan rawa gambut Indonesia. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK : Kebakaran lahan rawa gambut dan hutan. Bambang Hero : Pembelajaran dari kasus-kasus di pengadilan.


Selanjutnya sosialisasi penomoran perkara LH berupa perkara pidana dan perdata bagi peradilan umum serta perkara tata usaha negara bagi peradilan tata usaha negara. Harapannya sosialisasi bagi peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan penomoran perkara-perkara LH.


Tentunya adanya penomoran dapat memastikan adanya perkara LH di pengadilan. Penomoran Perkara LH membantu untuk memantau dan menginventarisasi perkara LH sehingga dapat menjadi data yang valid untuk memastikan tersedianya hakim LH bersertifikat di pengadilan, serta memastikan konsistensi putusan perkara LH dan memudahkan evaluasi penanganan perkara LH. (ymw)


21 Desember 2015

FGD Template, Penomoran Perkara dan Persetujuan Aplikasi SIPP

Bandung - Rabu, 16 Desember 2015 sampai dengan Sabtu, 19 Desember 2015, Proyek Sustain UNDP bersama Ditjen Badilmiltun menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas template dan penomoran perkara yang nantinya akan dijadikan standar bagi Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara diseluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Bandung tersebut dibuka oleh Hakim Agung Dr. Supandi, SH, MHum. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung telah semakin memperlihatkan usahanya untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga Peradilan yang Agung tidak hanya akan menjadi slogan saja, namun kelak akan tercapai dengan semangat dari seluruh jajaran peradilan, salah satunya yaitu dengan dibangunnya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang akan digunakan oleh empat badan peradilan secara seragam. 

Kegiatan FGD ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari unsur Hakim dan Panitera Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk untuk merumuskan template dokumen dan penomoran perkara. Begitu banyak yang harus dibahas dan dirumuskan sehingga diputuskan akan diadakan forum lanjutan yang rencananya pada Februari 2016 untuk mematangkan pembahasan template dokumen, ditambah dengan pembahasan mengenai template register, template laporan-laporan perkara, laporan keuangan dan klasifikasi/jenis perkara. 

Kegiatan FGD ditutup oleh Hakim Agung Drs. Burhan Dahlan, SH, MH dengan menyampaikan amanat dari Ketua Kamar Peradilan Militer, Timur P. Manurung, SH, MM, agar setiap unsur dapat mengusahakan dengan sungguh-sungguh menjalani proses ini hingga pada akhirnya dapat memberi banyak kemudahan bagi para pencari keadilan. Kepada Proyek Sustain beliau menyampaikan harapannya untuk dapat terus memberikan dukungannya dan menjadi fasilitator, kepada para tim pengembang agar mengimplementasikan masukan-masukan yang didapat dari forum ini, kepada para peserta agar dapat menyampaikan kepada anggota di satuan kerjanya masing-masing mengenai rencana ini sehingga seluruh setiap satuan kerja dapat mempersiapkan diri dan mendukung terlaksananya sistem ini. (ns)


17 Desember 2015

Uji Coba Aplikasi SIPP di PTUN Palembang

Pada tanggal 14 Desember 2015 Tim Teknologi Informasi (TI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI melakukan kegiatan testing dan sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Kedatangan Tim TI Ditjen Badilmiltun diterima langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan TUN Palembang Andri Mosepa, SH. MH. dan Panitera Sekretaris Mamik Herminjdjaja, SH. Tim TI Ditjen Badilmiltun didampingi oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi (Sadiman, SH. MM.) beserta 4 orang staff TI Ditjen Badilmiltun (Jefri Ardianto, ST., Dwianto Budiman, S.Kom., Nita Setyaningrum, ST, M.Si dan Stevanus Dwi Putra Medisa, S.Kom).

Sosialisasi dan Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Palembang ini merupakan rangkaian uji coba yang ke-5 setelah Dilmil II-08 Jakarta, PTUN Jakarta, Dilmil II-09 Bandung dan PTUN Bandung. Adapun rundown kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim SIPP Ditjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

  • Konfigurasi server beserta instalasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  • Migrasi basis data SIAD-MIL ke basis data aplikasi SIPP;
  • Pemaparan oleh Tim Pengembang Aplikasi SIPP Badilmiltun MA RI; dan
  • Praktek langsung penggunaan aplikasi SIPP oleh para user (pengguna) berdasarkan tupoksi di pengadilan setempat

Setelah kegiatan tersebut selesai, terdapat beberapa feedback dari pimpinan beserta staf Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang kepada Tim TI Ditjen Badilmiltun untuk segera memperbaiki kekurangan-kekurangan yang di dapat pada aplikasi SIPP tersebut.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini dibangun dan dikembangkan diatas platform open source oleh Tim TI Ditjen Badilmiltun yang didukung oleh Proyek EU-UNDP SUSTAIN dan Mahkamah Agung RI yang akan menggantikan aplikasi sebelumnya yang sudah dibangun oleh pengembang (vendor) yaitu Aplikasi Sistem Administrasi Peradilan TUN (SIAD-PTUN). Pada dasarnya, kedua aplikasi ini sama yaitu tools untuk membantu mempercepat penyelesaian administrasi dan manajemen perkara. Namun, sesuai dengan arahan Sekretaris Mahkamah Agung bahwa semua aplikasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya harus bisa diintegrasikan ke dalam satu wadah yaitu Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI). Secara bisnis proses, aplikasi SIPP selalu mempedomani role yang sudah ada, yaitu hukum acara dan Buku II Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara. Demikian pula aplikasi SIAD-PTUN juga mempedomani hal yang sama, tetapi setelah ditelaah lebih dalam ada hal-hal tertentu yang secara bisnis proses ada yang dilanggar. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengembangan aplikasi SIPP ini sudah melewati beberapa tahapan. Dimulai dari asesmen ke PTUN Yogyakarta untuk melakukan Requirement Analysis pada bulan Mei 2015, dilanjutkan dengan proses pembuatan grand desain selama 1 bulan (Agustus – September 2015) di Batu Malang, dilanjutkan lagi dengan proses development/pembangunan aplikasi yang dilaksanakan selama 1 bulan pula (Oktober - Nopember 2015), dan saat ini yang dilakukan adalah tahap uji coba. Dari tahap uji coba ini tentunya akan banyak masukan terhadap kekurangan atau ketidakcocokan sehingga dapat diadakan perbaikan. Di sela-sela proses uji coba ini juga diadakan Focus Group Discusion (FGD) yang membahas penyeragaman penomoran, template dan lain-lain. Tahapan berikutnya sebelum aplikasi SIPP ini diluncurkan oleh KMA, akan dilakukan TOT (Training of Trainer) atau pelatihan bagi tenaga pelatih yang akan menularkan ilmunya ke satker yang ditunjuk.



17 Desember 2015

Uji Coba Aplikasi SIPP di Dilmil I-04 Palembang

Palembang, 15 Desember 2015


Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibangung dan dikembangkan diatas platform open source oleh Tim Teknologi Informasi (TI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang disupport oleh Proyek EU-UNDP SUSTAIN dan Mahkamah Agung RI. Aplikasi ini yang akan menggantikan aplikasi sebelumnya yang sudah dibangun oleh pengembang (vendor) yaitu Aplikasi Sistem Administrasi Peradilan Militer (SIAD-MIL). Pada dasarnya kedua aplikasi ini sama yaitu tools untuk membantu mempercepat penyelesaian administrasi dan manajemen perkara, namun sesuai dengan arahan Sekretaris Mahkamah Agung bahwa semua aplikasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya harus bisa diintegrasikan kedalam satu wadah yaitu Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI). Secara bisnis proses aplikasi SIPP selalu mempedomani rule yang sudah ada yaitu hukum acara dan buku II Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara. Demikian pula aplikasi SIAD-PTUN juga mempedomani hal yang sama tetapi setelah ditelaah lebih dalam ada hal-hal tertentu yang secara bisnis proses ada yang dilanggar. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengembangan aplikasi SIPP ini sudah melewati beberapa tahapan, mulai dari assesmen ke Dilmil III-12 Surabaya untuk melakukan Requirement Analysis pada bulan Mei 2015, dilanjutkan dengan proses pembuatan grand design selama 1 bulan (Agustus – September 2015) di Batu Malang, dilanjutkan lagi dengan proses develop/pembangunan aplikasi yang dilaksanakan selama 1 bulan pula (Oktober-Nopember 2015), dan saat ini yang dilakukan adalah tahap uji coba. Uji coba Aplikasi SIPP di Dilmil I-04 Palembang ini merupakan rangkaian uji coba yang ke 6 setelah Dilmil II-08 Jakarta, PTUN Jakarta, Dilmil II-09 Bandung, PTUN Bandung dan PTUN Palembang yang dilakukan uji coba pada tanggal 14 Desember 2015. Tim Teknologi Informasi (TI) Ditjen Badilmiltun diterima langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Kolonel Sus Reki Irene Lumme, SH, MH. Tim TI Ditjen Badilmiltun yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi (Sadiman, SH. MM.) beserta 4 orang staff TI Ditjen Badilmiltun (Jefri Ardianto, ST., Dwianto Budiman, S.Kom., Nita Setyaningrum, ST, M.Si dan Stevanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) pada hari itu juga langsung melaksanakan sesuai dengan rundown kegiatan yang sudah dijadwalkan yaitu melakukan :

  • Konfigurasi server beserta instalasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  • Migrasi basis data SIAD-MIL ke basis data aplikasi SIPP;
  • Pemaparan oleh Tim Pengembang Aplikasi SIPP Badilmiltun MA RI dan
  • Praktek langsung penggunaan aplikasi SIPP oleh para user (pengguna) berdasarkan tupoksi di pengadilan setempat. Dari tahap uji coba ini banyak masukan-masukan dari kekurangan untuk perbaikan. (sdm)

Ditulis oleh hilda 16 Desember 2015

PEMBINAAN DIREKTORAT BINGANISMIN PERATUN DI PTUN BANJARMASIN



Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Dit. Binganismin Peratun) mengadakan pembinaan di PTUN Banjarmasin (14-15/12/2015). AK Setiyono, ketua PTUN Banjarmasin beserta seluruh jajaran menyambut baik kunjungan tim Direktorat Binganismin Peratun yang terdiri dari Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Binganismin Peratun, Kartono (Kasubdit. Administrasi), Ambar Sri Susilowati (Kasi Bimbingan & Monitoring) beserta seorang staf Kasubbag Tata Usaha:  Metty Indrasari.

Dir. Binganismin menyampaikan paparan mengenai pentingnya meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur peradilan dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung guna mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Kompetensi harus ditingkatkan minimal menyangkut 5 (lima) hal. Pengetahuan hukum, kepemimpinan, manajemen perkara, tekhnologi dan informasi serta pentingnya menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Selain kompetensi juga integritas untuk terus dijaga. Aparatur pengadilan harus selalu menjaga citra dan wibawa peradilan. Aparatur pengadilan harus mempedomani kode etik dan pedoman perilaku hakim (Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial), kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:122/KMA/SK/VII/2013), serta Aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI (Keputusan Sekretaris No.008-A/SEK/SK/I/2012). Kode etik dan pedoman perilaku perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan aparatur pengadilan.

Dalam kesempatan pembinaan, tim juga memeriksa langsung pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan posbakum dan pelayanan hukum, penanganan pengaduan dan pelayanan informasi. Sekaligus melihat suasana kerja di lingkungan kantor.



Ditulis oleh Nita Setyaningrum

Buku-Buku Sarana Prasarana Pengadilan Siap Kirim ke Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia

Jakarta - Jumat, 11 Desember 2015, Panitia Penerima Barang Pengadaan Ditjen Badilmiltun memeriksa hasil pencetakan buku-buku register, buku statistik, buku profil dokumentasi pengadilan, agenda sidang hakim, agenda panitera, buku himpunan putusan, dan formulir-formulir laporan hasil pengadaan tahun 2015. Rartusan buku dan formulir tersebut sudah selesai cetak, sudah diperksa dan akan segera dikirimkan ke seluruh satker Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. (ns)


Ditulis oleh @x_cisadane 04 Desember 2015

Demonstrasi Aplikasi Pranata dan Tata Laksana Tata Usaha Negara (Pratalak TUN)

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan demonstrasi Aplikasi Pratalak TUN pada Jumat 04 Desember 2015 bertempat di Gedung Kesekretariatan Mahkamah Agung RI Cempaka Putih Timur dan dihadiri oleh para pejabat eselon beserta staff dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana Peradilan Tata Usaha Negara (Pratalak TUN). Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah mengenalkan aplikasi Pratalak TUN yang nantinya akan digunakan di lingkungan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Peradilan Tata Usaha Negara (Pratalak TUN). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan kegiatan ini berjalan sangat lancar dari awal hingga akhir. 


Ditulis oleh @x_cisadane 03 Desember 2015

Demonstrasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan Monitrong Perkara MILTUN v.2 

Kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan  modernisasi administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap instansi pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai karena kesempuranaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting di setiap organisasi atau instansi pemerintah, dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi dalam era teknologi informasi penyesuaian dokumen dan surat-surat dinas pemerintahan yang baik (good governance).

Sekarang ini seluruh instansi pemerintah telah dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Kemajuan teknologi dirasakan sudah menjadi kebutuhan dan harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong aparatur pemerintah melakukan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan prioritas program pembangunan di bidang tata kelola dalam kelembagaan dan administrasi pemerintahan, hal itu sejalan dengan tuntutan akan modernisasi pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan teknologi guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian informasi kedinasan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) memandang bahwa TIK merupakan salah satu pendorong dalam melaksanakan reformasi birokrasi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dikembangkan dan harus dapat memberikan nilai tambah dalam sistem administrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengubah budaya kerja dalam pengelolaan informasi berdasarkan sistem manual ke sistem komputerisasi/elektronik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan, untuk itu pencatatan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) yang selama ini dilakukan secara manual perlu diubah ke sistem elektronik, sistem pencatatan surat secara elektronik dapat diakses oleh unit kerja guna mempercepat dan mempermudah pengelolaan naskah dinas sehingga dapat membantu tercapainya peningkatan kinerja.

Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah aplikasi komputer yang dikembangkan sesuai dengan “Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik” PERMENPAN No 006 tahun 2011. TNDE adalah bagian dari upaya pemerintah, khsususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pengembangan kepemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Pada Senin 1 Desember 2015, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) telah melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi mengenai Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara selaku koordinator Tim IT Staff Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, juga dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi selaku pelaksana dan penanggung jawab Sistem Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan inipun juga dihadiri oleh Tim IT Staff dan Staff Tata Usaha serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagai penanggung jawab ketata usahaan.

Bertepatan di hari yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga melakukan launching dan demonstrasi Aplikasi Monitoring Perkara versi termutakhir untuk Lingkup Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dihadiri oleh para Staff dari Unit Kerja Binganisminmil dan BinganisminTUN. Diharapkan dengan adanya versi terbaru dari Aplikasi Monitoring Perkara ini, dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengumpulkan informasi maupun menghimpun statistik mengenai perkara dalam Lingkup Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 


Ditulis oleh hilda 03 Desember 2015

BIMBINGAN TEKNIS YUDISIAL BERKELANJUTAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA WILAYAH PT.TUN JAKARTA

 






 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradila Tata Usaha Negara (Dit. Binganismin Peratun) Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan dukungan projek Sustain EU-UNDP melaksanakan bimbingan teknis yudisial berkelanjutan putaran pertama kelas ketiga untuk wilayah PT.TUN Jakarta yang diselenggarakan di Swiss-belhotel, Balikpapan (2-4/12/2015). Kelas pertama telah dilangsungakan di Kupang dan kelas kedua di Makassar.

Ketua PT.TUN Jakarta, Dr, Istiwibowo, S.H., M.H. mewakili Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara membuka secara resmi bimbingan teknis. Pelaksanaan bimbingan teknis diikuti sebanyak 40 hakim, berasal dari PTUN Bandung, PTUN Banjarmasin, PTUN Jakarta, PTUN Palangkaraya, PTUN Pontianak, PTUN Samarinda, dan PTUN Serang. Narasumber terdiri dari Dr. Istiwibowo, SH. MH., (Ketua PT.TUN Jakarta), Yodi Martono W (Dir. Binganismun Peratun), Dr. Arifin Marpaung, SH., M.Hum (Hakim Tinggi pada Balitbangdiklat), Dr. Dani Elpah, S.H. (Hakim Tinggi pada Balitbangdiklat), Disiplin Manao, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT.TUN Medan), Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. (Ketua PTUN Serang), Lulik Tricahyaningrum, S.H., M.H. (Ketua PTUN Bandung), dan H. Ujang Abdulah, SH., MSi. (Wakil Ketua PTUN Jakarta).

Materi bimbingan teknis menyangkut UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Peradilan (UUAP) khususnya menyangkut penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, keputusan fiktif positif. Sengketa tata usaha negara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan sengketa kepegawaian.

Kegiatan bintek berkelanjutan bagi hakim Peratun, akan berlangsung untuk seluruh hakim Peratun. Rencana kelas ke-empat bagi hakim tinggi Peratun yang akan dilaksanakan di Malang (26-29/1/2016).


Ditulis oleh hilda 30 November 2015

LOKAKARYA PENYUSUNAN PEDOMAN PENOMERAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Mahkamah Agung RI melalui Tim Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup mengikuti lokakarya penyusunan pedoman penomeran perkara lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu bersama Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bertempat di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta (27-28/11/2015). Pedoman penomeran perkara LH khusus bagi lingkungan MA beserta badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Penomeran perkara LH di lingkungan peradilan umum menyangkut perkara perdata dan pidana. Untuk peradilan tata usaha negara meliputi perkara gugatan dan permohonan. Pedoman penomeran perkara LH untuk memudahkan dalam mengenali dan menginventarisir perkara-perkara LH, sebagai tindak lanjut ketentuan penomoran khusus dalam Bab IV Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup Pasal 10 SK KMA Nomor : 037/KMA/SK/III/2015, Tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidupdan SEMA No. 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua MA Nomor : 037/KMA/SK/III/2015.

Pedoman penomeran perkara LH diharapkan dapat mempermudah kepaniteraan perkara menentukan perkara LH. Untuk itu, pedoman penomeran perkara akan disosialisasikan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • a ucapan selamat doktor.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6653
mod_vvisit_counterYesterday6681
mod_vvisit_counterThis week19190
mod_vvisit_counterAll days4346479

We have: 78 guests, 2 bots online
Your IP: 54.197.74.137
 , 
Today: Mar 28, 2017

peraturan-button