1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh @x_cisadane 24 Mei 2016

Sekretaris Ditjen Badilmiltun Melakukan Pemaparan Reformasi Birokrasi Dalam Rakor Ditjen Badilmiltun











Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2016 di Medan. Pembukaan tepat pada pukul 14.00 WIB oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny H.V Hutauruk, S.E., M.M., Ak., CA dihadiri oleh Dirbinganis Dilmil, Bapak Kol. Chk Agung Iswanto, S.H., M.H., Dirbinganis Diltun, Bapak H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Kadilmiltama Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.IP., M.H. serta para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pidato pembukaannya, Ibu Sekretaris Ditjen Badilmiltun antara lain mengemukakan harapannya agar kesempatan pada kegiatan Rakor ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi terjalinnya koordinasi yang lebih baik antara satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Ditjen Badilmiltun.

Pada hari pertama, Ibu Sekretaris Ditjen Badilmiltun yang juga sebagai Ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI menyampaikan materi tentang Reformasi Birokrasi. Disampaikan bahwa Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur). Sasaran dari penerapan Reformasi Birokrasi itu sendiri adalah terciptanya Good Governance, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukanlah perubahan pada 8 area utama, diantaranya : 

  1. Pelayanan publik 
  2. Pengawasan
  3. Akuntabilitas
  4. Kelembagaan
  5. Tata Laksana
  6. SDM ASN
  7. Peraturan
  8. Manajemen Perubahan

Kemudian disampaikan pula, demi terciptanya Reformasi Birokrasi diperlukanlah langkah-langkah yang tepat sasaran, seperti : 

  1. Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat
  2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
  3. Membentuk tim reformasi birokrasi
  4. Menetapkan roadmap area perubahan
  5. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
  6. Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)
  8. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi



24 Mei 2016

PEMBINAAN DIR. BINGANISMIN PERATUN DAN WAKIL KETUA PT.TUN MEDAN DI PTUN TANJUNG PINANG


Disela-sela pelaksanaan bimbingan teknis bagi hakim Peradilan Tata Usaha Negara putaran pertama kelas ke-delapan yang diselenggarakan di Batam (23/5/16 s.d. 26/5/16), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Dir. Binganismin Peratun) Yodi Martono Wahyunadi dan Wakil Ketua PT.TUN Medan Oyo Sunaryo mengadakan pembinaan di PTUN Tanjung Pinang (23/5/2016). Mula Haposan Sirait, ketua PTUN Tanjung Pinang beserta seluruh jajaran menyambut baik kunjungan Dir. Binganismin Peratun dan Wakil Ketua PT.TUN Medan.


Dir. Binganismin Peratun menyampaikan paparan mengenai pentingnya meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur peradilan dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung guna mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Kompetensi harus ditingkatkan minimal menyangkut 5 (lima) hal. Pengetahuan hukum, kepemimpinan, manajemen perkara, tekhnologi dan informasi serta pentingnya menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris.


Selain kompetensi juga integritas untuk terus dijaga. Aparatur pengadilan harus selalu menjaga citra dan wibawa peradilan. Aparatur pengadilan harus mempedomani kode etik dan pedoman perilaku hakim (Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial), kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:122/KMA/SK/VII/2013), serta Aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI (Keputusan Sekretaris No.008-A/SEK/SK/I/2012). Kode etik dan pedoman perilaku perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan aparatur pengadilan.


Dalam kesempatan pembinaan, Dir Binganismin Peratun dan Wakil Ketua PT.TUN Medan meninjau langsung pelaksanaan administrasi perkara, perpustakaan, kepegawaian, pelaksanaan posbakum dan pelayanan hukum, penanganan pengaduan dan pelayanan informasi. Sekaligus melihat suasana kerja di lingkungan kantor.


Nampak, warga PTUN Tanjung Pinang bergairah untuk meningkatkan pelayan hukum bagi pencari keadilan. Standar pelayanan ISO telah dipersiapkan untuk diraih. Kaitannya, dengan persiapan memperoleh ISO, hadir pula Ketua PTUN Bandung- H. Ujang Abdulah yang sama-sama sedang mempersiapkan memperoleh ISO. Wakil Ketua PT.TUN Medan memberi arahan dalam persiapan satker untuk memperoleh ISO di wilayah hukum PT.TUN Medan.


Ditulis oleh Hari Darmawan 24 Mei 2016

RAPAT KOORDINASI DITJEN BADILMILTUN DENGAN JAJARAN PERADILAN MILITER

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2016 di Medan. Pembukaan tepat pada pukul 14.00 WIB oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun, ibu Jeanny H.V Hutauruk, S.E., M.M., Ak., CA dihadiri oleh Dirbinganis Dilmil, Bapak Kol. Chk Agung Iswanto, S.H., M.H., Dirbinganis Diltun, Bapak H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Kadilmiltama Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.IP., M.H. serta para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pidato pembukaannya, ibu Sekretaris Ditjen Badilmiltun antara lain mengemukakan harapannya agar kesempatan pada kegiatan Rakor ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi terjalinnya koordinasi yang lebih baik antara satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Ditjen Badilmiltun.

Rakor diikuti Pengadilan Militer Utama, Dilmilti I Medan, Dilmilti II Jakarta, Dilmilti III Surabaya, Dilmil II – 08 Jakarta dan Dir Binganismin Perdilan Militer berlangsung di Dimilti I Medan. Untuk lingkungan peratun peserta dari PT.TUN Medan, PT.TUN Jakarta, PT.TUN Surabaya, PT.TUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Serang. Adapun Rakor untuk lingkungan Peradilan Militer diselenggarakan pada hari kedua, yaitu Jumat 26 April 2016 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi I Medan (Dilmilti I Medan). Dalam Rakor tersebut dibahas mengenai Strategi dan Kebijakan Pimpinan dalam Pencapaian ISO kemudian Strategi dan Kebijakan Pimpinan dalam Pengembangan SIPP Militer serta Pembahasan Permasalahan Teknis di Jajaran Pengadilan Militer. (drm)


24 Mei 2016

RAPAT KOORDINASI DITJEN BADILMILTUN DENGAN JAJARAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA










Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlangsung di Medan (19/5/16 s.d. 21/5/16). Sekretaris Ditjen Badimiltun- Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. mewakili Plt. Dirjen Badimiltun  membuka secara resmi pembukaan yang berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) I Medan. Sekaligus dilanjutkan pemaparan materi Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung, serta Kabag Kepegawaian, Mahjum, S.H.,M.H. menyampaikan pelaksanaan SIKEP dan Kabag Umum, Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. mengetengahkan materi sarana prasarana peradilan dan kondisi gedung proto-type di lingkungan Badilmiltun.

Rakor diikuti Pengadilan Militer Utama, Dilmilti I Medan, Dilmilti II Jakarta, Dilmilti III Surabaya, Dilmil II – 08 Jakarta dan Dir Binganismin Perdilan Militer berlangsung di Dimilti I Medan. Untuk lingkungan peratun peserta dari PT.TUN Medan, PT.TUN Jakarta, PT.TUN Surabaya, PT.TUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Serang. Adapun Rakor untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diselenggarakan pada hari kedua, yaitu Jumat 26 April 2016 bertempat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT TUN Medan). Dalam Rakor tersebut dibahas mengenai Surat Panggilan dan Surat Pemberitahuan, Surat Akta yang berkaitan dengan Kasasi, Berita Acara, Penetapan dan Putusan. Kemudian dibahas juga mengenai Survey kepada Masyarakat tentang Pelayanan Hukum Pengadilan dan pemaparan mengenai Standar Operating Prosedured / ISO.


Ditulis oleh @x_cisadane 23 Mei 2016

Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Pengawasan Kebersihan Dengan Penggunaan Kartu Kontrol Pada Sekretariat Ditjen BadilMilTUN

Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Pengawasan Kebersihan Dengan Penggunaan Kartu Kontrol Pada Sekretariat Ditjen BadilMilTUN










Senin, 23 Mei 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Ditjen BadilMilTUN Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemberian masukan (saran/ide) terkait Gagasan Proyek Perubahan sehubungan dengan Program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang sedang diemban oleh Bapak Catur Adi Wasono, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Ditjen BadilMilTUN. Adapun rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Ditjen BadilMilTUN Ibu Jeanny H.V.Hutahuruk, S.E., AK., M.M., CA, kemudian dipandu oleh Bapak Dedi Waryoman, S.Sos, M.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen BadilMilTUN.

Selanjutnya paparan Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Pengawasan Kebersihan Dengan Penggunaan Kartu Kontrol Pada Ditjen BadilMilTUN disajikan oleh Bapak Catur Adi Wasono, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Ditjen BadilMilTUN. Adapun latar belakang gagasan proyek perubahan ini adalah sebagai tuntutan Reformasi Birokrasi di Indonesia dimana Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang bergerak di bidang Yudikatif yang saat ini tengah berupaya meningkatkan citra badan peradilan yang bersih dan agung.

Di samping itu, dalam hal perbaikan sistem organisasi telah dianalisis jabatan/pekerjaan dengan cara inventaris jenis jabatan/pekerjaan, pejabat struktural untuk digunakan sebagai input dalam menyusun Proyek Perubahan untuk meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Mahkamah Agung RI.

Di era globalisasi modern ini baik swasta maupun instansi pemerintah memerlukan lingkungan kerja yang nyaman, salah satu indikator lingkungan kerja yang nyaman adalah kebersihan. Bahkan kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan ruangan adalah merupakan salah satu faktor utama dalam hal produktifitas dan kenyamanan bekerja. Dengan lingkungan yang bersih niscaya dapat terwujud suasana tempat kerja yang nyaman bagi pegawai.

Proyek perubahan ini memiliki tujuan yaitu memaksimalkan tenaga kebersihan yang ada saat ini dengan membuat perubahan signifikan. Disamping itu terwujudunya penanganan dan pengelolaan kebersihan yang baik sehingga tenaga cleaning service memiliki pengalaman yang memadai untuk menunjang kebersihan kantor dan lingkungannya. Proyek perubahan ini juga memiliki impact positif, diantaranya :


  1. Efektifitas waktu dan biaya 
  2. Fokus pada tupoksi 
  3. Meningkatkan kenyamanan



Ditulis oleh @x_cisadane 19 Mei 2016

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015










Rabu 18 Mei 2016 di ruang rapat Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dilaksanakan opening meeting Audit Eksternal sertifikasi ISO 9001:2015 rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH, dengan tim audit ekstenal Bapak Hengky Dwi Jatmiko dan Bapak Subandi S.Si M.T. dalam sambutannya Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyampaikan bahwa audit eksternal ini merupakan langkah kedepan agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi lebih baik dalam hal manajemen maupun pelayanan pada pencari keadilan.

Setelah melakukan audit eksternal tim ISO 9001:2015 melaksanakan Closing Meeting dengan memaparkan hasil yang telah diaudit. Acara audit eksternal ditutup dengan doa dengan mengucap syukur atas diberikannya kesehatan pada seluruh anggota saat mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung sertifikasi ISO 9001:2015. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi yang pertama berhasil meraih Sertifikasi ISO dalam lingkup Pengadilan Militer Tingkat Pertama di Seluruh Wilayah Indonesia. Selamat Kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.  


Ditulis oleh @x_cisadane 19 Mei 2016

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015










Selasa 17 Mei 2016, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kedatangan tim auditor dari National Quality Assesment/ NQA Indonesia, yaitu Bapak Hengky Dwi Jatmiko sebagai Lead Auditor dan Bapak Subandi sebagai Auditor, terkait dengan pelaksanaan audit dalam rangka sertifikasi International Organization for Standardization/ISO 9001:2015 mengenai kepuasan pengguna jasa di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

NQA Indonesia merupakan cabang dari NQA yang berkantor pusat di Inggris, dan NQA merupakan bagian dariNational Technical System (NTS Inc.) yang berkantor pusat di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1961. NQA sendiri telah melakukan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat kepada lebih dari 35.000 perusahaan dan instansi dalam berbagai bidang di 70 negara di dunia, diantaranya NASA, Boeing, Jaguar Land Rover, Department for Energy and Climate Change (DECC) UK, dan masih banyak lagi.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum., sebagai Top Manager menerima langsung kedatangan tim auditor dan mendampingi dalam Opening Meeting yang berlangsung pada pukul 08.00 wib dan dilanjutkan diskusi dengan Top Management yang beranggotakan pimpinan dan pejabat struktural di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Pukul 09.00 wib, audit dimulai. Masing-masing auditor secara terpisah melakukan audit ke bagian-bagian yang berbeda. Bapak Hengky Dwi Jatmiko dan Bapak Subandi pertama-tama mengaudit Management Representative yang dikepalai oleh Kadilmilti III Surabaya Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. dan Hakim Tinggi . Sementara itu Bapak Subandi mengaudit Sekretaris yaitu Panitera/Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Mayor Chk Endang Sumiarto, SH. Setelah audit manajemen, Hengky Dwi Jatmiko mengaudit Kepaniteraan (Pidana, Perdata, dan Hukum), Setelah itu bapak Subandi pada Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.

Jauh hari sebelum pelaksanaan audit, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai kepuasan pengguna jasa. Sertifikasi ini yang di inisiasi oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, pada prinsipnya adalah “do what you wrote, write what you do” atau dalam bahasa Indonesia “lakukan apa yang kamu tulis, tulis apa yang kamu lakukan”. Yaitu TEKAD (Tanggap Energik Konsisten Adil Disiplin) Jadi sertifikasi ISO ini adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP (standard operating procedure/ prosedur baku pelaksanaan kerja), dan membuat SOP untuk pekerjaan yang belum dibakukan, sehingga akan tercapai kepuasan bagi para pengguna jasa layanan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, karena adanya kesesuaian antara teori/panduan dengan praktek/pelaksanaan.

Keluarga Besar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, mulai dari Pimpinan, Hakim, Panitera Muda, Kepala Bagian, Kasub, pegawai, staf dan honorer/PTT turut bahu membahu dalam penyempurnaan SOP dan pelayanan kepada masyarakat,. Seringkali harus merelakan waktu bersama keluarga dan lembur sampai malam hari. Hingga tiba saatnya audit oleh NQA Indonesia. Setelah audit dilaksanakan mulai pagi sampai sore hari dilaksanakan Audit Reporting sekaligus Closing Meeting oleh tim Auditor bersama pimpinan dan pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Tim Auditor memaparkan 1 temuan Minor dan Obserfasi 7 (temuan yang harus diperbaiki karena memiliki pengaruh dalam pelayanan dan kinerja, tetapi tidak fatal dan signifikan).

Dengan hasil dan temuan tersebut, tim Auditor dari NQA Indonesia menyatakan bahwa “Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya LULUS sertifikasi dan BERHAK mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015” dan penyerahan sertifikat direncanakan dalam 30 hari. Pernyataan tersebut disambut riuh tepuk tangan sukacita para hadirin karena kerja keras mereka selama ini mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Kepala Pengadilan Militer Tnnggi III Surabaya, menerima dokumen hasil audit secara resmi dari Auditor yaitu Bapak Hengky Dwi Jatmiko dan Bapak Subandi mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah bekerja sama sehingga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya lulus sertifikasi ISO 9001:2015. Dan dengan ini, menjadi tanggung jawab agar kedepannya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik dan semakin baik lagi. Sebagai Pengadilan Tingkat Tinggi (banding), Pengadilan Militer III Surabaya menjadi yang pertama kali memperoleh Sertifikasi ISO diantara Pengadilan Militer Tinggi lainnya di Seluruh Wilayah Indonesia. Selamat Kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.


18 Mei 2016

Pemberitahuan Tempat Pelaksanaan Bintek Hakim PTUN di Batam Tahun 2016


Berkenaan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara kelas ke delapan yang akan melatih 46(empat puluh enam) orang Hakim Peradilan Tata Usaha Negara wilayah PT.TUN Medan, PT.TUN Jakarta dan Hakim/Asisten di Mahkamah Agung RI.


Kami informasikan bahwa Kegiatan tersebut diselenggarakan pada :


Hari/Tanggal : Senin –  Rabu, 23 – 25 Mei 2016


Tempat : Hotel Allium Batam, Komplek Panorama Nagoya, Kepulauan Riau, Indonesia.


Demikian disampaikan sebagai pengumuman, atas perhatiaannya diucapkan terima kasih.
catatan : Pakaian Selama kegiatan, pagi dan siang hari PDH dan malam hari pakaian Batik.


Keterangan lebih lengkap silakan lihat surat berikut :


*Suratnya


Ditulis oleh @x_cisadane 17 Mei 2016

Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Data Laporan Bulanan Melalui Aplikasi E-PEL Ditjen BadilMilTUN

Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Data Laporan Bulanan Melalui Aplikasi E-PEL Ditjen BadilMilTUN










Selasa, 17 Mei 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Ditjen BadilMilTUN Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemberian masukan (saran/ide) terkait Gagasan Proyek Perubahan sehubungan dengan Program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang sedang diemban oleh Bapak Sadiman, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Ditjen BadilMilTUN. Adapun rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Ditjen BadilMilTUN Ibu Jeanny H.V.Hutahuruk, S.E., AK., M.M., CA, kemudian dipandu oleh Bapak Dedi Waryoman, S.Sos, M.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen BadilMilTUN yang juga merupakan Mentor dari Bapak Sadiman, S.H., M.M. saat melaksanakan perancangan, pembuatan dan implementasi proyek perubahan.

Selanjutnya paparan Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Data Laporan Bulanan Melalui Aplikasi E-PEL Ditjen BadilMilTUN disajikan oleh Bapak Sadiman, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Ditjen BadilMilTUN. Adapun latar belakang gagasan proyek perubahan ini adalah sebagai tuntutan Reformasi Birokrasi di Indonesia dimana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dan Tatalaksana adalah penyusunan laporan, yang disajikan setiap bulan, setiap tiga bulan (triwulan), setiap enam bulan (semester), dan setiap tahun (tahunan) dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP). Adapun teknis penyusunan laporan harus disusun secara hierarki, dimulai dari satuan kerja (Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), dari satuan kerja diteruskan kepada Ditjen Badilmiltun melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, selanjutnya dari data-data laporan masing-masing satker dan unit kerja tersebut secara berkala dihimpun, ditelaah, dan disajikan kedalam satu laporan tahunan Ditjen Badilmiltun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun, kemudian dianalisa lebih mendalam lagi dikaitkan dengan aspek perencanaan, target dan sasaran dan dijadikan satu laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dan Tatalaksana dalam hal ini yang berkaitan dengan penyusunan laporan masih ditemukan beragam isu antara lain :

  1. Laporan masih belum tertib administrasi.
  2. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia.
  3. Pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal.

Faktanya penyampaian data laporan masih sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan oleh karena :

  1. Laporan dari masing-masing satuan kerja maupun unit kerja dibuat dan dikirim tidak tepat pada waktunya.
  2. Laporan dari masing-masing satuan kerja maupun unit kerja menggunakan media konvensional yang berbeda-beda pada saat penyampaiannya.
  3. Laporan dari masing-masing satuan kerja maupun unit kerja masih belum terintegrasi, sulit diakses, sulit disampaikan kepada pihak terkait dan pimpinan tidak dapat memonitor.

Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan dapat terwujudnya akselearasi penyampaian laporan bulanan melalui sistem Aplikasi E-PEL Ditjen BadilMilTUN yang dapat diakses melalui jaringan internal kantor Sekretariat Ditjen BadilMilTUN maupun secara eksternal di manapun penggunanya berada.



16 Mei 2016

Bimbingan Teknis Bendahara Keuangan Perkara Berjalan Lancar

Mataram – Bimbingan Teknis Bendahara Keuangan Perkara yang berlangsung di Mataram, 11 sampai dengan 13 Mei 2016 berjalan dengan lancar. Para peserta mendapatkan ilmu baru terkait tugas pokoknya sebagai bendahara keuangan perkara dan Direktorat mendapatkan masukan-masukan terkait kerungan perkara.

Narasumber Adityo Nugroho, ST memberikan materi keuangan perkara dalam aplikasi SIPP, sedangkan Juwan J. Alfauz, SE memberikan materi mengenai pelaporan keuangan perkara melalui aplikasi KOMDANAS. Dr. H. Dani Elpah, SH., MH menyoroti bahwa ternyata terdapat ketidakseragaman SK Bendahara Keuangan Perkara dari setiap pegadilan tata usaha Negara, untuk kedepannya hal ini perlu dibenahi. Sedangkan Sekretaris Ditjen, Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., M.M, Ak., CA memberikan materi Reformasi Birokrasi kepada para peserta dan panitia.

Sesampainya di satkernya masing-masing para peserta diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya saat mengikuti bimbingan teknis. (ns)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • a ucapan selamat doktor.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2075
mod_vvisit_counterYesterday3945
mod_vvisit_counterThis week22702
mod_vvisit_counterAll days4664474

We have: 85 guests, 3 bots online
Your IP: 23.20.147.6
 , 
Today: Mei 26, 2017

peraturan-button