1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14 Maret 2017

Pengumuman Kebijakan Strategis Anggaran Honorarium KPA, PPK dan PPSPM 

Berdasarkan Surat Nomor : 100/SEK/OT.01.3/03/2017 dari Sekretaris Mahkamah Agung RI mengenai Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium KPA, PPK dan PPSPM yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung, Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung, Para Kepala Badan Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia, dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Suratnya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/kebijakan_standarisasi_biaya.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


14 Maret 2017

Rapat Lanjutan Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani Kav.58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Lanjutan Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dipimpin dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mayjen. Dr. Mulyono, SH., S.Ip, MH. Rapat dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Ditjen Badilmiltun dalam rangka Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Dalam Rapat Lanjutan Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staff yang merupakan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dipaparkan mengenai evidence penilaian 8 Area Reformasi Birokrasi per Area oleh Ketua Area masing-masing, Dirjen Badilmiltun mengatakan bahwa penilaian Reformasi Birokrasi ini merupakan tolak ukur bagi Ditjen Badilmiltun khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya untuk segera berbenah diri dalam mencapai birokrasi dengan level invernasional, selain itu pula dalam melaksanakan tupoksi segala hal harus dibuat tercatat dan sistematis sehingga dalam penilaian Reformasi Birokrasi selanjutnya sudah secara otomatis dan mudah dalam peng-inventarisasian-nya.


09 Maret 2017

Optimalisasi Implementasi E-SKUM 

Berdasarkan Memorandum dari Plh. Kepala Biro Perencanaan  dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Perihal : Permohonan Publikasi Optimalisasi E-SKUM ke Website Mahkamah Agung RI. Dan berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 97/SEK/OT.01.1/03/2017 Tanggal 08 Maret 2017 yang ditujukan Kepada Yth : Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia. 

Menindaklanjuti Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor : 077/TA-A2/MA/VI/2016 Tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengadilan Percontohan Dalam Rangka Implementasi Inovasi Pelayanan Peradilan dan Hasil Rapat Evaluasi Replikasi Pertama E-SKUM dan ATR pada tanggal 17 Februari 2017, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi E-SKUM dan ATR. Oleh karena itu pengadaan sarana dan prasarana pendukung E-SKUM dan ATR pada 100 (seratus) pengadilan percontohan kedua, diminta menunggu pemberitahuan selanjutnya setelah penyempurnaan aplikasi. 

Sehubungan dengan pemanfaatan E-SKUM untuk panggilan delegasi/tabayyun (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015), diminta kepada Saudara untuk memerintahkan Panitera melakukan input biaya panjar perkara perdata sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 pada aplikasi Komdanas paling lambat tanggal 17 Maret 2017. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_implementasi_eskum.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


08 Maret 2017

Pemanggilan Peserta Pendidikan Yudisial Berkelanjutan (CJE) : Sengketa TUN Khusus Untuk Peradilan Tata Usaha Negara

Bersama ini diberitahukan bahwa Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan EU-UNDP SUSTAIN menyelenggarakan Pendidikan Yudisial Berkelanjutan (CJE) : Sengketa TUN Khusus Untuk Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 - 25 Maret 2017 di Balitbang Diklat Kumdil, Mega Mendung, Bogor. Kepada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang namanya tercamtum dalam surat dipersilakan untuk mempersiapkan diri.Keterangan lebih lengkap silakan unduh surat dibawah ini.

*Suratnya





07 Maret 2017

Pengumuman Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Dan Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2017, pada website Mahkamah Agung. Dan berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Eselon I.a dan Pratama Eselon II.a dan II.b, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2017) dengan Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2017 Tanggal 07 Maret 2017. 

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2017, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengundang Pegawai Negeri Sipil/Prajurit TNI/Anggota Polri yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sesuai yang tertera di dalam Surat Pengumuman Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2017 Tanggal 07 Maret 2017.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh File Pengumuman yang berisi :

  1. Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; 
  2. Format Surat Lamaran; 
  3. Surat Pernyataan; 
  4. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan; 
  5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang; 
  6. dan Surat Pernyataan Bersedia Alih Status. 

Unduh File Pengumuman melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pengumuman_japati_ma_2017.pdf

Unduh File Formulir Daftar Riwayat Hidup melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/formulir_daftar_riwayat_hidup.doc

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI

(@x_cisadane)


07 Maret 2017

Himbauan Modus Penipuan Mengatasnamakan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 91/SEK/HM.00/03/2017 tanggal 3 Maret 2017. Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar berhati-hati, waspada dan tidak terpengaruh dengan segala bentuk modus penipuan yang terus berkembang dan berulang dengan mengatas namakan Sekretaris Mahkamah Agung RI. (@x_cisadane) 

Untuk informasi lebih lanjut, dimohon agar mengunduh Surat Pemberitahuan melalui Tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_pemberitahuan_91sekhm00032017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


07 Maret 2017

Pengumuman Seleksi Calon Peserta Diklat Kapita Selekta Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2017

Bersama ini diumumkan bahwa Balitbang Diklat Kumdill Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Proyek EU-UNDP SUSTAIN membuka Seleksi Calon Peserta Diklat Kapita Selekta Sengketa Tata Usaha Negara Untuk Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2017. Diklat akan dilaksanakan dalam 3 gelombang dimana masing-masing gelombang terdiri dari 40 peserta. Ketentuan seleksi silakan unduh surat dibawah ini:

*Suratnya


07 Maret 2017

Rapat Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Selasa Tanggal 7 Maret 2017 Pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani Kav.58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dipimpin dan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Rapat Pemantapan dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Ditjen Badilmiltun dalam rangka Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Dalam Rapat Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staff yang merupakan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dibahas mengenai penilaian 8 Area Reformasi Birokrasi, selain itu pula di inventarisasi data dukung sebagai evidence dalam Penilaian Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.


06 Maret 2017

KA BUA MA RI Buka Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung T.A. 2016 

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Aco Nur, mengadakan rapat koordinasi evaluasi penyerapan anggaran MA tahun 2016 dan persiapan pelaksanaan penyerapan anggaran MA tahun 2017. Hadir dalam rapat ini para Kepala Biro, para Kepala Bagian, para Kasubbag di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, bertempat diruang Wiryono. 

Dalam pembukaannya Aco Nur menyatakan bahwa Mahkamah Agung Kembali meraih penghargaan dari Kemeterian Keuangan dalam hal penyerapan anggaran tahun 2016 peringkat ke 3 dari 5 besar dari kualifikasi anggaran sedang, yang telah diterima Mahkamah Agung pada hari Selasa lalu 28/2/2017, Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dari Menteri Keuangan pada acara forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kemenkeu, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris / Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian / Lembaga. bertempat di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. (@x_cisadane) 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1368
mod_vvisit_counterYesterday5758
mod_vvisit_counterThis week29514
mod_vvisit_counterAll days5333702

We have: 59 guests, 1 bots online
Your IP: 54.198.52.8
 , 
Today: Sep 21, 2017

peraturan-button