1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

30 Agustus 2018

Seleksi Casis Diktukba TNI AD t.a. 2019 

Berdasarkan surat dari Panitia Pusat Seleksi Casis Diktukba TNI AD dan Panitia Daerah Jaya-2/Kostrad Nomor : B/3/VIII/2018 perihal Seleksi Casis Diktukba TNI AD T.A.  2019, maka dengan ini disampaikan Pengumumannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_3_VIII_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 Agustus 2018

Seleksi Casis Diktukpa TNI AD t.a. 2019 

Berdasarkan surat dari Panitia Pusat Seleksi Casis Diktukpa TNI AD dan Panitia Daerah Jaya- 2/Kostrad Nomor : B/2/VIII/2018 perihal Seleksi Casis DIktukpa TNI AD T.A.  2019, maka dengan ini disampaikan Pengumumannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_2_VIII_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


29 Agustus 2018

Seminar Hasil Penelitian : Peran SIPP dalam Mewujudkan Pengadilan Militer yang Modern 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 29 Agustus 2018, Bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat, diselenggarakan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dengan topik Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ini menghadirkan Peneliti sekaligus Narasumber, yakni Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H. (selaku Koordinator Peneliti), Rita Helina, S.H., L.LM (selaku Peneliti I) dan Dr. Mul Irawan (selaku Peneliti II), tak ketinggalan dalam Kegiatan Seminar ini Panitia menghadirkan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi, S.H., L.LM. 

Kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang bertopik Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern dihadiri oleh Perwakilan Hakim dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Letnan Kolonel Moch. Rachmat Jaelani S.H., Perwakilan Panitera Muda Pidana dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Letnan Satu Satiman, S.H., Perwakilan Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, Jefri Ardianto, S.T., Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. 

Dalam paparan hasil penelitian, Para Narasumber menyampaikan reviu Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer baik dari sisi Kebijakan/Aturan/Regulasi (Non-Teknis) maupun dari sisi fungsionalitas Aplikasi (Teknis Aplikasi). Pada dasarnya, Pengadilan Militer sejak awal mendukung sepenuhnya program dari Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara. Sebelum tersedianya peralatan/perangkat (tools) dalam mendukung informasi perkara secara elektronik, masyarakat pencari keadilan, masyarakat umum maupun pers/jurnalis harus mendatangi Pengadilan Militer untuk mendapatkan informasi. Namun, hadirnya paket-paket kebijakan, aturan maupun regulasi yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadikan sebuah batu loncatan bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan termasuk Lingkungan Peradilan Militer dalam mewujudkan Azas-azas Peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Penerapan paket-paket kebijakan, aturan maupun regulasi yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menciptakan revolusi dalam dunia Peradilan dan reformasi pada sektor Yudisial (Judicial Reform), sehingga dunia Peradilan Indonesia menjadi semakin modern. Tidak hanya sebatas itu saja, Administrasi Perkara pada Lingkungan Peradilan Militer juga mengalami transformasi, dari yang semula manual (paper-based) dan kini menjadi digital (elektronik). 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


28 Agustus 2018

Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Awal

Berkaitan dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 193/ST/V-XVI.1/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan dan Pengelolaan Sumber Daya tahun anggaran 2017 sampai dengan Semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan cakupan daerah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan perihal Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1143_SEK_KU00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


28 Agustus 2018

Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen 

Sehubungan dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 192/ST/V-XVI.1/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan Belanja tahun anggaran 2017 sampai dengan Semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mencakup Wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan perihal Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1142_SEK_KU00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 Agustus 2018

Launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer II-09 Bandung 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pengadilan Militer II-09 Bandung kini memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sangat bermanfaat bagi Para Pencari Keadilan, Pers/Jurnalis, maupun Masyarakat pada umumnya. Adapun penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung secara langsung dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kolonel Chk Budi Purnomo, S.H., M.H. Eksistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat, efektif, tepat, transparan dan akuntabel. Tentunya dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, diharapkan para personil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer II-09 Bandung 

(@x_cisadane)


27 Agustus 2018

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih dari perbuatan mungkar serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan nyata dan konkrit. Pelan tetapi pasti akan tercipta suasana yang bersih dari perbuatan mungkar dan menciptakan mindset sebagai pelayan dan pengadil yang haq dan benar. Dalam berbagai kesempatan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan semua Pimpinan Mahkamah Agung tidak henti-hentinya selalu membangun mindset kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung dalam menuju cita-cita yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Membangun konstruksi bangunan Badan Peradilan yang Agung, tentunya harus dilandasi oleh struktur fondasi yang sangat kuat dan menghujam sangat dalam di bumi hati sanubari aparatur Mahkamah Agung dan Masyarakat. 

Konstruksi yang dijadikan tiang pancang adalah : Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan merupakan salah satu prinsip utama bagi semua Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sesuai Amanat UUD 1945. Semua Aparatur tanpa kecuali dengan tugas dan kewenangannya masing-masing harus turut menjaga independensi dari intervensi pihak lain. Tugas utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang suci dan merupakan salah satu sifat Tuhan, maka semua Aparatur dalam mewujudkan harus dengan niat, ucapan, cara dan perbuatan suci. 

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan merupakan tugas mulia. Memberikan pelayanan bukan merupakan pekerjaan yang rendah, tetapi merupakan tugas dan pekerjaan yang sangat mulia. Allah SWT senantiasa memberikan pelayanan dan mengurus seluruh hambanya, memberikan semua kebutuhan kepada seluruh makhluk dan alam semesta serta memberitahukan kepada umat manusia tujuan akhir yang hakiki, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. 

Dalam menuntun ke jalan yang benar dan menghindari berbagai kesesatan, Mahkamah Agung telah membuat dan memasang rambu-rambu yang ditempatkan di semua tempat agar dapat dibaca dan dipatuhi, antara lain berbagai berbagai paket kebijakan berupa Regulasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung serta aturan-aturan lainnya. Paket kebijakan dan yang terkini adalah tentang Akreditasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan e-Court (Electronic Court). Kebijakan tersebut merupakan petunjuk dan bentuk perhatian serta tanggung jawab Mahkamah Agung kepada negara dan masyarakat dalam menciptakan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


24 Agustus 2018

DKM Al Ikhlas Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Menggelar Pemotongan Hewan Qurban 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam suasana Perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Dhulhijah 1439 Hijriah, DKM Masjid Al Ikhlas Gedung Sekretariat Mahkamah Agung menggelar Pemotongan Hewan Qurban pada Hari Kamis, 23 Agustus 2018 bertempat di Area Parkir Belakang Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Adapun pada tahun ini hewan qurban yang diterima oleh Ketua Panitia Pelaksana Qurban, Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.H. sebanyak 7 (tujuh) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing. Herwan-hewan qurban tersebut merupakan sumbangsih dari unit-unit kerja di Lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, seperti : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan serta 1 (satu) ekor sapi dari Bank BNI Syariah. 

Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.H. selaku Ketua Panitia menyatakan bahwa "Semoga kita dapat melaksanakan amanat ini sesuai dengan syariat islam dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala". Proses penyembelihan hewan qurban turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. Panitia mendistribusikan sekitar 1.000 bungkus lebih paket daging qurban kepada para Pegawai yang di Lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (PNS maupun Honorer), Tenaga Cleaning Service, Satpam dan Masyarakat yang berdomisili di sekitar Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Makna mendalam yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah bagaimana Kita bisa menerapkan ajaran dari Nabi Ibrahim AS tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan kita sebagai Umat Muslim yang hanya menjadikan Allah SWT tempat kita mengadu dan berpasrah terhadap segala berbagai macam pengalaman hidup yang kita jalani di dunia ini, dan dengan memohon keridhaan Allah SWT sehingga kita menjadi orang yang selamat di Dunia maupun di Akherat kelak. Kegiatan ini dapat memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan para Pegawai di lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung untuk menjaga ukhuwah islamiyah. 

(@x_cisadane)


24 Agustus 2018

Himbauan Penggalangan Dana Korban Gempa Wilayah Lombok dan Bali

Sehubungan dengan terjadinya gempa bumi terus menerus di pulau Lombok dan Sumbawa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagian wilayah Provinsi Bali, telah menimbulkan korban jiwa dan korban luka serta kerusakan jalan, bangunan gedung, dan rumah.

Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung dan seluruh Warga Peradilan untuk berpartisipasi melakukan penggalangan dan pengumpulan dana sebagai bentuk empati dan kepedulian untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Donasi uang tersebut dapat disalurkan melalui Mahkamah Agung di Nomor Rekening BNI 1193691566 an. Abdullah. Untuk konfirmasi/informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Iqbal No Hp.083899139601 dan sdri. Ani Rose Miyanti No Hp. 081219097969.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/06_WKMA_NY_8_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Ditulis oleh STM 24 Agustus 2018

Pemberitahuan Bimbingan Tekhnis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer

Dalam rangka melaksanakan kegiatan DIPA Ditjen Badilmiltun tahun Anggaran 2018, diharapkan kehadiran Panitera dan Staf Perkara Peradilan Militer yang namanya terdapat dalam surat (terlampir) untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer yang akan dilaksanakan pada :


Hari / Tanggal :  Rabu tanggal 29 Agustus s/d Jumat tanggal 31 Agustus 2018

Tempat HOTEL GRAND INNA MALIOBORO  Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta


UNTUK PERHATIAN !!


Tiket pesawat para peserta dapat diunduh pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018


Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

download SK

download Ratgas

Download Jadwal Kegiatan




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2353
mod_vvisit_counterYesterday3596
mod_vvisit_counterThis week15055
mod_vvisit_counterAll days6871674

We have: 215 guests, 3 bots online
Your IP: 54.196.13.210
 , 
Today: Sep 26, 2018

peraturan-button