1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh Nita Setyaningrum

Buku-Buku Sarana Prasarana Pengadilan Siap Kirim ke Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia

Jakarta - Jumat, 11 Desember 2015, Panitia Penerima Barang Pengadaan Ditjen Badilmiltun memeriksa hasil pencetakan buku-buku register, buku statistik, buku profil dokumentasi pengadilan, agenda sidang hakim, agenda panitera, buku himpunan putusan, dan formulir-formulir laporan hasil pengadaan tahun 2015. Rartusan buku dan formulir tersebut sudah selesai cetak, sudah diperksa dan akan segera dikirimkan ke seluruh satker Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. (ns)


Ditulis oleh @x_cisadane 04 Desember 2015

Demonstrasi Aplikasi Pranata dan Tata Laksana Tata Usaha Negara (Pratalak TUN)

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan demonstrasi Aplikasi Pratalak TUN pada Jumat 04 Desember 2015 bertempat di Gedung Kesekretariatan Mahkamah Agung RI Cempaka Putih Timur dan dihadiri oleh para pejabat eselon beserta staff dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana Peradilan Tata Usaha Negara (Pratalak TUN). Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah mengenalkan aplikasi Pratalak TUN yang nantinya akan digunakan di lingkungan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Peradilan Tata Usaha Negara (Pratalak TUN). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan kegiatan ini berjalan sangat lancar dari awal hingga akhir. 


Ditulis oleh @x_cisadane 03 Desember 2015

Demonstrasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan Monitrong Perkara MILTUN v.2 

Kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan  modernisasi administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap instansi pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai karena kesempuranaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting di setiap organisasi atau instansi pemerintah, dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi dalam era teknologi informasi penyesuaian dokumen dan surat-surat dinas pemerintahan yang baik (good governance).

Sekarang ini seluruh instansi pemerintah telah dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Kemajuan teknologi dirasakan sudah menjadi kebutuhan dan harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong aparatur pemerintah melakukan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan prioritas program pembangunan di bidang tata kelola dalam kelembagaan dan administrasi pemerintahan, hal itu sejalan dengan tuntutan akan modernisasi pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan teknologi guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian informasi kedinasan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) memandang bahwa TIK merupakan salah satu pendorong dalam melaksanakan reformasi birokrasi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dikembangkan dan harus dapat memberikan nilai tambah dalam sistem administrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengubah budaya kerja dalam pengelolaan informasi berdasarkan sistem manual ke sistem komputerisasi/elektronik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan, untuk itu pencatatan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) yang selama ini dilakukan secara manual perlu diubah ke sistem elektronik, sistem pencatatan surat secara elektronik dapat diakses oleh unit kerja guna mempercepat dan mempermudah pengelolaan naskah dinas sehingga dapat membantu tercapainya peningkatan kinerja.

Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah aplikasi komputer yang dikembangkan sesuai dengan “Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik” PERMENPAN No 006 tahun 2011. TNDE adalah bagian dari upaya pemerintah, khsususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pengembangan kepemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Pada Senin 1 Desember 2015, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) telah melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi mengenai Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara selaku koordinator Tim IT Staff Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, juga dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi selaku pelaksana dan penanggung jawab Sistem Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan inipun juga dihadiri oleh Tim IT Staff dan Staff Tata Usaha serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagai penanggung jawab ketata usahaan.

Bertepatan di hari yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga melakukan launching dan demonstrasi Aplikasi Monitoring Perkara versi termutakhir untuk Lingkup Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dihadiri oleh para Staff dari Unit Kerja Binganisminmil dan BinganisminTUN. Diharapkan dengan adanya versi terbaru dari Aplikasi Monitoring Perkara ini, dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengumpulkan informasi maupun menghimpun statistik mengenai perkara dalam Lingkup Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 


Ditulis oleh hilda 03 Desember 2015

BIMBINGAN TEKNIS YUDISIAL BERKELANJUTAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA WILAYAH PT.TUN JAKARTA

 






 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradila Tata Usaha Negara (Dit. Binganismin Peratun) Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan dukungan projek Sustain EU-UNDP melaksanakan bimbingan teknis yudisial berkelanjutan putaran pertama kelas ketiga untuk wilayah PT.TUN Jakarta yang diselenggarakan di Swiss-belhotel, Balikpapan (2-4/12/2015). Kelas pertama telah dilangsungakan di Kupang dan kelas kedua di Makassar.

Ketua PT.TUN Jakarta, Dr, Istiwibowo, S.H., M.H. mewakili Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara membuka secara resmi bimbingan teknis. Pelaksanaan bimbingan teknis diikuti sebanyak 40 hakim, berasal dari PTUN Bandung, PTUN Banjarmasin, PTUN Jakarta, PTUN Palangkaraya, PTUN Pontianak, PTUN Samarinda, dan PTUN Serang. Narasumber terdiri dari Dr. Istiwibowo, SH. MH., (Ketua PT.TUN Jakarta), Yodi Martono W (Dir. Binganismun Peratun), Dr. Arifin Marpaung, SH., M.Hum (Hakim Tinggi pada Balitbangdiklat), Dr. Dani Elpah, S.H. (Hakim Tinggi pada Balitbangdiklat), Disiplin Manao, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT.TUN Medan), Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. (Ketua PTUN Serang), Lulik Tricahyaningrum, S.H., M.H. (Ketua PTUN Bandung), dan H. Ujang Abdulah, SH., MSi. (Wakil Ketua PTUN Jakarta).

Materi bimbingan teknis menyangkut UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Peradilan (UUAP) khususnya menyangkut penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, keputusan fiktif positif. Sengketa tata usaha negara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan sengketa kepegawaian.

Kegiatan bintek berkelanjutan bagi hakim Peratun, akan berlangsung untuk seluruh hakim Peratun. Rencana kelas ke-empat bagi hakim tinggi Peratun yang akan dilaksanakan di Malang (26-29/1/2016).


Ditulis oleh hilda 30 November 2015

LOKAKARYA PENYUSUNAN PEDOMAN PENOMERAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Mahkamah Agung RI melalui Tim Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup mengikuti lokakarya penyusunan pedoman penomeran perkara lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu bersama Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bertempat di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta (27-28/11/2015). Pedoman penomeran perkara LH khusus bagi lingkungan MA beserta badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Penomeran perkara LH di lingkungan peradilan umum menyangkut perkara perdata dan pidana. Untuk peradilan tata usaha negara meliputi perkara gugatan dan permohonan. Pedoman penomeran perkara LH untuk memudahkan dalam mengenali dan menginventarisir perkara-perkara LH, sebagai tindak lanjut ketentuan penomoran khusus dalam Bab IV Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup Pasal 10 SK KMA Nomor : 037/KMA/SK/III/2015, Tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidupdan SEMA No. 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua MA Nomor : 037/KMA/SK/III/2015.

Pedoman penomeran perkara LH diharapkan dapat mempermudah kepaniteraan perkara menentukan perkara LH. Untuk itu, pedoman penomeran perkara akan disosialisasikan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.


26 November 2015

Tempat Pelaksanaan Acara Bintek Balikpapan 2015

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis
Hakim Peradilan Tata Usaha Negara wilayah PT.TUN Jakarta,
bersama ini kami informasikan tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut
sebagai berikut :

Tanggal : 2 - 4 Desember 2015
Hari : Rabu – Jumat
Tempat : Swiss Belhotel Balikpapan Kompleks Balcony City Telp. 
(0542) 7582800, Jl. Jend. Sudirman, Kalimantan Timur 76113
Check out : hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2015
Check in : hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 (jam 14.00)

Selain hal diatas kami informasikan mengenai penggantian peserta Bintek.

Surat Tempat Kegiatan
Surat Penggantian


Ditulis oleh @x_cisadane 26 November 2015

Testing Aplikasi SIPP MIL dan TUN di DilMil II-08 Jakarta dan PTUN Jakarta

Testing Aplikasi SIPP MIL dan TUN di DilMil II-08 Jakarta dan PTUN Jakarta 












Team IT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah koordinasi Mahkamah Agung RI serta dukungan dari EU - UNDP SUSTAIN telah mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada bulan Oktober 2015 lalu. Melanjutkan kegiatan sebelumnya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka pada tanggal 24-25 November 2015 Tim SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan aplikasi SIPP yaitu berupa demonstrasi mengenai aplikasi SIPP di Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Acara dimulai dari pagi hari sebagai persiapan untuk pemasangan perangkat pada server Pengadilan Militer II-08 Jakarta (24 November 2015), setelah selesai acara persiapan instalasi dan konfigurasi server, kemudian acara dilanjutkan di Ruang Rapat Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk demonstrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sekaligus sosialisasi kepada seluruh Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Militer II-08 Jakarta. 

Kegiatan ini dimulai dengan rencana pelaksanaan kegiatan integrasi data perkara Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau yang biasa disingkat SIPP adalah sebuah sistem yang terintegrasi antar 4 (empat) badan peradilan dan merupakan bagian modul dalam Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) sebagaimana yang sudah dikembangkan dan digunakan oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi Pengadilan Militer kedua yang beruntung, karena dapat secara langsung melihat dan mencoba aplikasi SIPP. Terlihat sekali para Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Militer II-08 Jakarta sangat antusias mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, respon positif dan feedbackpun diberikan oleh mereka kepada Tim SIPP Ditjen Badilmiltun MA RI.

Beralih ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada tanggal 25 November 2015 Tim SIPP Ditjen Badilmiltun kembali melakukan kegiatan testing dan sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyambut baik kedatangan Tim SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilmiltun MA RI). Dalam kunjungannya, Tim SIPP Ditjen Badilmiltun MA RI berangotakan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Kabag. Ortala) beserta staff yang tergabung dalam Proyek EU - UNDP SUSTAIN dan Mahkamah Agung RI disambut oleh Ketua, Wakil Ketua, serta Tim Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjadi Pengadilan Tata Usaha Negara kedua yang beruntung karena diberi kesempatan yang sama seperti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk melihat dan mencoba secara langsung Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Adapun rundown kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim SIPP Ditjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut : 

  • Konfigurasi server beserta instalasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); 
  • Migrasi basis data SIAD ke basis data aplikasi SIPP; 
  • Pemaparan oleh Tim Pengembang Aplikasi SIPP Badilmiltun MA RI dan 
  • Praktek langsung penggunaan aplikasi SIPP oleh para user (pengguna) berdasarkan tupoksi di pengadilan setempat.
Setelah kegiatan tersebut selesai terdapat beberapa feedback dari pimpinan beserta staff Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada Tim SIPP Ditjen Badilmiltun MA RI untuk segera memperbaiki kekurangan-kekurangan yang di dapat pada aplikasi SIPP tersebut.






Ditulis oleh hilda 23 November 2015

Pemanggilan Peserta Bintek Hakim TUN Desember 2015

Diberitahukan bahwa Proyek Sustain dengan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hakim Tata Usaha Negara untuk 40 orang Hakim Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada :

Hari/Tanggal 	: Rabu, 2 s.d. 4 Desember 2015
Tempat       : Balikpapan

Nama-nama peserta dan keterangan lebih lengkap silakan unduh surat berikut;

*Suratnya


Ditulis oleh @x_cisadane 23 November 2015

Testing Aplikasi SIPP MIL dan TUN di DilMil II-09 Bandung dan PTUN Bandung

Testing Aplikasi SIPP MIL dan TUN di DilMil II-09 Bandung dan PTUN Bandung 












Pada saat ini Mahkamah Agung tengah mengupayakan integrasi seluruh sistem administrasi perkara yang ada ke dalam system terpusat yang ada di Mahkamah Agung. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diimplementasikan pada 350 pengadilan negeri dan 30 pengadilan tinggi. SIPP telah memiliki database terpusat di Mahkamah Agung dan pada saat ini sedang diintegrasikan dengan system lain seperti Komdanas, SIKEP dan e-learning. Aplikasi SIPP sebelumnya hanya dipergunakan oleh Badan Peradilan Umum saja (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Aplikasi SIPP dibuat dalam rangka memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014, tentang bantuan delegasi pemanggilan/pemberitahuan agar proses penyelesaian delegasi lebih cepat.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah koordinasi Mahkamah Agung RI serta dukungan dari UNDP EU SUSTAIN telah mengembangkan SIPP untuk lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada bulan Oktober 2015 lalu. Pada tanggal 10 November 2015, Tim SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan aplikasi SIPP yaitu berupa demonstrasi mengenai aplikasi SIPP di hadapan para pejabat eselon lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, respon positif serta feedback dan antusiasme dari para pejabat eselon lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mewarnai kegiatan demonstrasi aplikasi SIPP tersebut.

Tidak sampai di situ saja, Pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2015 Tim SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang didampingi oleh Kepala Bagian Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan aplikasi SIPP yaitu berupa live testing aplikasi SIPP di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Adapun ke-2 (kedua) pengadilan tersebut sangat beruntung karena merupakan pengadilan yang pertama kali diberikan kesempatan untuk melihat dan mencoba secara langsung aplikasi SIPP. Antusiasme, masukkan dan beragam respon yang positif ditunjukkan oleh para staff Pengadilan Militer II-09 Bandung dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Adapun rundown pada kegiatan tersebut berupa : 


  • instalasi aplikasi SIPPMIL dan SIPPTUN; 
  • percobaan migrasi basis data dari SIADMIL & SIADTUN ke SIPPMIL dan SIPPTUN; 
  • pemaparan oleh tim pengembang SIPP; 
  • praktik (percobaan) secara langsung oleh para user (perangkat peradilan) yang berada pada Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;


Kegiatan testing berjalan dengan lancar meskipun ditemukan beberapa kendala namun Tim SIPP dapat mengatasi hal tersebut. Selanjutnya Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer akan melaksanakan kegiatan testing aplikasi SIPP di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 dan 25 November 2015 dan disusul dengan kegiatan testing aplikasi SIPP di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tangal 14 dan 15 Desember 2015 dengan susunan rundown yang sama.






Ditulis oleh @x_cisadane 13 November 2015

Kunjungan Finalis Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015

Kunjungan Finalis Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 












Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 telah berakhir dengan diumumkannya 10 finalis yang berhak mengikuti rangkaian kegiatan final di Jakarta. Kompetisi ini awalnya diikuti oleh 238 pengadilan dengan total keseluruhan 444 produk inovasi dan telah terseleksi menjadi 343 dokumen inovasi dari 190 pengadilan yang telah lolos dalam verifikasi berkas dengan rincian sebagai berikut : 134 inovasi dari 76 Pengadilan Negeri, 186 inovasi dari 98 Pengadilan Agama, 5 inovasi dari 5 Pengadilan Militer dan 18 inovasi dari 11 Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya mengerucut menjadi 10 inovasi unggulan dari 10 Pengadilan. Adapun 10 finalis kompetisi ini terdiri 10 Pengadilan yang rinciannya sebagai berikut : 3 inovasi dari 3 Pengadilan Agama dan 7 inovasi dari 7 Pengadilan Negeri.

Rangkaian kegiatan final berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 8 November sampai dengan 13 November 2015. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap 10 unggulan inovasi terbaik dan inovasi favorit, maka Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan MA 2015 memberikan kesempatan kepada 10 finalis untuk mengunjungi sejumlah instansi dan perusahaan yang diakui telah berhasil melakukan inovasi dalam proses kerjanya. Misalnya pada tanggal 8 November 2015, 10 finalis diberikan kesempatan untuk mengunjungi kantor PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Lalu pada tanggal 9 November 2015, mengunjungi Direkorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain itu, 10 finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 juga berkesempatan mendapatkan training dari Lutan Edukasi pada tanggal 11 November 2015 dan yang terakhir pada 13 November 2015 mengunjungi Kantor Sekretariat Dirjen Badilmiltun MA RI.

Tentunya kunjungan para finalis tersebut disambut baik oleh Para Pejabat Eselon dan Staff di lingkungan Sekretariat Dirjen Badilmiltun MA RI. Dalam kesempatan yang sama Para Pejabat Eselon beserta Tim Staff IT Dirjen Badilmiltun mempersilahkan kepada para finalis untuk mengunjungi ruang IT (ruang Server) yang dimiliki oleh Dirjen Badilmiltun MA RI. Selain menunjukkan kemajuan teknologi di bidang infrastruktur IT, para Staff IT Dirjen Badilmiltun juga memaparkan Produk Inovasi Unggulan berupa aplikasi IT di bidang Peradilan yang dikembangkan dan digunakan di lingkungan Dirjen Badilmiltun MA RI beserta pengadilan-pengadilan yang bernaung di bawahnya, diantaranya : Aplikasi SIPP Dilmil dan SIPP PTUN versi 311, Papan Desk Info, Aplikasi SIADMIL dan SIADTUN, Aplikasi Info Perkara Dilmil dan PTUN, Aplikasi Monitoring Dilmil dan PTUN serta Aplikasi Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Dirjen Badilmiltun dengan SIMARI. Pada akhir kunjungan, para finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 juga diberikan kesempatan untuk beramah-tamah sambil berdiskusi dengan para Pejabat Eselon dan Staff di lingkungan Sekretariat Dirjen Badilmiltun MA RI.

Akhir kata, Dirjen Badilmiltun MA RI mengucapkan selamat kepada para finalis yang telah berhasil menciptakan inovasi di bidang pelayanan publik peradilan, semoga inovasi yang telah berhasil diciptakan tersebut dapat diimplementasikan dan dikembangkan di lingkungan peradilan sehingga dapat meningkatkan serta memberikan pelayanan terbaik terhadap para pencari keadilan. Dirjen Badilmiltun MA RI merasa perlu mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi yang menasional demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Dirjen Badilmiltun juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas atensi, kontribusi dan peran serta aktif bagi seluruh jajaran di Lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengikuti kompetisi ini. Untuk tahun ini belum ada perwakilan dari Lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang maju ke babak final, tetapi hal tersebut bukanlah suatu masalah, yang terpenting adalah dengan adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan dapat menjadi salah satu upaya bagi seluruh Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memicu semangat pembaruan dan berinovasi yang berkelanjutan.



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday84
mod_vvisit_counterYesterday7361
mod_vvisit_counterThis week75093
mod_vvisit_counterAll days9855985

We have: 60 guests online
Your IP: 3.235.66.217
 , 
Today: Apr 08, 2020

peraturan-button