1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08 Juli 2013

Rapat Koordinasi Triwulan II Direktorat Binganismin TUN: Rencana Alokasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan TUN 2014triwulan ii

Read Article »


04 Juli 2013

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Semester I

Jakarta, 04 Juli 2013

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Sulistyo, SH. MHum.

Read Article »


02 Juli 2013

Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I

Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013.

Suratnya


02 Juli 2013

Rapat Koordinasi Penyusunan Pra RKA-KL Tahun 2014

Jakarta, 01 Juli 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Sugiyoto, SH.CN.MM. memimpin langsung rapat koordinasi dengan para eselon II dan III seluruh unit kerja Ditjen Badilmiltun dalam rangka persiapan penyusunan pra RKA-KL Ditjen Badilmiltun tahun 2014. Ditjen Badilmiltun tahun 2014 memperoleh pagu indikatif 22 Milyar. Pagi ini harus dikelola seefektif dan seefisien mungkin agar kegiatan Ditjen Badilmiltun dapat berjalan secara optimal dan tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.


27 Juni 2013

3 Pejabat Eselon IV Direktorat Bin Ganismin TUN Berbagi Pengalaman Diklat PIM Tingkat III

pim 3Jakarta-Kamis, 27 Juni 2013, tiga pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi TUN berbagi pengalaman mengikuti Diklat PIM (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan) Tingkat III di Pusdilkat Mahkamah Agung RI di Mega Mendung, Jawa Barat pada 30 Mei 2013 - 19 Juni 2013 yang lalu. Tema Diklat tersebut adalah “Peningkatan Konpetensi Kepemimpinan Aparatur Untuk Efektifitas Penataan Program Guna Percepatan Reformasi Birokrasi Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya”. Ambar Sri Susilowati,SH, MH Kasi Bimbingan Monitoring, Muhammad Adil, SH, MH, Kasubag TU Direktorat, dan I Gede Sukadana, SH, MH, MM, Kasi Peningkatan Mutu Hakim menceritakan pengalaman, pengetahuan dan kisah selama mengikuti diklat dengan serius tapi santai, para staf dan pejabat lain mendengarkan, akrab, begitulah suasana yang tercipta dalam pertemuan ini. Pertemuan untuk berbagi pengalaman ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana Diklat PIM Tingkat II tersebut dilaksanakan, baik suasasanya maupun materi ajar-nya. Direktur Bin Ganismin TUN berpesan, agar ilmu yang didapatkan selama mengikuti diklat dapat dipraktekkan dalam pekerjaan sehari-hari, mengenai kepemimpinan, pengembangan potensi diri, pengendalian diri serta kemampuan komunikasi dalam bekerja. (ns)


21 Juni 2013

3 Orang Hakim PTTUN Lulus seleksi Calon Hakim Agung Tahap III

Komisi Yudisial telah mengumumkan 23 Calon hakim agung (CHA) yang lulus dalam seleksi Tahap III yakni seleksi kepribadian, kesehatan, dan rekam jejak. Diantaranya adalah 3 orang Calon Hakim Agung untuk Kamar Tata Usaha Negara yang mana kesemuanya dari jalur karir, dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Bambang Edy Sutanto Soedewo (Wakil ketua PT TUN Surabaya)
2. Is Sudaryono (Ketua PT TUN Medan)
3. Yosran (Hakim tinggi PT TUN Medan)

Calon tersebut bersama sama 20 orang Calon Hakim Agung lainnya akan mengikuti tahapan seleksi Tahap IV yaitu wawancara secara terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2013 hingga 26 Juli 2013.

Pengumuman Komisi Yudisial


12 Juni 2013

Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi TUN : Mempersiapkan Masuknya Perkara-Perkara Tata Usaha Negara Pemilu Menjelang Pemilu 2014

rakor sesi 3Jakarta- Rapat Koordinasi hari terakhir, Rabu 12 Juni 2012 diagendakan sebagai koordinasi diantara Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi TUN untuk mempersiapkan masuknya perkara-perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Istiwibowo, SH, MH.

Dalam rapat koordinasi hari terakhir ini pula Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum khusus berpesan pada ketua-ketua pengadilan tinggi agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada hakim-hakim yang berada dalam wilayahnya, dalam hal kinerja maupun perilaku, terutama perilaku, karena hal ini juga merupakan pesan dari Ketua Mahkamah Agung RI kepada seluruh jajaran peradilan, termasuk peradilan TUN.

Dalam hal penyelesaian perkara tata usaha sengketa pemilu, Istiwibowo, SH, MH menekankan pentingnya peran Ketua, yaitu untuk melakukan koordinasi diantara para hakim, panitera pengganti serta unsur-unsur lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara (salah satunya supporting unit IT), karena sangat dibutuhkan kerja cepat dalam penyelesaian perkara sengketa pemilu agar tercapai target pemutusan perkara sejak gugatan dinyatakan lengkap, seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. Selain itu nantinya para Ketua Pengadilan Tinggi TUN juga berperan penting dalam penyempurnaan gugatan.

Saran dari Istiwibowo, SH, MH sebagai Ketua PTTUN Jakarta dimana PTTUN Jakarta pernah menangani kasus sengketa tata usaha negara pemilu, beberapa hal yang perlu dipersiapkan menjelang masuknya perkara-perkara Sengketa Tata Usaha Pemilu, diantaranya persiapan ruang sidang, keamanan sidang, support dari IT, menyiapkan SDM hakim dan panitera, serta koordinasi diantara para hakim, kepaniteraan dan bagian IT.

Sangat mungkin akan masuk gugatan-gugatan melalui email, sehingga dianggap perlu untuk menunjuk personil yang dapat terus memantau email maupun website setiap hari. Mengenai masalah pemanggilan para pihak, ada kemungkinan pula dilakukan pemanggilan melalui email, maka perlu dipikirkan pula mekanismenya.

Mengenai hakim dan panitera pengganti, perlu dibuat majelis hakim yang anggotanya tetap, sehingga tidak terjadi overlap waktu sidang. Sedangkan untuk sumber daya panitera pengganti perlu disiapkan kompetensinya, sangat disarankan panitera pengganti dapat mengoperasikan komputer dengan baik, agar nantinya tidak menghambat penyelesaian perkara itu sendiri.

Selain masalah persiapan tersebut, perlu diperhatikan setelah perkara masuk dan berada di tangan majelis. Para majelis harus dapat membuat jadwal yang tepat agar dapat memenuhi syarat penyelesaian perkara 21 hari, disarankan pula perlu dibuat template putusan yang tepat sebagai alat bantu.

Karena banyaknya hal yang harus dipikirkan dan disepakati bersama, Istiwibowo, SH, MH menyarankan perlunya koordinasi lanjutan khusus untuk membicarakan perihal penyelesaian perkara sengketa tata usaha negara pemilu. (ns)


11 Juni 2013

Pengarahan Para Hakim Agung Kamar TUN pada Rakor Peratun

rakorsesi2Jakarta - Selasa malam, 11 Juni 2013, para hakim agung kamar tata usaha negara, DR. H. Supandi, SH, MH, DR. H. Yulius, SH, MH, DR. H.M. Hary Djatmiko, SH, MS, DR. Irfan Fachruddin, SH, MH termasuk juga Ketua Kamar TUN yang baru dilantik pagi harinya, DR. H. Imam Subechi, SH, MH memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi MA RI dengan para pimpinan peradilan tata usaha negara se-Indonesia.

Sebagai pembuka, Ketua Kamar TUN, DR. H. Imam Subechi, SH, MH menyampaikan bahwa pengadilan TUN itu mempunyai kekhususan, kerena langsung menyentuh kepada kebijakan pemerintahan, “Tunjukkan bahwa kita mampu!”, demikian pesan beliau. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk kedepannya ide bersama kamar tata usaha negara adalah penuntasan minutasi, dan hal ini juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari satker pengadilan tata usaha negara, slah satunya dengan mengirimkan berkas dengan lengkap, terutama dalam bentuk soft copy. “Tunjukkan kekompakan bukan hanya lip service saja, dari seluruh jajaran peradilan tata usaha negara termasuk juga dari Kamar TUN MA RI.”, demikian beliau menambahkan pesannya.

Mengawali pengarahannya, Hakim Agung DR. H. Supandi, SH mengucapkan selamat bagi Ditjen Badilmiltun yang telah berhasil mengumpulkan para pimpinan peradilan tata usaha negara, sehingga rakor ini menjadi momentum yang penting dan sangat bermakna bagi tujuan koordinasi antara MA RI dengan pengadilan. Hakim Agung DR. H. Supandi, SH concern dengan revisi undang-undang administrasi pemerintahan, khususnya undang-undang peratun. Hal ini pun, beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai tujuan rancangan undang-undang peratun yang baru nantinya, akan membutuhkan dukungan dan masukan dari para pimpinan dan hakim-hakim peratun. Harapan beliau, suatu hari nanti peradilan tata usaha negara dapat bertransformasi dari peradilan konvensional menjadi peradilan yang modern, transparan, akuntabel dan efisien. Hakim Agung H. Yulius, SH, MH menambahkan karena posisi hakim yang selalu menjadi sorotan publik, sangat penting para hakim peratun menjaga perilaku dan etikanya, jangan sampai terdengar lagi hakim peratun tertangkap karena melakukan tindakan melanggar hukum, "saling mengawasi, saling membina", demikian pesan beliau.

Satu-persatu para hakim agung memberikan pengarahannya, yang pada pokok masalahnya menghimbau agar peradilan tata usaha negara, mulai dari unsur pengadilan hingga Mahkamah Agung RI bersatu, kompak, mengarah pada tujuan yang sama, menjaga perilaku dan etika sebagai hakim untuk menuju peradilan tata usaha negara yang modern dan professional. (ns)


11 Juni 2013

Evaluasi dan Proyeksi Implementasi IT di Jajaran Peratun

rakor sesi1Jakarta – Rapat koordinasi hari kedua, Selasa, 11 Juni 2013 membahas mengenai evaluasi dan proyeksi teknologi informasi di jajaran peradilan tata usaha negara dengan menghadirkan narasumber dari konsultan IT Ditjen Badilmiltun dan dimoderatori oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH.

Saat membuka rapat, Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum kembali  mengingatkan kepada para pimpinan pengadilan, bahwa mendesaknya kebutuhan pemanfaatan IT di jajaran peradilan tata usaha negara untuk mengejar ketertinggalan dari dua saudara tuanya, Pedilan Agama dan Peradilan Umum, sehingga untuk itu perlu komitmen dan kerjasama dari pimpinan pengadilan-pengadilan TUN untuk bersinergi dengan Ditjen Badilmiltun serta memotivasi dan melakukan pembinaan kepada satkernya masing-masing.

Teknologi informasi yang menjadi pembicaraan adalah mengenai pelaksanaan aplikasi SIADPTUN/SIADPTTUN dan SIMPEG PTUN. Pengadilan TUN yang telah ditunjuk menjadi pilot project ujicoba penerapan SIADPTUN/SIADPTTUN dipersilakan memberikan laporan mengenai pelaksanaan aplikasi termasuk kendala/hambatan yang dialami selama menggunakan aplikasi tersebut. Banyaknya pertanyaan dan masukan didalam rapat menunjukkan besarnya rasa antusiasme dari para pimpinan pengadilan untuk memajukan peradilan tata usaha negara, bahkan salah satu satker pengadilan TUN bermaksud mengundang langsung konsultan IT Badilmiltun untuk datang ke pengadilan dan memberikan pembinaan dan pelatihan langsung kepada pegawainya. Ujicoba aplikasi SIADPTUN/SIADPTTUN pun telah ditambah kepada 10 pengadilan lagi, sehingga total ada 15 pengadilan TUN yang diujicobakan aplikasi tersebut.                               

Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program aplikasi yang telah berjalan, seperti pelaporan perkara dan keuangan perkara melalui website sms.mahkamahagung.go.id, Direktori Putusan serta penggunaan surat elektronik (email) yang dipresentasikan langsung oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN. "Meskipun saat ini berada dibawah, namun jika terus mendaki kelak juga akan berada diatas dan saat diatas nanti tidak akan terasa lamanya dan beratnya pendakian yang telah dilakukan", demikianlah pesan Direktur memotivasi para pemimpin pengadilan TUN ketika menutup rakor sesi pertama tersebut. (ns)


11 Juni 2013

KETUA MA MELANTIK TUADA TUN DAN 13 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jakarta-Humas. Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Melantik ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Dr. H. Imam Soebchi, SH., MH. Di gedung Kusumah Atmadja Mahkamah Agung RI pada Selasa 11 Juni 2013. Hakim karier ini menggantikan Prof. Paulus E Lotulung, SH., MH yang telah memasuki masa purnabhakti pada Februari 2013 lalu. 

Selain melantik Tuada TUN MA, Hatta Ali juga melantik 13 Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada hari dan tempat yang sama. Berikut adalah nama-nama Ketua Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang dilantik:

1.Made Rawa Aryawan, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Jakarta
2.A. TH Pudjiwahono, SH., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Medan
3.H. Suryadarma Belo, SH, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Makassar
4.Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Semarang
5.Husni Rizal, SH, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Bengkulu
6.H. Abdul Kadir, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Kendari
7.Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Samarind
8.Mabruq Nur, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Manado
9.H. Arwan Byrin, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Jayapura
10.Aljaman Sutopo, SH, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Bangka Belitung
11.Drs. Mansur Nasir, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 
12.Kolonel laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH., MH, Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
13. Kolonel CHK. Dr. Djodi Suranto, SH., MH, Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukanlah seremonial belaka, melainkan pemberian tanggung jawab, integritas dan professional secara resmi kepada semua yang dilantik hari ini. “Meskipun beban tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat semakin berat, Saya berharap kepada Tuada TUN dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantik semakin semangat dalam mewujudkan cita-cita besar peradilan yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.” Harap Hatta Ali. (az/humas)




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2369
mod_vvisit_counterYesterday3596
mod_vvisit_counterThis week15071
mod_vvisit_counterAll days6871690

We have: 231 guests, 3 bots online
Your IP: 54.196.13.210
 , 
Today: Sep 26, 2018

peraturan-button