1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28 Oktober 2018

Penundaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI untuk 7 (tujuh) Wilayah 

Berdasarkan Pengumuman dari Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018 Nomor : 5/PANSEL-CPNS/MA/10/2018 tertanggal 28 Oktober 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI, untuk 7 (tujuh) Wilayah di antaranya :

  1. Aceh - Banda Aceh. 
  2. Sumatera Utara - Medan. 
  3. Jawa Tengah - Semarang. 
  4. Jawa Timur - Surabaya. 
  5. Kalimantan Timur - Samarinda. 
  6. Sulawesi Tengah - Palu. 
  7. Sulawesi Utara - Manado. 
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/5-pansel-cpns-ma_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 Oktober 2018

Pemindahan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Pengumuman dari Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4/PANSEL-cpns/ma/10/2018 tertanggal 27 Oktober 2018 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI, Untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/4-pansel-cpns-ma_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Oktober 2018

Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL Alokasi Anggaran tahun anggaran 2019 

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-166/Mk.02/2018 tanggal 18 Oktober 2018 hal penyampaian PAGU Alokasi Anggaran Kementrian/Lembaga tahun anggaran 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2019, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo mengundang Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia untuk Rapat Kerja Teknis Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran (Pagu Final) tahun anggaran 2019 pada 29-30 Oktober 2018 di ruang rapat lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 09-13 Jakarta. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1329_sek_ot01_10_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


25 Oktober 2018

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018 

Pengumuman Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2/Pansel-CPNS/MA/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


25 Oktober 2018

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2018 

Berikut ini kami  sampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2018 tentang Penempatan Gedung Kantor dan atau Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2018 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_edaran_no_8_tahun_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


25 Oktober 2018

Penyelenggaraan Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-90 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 10.15.1/Menpora/DII/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia agar menyelenggarakan Upacara Bendera pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


25 Oktober 2018

Pembentukan Panitia Daerah 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung tahun 2018 sebagaimana pengumuman Panitia Seleksi Nomor : 02/Pansel-CPNS/MA/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung tahun anggaran 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo meminta kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Membentuk Panitia Daerah untuk pelaksanaan SKD CPNS MA tahun anggaran 2018; 
  2. Mempersiapkan Pelaksanaan Ujian SKD CPNS dan melakukan koordinasi dengan kantor Regional/UPT Badan Kepegawaian Negara di masing-masing daerah; 
  3. Untuk kelancaran pelaksaan seleksi agar dapat berkoordinasi dengan panitia pusat mengenai kesiapan pelaksanaan ujian Seleksi CPNS MA RI tahun 2018; 
  4. Koordinator Tim Panitia Pusat akan menghubungi Panitia Daerah; 
  5. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia https://www.mahkamahagung.go.id atau menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi CPNS MA tahun 2018, telp (021) 383348, ext 465 dan 625.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


24 Oktober 2018

Perubahan Jadwal Pemeriksaan 

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 196/Bua.3/KU.00/10/2018 tentang Perubahan Jadwal Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI tanggal 22 Oktober 2018. Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding (sampling pemeriksaan terlampir), Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama (sampling pemeriksaan terlampir). 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b-196_bua3_ku00_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Oktober 2018

Yuk, Mari Berkenalan dengan Aplikasi e-Court Peradilan Militer 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Sejak diresmikannya Aplikasi e-Court pada Jumat, 13 Juli 2018 di Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. segera menargetkan penerapan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia akan rampung dalam kurun waktu satu tahun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ikut berkomitmen untuk mewujudkan instruksi Ketua Mahkamah Agung dalam penerapan Aplikasi e-Court, khususnya di lingkungan Peradilan Militer. Apabila membaca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, maka sudah jelas bahwa Aplikasi e-Court diperuntukkan bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan, termasuk Peradilan Militer. Tak hanya itu saja, sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mendukung upaya Mahkamah Agung untuk menerapkan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyusun dan mengesahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 461/Djmt/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dalam Lingkungan Peradilan Militer. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada Kamis, 18 Oktober 2018, Team Development Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada saat itu juga diberikan amanat untuk melaksanakan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer merupakan inovasi dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. Hadirnya Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan agar lebih cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, disamping itu agar Pengadilan Militer juga dapat Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti-KKN. Apabila Aplikasi e-Court telah diimplementasikan di Lingkungan Peradilan Militer, maka dapat memberikan dampak positif, diantaranya : 

  1. Meminimalisir pertemuan antara Oditurat dengan pejabat pengadilan; 
  2. Meminimalisir waktu agar lebih efektif dan efisien; 
  3. Memastikan berkas perkara yang dikirim oleh Oditur sudah sampai di Pengadilan; 
  4. Mengetahui kehadiran para pihak yang berperkara tanpa harus mengecek secara fisik.

Konsep Aplikasi e-Court yang diterapkan pada Lingkungan Peradilan Militer berbeda dengan Aplikasi e-Court yang diterapkan untuk Perkara Perdata, jika pada Aplikasi e-Court yang saat ini dterapkan untuk Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama memiliki modul e-Payment yang dapat memudahkan dalam proses transaksi panjar biaya perkara, maka pada Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer modul e-Payment tersebut ditiadakan, karena biaya perkara dalam Peradilan Militer tidak dibebankan kepada para pihak. Hal ini berarti konsep penggunaan Aplikasi e-Court hanya sebatas pada e-Registration dan e-Summon. Lain hal nya dengan Aplikasi e-Court yang saat ini dterapkan untuk Perkara Perdata, Aplikasi e-Court yang diterapkan pada Peradilan Militer tidak memerlukan verifikasi Advokat, artinya dari sisi pengguna (user) pun terdapat perbedaan antara Aplikasi e-Court Peradilan Militer dengan Aplikasi e-Court yang saat ini diterapkan untuk Perkara Perdata. Sudah jelas, Aplikasi e-Court Peradilan Militer memang berfokus pada pendaftaran perkara secara online oleh Oditur dan pemberkasan file perkara secara online (untuk versi saat ini). Untuk versi selanjutnya Aplikasi e-Court akan dikembangkan untuk pemanggilan sidang secara online maupun pemberitahuan putusan secara online

Secara ringkas, berikut ini dijabarkan mengenai Konsep Aplikasi e-Court untuk Lingkungan Peradilan Militer (untuk versi saat ini) : 

  • Pendaftaran Akun (Pembuatan User Account
Oditur mendaftarkan akun email untuk menjadi pengguna terdaftar pada Aplikasi e-Court. Dengan email tersebut Oditur dapat menerima semua informasi tentang perkembangan perkaranya.
  • Merekam Data Umum dan Mengunggah Berkas Perkara 
Oditur melengkapi data perkara serta mengunggah (mengupload) berkas perkaranya, seperti : Surat Dakwaan, Bapat, Keppera, dan Taphan ke dalam Aplikasi e-Court.
  • Verifikasi Data Umum dan Berkas Perkara 
Panitera Pengadilan Militer memeriksa keabsahan data dan berkas perkara. Jika datanya dinyatakan sah dan berkasnya lengkap, maka Panitera Pengadilan Militer wajib mengeluarkan No Pendaftaran Online (bukan Nomor Perkara/bukan Nomor Register), kemudian mengirimkan hasil verifikasi kepada Oditur melalui Aplikasi e-Court.
  • Notifikasi Hasil Verifikasi 
Oditur menerima notifikasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Militer melalui email yang telah terdaftar. Hasil verifikasi tersebut harus dibawa bersama dengan berkas perkara (Hardcopy) ke kantor Pengadilan untuk selanjutnya dilakukan validasi.
  • Validasi Data 
Panitera Pengadilan Militer memvalidasi data dan berkas perkara yang diupload oleh Oditur pada Aplikasi e-Court untuk disandingkan dengan berkas perkara fisik (Hardcopy) yang dibawa oleh Oditur. Jika lengkap dan dinyatakan sah, maka Panitera Pengadilan Militer wajib mengeluarkan Nomor Register/Nomor Perkara dan mengirim informasinya kepada Oditur melalui email.
  • Notifikasi Hasil Validasi 
Oditur menerima notifikasi email berupa Nomor Register/Nomor Perkara melalui email yang telah terdaftar.

Kemudian untuk melakukan Registrasi Persidangan langkah-langkah yang harus dilakukan ialah sebagai berikut : 

1. Mengisi Formulir Registrasi Persidangan secara Online 

Diisi oleh para pihak yang berperkara seperti : Terdakwa, Saksi, Saksi Ahli, Penasehat Hukum dan Oditur. 

2. Menerima Notifikasi 

Hakim, Panitera dan Oditur menerima notifikasi data kehadiran para pihak yang melaksanakan persidangan melalui email

3. Notifikasi Registrasi Persidangan 

Setelah data sukses teregistrasi maka Hakim, Panitera dan Oditur akan menerima Notifikasi Data Registrasi melalui email Pengadilan Militer yang bersangkutan, sehingga Pengadilan mengetahui kehadiran para pihak yang berperkara tanpa harus mengecek secara fisik dan persidangan dapat dimulai. 

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh segenap Hakim, Panitera Pengganti dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, tanpa membuang waktu dan kesempatan mereka-pun bertanya tentang Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. 

(@x_cisadane)


22 Oktober 2018

Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada Hari Kedua 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, pada Hari Kedua, Kamis 18 Oktober 2018, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. bersama dengan Perwakilan dari Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom melakukan mentoring untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam pengisian data dan mekanisme penyelesaian perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Sebagai langkah awal, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang lebih akrab disapa dengan "Om Steevee" melakukan pengecekan konfigurasi server Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar lebih optimal sehingga tidak ada masalah dalam proses upload file putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke Aplikasi Direktori Putusan (Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Aplikasi Direktori Putusan). Kemudian Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menginstruksikan kepada Administrator IT Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk memperbaharui (mengupdate) Data Referensi Hakim, Panitera/Panitera Pengganti agar sesuai dengan yang tercatat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian MA RI (SIKEP). Berikutnya dilanjutkan dengan pemanfaatan fitur Court Calendar (Rencana Sidang) yang telah hadir pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semenjak versi 3.2.0-3.

Selanjutnya Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menjelaskan tata cara pengisian Data Persidangan, misalnya seperti : Keberatan terhadap dakwaan, Pendapat Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Pemeriksaan Saksi, dan lain-lain. Tak lupa pula, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa Berita Acara Sidang (BAS) wajib diunggah ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selain bermanfaat sebagai backup atas berkas fisik juga berguna untuk melakukan koreksi terhadap Berita Acara Sidang (BAS) oleh Hakim dan Panitera Pengganti tanpa harus diprint. Lalu disampaikan juga mengenai penggunaan fitur Arsip dimana apabila suatu perkara sudah berstatus Berkekuatan Hukum Tetap (BHT/Inkrah), seharusnya seluruh berkas yang terkait dengan perkara tersebut discan dan dibundle ke dalam file zip, kemudian diupload ke dalam fitur Arsip pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Dipenghujung kegiatan juga disampaikan tata cara pengisian data penahanan terdakwa dan juga data pembebasan penahanannya. Tanpa membuang kesempatan, pada Kegiatan hari kedua ini Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom mensosialisasikan Aplikasi e-Court Pengadilan Militer yang merupakan Inovasi dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday2508
mod_vvisit_counterThis week9120
mod_vvisit_counterAll days7049597

We have: 33 guests online
Your IP: 54.196.190.32
 , 
Today: Nov 21, 2018

peraturan-button