1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08 Mei 2018

Hakim Yodi Martono Tangani Gugatan Danny Pomanto di MA 


Permohonan gugatan M Ramdhan Pomanto resmi teregistrasi di Mahkamah Agung (MA) sejak 02 Mei 2018. Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu menggugat KPU Makassar pasca didiskualifikasi dari bursa Calon Pilkada Makassar. Dikutip dari situs MA, sudah ada 3 (tiga) hakim yang menangani permohonan gugatan Wali Kota Makassar nonaktif itu. Ketiganya tak lain adalah para Hakim yang menolak kasasi KPU Makassar beberapa waktu lalu, yakni Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H., Is Sudaryono S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi S.H., M.Hum. Adapun yang berbeda hanya Panitera Penggantinya saja, yakni Kusman S.ip., S.H., M.Hum

Ketiga Hakim tersebut sebelumnya meneguhkan putusan PT TUN Makassar yang mendiskualifikasi Calon Petahana, M Ramdhan Pomanto dengan 5 (lima) poin dalam salinan amar putusannya : 

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/-KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 
  4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal; 
  5. Membebankan biaya perkara pada Tergugat.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Portal Berita Rakyatku (dengan perubahan seperlunya

(@x_cisadane)


08 Mei 2018

Pelatihan Network Security 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 08 Mei 2018 2 (dua) personil IT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. (Pranata Komputer) dan Stefanus Dwi Putra, S.Kom (Staff Dokumentasi dan Informasi) mengikuti pelatihan Network Security bertempat di Nix Data Center, Jatinegara Barat, Jakara Timur. Kegiatan pelatihan Network Security ini dihelat oleh salah satu Perusahaan Jasa Penyedia Layanan Telekomunikasi Internet (ISP) ternama. Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Rabu s/d Kamis, 08-09 Mei 2018 ini dimulai pukul 10.00 WIB dan dibuka oleh penyelenggara. Tidak hanya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara saja, dalam kegiatan ini juga turut mengundang Personel IT dari Pengadilan seantero Ibukota dan juga perwakilan dari Instansi Pemerintah lainnya

Dalam sesi pertama kegiatan ini dipaparkan terkait issue-issue network security dan trend network security pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui keamanan itu tidak dapat timbul (tercipta) dengan sendirinya, melainkan harus direncanakan (dipersiapkan sebagai bentuk antisipasi). Sebagai contoh, misalnya jika kita membangun sebuah rumah, maka halaman rumah harus dilindungi dengan pagar dan pintu rumah harus dilengkapi dengan kunci. Jika kita lupa menganggarkan pembuatan pagar dan pembelian kunci pintu pada budget perencanaan rumah, maka kita akan dikagetkan bahwa ternyata harus keluar dana yang lebih untuk mengamankan seisi rumah. Kalau rumah kita hanya memiliki satu atau dua pintu, mungkin dampak dari anggarannya tidak seberapa. Bayangkan bila kita mendesain sebuah hotel dengan 200 kamar dan lupa menganggarkan kunci pintu, tentunya dampaknya sangat besar. Demikian pula pada sisi pengamanan sebuah jaringan, jika kita tidak merancang sistem keamanannya dan mempersiapkan perangkat untuk mengamankannya serta menganggarkan hal tersebut, maka ancaman terhadap keamanan informasi akan menghantui kita.

Sebagai tindakan preventif terhadap resiko keamanan jaringan, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu : 

  1. Berusaha untuk mengurangi ancaman (threat), misalnya dengan memperkuat jaringan dengan perangkat firewall
  2. Berusaha untuk menambal vulnerability, misalnya dengan mengupdate/mempatch perangkat jaringan. 
  3. Melakukan pendeteksian dini terhadap serangan dan exploit, misalnya dengan Aplikasi Instrusion Detection System, Honeypot, Anti-virus Enterprise, dan lain sebagainya. 
  4. Berusaha memperbaiki dampak dari serangan yang telah berhasil dilancarkan, misalnya dengan mengkarantina jaringan ataupun perangkat, merestriksi dan membatasi komunikasi terhadap perangkat-perangkat jaringan ataupun server
  5. Melakukan pemulihan, misalnya dengan melakukan mekanisme recovery/restore.

Meningkatnya serangan/ancaman (threat) terhadap keamanan jaringan pada saat ini disebabkan oleh faktor : 

  1. Motif khusus, misalnya persaingan usaha, pencurian informasi/data pribadi, ingin menguasai sistem (aplikasi) yang dimiliki suatu instansi tertentu. 
  2. Mudahnya mendapatkan software (aplikasi) untuk melakukan penetration testing
  3. Mudahnya mendapatkan informasi terkait exploit, vulnerability, dan tutorial untuk melancarkan serangan peretasan. 
  4. Kelalaian, baik oleh pabrik yang memproduksi perangkat jaringan maupun pengguna perangkat jaringan tersebut. 

Adapun aspek keamanan yang patut menjadi perhatian di era sekarang ialah : 

  1. Privacy : berhubungan dengan kerahasiaan data dan informasi serta mekanisme untuk menjaga kerahasiaannya. 
  2. Integrity : terkait dengan keaslian (otentik) suatu data dan informasi serta mekanisme untuk menjaga agar data tersebut tetap orisinil. 
  3. Authentication : perihal kewenangan dan hak akses terhadap data dan informasi, dan juga penggunaan terhadap layanan-layanan IT. 
  4. Availability : ketersediaan terhadap data dan informasi. 

Berikut tren seputar ancaman keamanan jaringan pada zaman sekarang : 

  1. Denial of Service, Distributed Denial of Service, Remote BufferOverflow, dan Mail Bombing 
  2. Arp Poisoning, Packet Sniffing, Traffic Sniffing dan Man in the Middle Attack  
  3. Brute Force 
  4. Backdoor, API Exploitation, dan Hijack Device (umumnya menggunakan metode XSRF yang memanfaatkan celah pabrikan) 
  5. DNS Hijacking dan DNS Poisoning
  6. Penyebaran Botnet, Malware dan Remote Access Trojan 
  7. Device Information leak

Setelah pemaparan materi terkait issue-issue dan trend ancaman keamanan jaringan, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan observasi ke Ruang Data Center di NIX Data Center Jatinegara. 

(@x_cisadane)


04 Mei 2018

Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahap X tahun 2018 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018 dengan Nomor Surat : 20/Pansel/Ad Hoc TPK/V/2018,  pada Hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018, dengan ini disampaikan Daftar Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018 yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tingggi pada 19 (sembilan belas) Provinsi tempat pelaksanaan tes ujian tertulis Seluruh Indonesia dan para peserta Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


04 Mei 2018

Hari Kedua Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara, 
khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum : 10 Peserta memaparkan kembali materi dengan kobaran semangat


Bogor - ditjenmiltun.net. Hari pertama telah dilalui oleh seluruh peserta Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN, pada hari pertama yang cukup melelahkan otak, seluruh peserta dibekali pemahaman terkait Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dan tata cara penyelesaiannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh narasumber yang kredibel. Di hari pertama, seluruh peserta juga diuji pemahamannya dengan berlomba-lomba menyelesaikan sebuah soal studi kasus yang telah disiapkan panitia. Rasanya kurang puas apabila peserta tidak digali lebih dalam lagi pemahamannya seputar penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), oleh sebab itu panitia memutuskan bahwa pada hari kedua (Jumat, 04 Mei 2018) seluruh peserta diberikan tugas untuk melakukan presentasi. 

Bukan tiada maksud panitia melakukan hal demikian, tentunya panitia (termasuk narasumber) harus memastikan apakah seluruh materi yang telah disampaikan sudah terserap dengan baik oleh seluruh peserta. Panitia dan jajaran Team Development di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyepakati metode/budaya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Sosialisasi maupun Training of Trainers (ToT) agar menjadi lebih efektif, yaitu dengan memberikan tugas kepada seluruh peserta untuk melakukan presentasi kembali atas apa yang telah mereka pahami/pelajari pada kegiatan Bimbingan Teknis. Selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk mempersiapkan para peserta dalam melakukan DDTK/Sosialisasi di satuan kerja mereka masing-masing. 

Pada sesi ini 10 (sepuluh) peserta dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan presentasi kembali atas apa yang telah mereka pahami terkait penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dengan semangat yang menyala. Agar lebih meriah, pada momen ini Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kenang-kenangan kepada peserta yang menyampaikan presentasi dengan singkat, jelas, padat dan menarik. Adapun dari hasil penilaian panitia telah diputuskan bahwa 3 (tiga) satuan kerja dengan penyampaian materi terbaik, yaitu sebagai berikut : 

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; 
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; 
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 

Team Development di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitia Bimtek mengucapkan selamat kepada 3 (tiga) satuan kerja yang telah mempresentasikan kembali materi penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dengan sangat baik. Semoga 10 (sepuluh) peserta dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan kesempatan (dipilih) oleh Mahkamah Agung RI untuk mengikuti Bimtek Sistem Informasi Penelusuran Perkara khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum dapat menularkan pengetahuannya kepada para Pejabat Pengadilan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti di lingkungan kerjanya masing-masing dan juga kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Download materi (slide) perihal Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui tautan berikut : 

http://www.ditjenmiltun.net/sudarsono_presentasi_sppu.pptx

(@x_cisadane)


03 Mei 2018

Antusiasme Peserta Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara, 

khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) : 10 Satker Berlomba Menuntaskan Perkara SPPU 


Bogor - ditjenmiltun.net. Masih pada hari pertama kegiatan Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU), para peserta yang berasal dari 10 (sepuluh) satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tak jemu-jemunya menerima wawasan dari narasumber yang pada kesempatan kali ini diamanahkan kepada Beni Mulyono Kadarisman, S. Kom (Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung). Dalam kesempatan ini, Beni Mulyono Kadarisman, S. Kom (yang juga merupakan anggota Team Development SIPP) memaparkan kepada para peserta mengenai aturan dan tata cara penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Antusiasme dan rasa penasaran yang tinggi dari para peserta menimbulkan diskusi hangat nan-spontan setelah pemaparan materi dari narasumber. Dari diskusi hangat nan-spontan tersebut, rupanya ada beberapa special case dalam penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang pernah dialami oleh para pesertaSetelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berlomba-lomba untuk mencoba menyelesaikan soal studi kasus Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang diberikan oleh panitia. Ya, semoga semangat yang berkobar-kobar dari para peserta tak kunjung padam sampai dengan implementasinya di satuan kerja masing-masing. Dan pastinya mereka harus menularkan perasaan semangat tersebut kepada para Pejabat Pengadilan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti di satuan kerja mereka masing-masing melalui Sosialisasi tata cara penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU). 

Download materi (slide) perihal tata cara penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui tautan berikut 

 http://www.ditjenmiltun.net/slide_sppu.pptx

(@x_cisadane)


03 Mei 2018

Pelaksanaan Kegiatan Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara,

khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN Hari Pertama 


Bogor - ditjenmiltun.net. Setelah kegiatan Bimbingan Teknis (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN resmi dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Dr. Abdullah, S.H., M.S. pada Hari Rabu 02 Mei 2018, hari berikutnya Kamis 03 Mei 2018 kegiatan Bimbingan Teknis (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN mulai dilaksanakan. Kegiatan ini diawali dengan penjelasan Sengketa Proses Pemilu pada Peradilan Tata Usaha Negara oleh Sudarsono, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Adapun kegiatan Pemilihan Umum merupakan bentuk pelembagaan dalam perhelatan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi Kedualatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Pemilihan Umum adalah manifestasi hak asasi, maka penegakan hukum Pemilihan Umum juga bagian hak asasi. Pemilihan Umum merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi (Ali Moertopo). 

Tujuan Pemilihan Umum : 

  1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; 
  2. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat; 
  3. Melaksanakan hak asasi warga negara. 

Dengan demikian Pemilihan Umum juga merupakan intepretasi penyelenggaraan Hak Asasi Manusia namun juga dapat berpotensi menimbulkan konflik (sengketa). Tentunya jika timbul konflik, termasuk konflik yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, harus ada peradilan yang baik dan terpercaya untuk menyelesaikannya. Bagaimanakah peradilan yang baik dan terpercaya itu?  Jawabannya adalah telah menerapkan technology for justice. Mengapa? Karena pola kehidupan interaksi sosial masyarakat ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai masyarakat yang bersangkutan "Technology has changed the way we communicate" (dikutip dari Mc Luhan). 

Obyek yang menjadi Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara lain : 

  1. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilu; 
  2. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dan 
  3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Pasal 470 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Umum).

Setelah penjelasan Sengketa Proses Pemilu pada Peradilan Tata Usaha Negara, kegiatan dilanjutkan dengan praktik penyelesaian perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dipenghujung kegiatan ini dilaksanakan diskusi hangat dan berbagi cerita mengenai praktik penyelesaian perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang terjadi masing-masing satuan kerja para peserta kegiatan ini. Sebagai informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) sebagaimana juga tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung (SIPP MA) telah memutus 7 (tujuh) perkara terkait Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU).

Download Manual Book Aplikasi SIPP perihal penanganan perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui tautan berikut 

 http://www.ditjenmiltun.net/manual_book_gugatan_sengketa_proses_pemilihan_umum.pdf

(@x_cisadane)


02 Mei 2018

Pembukaan Kegiatan Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara,

khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN


Bogor - ditjenmiltun.net. Menyambut pesta demokrasi Pemilihan Umum yang akan dihelat pada tahun depan (2019) dan tentunya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang saat ini sedang berlangsung, aparatur pengadilan yang dalam hal ini jajaran Panitera Muda dan Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Trainer of Trainers) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfokus pada penanganan perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU). Tidak bisa dipungkiri, implementasi teknologi informasi dibidang yudisial berupa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dinilai sangat membantu dalam proses percepatan penanganan perkara dan pemenuhan dalam keterbukaan informasi terhadap publik. 

Secara eksplisit perhelatan Pemilihan Umum di Negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan Produknya berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 470 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang dimaksud dengan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) adalah sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu. 

Saat ini seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-3 dimana pada versi ini diakomodir klasifikasi perkara / alur perkara mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU). Dan dalam 4 (empat) hari kedepan, tepatnya dari tanggal 02 - 05 Mei 2018 bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, para peserta Kegiatan Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN akan digodok dan ditempa pengetahuannya terkait Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 (sepuluh) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : 

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
  5. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 
  6. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 
  7. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
  8. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 
  9. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 
  10. dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Informatika, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat - Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung ini juga mengundang perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : 

  1. Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 
  2. Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi 
  3. Sudiyono, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring 
  4. Sudarsono, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial 
  5. Maharani Pudiastanti A.Md selaku Staf Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

Adapun kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah, S.H., M.S. dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Pengembangan Informatika Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. Sebagai informasi, saat ini pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung (SIPP MA) telah tercatat 7 (tujuh) Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU). 

(@x_cisadane)


27 April 2018

Hasil Pengumuman Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI tahun 2018 

Berdasarkan Pengumuman Nomor : 01/PANSEL/Japati/03/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/a) Mahkamah Agung RI Tahun 2018 dan Hasil Rapat Koordinasi Panitia Seleksi tanggal 18 April 2018, maka dengan ini disampaikan Pengumuman Hasil Seleksi Japati dan Pengumuman perubahan jadwal tahapan Pelaksanaan seleksi. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Pengumuman dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


27 April 2018

Perpanjangan Waktu Pelaporan E-Monev 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 125/BUA/OT.01.1/4/2018 tanggal 26 April 2018 hal Perpanjangan Waktu Pelaporan e-Monev kepada para Sekretaris pada Unit Kerja Eselon I, Sekretaris Pengadilan Militer Utama, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/125_bua_ot01_1_4_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 April 2018

Daftar Hasil Rapat Promosi/Mutasi, Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kepegawain Mengenai Promosi/Mutasi, Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini disampaikan lampirannya sebagai berikut. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/daftar_hasil_rapat_promosi-mutasi_18-19_apr2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2851
mod_vvisit_counterYesterday4408
mod_vvisit_counterThis week10403
mod_vvisit_counterAll days6573738

We have: 49 guests, 1 bots online
Your IP: 54.81.232.54
 , 
Today: Mei 23, 2018

peraturan-button