1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06 Oktober 2017

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PTUN PANGKAL PINANG

 

Menindak-lanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan PTUN Pangkal Pinang dan PTUN Gorontalo, Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI, Biro Perlengkapan MA RI,  Pengadilan Tinggi TUN Medan, dan PTUN Palembang berkunjung ke Pangkal Pinang pada tanggal 3-5 Oktober 2017. Tujuan kedatangan tim yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI Bapak Dr. Mulyono, S.H., M.H. tersebut adalah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mempersiapkan pembentukan PTUN Pangkal Pinang.

Pada hari pertama kunjungan ke Pangkal Pinang, 3 Oktober 2017, Tim Mahkamah Agung langsung melaksanakan pembicaraan pendahuluan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Bapak Dr. Yan Megawandi, M.Si. dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Bapak H. Maskupal Bakri, S.H, M.H. Dalam pembicaraan tersebut, terwujud semangat silaturahmi dan kebersamaan dalam mensukseskan pembentukan PTUN Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang selain menyampaikan beberapa lokasi alternatif kantor sementara PTUN Pangkal Pinang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, juga menyampaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Bangka Belitung. Selanjutnya, Tim Mahkamah Agung langsung meninjau kondisi fisik gedung bekas Pengadilan Agama Pangkal Pinang, yang menjadi salah satu rencana alternatif kantor PTUN Pangkal Pinang.

Pada pagi hari kedua, 4 Oktober 2017, Tim Mahkamah Agung melakukan pertemuan dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak K.A Tajudin yang dilanjutkan dengan melihat lokasi tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gedung PTUN Pangkal Pinang, yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang. Setelah melihat kondisi tanah, Tim Mahkamah Agung meninjau kondisi Gedung Pertemuan di depan Komplek Kantor Gubernur dan sebuah gedung milik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung lainnya yang terletak di belakang kantor Kepolisian Resort Pangkal Pinang. Sesudah Tim Mahkamah Agung memperoleh gambaran nyata atas kondisi gedung-gedung yang direncanakan menjadi kantor sementara PTUN Pangkal Pinang, pada siang hari sesudah Istirahat-Sholat-Makan di kawasan Masjid Jamik Pangkal Pinang, Tim Mahkamah Agung Menuju Kantor Gubernur untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung.

Pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung Bapak DR. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur Bangka Belitung. Pada pertemuan ini, Gubernur Bangka Belitung menyampaikan kesiapan beliau mensukseskan pembentukan PTUN Pangkal Pinang. Selanjutnya Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI menyampaikan bahwa dari beberapa alternatif gedung untuk kantor sementara PTUN Pangkal Pinang, maka gedung pertemuan yang terletak di Komplek Kantor Gubernur Bangka Belitung adalah yang paling representatif sebagai gedung sementara PTUN Pangkal Pinang. Atas penyampaian Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI tersebut, Bapak Gubernur Bangka Belitung langsung mempersilakannya, dan menginstruksikan kepada jajarannya agar gedung pertemuan tersebut segera dipersiapkan sebagai kantor sementara PTUN Pangkal Pinang. Bapak Gubernur Pangkal Pinang juga meminta kepada Tim Mahkamah Agung agar menyampaikan gambar detail setiap ruangan calon gedung sementara PTUN Pangkal Pinang beserta estimasi biayanya, yang diusahakan akan dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang. Bukan itu saja, Bapak Gubernur Bangka Belitung juga menyampaikan kesanggupan beliau apabila peresmian seluruh pengadilan baru nantinya dilaksanakan di Pangkal Pinang. Hal ini tentu sangat menggembirakan bagi Tim Mahkamah Agung, dan menjadi pendorong semangat agar hukum dan keadilan semakin ditegakkan di Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan Tim Mahkamah Agung dengan Bapak Gubernur Bangka Belitung ini diakhiri dengan ramah tamah dan dokumentasi foto bersama.

Setelah memperoleh kepastian lokasi calon gedung PTUN Pangkal Pinang sebagaimana hasil pertemuan dengan Bapak Gubernur Bangka Belitung, Tim Mahkamah Agung pada sore harinya kembali ke gedung pertemuan untuk melihat dengan lebih detail keadaannya, mengukur dan menggambar denah rencana setiap ruangan sebagaimana diminta oleh Gubernur Bangka Belitung. Selanjutnya, pada malam harinya Tim Mahkamah Agung menggarap draf detail ruangan calon gedung PTUN Pangkal Pinang dan estimasi biaya sarana dan prasarananya, untuk diserahkan kepada Gubernur Bangka Belitung pada keesokan harinya.

Pada kunjungan hari ketiga-terakhir, sesudah TIM Mahkamah Agung menyampaikan draf detail ruangan calon gedung PTUN Pangkal Pinang dan estimasi biaya sarana dan prasarananya kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Tim Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dengan selamat dan bahagia melalui Bandara Dipati Amir Pangkal Pinang. (sudarsono/hr)



05 Oktober 2017

Berita Duka Cita

Segenap keluarga besar Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Suzana, S.H., M.H. Hakim PTUN Serang, semoga Allah SWT menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Amiin. 



(hr)


04 Oktober 2017

Kunjungan Tim Survey Pengembangan Informatika dalam rangka Penyusunan Masterplan SIMARI 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu 04 Oktober 2017 Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menerima kunjungan dari Bagian Pengembangan Informatika yang diwakili oleh Ikha Tantri Ariani S.Sos, M.H. dan Ikhwanul Dawam Sutawijaya S.Kom beserta PT Gamatechno selaku Tim Survey dalam rangka Penyusunan Masterplan SIMARI. Kunjungan Tim Survey dalam rangka Penyusunan Masterplan SIMARI ini disambut baik oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. (yang juga selaku Koordinator IT pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara). Kegiatan survey dilaksanakan di ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam pengantar singkatnya, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa penyusunan Masterplan dan Roadmap di bidang Informatika ini sangat penting untuk dilaksanakan mengingat perkembangan di bidang Informatika pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkembang dengan pesat, hal ini tentunya memerlukan perencanaan yang matang terkait regulasi, implementasi dan pengembangan sistem (aplikasi) serta sarana-prasarana penunjang informatika.

Adapun maksud dari dilaksanakan kegiatan survey ini adalah untuk memenuhi data sehingga mempermudah dalam menyusun Blue Print dan Road Map Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam rangka mendukung terealisasinya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga di Indonesia yang memiliki puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi berkelas dunia. Disisi lain hal ini pun merupakan bagian yang penting sebelum merumuskan persyaratan-persyaratan sistem pendukung Teknologi Informasi terintegrasi yang mencakup kebutuhan infrastruktur, manajemen sistem informasi dan tata-kelola Teknologi Informasi. Disamping itu juga, kegiatan survey ini sangat bermanfaat untuk merumuskan rencana kerja (program kerja) atas program-program strategis pilihan (prioritas utama) yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dari kondisi eksisting ke kondisi ideal.

Selain melakukan survey, Tim Penyusun Masterplan SIMARI juga melakukan tanya jawab dengan penanggung jawab bagian Informatika pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini tanggung jawab pelaksanaanya berada pada Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M. Dibantu oleh Staff Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom tanya jawab yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam di ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berjalan dengan baik. Adapun pertanyaan yang dilontarkan adalah terkait dengan sarana pra-sarana (infrastruktur) penunjang Teknologi Informatika, aplikasi sistem informasi, anggaran, sumber daya manusia, permasalahan, hambatan, kendala dan harapan. Semoga Mahkamah Agung dapat segera menyusun dan mengesahkan Masterplan SIMARI

(@x_cisadane)


03 Oktober 2017

Tindak Lanjut Koreksi Beban di LO T.A. 2017 Atas Data Akrual Belanja Yang Masih Harus Dibayar T.A. 2016

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 809/SEK/KU.00/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Koreksi Beban di LO T.A. 2017 atas Data Akrual Belanja yang Masih Harus Dibayar (utang pihak ketiga) T.A. 2016 yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2016 Nomor : 45B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/893_sek_ku00_09_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 Oktober 2017

Lokasi dan Alamat Tempat Pelaksanaaan Seleksi Kompotensi Bidang (SKB) Penerimaan Cakim di Lingkungan Peradilan TUN Tahun Anggaran 2017

Memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggran 2017 Nomor : 9/Pansel/MA/09/2017 tanggal 28 September 2017, dengan ini diberitahukan kepada para pelamar yang berhak mengikuti Seleksi Kompotensi Bidang (SKB) tentang lokasi dan alamat Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompotensi Bidang (SKB) yang terdiri dari Tes Materi Bidang Hukum menggunakan Sistem CAT, Psikotes dan Wawancara yang diselenggarakan di 9 (sembilan) wilayah pada tanggal 4 s.d 6 Oktober 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Pengumuman beserta Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 Oktober 2017

Hasil Rapat Tim TPM Kepaniteraan di lingkungan Peradilan TUN 2017

Berdasarkan hasil Rapat TPM yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017, diumumkan Pejabat Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapat promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Surat Hasil TPM  Kepaniteraan Peradilan TUN 2017

Lampiran Hasil TPM  Kepaniteraan Peradilan TUN 2017

Diberitahukan kepada para Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi dan mutasi agar segera menyerahkan Surat Pernyataan dan KP4 sebagai berikut : Download, dikirimkan ke email :  Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

(hr)

02 Oktober 2017

Independensi Hakim Tidak Dapat Diintervensi

Pada dasarnya semua pertanyaan yang disampaikan dari semua rekan media dapat kami pahami sepenuhnya. Berbagai komentar dan Tanggapan masyarakat, meskipun beragam pada dasarnya mengerti secara substansi, hanya cara mengungkapkan seolah kontroversi. Secara umum masyarakat menyamakan Mahkamah Agung dengan organisasi / institusi lain di Pemerintahan. Perlu diketahui bahwa struktur organisasi dan sistem kepemimpinan di Mahkamah Agung berbeda dengan lembaga maupun institusi manapun. Di bidang perkara, secara administrasi memang Ketua yang menunjuk Majelis Hakim / Hakim tunggal yang menyidangkan perkara. Setelah penunjukan majelis untuk menyidangkan perkara, maka kewenangan Ketua Pengadilan sudah berakhir, dan sudah tidak boleh mencampuri urusan perkara lagi. Apalagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan Mahkamah Agung sama sekali tidak boleh intervensi. Oleh sebab itu apapun dan bagaimanapun putusan Hakim / Majelis Hakim menjadi tanggung jawab mutlak Hakim / Majelis Hakim yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan Ketua Pengadilan yang bersangkutan, atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan Mahkamah Agung.


Baca Selengkapnya


02 Oktober 2017

Pengumuman, Lokasi dan Alamat Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Hakim (CaKim) MA - RI T.A. 2017

Kepada para Pelamar yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), bersama ini disampaikan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim (CaKim) di Lingkungan Mahkamah Agung RI T.A. 2017 dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 09/Pansel/MA/09/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Lokasi dan Alamat Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Pansel_dan_Lampiran_Cakim.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 September 2017

Pengumuman Penetapan Pewawancara/Penguji Seleksi Kompetensi Bidang Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI T.A. 2017

Bersama ini disampaikan Pengumuman Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor : 08 /Pansel/MA/09/2017 tentang Penetapan Tempat/Wilayah Pelaksanaan dan Nama Pewawancara/Penguji Seleksi Kompetensi Bidang Calon Hakim di Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Keputusan Pansel melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/08_pansel_ma_09_2017_penetapan_wilayah_skb.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


29 September 2017

Workshop Replikasi Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Percontohan Tahap II

Berkenaan dengan Kegiatan Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Percontohan Tahap II, maka dengan ini disampaikan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Percontohan tahap II Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 888/SEK/HM.02.3/09/2017 tanggal 29 September 2017 Perihal Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Percontohan Tahap II. Diharapkan Para Ketua Pengadilan sebagaimana tercantum pada surat tersebut untuk dapat menghadiri acara dimaksud dengan di dampingi oleh Operator TI.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Sekretaris Mahkamah Agung beserta Lampirannya melalui tautan berikut : 



Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5302
mod_vvisit_counterYesterday5657
mod_vvisit_counterThis week24544
mod_vvisit_counterAll days5499836

We have: 162 guests, 1 members, 6 bots online
Your IP: 54.80.132.10
 , 
Today: Okt 19, 2017

peraturan-button