Yuk, Mari Berkenalan dengan Aplikasi e-Court Peradilan Militer 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Sejak diresmikannya Aplikasi e-Court pada Jumat, 13 Juli 2018 di Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. segera menargetkan penerapan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia akan rampung dalam kurun waktu satu tahun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ikut berkomitmen untuk mewujudkan instruksi Ketua Mahkamah Agung dalam penerapan Aplikasi e-Court, khususnya di lingkungan Peradilan Militer. Apabila membaca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, maka sudah jelas bahwa Aplikasi e-Court diperuntukkan bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan, termasuk Peradilan Militer. Tak hanya itu saja, sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mendukung upaya Mahkamah Agung untuk menerapkan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyusun dan mengesahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 461/Djmt/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dalam Lingkungan Peradilan Militer. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada Kamis, 18 Oktober 2018, Team Development Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada saat itu juga diberikan amanat untuk melaksanakan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer merupakan inovasi dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. Hadirnya Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan agar lebih cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, disamping itu agar Pengadilan Militer juga dapat Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti-KKN. Apabila Aplikasi e-Court telah diimplementasikan di Lingkungan Peradilan Militer, maka dapat memberikan dampak positif, diantaranya : 

  1. Meminimalisir pertemuan antara Oditurat dengan pejabat pengadilan; 
  2. Meminimalisir waktu agar lebih efektif dan efisien; 
  3. Memastikan berkas perkara yang dikirim oleh Oditur sudah sampai di Pengadilan; 
  4. Mengetahui kehadiran para pihak yang berperkara tanpa harus mengecek secara fisik.

Konsep Aplikasi e-Court yang diterapkan pada Lingkungan Peradilan Militer berbeda dengan Aplikasi e-Court yang diterapkan untuk Perkara Perdata, jika pada Aplikasi e-Court yang saat ini dterapkan untuk Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama memiliki modul e-Payment yang dapat memudahkan dalam proses transaksi panjar biaya perkara, maka pada Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer modul e-Payment tersebut ditiadakan, karena biaya perkara dalam Peradilan Militer tidak dibebankan kepada para pihak. Hal ini berarti konsep penggunaan Aplikasi e-Court hanya sebatas pada e-Registration dan e-Summon. Lain hal nya dengan Aplikasi e-Court yang saat ini dterapkan untuk Perkara Perdata, Aplikasi e-Court yang diterapkan pada Peradilan Militer tidak memerlukan verifikasi Advokat, artinya dari sisi pengguna (user) pun terdapat perbedaan antara Aplikasi e-Court Peradilan Militer dengan Aplikasi e-Court yang saat ini diterapkan untuk Perkara Perdata. Sudah jelas, Aplikasi e-Court Peradilan Militer memang berfokus pada pendaftaran perkara secara online oleh Oditur dan pemberkasan file perkara secara online (untuk versi saat ini). Untuk versi selanjutnya Aplikasi e-Court akan dikembangkan untuk pemanggilan sidang secara online maupun pemberitahuan putusan secara online

Secara ringkas, berikut ini dijabarkan mengenai Konsep Aplikasi e-Court untuk Lingkungan Peradilan Militer (untuk versi saat ini) : 

  • Pendaftaran Akun (Pembuatan User Account
Oditur mendaftarkan akun email untuk menjadi pengguna terdaftar pada Aplikasi e-Court. Dengan email tersebut Oditur dapat menerima semua informasi tentang perkembangan perkaranya.
  • Merekam Data Umum dan Mengunggah Berkas Perkara 
Oditur melengkapi data perkara serta mengunggah (mengupload) berkas perkaranya, seperti : Surat Dakwaan, Bapat, Keppera, dan Taphan ke dalam Aplikasi e-Court.
  • Verifikasi Data Umum dan Berkas Perkara 
Panitera Pengadilan Militer memeriksa keabsahan data dan berkas perkara. Jika datanya dinyatakan sah dan berkasnya lengkap, maka Panitera Pengadilan Militer wajib mengeluarkan No Pendaftaran Online (bukan Nomor Perkara/bukan Nomor Register), kemudian mengirimkan hasil verifikasi kepada Oditur melalui Aplikasi e-Court.
  • Notifikasi Hasil Verifikasi 
Oditur menerima notifikasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Militer melalui email yang telah terdaftar. Hasil verifikasi tersebut harus dibawa bersama dengan berkas perkara (Hardcopy) ke kantor Pengadilan untuk selanjutnya dilakukan validasi.
  • Validasi Data 
Panitera Pengadilan Militer memvalidasi data dan berkas perkara yang diupload oleh Oditur pada Aplikasi e-Court untuk disandingkan dengan berkas perkara fisik (Hardcopy) yang dibawa oleh Oditur. Jika lengkap dan dinyatakan sah, maka Panitera Pengadilan Militer wajib mengeluarkan Nomor Register/Nomor Perkara dan mengirim informasinya kepada Oditur melalui email.
  • Notifikasi Hasil Validasi 
Oditur menerima notifikasi email berupa Nomor Register/Nomor Perkara melalui email yang telah terdaftar.

Kemudian untuk melakukan Registrasi Persidangan langkah-langkah yang harus dilakukan ialah sebagai berikut : 

1. Mengisi Formulir Registrasi Persidangan secara Online 

Diisi oleh para pihak yang berperkara seperti : Terdakwa, Saksi, Saksi Ahli, Penasehat Hukum dan Oditur. 

2. Menerima Notifikasi 

Hakim, Panitera dan Oditur menerima notifikasi data kehadiran para pihak yang melaksanakan persidangan melalui email

3. Notifikasi Registrasi Persidangan 

Setelah data sukses teregistrasi maka Hakim, Panitera dan Oditur akan menerima Notifikasi Data Registrasi melalui email Pengadilan Militer yang bersangkutan, sehingga Pengadilan mengetahui kehadiran para pihak yang berperkara tanpa harus mengecek secara fisik dan persidangan dapat dimulai. 

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh segenap Hakim, Panitera Pengganti dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, tanpa membuang waktu dan kesempatan mereka-pun bertanya tentang Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. 

(@x_cisadane)

Mengulik Lebih Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer Bagian Timur Indonesia 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Pada Hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. bersama dengan Perwakilan dari Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menyambangi Pengadilan Militer di Bagian Timur Indonesia tepatnya Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Pengadilan yang berlokasi di Jl. Samratulangi No. 17 Dok V Atas, Jayapura, Papua merupakan destinasi kedua dalam Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer tahun 2018. 

Visitasi Tim Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) disambut hangat oleh Kolonel James F. Vandersloot, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan Kapten Iskandar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Adapun kegiatan yang bertujuan untuk meninjau langsung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga sebagai wadah sharing knowledge ini berlangsung selama 3 (hari) mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018. Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan pemaparan Overview Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Review Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. 

Dalam Paparan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, dijelaskan bahwa eksistensi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) turut andil dalam mewujudkan Peradilan Militer yang modern. Apabila berbicara mengenai Peradilan Militer yang modern, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari ikhtiar-ikhtiar Mahkamah Agung dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan. Upaya-upaya dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer berlandaskan pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diketahui, banyak sekali upaya-upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan contohnya saja berupa implementasi Sistem Administrasi Peradilan (Case Management System) yang efektif dan efisien. Dengan diimplementasikannya Sistem Administrasi Peradilan (Case Management System) yang efektif dan efisien, maka Modernisasi dalam Administrasi dan Manajemen Perkara juga akan terwujud. 

Berkembangnya teknologi secara pesat juga mempengaruhi proses penyelenggaraan peradilan, terbukti dengan dikolaborasikannya dan disinergikannya peranan Teknologi Informasi pada dunia peradilan, maka Proses Peradilan akan berlangsung cepat, murah dan transparan. Pemanfaatan teknologi untuk kepentingan proses penyelenggaraan peradilan dikenal dengan istilah Technology for Justice. Setelah pemaparan materi oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kegiatan dilanjutkan dengan Review Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan juga sharing knowledge yang dipandu oleh Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. Pada sesi ini nampak sekali antusiasme dari Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan juga Rekan-rekan dari Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Dengan penuh semangat mereka menyampaikan kendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada Hari Kedua 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, pada Hari Kedua, Kamis 18 Oktober 2018, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. bersama dengan Perwakilan dari Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom melakukan mentoring untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam pengisian data dan mekanisme penyelesaian perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Sebagai langkah awal, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang lebih akrab disapa dengan "Om Steevee" melakukan pengecekan konfigurasi server Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar lebih optimal sehingga tidak ada masalah dalam proses upload file putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke Aplikasi Direktori Putusan (Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Aplikasi Direktori Putusan). Kemudian Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menginstruksikan kepada Administrator IT Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk memperbaharui (mengupdate) Data Referensi Hakim, Panitera/Panitera Pengganti agar sesuai dengan yang tercatat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian MA RI (SIKEP). Berikutnya dilanjutkan dengan pemanfaatan fitur Court Calendar (Rencana Sidang) yang telah hadir pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semenjak versi 3.2.0-3.

Selanjutnya Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menjelaskan tata cara pengisian Data Persidangan, misalnya seperti : Keberatan terhadap dakwaan, Pendapat Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Pemeriksaan Saksi, dan lain-lain. Tak lupa pula, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa Berita Acara Sidang (BAS) wajib diunggah ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selain bermanfaat sebagai backup atas berkas fisik juga berguna untuk melakukan koreksi terhadap Berita Acara Sidang (BAS) oleh Hakim dan Panitera Pengganti tanpa harus diprint. Lalu disampaikan juga mengenai penggunaan fitur Arsip dimana apabila suatu perkara sudah berstatus Berkekuatan Hukum Tetap (BHT/Inkrah), seharusnya seluruh berkas yang terkait dengan perkara tersebut discan dan dibundle ke dalam file zip, kemudian diupload ke dalam fitur Arsip pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Dipenghujung kegiatan juga disampaikan tata cara pengisian data penahanan terdakwa dan juga data pembebasan penahanannya. Tanpa membuang kesempatan, pada Kegiatan hari kedua ini Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom mensosialisasikan Aplikasi e-Court Pengadilan Militer yang merupakan Inovasi dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

(@x_cisadane)

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menggelar Sosialisasi e-Court 


Denpasar - ditjenmiltun.net. Senin, 10 September 2018 bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Court. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan satu rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibuka oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Hadirnya Aplikasi e-Court, khususnya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen dan peran serta Peradilan Tata Usaha Negara dalam membantu mewujudkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) seperti yang sedang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat ini. 

Setelah kata sambutan oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, kegiatan dilanjutkan dengan Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court oleh Narasumber yakni Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (selaku perwakilan dari Tim Development Mahkamah Agung). Sebelum Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom melakukan Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court, terlebih dahulu disampaikan beberapa point  yang amat penting untuk diketahui, yakni : 

  1. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjuk dan menetapkan 6 (enam) Satuan Kerja (Pengadilan) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pilot Project Uji Coba Aplikasi e-Court, yaitu : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Adapun ke-6 Satuan Kerja (Pengadilan) tersebut kini telah berstatus aktif untuk penerapan Virtual Accountnya dan termasuk Hak Akses pada Aplikasi e-Courtnya
  2. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah membentuk Tim Khusus e-Court yang terbagi menjadi 3 Tim, yakni : Tim Trainer (IT), Tim Layanan Publik (Humas) dan Tim Layanan Hukum (Penyusun Regulasi dan Kebijakan). Untuk diketahui, Mahkamah Agung telah menetapkan 6 (enam) orang Trainer Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : Jefri Ardianto, S.T. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara), Beni Mulyono Kadarsiman, S.Kom (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), Robert Bouzen, S.T. (Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu), Abdul Aziz, A.Md (Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram), Moh Nasrullah, S.Kom. (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), dan Benny Bachtiar Anwar, S.T. (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda). 
  3. Penerapan Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara memerlukan komitmen dan dukungan dari Pimpinan Pengadilan.

Kemudian Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang memiliki sapaan akrab "Om Steevee" mendemonstrasikan penggunaan Aplikasi e-Court dibantu oleh Moh Nasrullah, S.Kom (Trainer Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara). Mulai dari pendaftaran pengguna (yang dalam hal ini ialah Advokat), mengisi dan melengkapi data pengguna (data Advokat), mengunggah berkas-berkas identitas pengguna, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi keabsahan data Advokat (yang dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan Tinggi), dan selanjutnya melakukan pendaftaran perkara secara daring melalui Aplikasi e-Court. Tak hanya sampai di situ, Om Steevee juga mendemonstrasikan penggunaan Aplikasi e-Court bagi Operator/User Pengadilan di mana dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memverifikasi berkas-berkas perkara yang diunggah oleh Advokat dan juga memverifikasi pembayaran agar perkara yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court dapat segera didaftarkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Berikutnya, Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court dilanjutkan dengan tata cara persetujuan para pihak untuk beracara secara elektronik, kemudian tata cara pengiriman panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara secara daring, dan tidak lupa juga disampaikan tata cara penambahan maupun penggantian Advokat pada Aplikasi e-Court. Setelah Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court selesai disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan pemaparan Pembayaran Biaya Perkara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

(@x_cisadane)

Ini Dia 8 Video Profile Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2018 

Berkenaan dengan Kompetisi Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2018, berikut ini ditampilkan 8 (delapan) Video Profile Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

  • Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang 
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu 
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu 
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

(@x_cisadane)

Seminar Hasil Penelitian : Peran SIPP dalam Mewujudkan Pengadilan Militer yang Modern 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 29 Agustus 2018, Bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat, diselenggarakan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dengan topik Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ini menghadirkan Peneliti sekaligus Narasumber, yakni Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H. (selaku Koordinator Peneliti), Rita Helina, S.H., L.LM (selaku Peneliti I) dan Dr. Mul Irawan (selaku Peneliti II), tak ketinggalan dalam Kegiatan Seminar ini Panitia menghadirkan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi, S.H., L.LM. 

Kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang bertopik Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern dihadiri oleh Perwakilan Hakim dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Letnan Kolonel Moch. Rachmat Jaelani S.H., Perwakilan Panitera Muda Pidana dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Letnan Satu Satiman, S.H., Perwakilan Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, Jefri Ardianto, S.T., Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. 

Dalam paparan hasil penelitian, Para Narasumber menyampaikan reviu Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer baik dari sisi Kebijakan/Aturan/Regulasi (Non-Teknis) maupun dari sisi fungsionalitas Aplikasi (Teknis Aplikasi). Pada dasarnya, Pengadilan Militer sejak awal mendukung sepenuhnya program dari Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara. Sebelum tersedianya peralatan/perangkat (tools) dalam mendukung informasi perkara secara elektronik, masyarakat pencari keadilan, masyarakat umum maupun pers/jurnalis harus mendatangi Pengadilan Militer untuk mendapatkan informasi. Namun, hadirnya paket-paket kebijakan, aturan maupun regulasi yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadikan sebuah batu loncatan bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan termasuk Lingkungan Peradilan Militer dalam mewujudkan Azas-azas Peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Penerapan paket-paket kebijakan, aturan maupun regulasi yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menciptakan revolusi dalam dunia Peradilan dan reformasi pada sektor Yudisial (Judicial Reform), sehingga dunia Peradilan Indonesia menjadi semakin modern. Tidak hanya sebatas itu saja, Administrasi Perkara pada Lingkungan Peradilan Militer juga mengalami transformasi, dari yang semula manual (paper-based) dan kini menjadi digital (elektronik). 

DKM Al Ikhlas Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Menggelar Pemotongan Hewan Qurban 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam suasana Perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Dhulhijah 1439 Hijriah, DKM Masjid Al Ikhlas Gedung Sekretariat Mahkamah Agung menggelar Pemotongan Hewan Qurban pada Hari Kamis, 23 Agustus 2018 bertempat di Area Parkir Belakang Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Adapun pada tahun ini hewan qurban yang diterima oleh Ketua Panitia Pelaksana Qurban, Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.H. sebanyak 7 (tujuh) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing. Herwan-hewan qurban tersebut merupakan sumbangsih dari unit-unit kerja di Lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, seperti : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan serta 1 (satu) ekor sapi dari Bank BNI Syariah. 

Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.H. selaku Ketua Panitia menyatakan bahwa "Semoga kita dapat melaksanakan amanat ini sesuai dengan syariat islam dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala". Proses penyembelihan hewan qurban turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. Panitia mendistribusikan sekitar 1.000 bungkus lebih paket daging qurban kepada para Pegawai yang di Lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (PNS maupun Honorer), Tenaga Cleaning Service, Satpam dan Masyarakat yang berdomisili di sekitar Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Makna mendalam yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah bagaimana Kita bisa menerapkan ajaran dari Nabi Ibrahim AS tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan kita sebagai Umat Muslim yang hanya menjadikan Allah SWT tempat kita mengadu dan berpasrah terhadap segala berbagai macam pengalaman hidup yang kita jalani di dunia ini, dan dengan memohon keridhaan Allah SWT sehingga kita menjadi orang yang selamat di Dunia maupun di Akherat kelak. Kegiatan ini dapat memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan para Pegawai di lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung untuk menjaga ukhuwah islamiyah. 

(@x_cisadane)

Pembinaan Awal Tahun Anggaran 2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Note : Video telah disunting (edit) untuk meringkas durasi.

(@x_cisadane)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih dari perbuatan mungkar serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan nyata dan konkrit. Pelan tetapi pasti akan tercipta suasana yang bersih dari perbuatan mungkar dan menciptakan mindset sebagai pelayan dan pengadil yang haq dan benar. Dalam berbagai kesempatan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan semua Pimpinan Mahkamah Agung tidak henti-hentinya selalu membangun mindset kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung dalam menuju cita-cita yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Membangun konstruksi bangunan Badan Peradilan yang Agung, tentunya harus dilandasi oleh struktur fondasi yang sangat kuat dan menghujam sangat dalam di bumi hati sanubari aparatur Mahkamah Agung dan Masyarakat. 

Konstruksi yang dijadikan tiang pancang adalah : Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan merupakan salah satu prinsip utama bagi semua Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sesuai Amanat UUD 1945. Semua Aparatur tanpa kecuali dengan tugas dan kewenangannya masing-masing harus turut menjaga independensi dari intervensi pihak lain. Tugas utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang suci dan merupakan salah satu sifat Tuhan, maka semua Aparatur dalam mewujudkan harus dengan niat, ucapan, cara dan perbuatan suci. 

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan merupakan tugas mulia. Memberikan pelayanan bukan merupakan pekerjaan yang rendah, tetapi merupakan tugas dan pekerjaan yang sangat mulia. Allah SWT senantiasa memberikan pelayanan dan mengurus seluruh hambanya, memberikan semua kebutuhan kepada seluruh makhluk dan alam semesta serta memberitahukan kepada umat manusia tujuan akhir yang hakiki, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. 

Dalam menuntun ke jalan yang benar dan menghindari berbagai kesesatan, Mahkamah Agung telah membuat dan memasang rambu-rambu yang ditempatkan di semua tempat agar dapat dibaca dan dipatuhi, antara lain berbagai berbagai paket kebijakan berupa Regulasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung serta aturan-aturan lainnya. Paket kebijakan dan yang terkini adalah tentang Akreditasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan e-Court (Electronic Court). Kebijakan tersebut merupakan petunjuk dan bentuk perhatian serta tanggung jawab Mahkamah Agung kepada negara dan masyarakat dalam menciptakan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani. 

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini3068
Kemarin4367
Total Pengunjung244840

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 35.172.233.2
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

4
Online

Login