Demonstrasi Perkembangan Aplikasi e-Court (e-Litigasi) 


Bogor - ditjenmiltun.net. Bertempat di R Hotel Rancamaya, Jl. Rancamaya Utama, Kertamaya Bogor diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Litigasi Elektronik (e-Litigasi) yang dimulai dari Hari Senin 05 Agustus 2019 sampai dengan Rabu 07 Agustus 2019. Dalam agenda kegiatan yang sama, dilaksanakan juga Demonstrasi Aplikasi e-Court yang telah diperkaya dengan fungsi e-Litigasi oleh Team Development Mahkamah Agung RI. Dalam kegiatan Demonstrasi Aplikasi e-Court (e-Litigasi) dihadiri oleh Yang Mulia Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr Herri Swantoro, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Perwakilan dari Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan, Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI), Perwakilan dari Badan Urusan Administrasi dan Perwakilan dari Masing-masing Direktorat Jenderal.

Dalam kegiatan Demonstrasi Aplikasi e-Court (e-Litigasi), Team Development memamparkan Perkembangan Aplikasi e-Court sekaligus mensosialisasikan Tata Cara Penggunaan fitur e-Litigasi dalam Aplikasi e-Court. Nampak antusiasme yang tinggi terlihat dari seluruh Peserta yang hadir dalam kegiatan ini melalui beberapa pertanyaan, masukkan dan saran yang dilontarkan. Setelah dilakukan Demonstrasi, kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan Harmonisasi antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Litigasi Elektronik dengan Aplikasi yang telah dikembangkan. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Litigasi Elektronik. 

(@x_cisadane)

FGD Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 30 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Pleno II Gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No.09-13 Jakarta Pusat diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak. Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI membahas Rencana Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak dalam rangka Integrasi Aplikasi dan Pertukaran Data. Adapun 'Relasi Bilateral' ini dilatarbelakangi karena permasalahan menumpuknya Tunggakan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Sengketa Pajak di Mahkamah Agung, disamping itu adanya tuntutan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. agar Kinerja Para Hakim di Pengadilan Pajak dapat diketahui track recordnya. Selain itu untuk mempermudah Penelusuran Perkara Pajak bagi Mahkamah Agung dan bagi Publik, maka diperlukan adanya suatu sistem terintegrasi yang komprehensif. 

Kegiatan Focus Group Discussion antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak dikomandoi oleh Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Hakim Yustisial/Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan), dan Kepala Bagian Pengembangan Pengembangan Sistem Informatika Ahmad Jauhar, S.T., M.H., M.M. (mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas yang berhalangan hadir). Dalam kegiatan Focus Group Discussion 'yang bergairah' ini juga turut dihadiri oleh Ria Susilawesti, S.H., M.M. Kepala Sub. Direktorat Hak Uji Material Dan Sengketa Pajak Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Agus Abdur Rahman, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN) dan juga Perwakilan dari Team Development Aplikasi Mahkamah Agung RI yakni Affan Ahmad, S.Kom., S.H., Rian Andri Salam, S.Kom., M.MSi, Herru Semono, S.Kom, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom dan Didik Irfan Setiawan, A.md.Kom. 

Dalam Focus Group Discussion ini ditetapkan Rencana dalam Pertukaran Data dan Integrasi antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak untuk mempermudah Penelusuran Perkara Pajak dan untuk mempermudah dalam memonitoring Kinerja Pengadilan Pajak, Integrasi Upload Putusan antara Aplikasi Direktori Putusan dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak sehingga nanti dalam pengiriman berkas Perkara Sengketa Pajak tidak lagi menggunakan CD. Focus Group Discussion yang penuh dengan gelora diantara kedua pihak (Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Pajak) juga membahas mengenai Persamaan Persepsi tentang Tunggakan Perkara, dikarenakan adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak mengenai definisi Tunggakan Perkara dikarenakan Business Process yang berbeda. 

Dalam waktu dekat akan direncanakan Kegiatan Development (Pengembangan Aplikasi) Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak. 

(@x_cisadane)

Mengintip Penerapan Zona Integritas pasca Pencanangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Khatulistiwa 


Pontianak - ditjenmiltun.net. Masih dalam selimut gelora Zona Integritas, Tim Pendampingan dan Pendalaman Zona Integritas Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari 3 (tiga) personil yakni Sadiman, S.H., M.M., Suraji, S.H., dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom pada Hari Kamis 25 Juli 2019 bertandang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak setelah sehari sebelumnya melakukan visitasi ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam rangka Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tibanya Tim Pendampingan dan Pendalaman Zona Integritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disambut baik oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Indaryadi, S.H., M.H., dan Bambang Sugi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta tidak ketinggalan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Joni Wanto. 

Reformasi Birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap Sistem Penyelenggaraan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien sehingga dapat melayani Para Pencari Keadilan secara Cepat, Tepat dan Professional. Sebagai ikhtiar untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara secara konkret melaksanakan Pencanangan (Pembangunan) Zona Integritas. Sebagaimana diketahui, Pelaksanaan Zona Integritas telah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Sebagai langkah riil dalam Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Indaryadi, S.H., M.H. segera membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2-TUN4/479/KP.00.1/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019. Komposisi Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Indaryadi, S.H., M.H. tentunya tidak sembarangan, karena anggota Tim tersebut haruslah memiliki kriteria berintegritas, cakap, berkelakuan tidak tercela, bersemangat, mampu bekerjasama dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab. 


Sebagai Pucuk Pimpinan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Indaryadi, S.H., M.H., menyusun rencana strategis dalam pembangunan Zona Integritas di Satuan Kerjanya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2.TUN-4/505/OT.01.1/VI/2019 pada tanggal 27 Juni 2019. Sesuai dengan Indikator Pengungkit dalam Zona Integritas, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkomitmen untuk mereformasi 6 (enam) point utama yang dapat menjaga marwah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yakni :

  1. Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, mindset, culture set seluruh individu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar menjadi lebih baik  sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. 
  2. Penataan Tata Laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 
  3. Penataan Sistem SDM aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan professionalisme aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. 
  4. Penguatan Akuntabilitas yang merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mempertanggungjawabkan segala keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 
  5. Penguatan Pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan guna membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan peradilan.

Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata "Zona" yang berarti "Wilayah atau Daerah dengan pembatasan khusus". Sedangkan kata "Integritas" yang dimaksudkan adalah "Konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan". Dalam Etika "Integritas" diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Oleh karena itu seseorang dapat dikatakan memiliki integritas, apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa "Membangun Zona Integritas" adalah mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu agar menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan menerima gratifikasi, sehingga tercipta Birokrasi yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten.

Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentunya tidaklah mudah, karena harus dilalui dengan berbagai ikhtiar, seperti Penandatangan Pakta Integritas dari semua pihak, mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai ke Bawahnya harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas. Perubahan mindset (pola pikir dan budaya kerja) pada semua unsur Pengadilan dimulai dari Ketua Pengadilan, Para Hakim, Para Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian sampai dengan Seluruh Pegawai ASN dan juga Honorer harus dilakukan sehingga masing-masing dapat memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani.


(@x_cisadane)

Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas di Kota Khatulistiwa 


Pontianak - ditjenmiltun.net. Kota Khatulistiwa sebutan akrab bagi Kota Pontianak menjadi salah satu destinasi pilihan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam kegiatan Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Kota Khatulistiwa berlangsung selama 3 (tiga) hari yakni dari tanggal 24 s/d 26 Juli 2019. Tanpa membuang waktu, Tim yang terdiri dari 3 (tiga) personil yakni Sadiman, S.H., M.M., Suraji, S.H., dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom segera bergegas menuju Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang berlokasi tidak jauh dari Bandara Supadio Pontianak. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 A Kota Pontianak, berdiri Gedung Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang megah. Gedung ini diapit oleh Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (di sebelah kiri) dan Gedung Pengadilan Agama Pontianak (di sebelah kanan).

Visitasi Tim Pendampingan dan Pendalaman Pelaksanaan Zona Integritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disambut hangat oleh Pgs Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak LetKol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. dan juga oleh Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H. serta tidak lupa juga Junaidi, S.H. selaku Plh Sekretaris. Perlu diketahui, Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Militer I-05 Pontianak sudah dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor W1 Mil 05/36/Kep/IX/2017 tepatnya pada tanggal 29 September 2017 oleh Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada saat itu, yakni LetKol Chk (K) Nanik Suwarni, S.H., M.H. dan pada tanggal 06 Oktober 2017 dilaksanakan Penandatanganan Piagam Zona Integritas yang melibatkan seluruh Komuniti Hukum Kodam XII/Tpr Kalimantan Barat.

Zona Integritas adalah Predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan beserta jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui penerapan-penerapan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai informasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ialah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 


Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis 3 (Tiga) Direktorat Jenderal 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 11 Juli 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang rencananya akan dilaksanakan oleh 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI secara kolaboratif. Adanya gagasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara kolabolaritf oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI dilatarbelakangi dengan perbedaan persepsi terkait dengan penyusunan Rencana Strategis dan perbedaan persepsi dalam metode penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Visi dan Misi ke-3 (ketiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung merupakan breakdown dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, oleh karenanya seyogyanya hal-hal yang termaktub di dalam Rencana Strategis antar ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung haruslah selaras, meskipun tupoksi ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung tersebut memiliki beberapa corak perbedaan. Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, juga Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI.

Dalam rapat ini membahas terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang rencananya akan dilaksanakan oleh 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI secara kolaboratif di Yogyakarta pada tanggal 17 s/d 19 Juli 2019.  Rapat ini merupakan sebuah titik awal dimana untuk pertama kalinya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan saling bersinergis dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024. 

(@x_cisadane)

Untuk Pertama Kalinya, 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI Berkolaborasi Menyusun Draft Rencana Strategis untuk Mewujudkan Visi Peradilan yang Agung 


Yogyakarta - ditjenmiltun.net. Tidaklah mudah merencanakan dan merancang Rencana Strategis yang diamalkan sebagai Panduan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Bawah Naungan Mahkamah Agung RI untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan, oleh karenanya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI berinisiatif untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam merencanakan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis diracik berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis pada periode sebelumnya yang diperkuat dengan analisa terhadap pendapat pelaku kepentingan (stakeholders), dan juga analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik yang berskala nasional maupun regional. Selain itu, Rencana Strategis yang telah diramu oleh 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan ini, juga bermanfaat sebagai 'bumbu-bumbu' untuk meracik Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sebagai Quality Control yang berorientasi terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan (implementasi) program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis, maka dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian Visi Rencana Strategis Seluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Bawah Naungan Mahkamah Agung RI periode 2020-2024, terlebih khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Meningkatnya Kualitas pelayanan pendukung Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara demi mencapai tujuan keadilan hukum bagi masyarakat". 

Gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 5 (lima) tahun sebelumnya tercatat dalam Profil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Mahkamah Agung. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 2 sasaran tujuan organisasi yang meliputi :

  1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan, 
  2. dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masih perlu ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan di Mahkamah Agung demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang berkeadilan. Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan tupoksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap hasil telaah teknokratik Rancangan Renstra Mahkamah Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kedepannya, dan selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Periode 2020-2024. Secara singkat, isu strategis dari aspek permasalahan dalam tugas pokok dan fugsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebagai berikut : "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang profesional, akuntabel, dan transparan"

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, maka arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berkiblat pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah untuk mengkokohkan arah kebijakan dan tujuan peningkatan Pelayanan Peradilan yang Profesional, Akuntabel, dan Transparan.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara wajib memiliki tata kelola agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh Masyarakat Pencari Keadilan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode 2020-2024 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan Analisis SWOT

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menetapkan strategi diantaranya :

  1. Meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan peradilan; 
  2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi (TIK); 
  3. Meningkatkan koordinasi antar unit dan stakeholders yang terkait; 
  4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan Hukum.

Sebagai informasi, kegiatan Penyusunan Draft Rencana Strategis ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari 17 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019 bertempat di Hotel Novotel Yogyakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan dihadiri oleh Perwakilan dari Unit Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana beserta Unit Kerja Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Yang menariknya ialah, kegiatan Penyusunan Rencana Strategis ini dipandu secara langsung oleh Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yakni Muhammad Nassir, S.Kom., M.Si. Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., CA. dan menghasilkan Draft Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) Direktorat Jenderal yang bernaung di bawah Mahkamah Agung RI.

(@x_cisadane)

Tiga Direktorat Jenderal Bersinergis dalam Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 15 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Lanjutan dalam rangka Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang bersinergis antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat ini melanjutkan pembahasan dari Rapat sebelumnya yang telah digelar pada Kamis, 11 Juli 2019. 

Rapat Lanjutan dalam rangka Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, juga Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI. Adapun Narasumber dalam kegiatan rapat ini ialah Muhammad Nasir, S.Kom., M.Si dari Badan Perencanaan Nasional

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam Penyusunan Perencanaan Instansi Pemerintah dimana dalam menyusun perencanaan harus sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan proses penyusunan perencanaannya dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan yang berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disamping itu rencana yang akan disusun juga harus terintegrasi dengan tata ruang/pola ruang pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pada setiap Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah itu sendiri sesuai dengan dinamika perkembangan global, nasional dan daerah. 

Dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran berjangka/berjenjang, relasi antara pendanaan dengan output dan outcome. Pada kegiatan rapat ini juga mengidentifikasi issu-issue existing dan future, risalah capaian kinerja utama organisasi, dan analisis organisasi dengan SWOT. Rapat ini merupakan sebuah batu loncatan dimana untuk pertama kalinya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan saling bersinergis dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024.

(@x_cisadane)

Pengantar Tugas Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, diselenggarakan Kegiatan Pengantar Tugas Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Hari Senin, 10 Juni 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., Perwakilan dari Unit Eselon I lainnya di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Wilayah Jakarta, Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Wilayah Jakarta, Kelompok Hakim Pengadilan Militer Utama, Perwakilan Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Wilayah Jakarta, dan Para Tamu Undangan. 

Kegiatan ini diawali dengan Pembacaan Do'a oleh H. Ishaka, S.H., M.H. (Kepala Seksi Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Panitia menayangkan Video Selayang Pandang Perjalanan Karier Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Saat Video ditayangkan rasa haru bercampur decak kagum terlihat di raut wajah Para Hadirin dan Tamu Undangan yang hadir dalam kegiatan ini. Berikutnya, Panitia memberikan kesempatan kepada Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama bertugas di Mahkamah Agung RI khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Disela-sela penyampaian kesan dan pesannya,  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin kepada seluruh Para Hadirin dan Tamu Undangan yang hadir dalam kesempatan ini.  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. selaku Mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya untuk melaksanakan tugas di Mahkamah Agung, dan dalam kesempatan ini  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga memohon maaf apabila selama dalam bertugas belum maksimal sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan khususnya dalam hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan.

Tidak lupa,  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga berterimakasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Satuan Kerja (Pengadilan) yang berada di bawahnya. Di penghujung kesan dan pesannya,  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. memohon doa restu agar di masa Purnabhaktinya senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT.  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga menyampaikan bahwa dalam perjalanan kariernya selalu berpindah-pindah, sebagai informasi awal karier beliau dimulai dari Prajurit Polisi, kemudian Oditur, lalu Penasihat Hukum dan selanjutnya menjadi Hakim hingga kini menjadi Pejabat Eselon I. Ada yang menarik dari Pesan yang disampaikan oleh  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., yakni "Bagi Seorang Prajurit Tidak Mengenal Kata Pensiun, Jiwa Prajurit Selalu Melekat Di Hati dan Jiwa".  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga berharap agar Jajaran Personil baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun di Lingkungan Satuan Kerja agar selalu semangat, bekerja keras, bekerja cerdas, tertib hukum dan tertib administrasi demi Mewujudkan Cita-Cita Menggapai Badan Peradilan Yang Agung. 

Setelah penyampaian Kesan dan Pesan, kegiatan dilanjutkan dengan Sambutan Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum yang juga selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan setelah Masa Purnabhakti kesempatan terbuka luas dan terbuka lebar untuk mewujudkan cita-cita yang terbelenggu karena tugas dan tanggung jawab, cita-cita yang belum tewrujud karena harus terhalang tugas-tugas dan tanggung jawab yang selama ini menjadi beban yang harus dijalani. Oleh karenanya, kita senantiasa bersyukur dalam Masa Purnabhakti karena dapat menikmati tugas baru dan dapat terus mengembangkan kualitas kehidupan juga mengembangkan kualitas ilmu agar dapat disumbangkan kepada lingkungan sekitar. 

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum juga mengingatkan bahwa Banyak Pejabat, Banyak PNS yang tidak dapat mengakhiri Purnabhakti dengan baik dan benar karena satu dan lain hal. Oleh karenanya, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum menghimbau mengenai waktu yang disediakan kepada kita semua untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum juga menyatakan bahwa "Tidak Ada Istilah Purnabhakti Bagi Manusia, karena Purnabhakti Bagi Manusia pada Hakekatnya ialah Selesainya Tugas sebagai Manusia di Dunia ini". Tak lupa, Sekretaris Mahkamah Agung RI mengucapkan terimakasih kepada  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. atas semua pengabdian dalam tugas dan tanggung jawabnya. 

Sebagai informasi, selain  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., dalam kegiatan ini juga turut mengundang dan mengantar tugas Purnabhakti bagi Kartono, S.H., M.H. dan H. Muhammad Adil, S.H., M.H. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Pemberian Kenang-kenangan dan ditutup dengan Foto Bersama. Kegiatan Pengantar Tugas Purnabhakti diakhiri dengan ramah tamah (santap siang) dan pada puncaknya dihelat Prosesi Pedang Pora yang berlangsung dengan penuh khidmat di Lobby Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. 


(@x_cisadane)

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini3163
Kemarin4367
Total Pengunjung244935

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 35.172.233.2
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

5
Online

Login