Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjuan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil Dan Sengketa Pajak

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2016 di Ruang Mudjono Lt. 2 C 207 Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara Kav 9-13 Jakarta Pusat.

Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjuan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil Dan Sengketa Pajak

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2016 di Ruang Mudjono Lt. 2 C 207 Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara Kav 9-13 Jakarta Pusat.

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah mengevaluasi pedoman standarisasi penelaahan berkas perkara Tata Usaha Negara yang telah disusun pada kegiatan tahun sebelumnya agar dapat dijadikan pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung khususnya Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara dalam setiap langkah dan tahap-tahap penelaahan perkara dan keseragaman dalam setiap langkah penelaahan perkara secara tertib, teratur, terbuka, berhasil dan berdaya guna sejak berkas perkara diterima, ditelaah lengkap dan diteruskan ke Panitera Muda Tata Usaha Negara. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan disosialisasikan ke satker - satker Pengadilan pengaju baik PTUN maupun Pengadilan Pajak .

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana perkara Tata Usaha Negara M. Yulie B. Setyaningsih, SH., MM. Dalam kesempatan itu Direktur Pranata dan Tata Laksana perkara Tata Usaha Negara M. Yulie B. Setyaningsih, SH., MM menekankan pentingnya pedoman standarisasi penelaahan berkas perkara Tata Usaha Negara yang telah dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk disosialisasikan kepada satker - satker dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak agar nantinya berkas yang diajukan kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah agung lengkap tanpa ada kekurangan yang bisa menghambat proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Para peserta yang hadir adalah pegawai Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara dan staf pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dengan narasumber Panmud Perkara Tata Usaha Negara Ashadi, SH, Kabag Pengembangan Sistem Informatika pada Biro Hukum dan Humas Drs. Darwis, M.Eng dan Asep Nursobah, S.Ag., MH Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber. (stm)

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini3232
Kemarin4367
Total Pengunjung245004

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 35.172.233.2
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

6
Online

Login